Ditemukan 4389 data
224 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2476 K/Pid.Sus/2018 Langsung (LS) Nomor 00020/SPPLS(BL)/Bandiklat/2016tanggal 14 Maret 2016.e. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor46/PPTK.III.1/Ill/Bandiklat kepada CV.
74 — 37
MARTHA YAKOBA EDON, SEBahwa saksi diajukan di persidangan saat ini sebagai saksiadanya dugaan penyimpangan dalam pengadaan bukupengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidikuntuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama(SMP) SeKota Kupang Tahun Anggaran 2010 ;Bahwa saksi PNS pada Bagian Keuangan Setda Kota Kupang dimanapada tahun 2010 saksi sebagai Kasubag Perbedaharaan bagianKeuangan Setda Kota Kupang yang merupakan Kuasa BendaharaUmum Daerah (BUD), berdasarkan SK Walikota Kupang namun nomor46
YOYOK SATRIO, SH
Terdakwa:
MUHIDIN SHALEH
140 — 34
pada waktu tertentu padatahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi danKependudukan Propinsi Riau Jalan Pepaya Nomor 57 59 Kota Pekanbaru dandi Kawasan Transmigrasi Desa Tanjung Melayu Kecamatan Kuala IndragiriKabupaten Indragiri Hilir, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangtermasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UndangUndang RI Nomor46
154 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
Satriadi,M.Si 868 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Afliyani Foenay, Amd Nomor46/SPT/PKPRNTT/IV/2013 tanggal 08 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat PerintahPerjalanan Dinas a.n Afliyani Foenay, Amd, beserta lampirannyaNomor 46/SPPD/PKPRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Drs.Satriadi, M.Si Hal. 177 dari 224 hal Put.
Terbanding/Terdakwa : SUKIMAN TOSUGI, S.Sos.,M.Si Als. SUKIMAN Bin SURATMAN PAGALA
105 — 42
ARYANTO HAEBA, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An.SAHIUDIN, dengan lampiran berita cara pembayaran nomor46/PKWK/KPUKNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitiapemilinan kecamatan Onembute bendahara An. WERIOLO namun tidakditandatangani oleh sekretaris KPU Kab. Konawe kuasa penggunaanggaran An.
291 — 113
2006 sampai dengan tahun 2008 atau setidaktidaknya pada suatu waktu antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2008bertempat di Kantor KONI Propinsi Kalimantan Barat, Kantor SekretariatDaerah Propinsi Kalimantan Barat, Kantor Dewan Pembina FakultasHalaman 62 dari 267 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2016/PN.PtkKedokteran Universitas Tanjungopura Pontianak atau atau setidak tidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Pontianak dan berdasarkan pasal 35 ayat (2) UU nomor46
1.ACHMAD ATAMIMI, S.H
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.I GEDE WIDHARTAMA, SH
4.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
Terdakwa:
ARYANI KATJONG,SE Alias YANI
249 — 155
Bank Maluku Malut CabangPembantu Banda Naira jalan Gereja Tua Nusantara Kecamatan Banda KabupatenMaluku Tengah Propinsi Maluku atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain dimanaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berwenangmemeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Undangundang Nomor46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukummemperkaya diri sendiri atau orang lain merugikan Keuangan Negara atauperekonomian Negara dimana antara
1.I GEDE WIDHARTAMA, SH
2.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
3.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
4.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
5.YASSER SAMAHATI, SH
6.MUJI ACHMAD MUTHAQIN, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ABDUL GAFUR LAITUPA, S.SiT
187 — 125
yangmelakukan atau turut serta melakukan dengan FERY TANAYA (yang dilakukanpenuntutan secara terpisah), pada tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14Pebruari 2017 atau setidaktidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016 sampaidengan tahun 2017 bertempat di Dusun Jiku Besar, Desa Namlea, KecamatanNamlea, Kabupaten Buru Provinsi Maluku atau setidaktidaknya disuatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Pasal 35 Undang Undang Nomor46
64 — 24
memberatkan dan halhal yang meringankan,dihubungkan dengan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimanadalam rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan kepadaTerdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, menurut Majelissudah dipandang patut dan adil dan setimpal serta sesuai dengan kesalahan paraterdakwa tersebut; Mengingat, UndangUndang RI Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang RI Nomor 8 tahun 2004, UndangUndang RI Nomor46
93 — 27
Prima Design selaku penanggung Jawab pekerjaanKonsultan Pengawas (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada kurunwaktu antara 27 Agustus 2014 sampai dengan Februari 2015 atausetidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSemarang Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Undang Undang Nomor46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo.
Terbanding/Tergugat I : PT PERKEBUNAN NUSANTARA II PERSERO
Terbanding/Tergugat II : KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL
189 — 126
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor46/Pdt/2021/PT MDN tanggal 19 Pebruari 2021 tentang PenunjukanMajelis Hakim;2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 19 Pebruari20213. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 46/Pdt/2021/PT MDNtanggal 22 Pebruari 20214.
95 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
AZZAM RIZAL, M.Eng. pada tanggal 13 Mei 2011 sampaidengan tanggal 31 Desember 2012 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalamtahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor PDAM TirtanadiProvinsi Sumatera Utara Jalan Sisingamangaraja Nomor 1 Medan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 UndangUndang Nomor46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 3 angka1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggalHal. 2 dari 286 hal.
NI KOMANG SASMITI, SH., MH
Terdakwa:
ANDI WAHYU SUWANDITO
289 — 217
ditentukan secara pasti antara bulan September 2018 sampaidengan bulan Januari 2019atau setidaktidaknya pada waktu tertentu) antara tahun2018 hingga 2019 atau setidaktidaknya dalam tahun 2018 hingga 2019 bertempat diKantor Pos Cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Denpasaryang berwenang memeriksa danmengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undangundang Nomor46
FAJAR SANTOSO SH
Terdakwa:
ROFEN ANDIANSYAH. R, SE Als ROFEN Bin ROZALI
82 — 34
masingmasing penuntutannya diajukanterpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulanJanuari 2017 sampai dengan November 2017 atau setidaktidaknya termasukdalam tahun 2017, bertempat di Kantor Badan Pengelolaan KeuanganDaerah Kabupaten Rejang Lebong atau pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undangundang Nomor46
SUDARMADI, SH.
Terdakwa:
ASAI Bin SIYAN
117 — 46
I.q. merupakan tindak pidana korupsiHalaman 286dari299 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2018/PN Smrsebagaimana ditentukan dalam penjelasan umum UndangUndang RI Nomor46 tahun 2009, maka yang berlaku adalah UndangUndang RI Nomor 31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UndangUndang RI yang khususmengatur hal atau keadaan tersebut seperti UndangUndang RI Nomor 17tahun
97 — 50
ARYANTO HAEBA, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An.SAHIUDIN, dengan lampiran berita cara pembayaran nomor46/PKWK/KPUKNW/027.433526/X1/2012, yang ditandatangani panitiapemilinan kecamatan Onembute bendahara An. WERIOLO namun tidakditandatangani oleh sekretaris KPU Kab. Konawe kuasa penggunaanggaran An.
128 — 25
JenderalSudirman Senayan, Jakarta Pusat, atau setidaknya di suatu tempat yang masihtermasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 UndangUndang Nomor46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat KetuaMahkamah Agung RI Nomor : 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010, telahmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang masingmasing perbuatantersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga
155 — 70
Sub Bagian Kepegawaian PN BandungWAWAN SETIAWAN S Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor46/KMA/SK/ 11/2013 tentang pemberhentian sementara Sdr SETYABUDI TEJOCAHYONO yangditandatangani di Jakarta oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia H.M.
EDWARD SINURAT, SE. MH
Terdakwa:
OKTAVIA SIHOMBING
171 — 56
Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2020/PN Mdnc) Surat Perintah Pembayaran dari PA kepada Bendaharadengan Surat Nomor : 46/PA/PDAM/XII/2014 tanggal 15Desember 2014 sebesar Rp. 2.163.201.100;d) Berita Acara Pengembalian Kelebihnan Bayar Nomor :104 PPK/BA/KB/PDAM/XII/2014 tanggal 16 Desember2014 sebesar Rp. 626.700.727;e) Permohonan pembayaran dari rekanan (PT.ANDRYKARYA CIPTA).(3) PA menandatangani Kwitansi Pembayaran tanggal 18Desember 2014 dan Surat Perintah Pembayaran dari PAkepada Bendahara dengan Surat Nomor46
SYAHLAN MANNASSAI, SH
Terdakwa:
SYAIFUL AKBAR MAKSUM, ST. MT
160 — 204
P9 (Sepanjang 200 meter);Halaman 170 dari 315 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2019/PN Gto.27.v Hasil pemeriksaan tersebut dapat diperiksa pada barang bukti Nomor46 (Gambar Pelaksanaan : jalan Sawit) dan barang bukti nomor 67(Gambar Rencana : jalan Sawit);Bahwa akibat perubahan volume tersebut, telah dilakukan AddendumKontrak berupa pekerjaan tambah kurang;Bahwa hasil pemeriksaan tersebut dapat diperiksa pada barang buktiNomor 39 dan barang bukti nomor 78 ;Bahwa terdapat perubahan waktu dalam pelaksanaan