Keadaan memaksa (force majeur)/kahar; j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual/PemilikBarang; atau k.

;Bahwa klausula batal dengan sendirinya tersebut perlu dibatalkan olehlembaga peradilan menurut ahli bahwa Pengadilan merujuk kepadanorma yang mengatakan jika tidak dipenuhi persyaratan yang adadidalam keputusan tersebut maka Pengadilan menguatkan normatersebut;Bahwa didalam sebuah kewajibankewajiban yang harus dilaksanakantersebut ada suatu kondisikondisi yang secara hukum tidak bisa atautertunda dilaksanakan kewajiban tersebut akibat adanya force majeurseperti huruhara yang bersifat nasional akan

tetapi Huruhara yangbersifat nasional mungkin saja dapat dikatakan sebagai force majeurharus dilihat dari skalanya apakah kecil, sedang atau besar ;Bahwa Kondisi Indonesia di bulan Mei 1998 secara sosial politikbergejolak ;Bahwa keadaankeadaan yang ada ditengah masyarakat tersebut bisamenjadi pertimbangan oleh lembaga peradilan untuk mengambilkeputusan;Bahwa didalam hukum administrasi negara secara substansial dikenalbatal demi hukum atau batal dengan sendirinya ;Bahwa dakwaan yang tidak memenuhi

belum stabil warganegara tersebut masih bisa dipertimbangkan untuk tidak memenuhikewajibannya dan tidak ada pertanggungjawaban warga negara ketikanegara dalam keadaan bahaya;Bahwa seseorang yang menggunakan keputusan yang tidak berlaku lagiatau batal dengan sendirinya dengan keadaan seperti yang tadidisebutkan untuk mengurus izin lainnya dapat dituduh menggunakansurat palsu. bahwa menurut pendapat Ahli apabila pejabat administrasimemaklumi dan menganggap telah dipenuhinya syaratsyarat dalamkondisi force

Denganadanya usaha itikad baik tersebut maka akan menjadikan itikad baikHal. 47 dari 56 hal, Putusan Nomor 354 K/PID/2017sebagai sesuatu yang universal social force yang mengaturhubungan antara sosial mereka ditengahtengah para pemegangsaham. Dan di dalam hal ini setiap warga negara dituntut harusmemiliki kewajiban untuk bertindak dengan beritikad baik terhadapsemua warga negara.13. Bahwa untuk tidak adanya permasalahan hukum yang berlarutlarutmenurut pengurus PT.

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli memberikan pertimbangan :Menimbang, bahwa perbuatan Faozanolo Halawa yang menerbitkansurat keterangan kematian Apenius Halawa yang menyatakan ApeniusHalawa meninggal dunia tanggal 2 Desember 2017 yang nyatanyatadiketahui oleh Faozanolo Halawa bahwa Apenius Halawa bahwaApenius Halawa meninggal dunia pada tanggal 8 November 2017 sertaperbuatan Terdakwa yang mempertanyakan kepada Gracia Flonia BrPasaribu Alias Keke apakah bisa dilakukan klaim asuransi Jiwa sebelumpolis in force

Alit Bima Yoga, S.H;

• 1 (satu) bendel print out mutasi Rekening Tahapan atas nama nasabah Deny Widjaja Santoso, SE nomor rekening : 7850791133, periode bulan Oktober, November dan Desember 2017, terdiri dari enam lembar / halaman, diterbitkan dan distempek oleh Bank BCA;

Dikembalikan kepada saksi Denny Widjaja Santoso;

1. Fotocopy dari Asli Certificate of Appreciation atas nama Wempy Ardhinata RM Hunter Solo, Achieved to Elite Force

Fotocopy dari Asli Certificate of Appreciation atas nama WempyArdhinata RM Hunter Solo, Achieved to Elite Force 2013, tanda tanganWidjaja Hendra Head of Business Banking, Teguh Lestiono Santoso Product& Business Analyst Head, dikeluarkan oleh Bank UOB. diberi tanda buikti T1;2.

Fotocopy dari Asli Certificate of Appreciation atas nama WempyArdhinata RM Hunter Solo, Achieved to Elite Force 2013, tanda tanganWidjaja Hendra Head of Business Banking, Teguh Lestiono SantosoProduct & Business Analyst Head, dikeluarkan oleh Bank UOB. diberitanda buikti T 1;2.

Bahwa dengan keterangan saksisaksi dimuka persidangan aquo merupakanbukti persangkaan kuat yang didasarkan pada keterangan saksi,de factoTergugat/Pemohon Kasasi tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)kepada Para Penggugat/Termohon Kasasi dengan alasan efisiensi murni,melainkan karena keadaan memaksa (force majeur) yaitu. kondisiTergugat/Pemohon Kasasi mengalami kerugian secara teruS menerus(kerugian bersifat masif) selama lebih dari 2 (dua) tahun berturutturutsebagaimana disebutkan dalam Pasal

memberikan atau berbuat sesuatu yang di wajibkan, ataumelakukan perbuatan yang terlarang baginya;h) Halhal yang tidak terduga (ketidaksesuai dan / atau pelanggaran yang didapatdengan membandingkan antara Fatwa MUI dengan fakta yang di jalankan dalamtransaksi yang menyebabkan trasaksi Murabahah tidak memenuhi syarat dan22rukun) sehingga menyebabkan terjadinya kegagalan dalam melaksanakankontrak dan/atau akad, hal tersebut bukan termasuk kategori dalam Wanprestasi melainkan termasuk dalam kategori force

mengurangi jumlah dan kualitasBarang/Jasa yang diadakan serta tidak memperpanjang masapenyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan dandituangkan kedalam berita acara hasil negosiasi;g. ketua TPK dan penyedia Barang/Jasa menandatanganiSurat perjanjian yang berisi sekurangkurangnya:1. tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;. para pihak;. ruang lingkup pekerjaan;. tata cara pembayaran;. nilai pekerjaan;. hak dan kewajiban para pihak;. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;. ketentuan keadaan force

majeure; danoO ON OO oF KB W DN. sanksi, termasuk denda keterlambatan.i.

In countries which have not abolished the death penalty, sentence ofdeath may be imposed only for the most serious crimes in accordancewith the law in force at the time of the commission of the crime.Terjemahan resminya:1. Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya.Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampashak hidupnya secara Sewenangwenang.2.

In countries which have not abolished the death penalty,sentence of death may be imposed only for the mostserious crimes in accordance with the law in force at thetime of the commission of the crime.Terjemahan :Pasal 6 ICCPR1.Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekatpada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh Hukum. Tidakseorang pun dapat dirampas hak hidupnya secarasewenangwenang.2.

lalai.Sementara menurut Buku PedomanPenugasan Bidang Investigasi yang diterbitkan melalui Peraturan Kepala BPKPNomor: PER1314/K/D6/2012, Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnyakekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengandengan prestasi yang setara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawanhukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force

majeure).

menerangkan, azas hukum yang dibolehkan yaitusurat dirjen perbendaharaan keuangan negara sejak tahun 2007 ;Bahwa benar Pertimbangan surat dirjen tersebut selakupejabat teknisoperasi selaku acuan ;Bahwa benar bukti pro forma itu menjadi bukti asli setelah kontrakselesai dan ada serah terima dalam berita acara serah terima ;Bahwa benar Pola akhir tahun berbeda, itu bisa dilakukan jika adasituasi tidak normal, dicontohkan aceh, jogya ;Bahwa benar kondisi tidak normal dalam pengelolaan keuangan itukondisi force

majeur bukan dekat dengan akhir tahun anggaran ;Bahwa benar ahli menerangkan, Surat Edaran tentang langkahlangkah akhir tahun setiap tahun diperbaharul ;Bahwa benar Kondisi tidak normal itu force majeur, semua ketentuandisusun untuk kondisi normal ;Bahwa benar ahli menerangkan harus ada dana, perikatan, ketikaseseorang melalukan pengadaan barang dan jasa, bagaimanamemperoleh barang dengan harga wajar, caranya, kwalitas yangbagus perbandingan, maka dibuatlah perhitungan sendiri, dalampengadaan tanah

orangyang membayar itu dia tidak perlu teliti, karena dia melakukanpengujian ulang bersifat administratif, Kewenangan tanggung jawabini berlaku sepanjang tidak ada intervensi ;Bahwa ahli menerangkan, seorang pimpinan punya kewenangan yaatau tidak, jika penentu keputusan dalam pengelola keuangan, diaharus punya kewajiban menyatakan kesalahan ;Bahwa ahli menerangkan anggaran ini terikat dalam periode, dalamkontrak ada klausul, dalam alasan alasan tertentu tidak tepat waktu,pihak pertama atau kedua atau force

ditetapkansebelumnya dalam rangka menentukan harga wajar ;e Bahwa pemerintah dalam hal ini dinas perhubungan melakukanpembayaran kepada pihak pihak yang tidak berhak menerimapembayaran maka pemerintah telah membayar atau melakukanpembayaran negara yang tidak menjadi tanggung jawabnya.Pengeluaran dimaksud dapat dikategorikan kerugian negara ;e Bahwa menurut definisi yang dimaksud dengan kerugian Negaraadalah kekurangan asset/Kekayaan Negara karena suatu perbuatanmelanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force

hari persidangan perkara praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tlkmulai sidang pertama sampai dijatunkan putusan dan terdapat hari persidangandilangsungkan sampai malam baik terhadap jawab menjawab dan pemeriksaanbukti surat dan saksi dari Pemohon maupun Termohon; Tindakan Termohonyang tidak menghadiri sidang pertama perkara praperadilan tanggal 19 Oktober2021 tanpa memberikan alasan yang sah maupun resmi sementara relaspanggilan sudah sah dan patut kepada Termohon padahal tidak ada terjadiforce majeure

yangmenyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian denganNegara.Bahwa ahli menerangkan Kerugian keuangan negaraadalah berkurangnya kekayaan negara yang terjadi karenaberkurangnya aktiva negara atau bertambahnyakewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yangsetara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawanhukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atauSarana yang ada pada seseoarang karena jabatan ataukedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan olehkeadaan di luar kemampuan manusia (force

majeure).Bahwa ahli menerangkan Anggaran Dana Bantuan Sosialuntuk Perluasan Areal Tebu Rakyat (Ekstensifikasi) yangditerima oleh Kelompok Tani Sumber Rejeki DesaNgampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora merupakandana yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2012dengan nama Dana Tugas Pembantuan Direktorat JenderalPerkebunan (O5TP) yang dikelola oleh Satuan Kerja DinasPerkebunan Provinsi Jawa Tengah.

(tiga puluhenam milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapanpuluh ribu rupiah);12.Bahwa harta bersama tersebut sampai sekarang masih dikuasai olehTergugat dan belum dilakukan pembagian sesuai /egitimite force masingmasing antara Penggugat dengan Tergugat;13.Bahwa, apabila Tergugat mempertahankannya maka perlu dilakukanupaya paksa melalui Pengadilan Agama Majalengka yakni harusditetapbkan berupa penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara yanghasil dari Penjualan Lelang tersebut

As of;December 31, 2008, the Company had three majorSubsidiaries and three associates, which are engaged in themanufacture and sale of cars and related accessories,financial business, the manufacture and sale of gearboxesand insurance brokerage business,8 FORCE MOTORS LIMITED S711 Motor vehicles The Company is involved in manufacture and sale of 209,357) 55,589 26.55%and passenger Automobiles, The generic names of three principalcarbodies products/services of the company are Light and HeavyVehicles

d yang berbunyi :Barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan/sita eksekusi/sita pidana,khusus lelang noneksekusi.Sedangkan obyek jaminan yang menjadisengketa adalah barang eksekusi, tidak dalam status sita jaminan/sitaeksekusi/sita pidana dengan adanya Sertipikat HakTanggungan dari Badan Pertanahan Nasional dengan berirahirah yangdipersamakan dengan putusan pengadilan, atau Tergugat dan Tergugat lldalam melaksanakan lelang adalah Lelang Eksekusi.o Huruf , yang berbunyi :Keadaan Memaksa (force

berkurangnya uang, barang akibat kelalaianatau kesengajaan yang melawan hukum.Kepala daerah merupakan pejabat tertinggi di daerah yang dalam pengelolaankeuangan daerah mendelegasikan / melimpahkan kewenangannya kepadaSekda sebagai Pengelolaan Keuangan Daerah, kemudian Sekdamelimpahkan ke SKPD yakni Kepala dinas Kepala dinas (Kadis).e Tertib dan taat merupakan asasasas umum pengelolaan keuangan daerah.Penyimpangan terhadap asasasas umum pengelolaan keuangan daerah dapatdilakukan jika daerah dalam keadaan force

Jika proposal diterima, uang juga tidaklangsung cair.e Setelah adanya disposisi Bupati lalu diteruskan ke bagian keuangan Setdakab.ePenarikan uang dengan menggunakan kas bon ketika daerah dalam keadaankonflik atau force majeur dibolehkan.eDahulu petugas verifikasi di bawah bagian keuangan namun sekarang ada dibawah SKPD.e Petugas verifikasi dalam melakukan verifikasi hanya meneliti pada kebenarankelengkapan dokumen formil saja bukan kebenaran materiil (isi dokumen)karena tidak cukup waktu jika menilai

Perjanjian , PenerbitLiberty, Yogyakarta, Edisi Revisi Kedua, 2010halaman VIIVIII, didalam kataPengantarnya mengatakan, Bahwa didalam praktek perikatan karenaperjanjian, mengalami 3 (tiga) proses tahapan :(1) Tahap Keabsahan Perjanjian (Validity of Contract) dapat dipengaruhiperilaku pihakpihak yaitu : tipu, ancaman dan penyalah gunaankeadaan (undue influence);(2) Tahap pemenuhan perjanjian (Performance of Contract), dapatdipengaruhi pihakpihak, yakni wanprestasi, PMH (perbuatanMelawan Hukum) dan force

majeur.(3) Tahap pelaksanaan perjanjian( implementation on contract), dapatdipengaruhi pihakpihak yakni: PMH (Perbuatan Melawan Hukum )dan Force Majeur.49.Bahwa berkaitan dengan 3 (tiga) tahap proses pembuatan perjanjian, makabila dalam pembuatan perjanjian itu telah memenuhi elemenelemenPenyalahgunaan Keadaan (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN),Hal 24 dari 130 hal Putusan Nomor 431/Pdt.G/2017/PN Bdgsebagaimana disebutkan dalam Pasal 1321 KUH Perdata, yaitu : Tiadasepakat yang sah apabila sepakat itu

TIDAK ADA ORDER/kurang Order", bisa saja atau"sepantasnya TIDAK mempekerjakan sama sekali Para Penggugat ",akan tetapi TERGUGAT berusaha maksimal untuk tetap mempekerjakanPara Penggugat walaupun tidak penuh 7 (tujuh) jam, melainkan 4(empat) jam kerja saja ;Ketentuan Peraturan Perusahaan Bab Ill Pasal 16 ayat (5) butir huruf a"Pengaturan dan Pengurangan har dan jam kerja dilakukan olehperusahaan dengan mempertimbangkan kondisi order perusahaankarena pengaruh kondisi ekonomi global atau halhal lain / Force

JADDi PUTERA GEMILANG bilamanalidak terjadi force MAJOUE ooo... ccc ccceeccccesesseeseccostessesseceeeeeee cc.Ro ean anunne near amemnnmmmnennueauunetteccas PENJAMIN TERGUGAT II danTERGUGAT Ill) dengan sepenuh kemampuannya akan mencarialternatif dan sepenuhnya bertanggungjawab agar halhal yangmerugikan tersebut tidak terjadi.Bahwa PENGGUGAT tegaskan secara terang dan jelas, dimana atasPerjanjian Kerjasama Pembiayaan Export Batubara No. 01///20011 yangdibuat dan disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT

mendukung sukses dan lancarnya kedua Perjanjian tersebut di atas ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Perjanjian PenjaminanPerusahaan (Corporate Guarantee) tersebut dinyatakan, bahwa sebagaimanadisebut surat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Export Batubara tersebut diatas, Penjamin diwajibkan bertanggungjawab sepenuhnya atas sukses danlancarnya kedua perjanjian tersebut di atas dan atas keamanan dana talangantunai beserta dana kompensasi yang menjadi Hak PT Jaddi Putera Gemilangbilamana tidak terjadi force