Ditemukan 5142 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pengesahan pencemaran pengelapan pengadaan penedahan pengedaman pengajaran pengeluaran pengemanan
Penelusuran terkait : Obat Pengedaran upal Pengedaran pupuk Perantara Narkotika Pidana Tanpaizin Pengedaran narkoba Psikotropika Sediaan Farmasi
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 14-11-2019 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1385/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 2 April 2020 — Penuntut Umum:
ISKANDAR ZULKARNAIN, SH.MH
Terdakwa:
Paduan Aryon
170 — 58
  • halaman 184, menyebutkan bahwa objek pemaliasuandalam pasal ini adalah uang negara, uang kertas negara dan uang kertas bank,semuanya itu tidak saja meliputi uang Indonesia, tetapi termasuk juga uangnegara asing;Menimbang, bahwa Sunarto Soerodibroto, dalam bukunya berjudulKUHP dan KUHAP Dilengkapi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung,Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, halaman 54, menyebutkansebagai berikut:Rumusan pada Pasal 245 KUHP tersebut, ada 4 (empat) bentukpenjelasan kejahatan pengedaran
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum
Register : 11-06-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan PN SLEMAN Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Smn
Tanggal 23 September 2020 — Penuntut Umum:
NURHAYATI,SH
Terdakwa:
drh. YUDA HERU FIBRIANTO, M.P, Ph.D Bin RADJIMAN Alm
3511 — 10611
  • penyerahan sediaan farmasi dan alatkesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukanperdagangan, atau pemindahtanganan;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiatobat;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan,pengolahan, promosi, pengedaran
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum
Register : 04-04-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN Smg
Tanggal 2 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
SLAMET, SH
Terdakwa:
DJONI anak dari BAMBANG
91 — 14
  • Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan,pengelolaan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan PeraturanPemerintah, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikutMulamula saksi KOMPOL ARIES DWI. C.
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 23-09-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 588/Pid.Sus/2020/PN Cbi
Tanggal 5 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.ARNA NIRWANI ABDUL HAMID, SH
2.GUSNANI, SH
3.ANTI BURLIANA MURDINI, SH
4.JESFRY AGUSTINUS, S.H
Terdakwa:
MUHAMAD RAMDONI Alias DODON Bin JAMHARI.ALM
18 — 11
  • menentukan lamanya penjatuhan pidanapenjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebin dahulu memperhatikansifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa sebagaimanadimaksud pada Pasal 8 ayat (2) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan kehakiman, serta halhal yang memberatkan dan halhal yangmeringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1)KUHAP;Halhal yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalamrangka upaya memberantas pengedaran
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 14-11-2019 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 08-04-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1386/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 2 April 2020 — Penuntut Umum:
ISKANDAR ZULKARNAIN, SH.MH
Terdakwa:
Fuad Febriansyah
156 — 255
  • UtrPenerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, halaman 54, menyebutkansebagai berikut:Rumusan pada Pasal 245 KUHP tersebut, ada 4 (empat) bentukpenjelasan kejahatan pengedaran uang palsu, yaitu:1. Melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan mata uangatau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu yang seolaholahsebagai mata uang kertas asli dan tidak dipalsu, yang mana mata uangpalsu tersebut ditiru atau dibuat sendiri oleh yang bersangkutan.2.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 05-04-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 32/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 6 Juli 2021 — Penggugat:
Barun
Tergugat:
Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Glonggong, Kec. Jakenan, Kab. Pati
176 — 83
  • (fotokopi Sesuai dengan aslinya);Berita Acara Pengedaran Kartu Undangan Nomor13/BA.IV/2021 Tanggal 9 April 2021. (fotokopi sesualdengan aslinya);Berita Acara Pemungutan Suara Nomor 15/BA.IV/2021Tanggal 10 April 2021. (fotokopi sesuai denganaslinya);Berita Acara Penghitungan Suara Nomor16/BA.IV/2021 Tanggal 10 April 2021.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 31-05-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 871 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 31 Mei 2011 — Budi Raharjo Alias Akong Bin Djie Yan Khing ; Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga
85 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000, (satumiliar rupiah).Sedangkan Pasal 98 ayat (2) UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatan menyatakan : Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat,sementara ketentuan Pasal 98 ayat (8) UndangUndang No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan menyatakan sebagai berikut :Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 25-06-2013 — Upload : 21-11-2013
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 27-K/PM I-04/ AD/II/2013
Tanggal 25 Juni 2013 — Praka Zulfahmi Siregar
64 — 17
  • Susi sebagai TO pengedaran narkoba dan di rumahnya seringdigunakan transaksi Narkoba.3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 Tim Antikyang terdiri dari 8 orang yaitu sebagai pimpinan Kasubdit AKBP RobinBrigadir Pancasan Maharaja, Brigadir Herianto,Brigadir Hendra, BriptuSlamet,Saksi sendiri serta 3 orang dari Intel Polda Jambi yang Saksitidak kenal namanya bergerak dari Polda Jambi menuju ke rumahkontrakan Saksi4 Sdri.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 07-08-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 946 K/PID.SUS/2017
Tanggal 7 Agustus 2017 — Peni Suprapti
98 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 946 K/Pid.Sus/2017beyond the call of duty atau super erogatoris karena mereka memiliki spiritkeadilan yang luar biasa.Bahwa memang benar kita harus menghukum seberatberatnya kepadasemua orang yang melakukan pengedaran Narkotika karena merusak generasibangsa yang seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan Indonesiaguna tercapainya kKemakmuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Apabila kita melinat perkara ini dengan Narkotika sabu yang seberat 90(sembilan puluh) kilogram maka kami sependapat
Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus Lain-lain
Putus : 20-03-2017 — Upload : 03-04-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 1502/Pid.Sus/2016/PN Bks
Tanggal 20 Maret 2017 — pidana - Agus Priyanto
67 — 32
  • atau Istalasi rumah sakit Pemerintah maupun swastia tidakboleh membeli ke Distributor yang tidak mempunyai ijin edar;Halaman 68 dari 93 Putusan Nomor 1502/Pid.Sus/2016/PN Bks BahwamenurutPeraturan Pemerintah No.72 Pasal 1 ayat4 Tahun 1998mengatakan : Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaiankegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alatkesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, ataupemindahtanganan namun Apotik bukan PBF, Apotik hanya sebagaisarana pelayanan pengedaran
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 09-01-2017 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 21-08-2017
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 77-K/PM III-19 /AD/I/2017
Tanggal 6 Maret 2017 — - Oditur Militer - Terdakwa - Saksi
186 — 50
  • Bahwa peran Terdakwa dalam pengedaran Psikotropikajenis sabusabu di Wilayah Kab. Merauke adalah sebagaiorang yang mensuplay barang dan menyalurkannya kepadaSaksi IV, Saksi ID dan Saksi V, selanjutnya peran Saksi IV,Saksi III dan Saksi V sebagai penjual.Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militerdipersidangan berupa :1. Berupa suratsurat :a. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine dari RumahSakit Merauke atas nama Sdr.
Pengadilan DILMILTI I MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 25-02-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 05-K/PMT-I/AD/II/2021
Tanggal 27 April 2021 — Terdakwa-1: Galih Candra Buana, S.I.P. Terdakwa-2: Prima Aditya Yanuarko. Terdakwa-3: Derajat Elon. Terdakwa-4: Gunawan.
1065 — 541
  • paraSaksi tersebut sangat bersesuaian dengan keterangan paraTerdakwa, lebih khusus keterangan Terdakwa3.Dari keterangan para Saksi yang bersesuaian denganketerangan para Terdakwa ditambah dengan adanya barangbukti berupa uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus jutarupiah) yang merupakan hasil dari penjualan narkotika jenisshabu yang dilakukan oleh para Terdakwa, hal ini telahmemberikan keyakinan bagi Majelis Hakim untukmenyimpulkan bahwa benar para Terdakwa telah melakukanperbuatan penjualan atau pengedaran
Pengadilan PN SAMPIT Pidana Umum Pemalsuan
Register : 23-07-0201 — Putus : 12-11-2012 — Upload : 06-03-2014
Putusan PN SAMPIT Nomor 247/PID.B/2012/PN.SPT
Tanggal 12 Nopember 2012 — AQ. SUPARDI Als BAPAK ERNI Als MUKSIN Bin SAPAR; BAIQ MUSTANI Als BU ERNI Binti MAMIK KERTADI ; TOMAS HARIYANTO Bin AQ. SUPARDI
69 — 7
  • Gambar Peta kepulauan Indonesia tidak memendar dibawah sinar ultraviolet.Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka saya berpendapatbahwa 24 (dua puluh empat) lembar tersebut adalah bukan uang pecahanRp.100.000, Tahun Emisi 2004 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesiayang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan BankIndonesia Nomor : 13/18/PBI/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/28/PBI/2004tentang Pengeluaran dan Pengedaran
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Putus : 19-12-2007 — Upload : 27-12-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 02P/KPUD/2007
Tanggal 19 Desember 2007 — H. M. Amin Syam; Prof. Dr. Mansyur Ramly; Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sulawesi Selatan
339 — 393 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada akhir acara penandatanganan Berita Acara, saksi pasangannomor urut 1 tidak mau menandatangani Berita Acara dengan alasantidak puas dengan penyelesaian kasus pengedaran selebaran yangdilakukan oleh Pendeta Lambay di Kecamatan Bettuang yangdiselesaikan oleh PANWAS Kabupaten;Menimbang, bahwa baik Pemohon Keberatan maupun TermohonKeberatan mengajukan kesimpulan masingmasing pada tanggal 17 Desember2007 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara sudah
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 03-12-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 05-02-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 1844/Pid.Sus/2020/PT MDN
Tanggal 4 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : HUSEN SYUKRI ALS HUSEN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : CHANDRA PRIONO NAIBAHO,SH
68 — 35
  • terdaftar dalam golongan NomorUrut 37 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa berdasarkan Pasal 188 KUHAP alat bukti petunjuk adalahperbuatan, kejadian yang karena kesesuaiannya menandakanbahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat danketerangan terdakwa dan dari faktafakta dipersidangan terungkapbahwa terdakwa merupakan Bandar narkoba dan sebelumnyapernah dihukum dalam kasus pengedaran
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 23-09-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 590/Pid.Sus/2020/PN Cbi
Tanggal 5 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.ARNA NIRWANI ABDUL HAMID, SH
2.GUSNANI, SH
3.ANTI BURLIANA MURDINI, SH
4.JESFRY AGUSTINUS, S.H
Terdakwa:
FIRMANSYAH Alias ATEP Bin MULYADI
38 — 19
  • menentukan lamanya penjatuhan pidanapenjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebin dahulu memperhatikan sifatyang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud padaPasal 8 ayat (2) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaankehakiman, serta kKeadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwasesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangkaupaya memberantas pengedaran
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 11-12-2017 — Upload : 16-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1828 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — dr. MUHAMMAD TEGUH IMANTO, Sp.B (K) Onk
142 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1828 K/Pid.Sus/2017> Dalam proses penetapan pemenang lelang dimanaPT Bina Insan Sejahtera selaku Pemenang Lelang ternyataTidak memiliki IPAK (ijin Pengedaran alat kesehatan) danPPKom juga tidak melakukan HPS sehingga menurutketerangan ahli BPKP Jawa Tengah ada kerugian NegaraRp4.515.107.524,00 (vine putusan Perkara Tipikor NomorPutusan 28/Pid.SusTPK/2016 PN.Smg tanggal 22 Juni2016 atas nama Terdakwa Sumargono SKM.MA danPutusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2016 PN.Smg tanggal 22Juni 2016 atas
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-08-2016 — Putus : 14-11-2016 — Upload : 03-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 61/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg.
Tanggal 14 Nopember 2016 — ENDANG SURAHMAN bin H. CECE MUCHTAR
70 — 21
  • Pembinaan = dan pengawasan terhadap perbanyakan,pengedaran, penggunaan pupuk/benih' pertanian tanamanpangan dan holtikultura ;h. Pemberian rekomendasi, izin dan pengawasan terhadapperedaran pestisida dan herbisida ;i. Pengawasan produksi mutu bimbingan penggunaan alat danmesin pertanian dan perikanan serta bengkel alat mesinpertanian dan perikanan;Halaman 115 dari 222 halaman Putusan No. 61/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg.j.
    Pemantauan dan bimbingan serta pengendalian terhadaporganism pengganggu padi, palawija, aneka tanaman pangandan hortikultura.Halaman 147 dari 222 halaman Putusan No. 61/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg.g.Pembinaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengedaran,dan penggunaan pestisida dan herbisida.h. Pencatatan dan pemetaan penyebaran organism pengganggupadi, palawija, aneka tanaman dan hortikultura.i. Pengkoordinasian dan fasilitas dengan dinas/instansi terkait untukkelancaran pelaksanaan tugas.j.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-08-2016 — Putus : 14-11-2016 — Upload : 03-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 62/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg.
Tanggal 14 Nopember 2016 — Ir. LINANG GUNARTO bin PARINO
73 — 34
  • Pembinaan = dan pengawasan terhadap perbanyakan,pengedaran, penggunaan pupuk/benih pertanian tanamanpangan dan holtikultura ;. Pemberian rekomendasi, izin dan pengawasan terhadapperedaran pestisida dan herbisida ;.
    Pemantauan dan bimbingan serta pengendalian terhadaporganism pengganggu padi, palawija, aneka tanaman pangandan hortikultura.g.Pembinaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengedaran,dan penggunaan pestisida dan herbisida.h. Pencatatan dan pemetaan penyebaran organism pengganggupadi, palawija, aneka tanaman dan hortikultura.i. Pengkoordinasian dan fasilitas dengan dinas/instansi terkait untukkelancaran pelaksanaan tugas.j. Evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas, dank.
Restatement Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan
Author : Yunus Husain (Penulis); M. Nur Solikhin (Tim Peneliti); Rizky Argama (Tim Peneliti), dkk;
Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
6512 — 10875
  • Terdapat tiga ruang lingkup yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hal perkara tindak pidana korupsi, yakni:a. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak ... [Selengkapnya]
  • Konsep ini bertujuan untuk mengembalikankerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak kejahatan tanpa terlebih dahulu menjatuhkanpidana pada pelakunya.Secara historis, dalam kajian yang dilakukan oleh Refki Saputra, metode NCB asset forfeiturelahir akibat terjadinya fenomena kejahatan terorganisir pengedaran narkotika antarnegarayang membuat penegak hukum kesulitan untuk memberantasnya.