Ditemukan 5676 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum filce fores fance majene majeri fonce forte florce folce mansure majekur mannure majenne majhuri
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 04-03-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 21 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.YANA YUSUF, SH
2.ARDHI HARYOPUTRANTO, SH., MH
Terdakwa:
Drs. H. MAMAT RACHMAT, M.M.Pd BIN TARNYA SUPRIADI Alm
173 — 112
  • oleh negara.Dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, dapat dihindarkanterjadinya kerugian Negara, penggunaan dana pemerintah dapatdipertanggungjawabkan sesual ketentuan, sehinggaakuntabilitas tindakan para pengelola keuangan Negara dapatdiwujudkan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik(Good Government Governance).Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugianNegara adalah berkurangnya asset/Kekayaan Negara karenaSsuatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupunkarena force
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-12-2012 — Putus : 19-06-2013 — Upload : 29-08-2013
Putusan PN AMBON Nomor 49/Pid.SUS/2012/PN.AB
Tanggal 19 Juni 2013 — Dr. OMAR FAUZI ATTAMIMI
127 — 60
  • Dari sekian banyakpasal misalnya ditemukan suatu pasal yang mengatur perihal keadaanundarurat atau force mayeur . Dalam pasal ini dikatakan bahwa dalam248keadaan darurat, prosedur pelelangan atau tender dapat dikecualikan dengansyarat harus mempeoleh izin dari pejabat yang berkompeten.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-03-2015 — Putus : 10-08-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 10 Agustus 2015 — ZAKARIAS HERIANDO SIKU, ST Alias HERI SIKU
92 — 54
  • prinsipmempertimbangkan dipresi tersebut;Dari sisi metode penunjukkan langsung tidak ada masalah tetapiseyogyanya tidak tahun tunggal;Halaman 317 dari 480 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2015/PN.KPGDari sisi hukum kontrak dikenal pemutusan kontrak tetapi pemutusankontrak tidak bisa dilakukan jika penyedia barang tidak bersalah,hanya bisa dilkukan jika penyedia one prestasi;Progress 50% kalo misalnya ada belanja materiil sejumlah itumungkin artinya materiil yang ada dilapangan telah dibeli penyediabarang sebesar itu;Jika force
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 19-10-2020 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap
Tanggal 31 Oktober 2019 — Pemohon Kasasi - Adam Adrianus Salamahu, Dkk Termohon Kasasi - PT Freeport Indonesia
394 — 227
  • 164 ayat (3), yang dimana Reorganisasididasarkan bagi para Tergugat yang berstatus dibebas dari kewajibanbekerja (Furlough) tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan PHKterhadap para Tergugat;Bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur: Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan PN BITUNG Perdata Tanah
Register : 22-08-2014 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 18-01-2016
Putusan PN BITUNG Nomor 99/Pdt.G/2014/PN.Bit
Tanggal 3 Agustus 2015 — PT. WAILAN PRATAMA LAWAN PT. INTERNATIONAL ALLIANCE FOOD INDONESIA, DK
145 — 107
  • In the event that any such dispute, difference or disagreementcannat be settled by mutual agreement within (1) month, the PARTIES agreethat the said dispute, diferrence or agreement may be referred by any PARTYto and resolved by arbitration in Singapore in accordance with the ArbitrationRules of the Singapore International Arbitration Centre (SIAC) at the timebeing in force, which rules are deemed to be incorporated herein by reference.The arbitor shall be required to adjudicate on the appropriate
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-06-2015 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 5 Juni 2015 — - Dr. RONO ADAM, M.Kes
168 — 18
  • melakukan koordinasi dengan pihak Bagian Perencanaan Kementerian Kesehatan diJakarta, dan mendapat penjelasan bahwa pengadaan alkes boleh dilakukan secara bersamaandengan pengadaan fisik Rumah Sakit asal ada kepastian dari Konsultan bahwa rumah sakittersebut akan selesai tepat waktu, dan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran;Bahwa alasan pembangunan fisik sumah sakit tidak selesai sesuai jadwal tahun 2011dikarenakan kontraknya diputus oleh Kuasa Pengguna anggaran yaitu saksi sendiri denganalasan force
    saksi TOFIKON juga tidakpernah menandatangani daftar harga yang dibuat oleh skasi BAHARUDDIN;Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan terdakwa, ternyata terdakwa tidakmenyerahkan HPS, spesifikasi teknis, dan rancangan kontrak kepada pokja ULP pada saatlelang akan dilakukan;Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa, pada saat mendekatiwaktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan alkes akan selesai pada tanggal 02 Desember2011, gedung RSUD Kabupaten Gorontalo Utara belum jadi karena force
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN MANADO Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd
Tanggal 16 Mei 2019 — - CHRISTIANO YORIKO ARDIANSYAH ANDI BASO WEENAS, S.H.
163 — 39
  • beranjak padapenjelasan dimaksud, maka dengan tidak adanya anggaran yang tersedia,seharunya tidak pernah dilakukan kontrak, sehingga dengan demikian tidakakan pemah terjadi adanya kesepakatan untuk melakukan pembangunan.Dengan demikian terhadap fisik konstruksi yang telah dibangun tersebut, tidaklayak dilakukan pembayaran oleh NegaraMenurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekuranganasset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum,lalai, ataupun karena force
    lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor;kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara;atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negaraberkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milikNegara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/melawan hokumMenurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekuranganasset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum,lalai, ataupun karena force
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 7 / Pid. Sus - Tpk / 2015 / PN Dps
Tanggal 24 Juni 2015 — Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH
600 — 523
  • menerangkan, azas hukum yang dibolehkan yaitusurat dirjen perbendaharaan keuangan negara sejak tahun 2007 ;Bahwa benar Pertimbangan surat dirjen tersebut selakupejabat teknisoperasi selaku acuan ;Bahwa benar bukti pro forma itu menjadi bukti asli setelah kontrakselesai dan ada serah terima dalam berita acara serah terima ;Bahwa benar Pola akhir tahun berbeda, itu bisa dilakukan jika adasituasi tidak normal, dicontohkan aceh, jogya ;Bahwa benar kondisi tidak normal dalam pengelolaan keuangan itukondisi force
    majeur bukan dekat dengan akhir tahun anggaran ;Bahwa benar ahli menerangkan, Surat Edaran tentang langkahlangkah akhir tahun setiap tahun diperbaharui ;Bahwa benar Kondisi tidak normal itu force majeur, semuaketentuan disusun untuk kondisi normal ;Bahwa benar ahli menerangkan harus ada dana, perikatan, ketikaseseorang melalukan pengadaan barang dan jasa, bagaimanamemperoleh barang dengan harga wajar, caranya, kwalitas yangbagus perbandingan, maka dibuatlah perhitungan sendiri, dalampengadaan tanah
    ;Bahwa ahli menerangkan, seorang pimpinan punya kewenangan yaatau tidak, jika penentu keputusan dalam pengelola keuangan, diaharus punya kewajiban menyatakan kesalahan ;Bahwa ahli menerangkan anggaran ini terikat dalam periode, dalamkontrak ada klausul, dalam alasan alasan tertentu tidak tepat waktu,pihak pertama atau kedua atau force majeur, kesalahan pihak keduaada mekanisme nya yaitu denda maka kontrak tidak selesai tepatwaktu maka didenda, denda punya batas waktu, denda 1 per milperhari tidak
    ditetapkansebelumnya dalam rangka menentukan harga wajar ;e Bahwa pemerintah dalam hal ini dinas perhubungan melakukanpembayaran kepada pihak pihak yang tidak berhak menerimapembayaran maka pemerintah telah membayar atau melakukanpembayaran negara yang tidak menjadi tanggung jawabnya.Pengeluaran dimaksud dapat dikategorikan kerugian negara ;e Bahwa menurut definisi yang dimaksud dengan kerugian Negaraadalah kekurangan asset/Kekayaan Negara karena suatu perbuatanmelanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 04-05-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 26 Mei 2015 — HADI POERNOMO. Beralamat di Jalan Iskandarsyah I No. 18 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ; PEMOHON PRA PERADILAN.; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, beralamat di Jalan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. NUR CHUSNIAH,SH.M.Hum, 2. Mr.(Droit) ANATOMI MULIAWAN, SH., 3. Dr.YUDI KRISTIANA,SH, M.Hum., 4. ISKANDAR MARWANTO, SH, MH., 5. MUNGKI HADIPRATIKTO, SH., dan 6. JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK,SH.MH. masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2015, Nomor SKS- 28/01-55/05/2015, yang selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON PRA PERADILAN.;
1322 — 1086
  • Sebab yangberhak dan berwenang untuk menentukan nilai kekuatanpembuktian (bewijskracht, probatory force/conclusiveforce) dari kedua alat bukti yang ditemukan itu, sepenuhnyamenjadi kewenangan Hakim dalam proses persidanganPengadilan.12.Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP Alat BuktiYang Sah Untuk Membuktikan Kesalahan Terdakwa Telah DiaturSecara Limitatif Dan Enumeratif, Yang Terdiri Dari :a. Keterangan Saksi,b. Keterangan Ahii,c. Surat,d. Petunjuk,e. Keterangan Terdakwa.1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 30-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 876 K/PDT.SUS/2008
ACIH WINARSIH; PT. BUANA PREFASH JAYA
221 — 191 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • karena tidak ada putusan Pengadilan Niagayang menyatakan perusahaan Tergugat Pailit ;Bahwa dengan pertimbangan dan pendapat hukumnya tersebut, mestinyaJudex Facti dalam penyelesaian perselisihan PHK ini haruslah berpedomanpada Pasal 164 ayat (1) Undangundang No. 13 Tahun 2003 yangmenegaskan :"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 31-03-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan PN BENGKULU Nomor 403/Pid.B/2010/PN.Bkl
Tanggal 31 Maret 2011 — Drs. YANUAR MARA
123 — 65
  • Armindo Perkasaselaku pendukung yang terdaftardalam pelelangan ini ;e Bahwa jika pengiriman terlambatmaka akan diberlakukan denda/finalty sebesar 1 /mil per haridari nilai Purchase Order (PO) ;e Bahwa tulisan/logo Kota Bengkuluakan disesuaikan nanti setelahmendapatkan soft copy dari PemkotBengkulu ;e Bahwa Mobil pemadam kebakaranmodel Ziegler Force TLF30/50;e Bahwa kapasitas tangki air 5000liter ;e Bahwa chassisHino FG 235 JJ 235PS 4 x 2 Warna Merah ;e Bahwa Pompa : Ziegler FPN 10 30002H ;e Bahwa
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-07-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2016/PN Srg.
Tanggal 13 Juli 2016 — TARSONO, SP.,MM.
85 — 109
  • 559.610.150, (lima ratussembilan puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu seratus lima puluhrupiah) ;Bahwa menurut ahli kalau yang dimaksud dengan kerugian Negara adalahberkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negaratanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatutindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatanatausarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan,kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luarkemampuan manusia (force
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-11-2017 — Putus : 23-03-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 23 Maret 2018 — RAMLI YAMAN, SPd. MM
121 — 109
  • milyar rupiah) hal tersebut saya ketahui dari bendahara yang padasaat itu dijabat oleh sdri Nining Lajame;Bahwa saya tidak tahu mengenai pergeseran anggaran pembentukan unitkhusus penanganan pengaduan masyarakat pada bagian hukumsekretariat daerah kabupaten pulau Morotai tahun 2015 dan saya jugatidak pernah dilaporkan, karena pergeseran anggaran hanya dapatdilakukan dengan syarat tertentu yakni keadaan darurat;Syaratsyarat pergeseran anggaran adalah harus dalam keadaan daruratatau mendesak seperti Force
Pengadilan PA PELAIHARI Perdata Agama
Register : 26-11-2020 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 05-03-2021
Putusan PA PELAIHARI Nomor 766/Pdt.G/2020/PA.Plh
Tanggal 4 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
236 — 217
  • untuk menyampaikan tanggapannya secaralangsung, namun Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan akanmenyampaikan tanggapannya di dalam kesimpulan;Bahwa kemudian, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa HukumTergugat menyatakan telah cukup dengan buktibukti suratnya, danmenyampaikan di dalam persidangan bahwa Kuasa Hukum Para Penggugatbelum siap menghadirkan saksi dalam persidangan ini dan mohon diberikesempatan dalam agenda persidangan yang akan datang, dan disebabkankarena adanya bencana alam (banjir/force
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-01-2015 — Putus : 20-05-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 01/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 20 Mei 2015 — Anton Ristyantoro
71 — 9
  • Surat Berharga danbarang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawanhukum baik sengaja maupun lalai.Sedangkan menurut Buku Pedoman Pengelolaan Bidang Investigasi DeputiBidang Investigasi BPKP, Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnyakekayaan Negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan ataudisebabkan oleh keadaan diluar Kemampuan manusia (force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-03-2012 — Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 PK/PID.SUS/2010
Tanggal 28 Maret 2012 — Drs. MOCH. MUCHARROR,MM
142 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 120 PK/Pid.Sus/2010Pratama Lestari dan perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis No.PKK .42/2004/ No. 109/AP/III/2004 tanggal 19 Februari 2004 (Bukti P9) yangdidalamnya telah memuat Obyek perjanjian, jangka waktu perjanjian, carapembayaran, jaminan, pajakpajak, majeure, cara mengatasi bila adaperselisihan yang menyangkut hak dan kewajiban masingmasing dan selain itupengaturan lebih lanjut dari perjanjian kerja sama operasi tentang pengeringangabah tersebut telah pula dibuatkan Addendum
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 11-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
HOBBY SIREGAR
386 — 78
  • PbrBahwa saran pendapat tersebut juga terkait adanya perubahanpenambahan waktu, dalam Perpres tersebut menyatakan perubahan waktuhanya boleh kalau terjadi force majeur atau kalau terjadi peristiwakonpensasi maksudnya terjadi kesalahan pemerintah atau PPK nya yangsalah, misalnya keterlambatan menyerahkan lapangan atau PPK terlambatbayar uang muka, maka boleh penyedia minta konpensasi berupaperpanjangan waktu dan saat itulah P3K melihat dan menganalisis dampakketerlambatan tersebut berapa hari;Bahwa
    Keadaan force majeur bisa terjadi kalau ada masalah terhadappembebasan tanah lokasi proyek sehingga menyebabkan serahterimanya lama atau adanya gangguan keamanan misalnya seperti diPapua;2.
    Kondisi lapangan yang berubah karena alam, misalnya longsor ataulokasinya hilang seperti di Aceh;Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi kemudian untukmengirimkan barang material harus melalui pelayaran antar pulau, jikaternyata pada saat kapal mengirimkan barang material tidak dapatbersandar karena kondisi laut yang tidak memungkinkan, jika kondisidemikian tersebut sudah dapat diprediksikan dari awal maka itu bukandikatakan force majeur namun jika hal tersebut tidak dapat diprediksisebelumnya
    maka itu force majeur;Bahwa mengenai subkon sesuai Perpres terkait pembayaran termin olehPPK kepada Kontraktor Penyedia harus dilampirkan bukti pekerjaan subkonsudah dibayar oleh kontraktor Penyedia, jika bukti itu tidak ada PPK tidakakan membayarkan terminnya kepada kontraktor Penyedia;Halaman 585 dari 1199 Halaman Putusan No. 27/Pid.SusTPK/2019/PN.
    Pbrmelakukan maka Pasal 18 (3) UU no. 1/2004 mewajibkan untukmenolaknya karena jika tidak maka akan menjadi tanggungjawabnyasendiri;Bahwa Pasal 27 UU 30/2014 serta peraturan BPK No. 2/2016 mengatur jikaterjadi keadaan force majeur atau kahar misalnya bencana alam, keadaansituasi geografis atau peperangan, dapat terjadi tindakan untuk mengjijinkanagar administrasi tidak dilakukan jadi harus melihat alas hukum dan alasfakta.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Putus : 26-04-2017 — Upload : 26-05-2017
Putusan PT DENPASAR Nomor 22/PDT/2017/PT DPS
Tanggal 26 April 2017 — 1. HARIJANTO KARJADI disebut Pembanding I; 2. PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk; M E L A W A N : 1. PT. SAKA UTAMA DEWATA (dalam pailit) disebut Terbanding I; 2. TONI LIONO disebut Terbanding II; 3. GODLIP PASARIBU disebut Terbanding III ; 4. GUNAWAN COKRO SANTOSO disebut Terbanding IV; 5. I MADE ARYA HARTONO disebut Terbanding V 6. HARI BOEDIHARTONO disebut Terbanding VI 7. DJAJADI LIONO disebut Terbanding VII 8. TAN HWA ING disebut Terbanding VIII 9. MANOJ VASDEV DARJANANI disebut Terbanding IX 10. HAJI HASAN BASRI disebut Terbanding X 11. HAJI TAHERA disebut Terbanding XI 12. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DENPASAR disebut Terbanding XII 13. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG disebut Terbanding XIII
131 — 148
  • didasarkan adanya permohonan dari Tergugat Il yang jugadiakui dan ditegaskan oleh Penggugat dalam dalil Gugatannya padaPoint 13 huruf a dan Point 14 huruf a..Bahwa dalil Penggugat pada Point 16 posita gugatan harus ditolak,karena sudah merupakan kewajiban Tergugat Il untuk melakukanpembayaran atas hutanghutangnya kepada Tergugat sebagaimanayang telah disepakati dan dituangkan dalam Perjanjijan Kredit, meskipundalam kondisi krisis ekonomi melanda Indonesia, karena krisis ekonomibukanlah merupakan force
Pengadilan PN KOTA AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-02-2010 — Putus : 12-07-2010 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 38/Pid.B/2010/PN.KTA
Tanggal 12 Juli 2010 — - Ir. BANU PALAKA, MM
168 — 53
  • Tanggamus telahdiatur mengenai Amandemen Perpanjangan Waktu Kontrak, sedangkansyarat yang dipenuhi untuk perpanjangan jangka waktu adalah :e Kondisi force majeur terpenuhi (kondisi kahar)e Adanya perintah penambahan pekerjaan yang disetujui oleh pemberi kerja(adanya reviu design).e Adanya permohonan secara tertulis yang disampaikan kepada pemberi kerja 14hari sebelum penyerahan pertama pekerjaan.e Persetujuan tertulis dari pemberi kerja selambatlambatnya 14 hari kalendersetelah diterimanya permohonan.Bahwa
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-07-2012 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 22/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 4 Juli 2012 — AHMADUN,SE Bin ABDUL ROSYID
160 — 32
  • masalah agunan kreditnya sepanjang tidak bertentangandengan Undangundang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah Pasal 19ayat (2) huruf c, d, e, f dan Pasal 23 ayat (1) dan (2).Bahwa yang menjadi penyebab kredit atau pembiayaan dalam perbankan syariahmacet atau tidak lancar antara lain :e Karakter yang tidak baik dari debitur sehingga dengan sengaja tidak memenuhikewajiban kepada bank.e Debitur tidak lagi memiliki kemampuan membayar, antara lain karenapenurunan kapasitas usaha atau bangkrut dan force