Ditemukan 5687 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum fores fance filce majene majeri florce forte fonce folce majekur mansure mannure majenne majerun
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 15-02-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 07-07-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk
Tanggal 6 Juni 2018 — Penuntut Umum:
AHMAD BAGIR, S.H.
Terdakwa:
ELIAS PATIRAN
98 — 43
  • Bahwa berdasarkan pengertian tersebut, ahli berpendapat bahwakerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negaraatau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi denganprestasi bagi negara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawanhukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yangada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuanmanusia (force majore); Bahwa Penyimpangan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yangberlaku
Pengadilan PN JAMBI Perdata
Register : 08-09-2020 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 119/Pdt.G/2020/PN Jmb
Tanggal 21 April 2021 — Penggugat:
1.PT.UNIVERSAL SUPPORT
2.PT. PELABUHAN UNIVERSAL SUMATERA
Tergugat:
2.PT. BUMI BARA MAKMUR MANDIRI
3.PT. KURNIA ALAM INVESTAMA
Turut Tergugat:
3.PT. SAWIT DESA MAKMUR
4.PT. BATU HITAM SUKSES
5.PT. BATU HITAM JAYA
6.PT. ALAM SEMESTA SUKSES BATU BARA
307 — 82
  • MH. dan Jeffry Wiradinata, SE, M.Si, Ak, BKP dimana buktibuktisurat, keterangan saksisaksi dan para ahli tidak ada yang menerangkanataupun memberikan alasan karena undangundang ataupun suatu keadaanmemaksa / force majeur yang dapat diterima, yang timbul diluar kKemampuanPara Tergugat dan Para Turut Tergugat sehingga tidak dapat menepatiperjanjiannya.Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terpenuhinya prestasi olehPara Tergugat kepada Para Penggugat adalah disebabkan kesalahan ParaTergugat sendiri
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 11-10-2017 — Putus : 10-11-2017 — Upload : 22-03-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 118/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 10 Nopember 2017 — Pemohon:
IRFAN KURNIA SALEH
Termohon:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
299 — 260
  • 2017/PN.Jkt.Sel6.13.6.14.6.15.6.16.pengadaan Alutista Strategis Matra Udara yang dibebankanpada anggaran 532111 yang disalurkan kepada unitorganisasi Mabes TNI AU TA 2016; (Bukti P20)Bahwa pagu anggaran pengadaan Helikopter angkuttersebut sepanjang pengetahuan PEMOHON berasal darikomunikasi antara TNI AU dengan Leonardo Helicopter,sebagaimana dinyatakan dalam proposal yang disampaikanoleh Leonardo HelicopterOur ref: LHD/LP/2a/2016, tanggal30 Mei 2016, Subject: Proposal Number150408BIndonesian Air Force
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 02-12-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2014/PN Yyk.
Tanggal 18 Nopember 2014 — Dra. WAHYUNI, Apt
130 — 28
  • Terlebin Terdakwamengetahui bahwa di RSUD Kabupaten Sleman tempat dimana Terdakwa bertugas mengetahui akan keberadaan Panitia tersebut ;Meimbang, bahwa adalah bukan menjadi suatu alasan secara logikahukum, surat pesanan yang dibuat oleh Terdakwa dalam kapasitas kondisikeadaan darurat (force majeur) ataupun CITO.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-02-2015 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 116/Pid.Sus/2014/PN.Smg
Tanggal 24 Februari 2015 — Drs. RUSLIN Bin RUKAN
178 — 48
  • Ketentuan Kepprestersebut boleh disimpangi apabila ada force majeurs yaitu keadaandarurat, misalnya banjir.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 04-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 376/B/PK/PJK/2015
Tanggal 4 Agustus 2015 —
151 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 376/B/PK/PJK/20151.1.2.1Kemudian di dalam PER 22 Bagian Pendahuluan dijelaskan mengenalprinsip kKewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana berikut:Bahwa transaksi antara pihakpihak yang independen adalahtarnsaksi yang mencerminkan kekuatan pasar (market force) danmencerminkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (armslength principle).
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 22-01-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 01-06-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 20 Mei 2020 — Penuntut Umum:
BENONY .A. KOMBADO, S.H., M.H.
Terdakwa:
FRANS ENOS NICO MOSMAFA, S.P.
146 — 72
  • pasti jumlahnya sebagai akibatperbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lala;Bahwa berdasarkan pengertian tersebut, Ahli berpendapat bahwakerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negaraatau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi denganprestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atausarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan,kelalaian seseorang atau disebabkan oleh keadaan di luarkemampuan manusia (force
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 109 /PID.Sus-TPK/2017/PN.BDG.
Tanggal 3 Mei 2017 — DENI BUDIMAN, SE
145 — 43
  • hukum baiksengaja maupun lalai;Bahwa Pengertian Kerugian Keuangan Negara menurut Pedoman PenugasanBidang Investigasi BPKP adalah Kerugian Keuangan Negara adalahberkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpadiimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang adapada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force
    majeure);Bahwa dalam konteks pasal 2 dan 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, kerugian Keuangan Negara yang dimaksud adalah yang disebabkanperbuatan melawan hukum (pasal 2), tindakan menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan ataukedudukannya (pasal 3);Pengertian Keuangan Negara menurut Penjelasan UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 jo.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-12-2012 — Putus : 19-06-2013 — Upload : 29-08-2013
Putusan PN AMBON Nomor 49/Pid.SUS/2012/PN.AB
Tanggal 19 Juni 2013 — Dr. OMAR FAUZI ATTAMIMI
117 — 57
  • Dari sekian banyakpasal misalnya ditemukan suatu pasal yang mengatur perihal keadaanundarurat atau force mayeur . Dalam pasal ini dikatakan bahwa dalam248keadaan darurat, prosedur pelelangan atau tender dapat dikecualikan dengansyarat harus mempeoleh izin dari pejabat yang berkompeten.
Pengadilan PA PANGKAL PINANG Perdata Agama
Register : 03-10-2017 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 09-10-2018
Putusan PA PANGKAL PINANG Nomor 0392/Pdt.G/2017/PA.Pkp
Tanggal 27 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
210 — 122
  • Bahkan sampai sekarang ini masihterus di Asuransikan, ini membuktikan bahwa kalau untuk objeksebagian tanah bagian depan berikut bangunan Ruko yang dibangundi atasnya adalah ada saham / ada Hak milik tergugat I, karena jelasdari Bukti T 8 ini Tergugat memelihara serta melindungi HakMiliknya dengan cara mengasuransikannya ke Asuransi Jasindo agarterlindungi apabila terjadi Force Majure berupa bencana Kebakaran,yang mana jelas dari sini selama atau sebelum Alm. H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-11-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2630 K/Pdt/2017
Tanggal 27 Nopember 2017 — KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TABALONG, DKK VS YONGKIE SOUKOTTA, DK
91 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena keadaan memaksa (overmacht/force majeur),Bahwa berdasarkan pendapat hukum Prof. Subekti, S.H., dalam bukunyayang berjudul PokokPokok Hukum Perdata, Penerbit: PT Intermasa,Jakarta, 2003, halaman 123 yang menyatakan sebagai berikut:Vide halaman 123:Buku Ill mengatur perihal hubunganhubungan hukum antara orang denganorang (hakhak perseorangan), meskipun mungkin yang menjadi objekjuga suatu benda.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 19-07-2017 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2698 K/PID.SUS/2016
Tanggal 19 Juli 2017 — Ir. R. NURCAHYO WIYONO, MM.
141 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • melihat pekerjaan yang tidak ada di dalamkontrak di Desa Empiang pada Proyek Peningkatan Jaringanlrigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau tahun 2010tidak dibayar;Benar ada pekerjaan kelebihan jalan dalam ProyekPeningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks KabupatenSanggau tahun 2010 yang tidak dibayarkan;Bahwa saksi ada melihat kondisi banjir pada saat ProyekPeningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks KabupatenSanggau tahun 2010 (bukti foto diperlihatkan);Bahwa benar kondisi banjir adalah force
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan PN MANADO Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd
Tanggal 16 Mei 2019 — - HANDRIE MARTHEN JOHNSON KOMALING, S.H.
108 — 25
  • beranjak padapenjelasan dimaksud, maka dengan tidak adanya anggaran yang tersedia,seharunya tidak pernah dilakukan kontrak, sehingga dengan demikian tidakakan pemah terjadi adanya kesepakatan untuk melakukan pembangunan.Dengan demikian terhadap fisik konstruksi yang telah dibangun tersebut, tidaklayak dilakukan pembayaran oleh NegaraMenurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekuranganasset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum,lalai, ataupun karena force
    lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor;kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara;atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negaraberkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milikNegara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/melawan hokumMenurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekuranganasset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum,lalai, ataupun karena force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 04-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 377 B/PK/PJK/2015
Tanggal 4 Agustus 2015 — PT. YASULOR INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
129 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pembanding, makaharga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antarapihakpihak yang mempunyai Hubungan Istimewa harussama dengan atau berada dalam rentang harga ataulaba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yangtidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadipembanding;Kemudian di dalam PER 22 Bagian Pendahuluandijelaskan mengenai prinsip kewajaran dan kelazimanusaha sebagaimana berikut:Bahwa transaksi antara pihakpihak yang independenadalah transaksi yang mencerminkan kekuatan pasar(market force
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-03-2015 — Putus : 10-08-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 10 Agustus 2015 — ZAKARIAS HERIANDO SIKU, ST Alias HERI SIKU
80 — 34
  • prinsipmempertimbangkan dipresi tersebut;Dari sisi metode penunjukkan langsung tidak ada masalah tetapiseyogyanya tidak tahun tunggal;Halaman 317 dari 480 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2015/PN.KPGDari sisi hukum kontrak dikenal pemutusan kontrak tetapi pemutusankontrak tidak bisa dilakukan jika penyedia barang tidak bersalah,hanya bisa dilkukan jika penyedia one prestasi;Progress 50% kalo misalnya ada belanja materiil sejumlah itumungkin artinya materiil yang ada dilapangan telah dibeli penyediabarang sebesar itu;Jika force
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum
Register : 08-11-2022 — Putus : 17-01-2023 — Upload : 24-10-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 668/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 17 Januari 2023 — Penuntut Umum:
1.SURYANI ALAWIYAH, SH.
2.NANANG PRIHANTO., SH.
3.IKE ROSMAWATI., S.H.
Terdakwa:
ASNIARTI DEWI Binti AMINUDIN SIDIK
87 — 88
  • merk H&M;
  • 1 (satu) buah Kursi merk Aerocool warna silver kombinasi hitam dan coklat;
  • 1 (satu) buah Oven merk Kirin;
  • 1 (buah) WATER FOUNTAIN (TEMPAT KUCING) - BARDI
  • 1 (satu) pasang sepatu Air Jordan 1 High OG CO JP DC 1788 100 warna White/Metalic Silver;
  • 1 (satu) pasang sepatu WMNS Air Jordan 1 MID warna White/ University Red;
  • 1 (satu) pasang sepatu Air Jordan 1 MID warna Black/Hyper Royal-White;
  • 1 (satu) pasang sepatu Nike Air Force
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 19-10-2020 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap
Tanggal 31 Oktober 2019 — Pemohon Kasasi - Adam Adrianus Salamahu, Dkk Termohon Kasasi - PT Freeport Indonesia
356 — 180
  • 164 ayat (3), yang dimana Reorganisasididasarkan bagi para Tergugat yang berstatus dibebas dari kewajibanbekerja (Furlough) tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan PHKterhadap para Tergugat;Bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur: Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 04-03-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 21 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.YANA YUSUF, SH
2.ARDHI HARYOPUTRANTO, SH., MH
Terdakwa:
Drs. H. MAMAT RACHMAT, M.M.Pd BIN TARNYA SUPRIADI Alm
156 — 112
  • oleh negara.Dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, dapat dihindarkanterjadinya kerugian Negara, penggunaan dana pemerintah dapatdipertanggungjawabkan sesual ketentuan, sehinggaakuntabilitas tindakan para pengelola keuangan Negara dapatdiwujudkan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik(Good Government Governance).Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugianNegara adalah berkurangnya asset/Kekayaan Negara karenaSsuatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupunkarena force
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-06-2015 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 5 Juni 2015 — - Dr. RONO ADAM, M.Kes
130 — 18
  • melakukan koordinasi dengan pihak Bagian Perencanaan Kementerian Kesehatan diJakarta, dan mendapat penjelasan bahwa pengadaan alkes boleh dilakukan secara bersamaandengan pengadaan fisik Rumah Sakit asal ada kepastian dari Konsultan bahwa rumah sakittersebut akan selesai tepat waktu, dan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran;Bahwa alasan pembangunan fisik sumah sakit tidak selesai sesuai jadwal tahun 2011dikarenakan kontraknya diputus oleh Kuasa Pengguna anggaran yaitu saksi sendiri denganalasan force
    saksi TOFIKON juga tidakpernah menandatangani daftar harga yang dibuat oleh skasi BAHARUDDIN;Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan terdakwa, ternyata terdakwa tidakmenyerahkan HPS, spesifikasi teknis, dan rancangan kontrak kepada pokja ULP pada saatlelang akan dilakukan;Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa, pada saat mendekatiwaktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan alkes akan selesai pada tanggal 02 Desember2011, gedung RSUD Kabupaten Gorontalo Utara belum jadi karena force
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 04-05-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 26 Mei 2015 — HADI POERNOMO. Beralamat di Jalan Iskandarsyah I No. 18 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ; PEMOHON PRA PERADILAN.; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, beralamat di Jalan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. NUR CHUSNIAH,SH.M.Hum, 2. Mr.(Droit) ANATOMI MULIAWAN, SH., 3. Dr.YUDI KRISTIANA,SH, M.Hum., 4. ISKANDAR MARWANTO, SH, MH., 5. MUNGKI HADIPRATIKTO, SH., dan 6. JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK,SH.MH. masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2015, Nomor SKS- 28/01-55/05/2015, yang selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON PRA PERADILAN.;
1091 — 910
  • Sebab yangberhak dan berwenang untuk menentukan nilai kekuatanpembuktian (bewijskracht, probatory force/conclusiveforce) dari kedua alat bukti yang ditemukan itu, sepenuhnyamenjadi kewenangan Hakim dalam proses persidanganPengadilan.12.Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP Alat BuktiYang Sah Untuk Membuktikan Kesalahan Terdakwa Telah DiaturSecara Limitatif Dan Enumeratif, Yang Terdiri Dari :a. Keterangan Saksi,b. Keterangan Ahii,c. Surat,d. Petunjuk,e. Keterangan Terdakwa.1.