Ditemukan 5687 data
AHMAD BAGIR, S.H.
Terdakwa:
ELIAS PATIRAN
98 — 43
Bahwa berdasarkan pengertian tersebut, ahli berpendapat bahwakerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negaraatau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi denganprestasi bagi negara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawanhukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yangada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuanmanusia (force majore); Bahwa Penyimpangan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yangberlaku
1.PT.UNIVERSAL SUPPORT
2.PT. PELABUHAN UNIVERSAL SUMATERA
Tergugat:
2.PT. BUMI BARA MAKMUR MANDIRI
3.PT. KURNIA ALAM INVESTAMA
Turut Tergugat:
3.PT. SAWIT DESA MAKMUR
4.PT. BATU HITAM SUKSES
5.PT. BATU HITAM JAYA
6.PT. ALAM SEMESTA SUKSES BATU BARA
307 — 82
MH. dan Jeffry Wiradinata, SE, M.Si, Ak, BKP dimana buktibuktisurat, keterangan saksisaksi dan para ahli tidak ada yang menerangkanataupun memberikan alasan karena undangundang ataupun suatu keadaanmemaksa / force majeur yang dapat diterima, yang timbul diluar kKemampuanPara Tergugat dan Para Turut Tergugat sehingga tidak dapat menepatiperjanjiannya.Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terpenuhinya prestasi olehPara Tergugat kepada Para Penggugat adalah disebabkan kesalahan ParaTergugat sendiri
IRFAN KURNIA SALEH
Termohon:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
299 — 260
2017/PN.Jkt.Sel6.13.6.14.6.15.6.16.pengadaan Alutista Strategis Matra Udara yang dibebankanpada anggaran 532111 yang disalurkan kepada unitorganisasi Mabes TNI AU TA 2016; (Bukti P20)Bahwa pagu anggaran pengadaan Helikopter angkuttersebut sepanjang pengetahuan PEMOHON berasal darikomunikasi antara TNI AU dengan Leonardo Helicopter,sebagaimana dinyatakan dalam proposal yang disampaikanoleh Leonardo HelicopterOur ref: LHD/LP/2a/2016, tanggal30 Mei 2016, Subject: Proposal Number150408BIndonesian Air Force
130 — 28
Terlebin Terdakwamengetahui bahwa di RSUD Kabupaten Sleman tempat dimana Terdakwa bertugas mengetahui akan keberadaan Panitia tersebut ;Meimbang, bahwa adalah bukan menjadi suatu alasan secara logikahukum, surat pesanan yang dibuat oleh Terdakwa dalam kapasitas kondisikeadaan darurat (force majeur) ataupun CITO.
178 — 48
Ketentuan Kepprestersebut boleh disimpangi apabila ada force majeurs yaitu keadaandarurat, misalnya banjir.
151 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 376/B/PK/PJK/20151.1.2.1Kemudian di dalam PER 22 Bagian Pendahuluan dijelaskan mengenalprinsip kKewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana berikut:Bahwa transaksi antara pihakpihak yang independen adalahtarnsaksi yang mencerminkan kekuatan pasar (market force) danmencerminkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (armslength principle).
BENONY .A. KOMBADO, S.H., M.H.
Terdakwa:
FRANS ENOS NICO MOSMAFA, S.P.
146 — 72
pasti jumlahnya sebagai akibatperbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lala;Bahwa berdasarkan pengertian tersebut, Ahli berpendapat bahwakerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negaraatau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi denganprestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atausarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan,kelalaian seseorang atau disebabkan oleh keadaan di luarkemampuan manusia (force
145 — 43
hukum baiksengaja maupun lalai;Bahwa Pengertian Kerugian Keuangan Negara menurut Pedoman PenugasanBidang Investigasi BPKP adalah Kerugian Keuangan Negara adalahberkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpadiimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang adapada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force
majeure);Bahwa dalam konteks pasal 2 dan 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, kerugian Keuangan Negara yang dimaksud adalah yang disebabkanperbuatan melawan hukum (pasal 2), tindakan menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan ataukedudukannya (pasal 3);Pengertian Keuangan Negara menurut Penjelasan UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 jo.
117 — 57
Dari sekian banyakpasal misalnya ditemukan suatu pasal yang mengatur perihal keadaanundarurat atau force mayeur . Dalam pasal ini dikatakan bahwa dalam248keadaan darurat, prosedur pelelangan atau tender dapat dikecualikan dengansyarat harus mempeoleh izin dari pejabat yang berkompeten.
210 — 122
Bahkan sampai sekarang ini masihterus di Asuransikan, ini membuktikan bahwa kalau untuk objeksebagian tanah bagian depan berikut bangunan Ruko yang dibangundi atasnya adalah ada saham / ada Hak milik tergugat I, karena jelasdari Bukti T 8 ini Tergugat memelihara serta melindungi HakMiliknya dengan cara mengasuransikannya ke Asuransi Jasindo agarterlindungi apabila terjadi Force Majure berupa bencana Kebakaran,yang mana jelas dari sini selama atau sebelum Alm. H.
91 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena keadaan memaksa (overmacht/force majeur),Bahwa berdasarkan pendapat hukum Prof. Subekti, S.H., dalam bukunyayang berjudul PokokPokok Hukum Perdata, Penerbit: PT Intermasa,Jakarta, 2003, halaman 123 yang menyatakan sebagai berikut:Vide halaman 123:Buku Ill mengatur perihal hubunganhubungan hukum antara orang denganorang (hakhak perseorangan), meskipun mungkin yang menjadi objekjuga suatu benda.
141 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
melihat pekerjaan yang tidak ada di dalamkontrak di Desa Empiang pada Proyek Peningkatan Jaringanlrigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau tahun 2010tidak dibayar;Benar ada pekerjaan kelebihan jalan dalam ProyekPeningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks KabupatenSanggau tahun 2010 yang tidak dibayarkan;Bahwa saksi ada melihat kondisi banjir pada saat ProyekPeningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks KabupatenSanggau tahun 2010 (bukti foto diperlihatkan);Bahwa benar kondisi banjir adalah force
108 — 25
beranjak padapenjelasan dimaksud, maka dengan tidak adanya anggaran yang tersedia,seharunya tidak pernah dilakukan kontrak, sehingga dengan demikian tidakakan pemah terjadi adanya kesepakatan untuk melakukan pembangunan.Dengan demikian terhadap fisik konstruksi yang telah dibangun tersebut, tidaklayak dilakukan pembayaran oleh NegaraMenurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekuranganasset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum,lalai, ataupun karena force
lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor;kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara;atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negaraberkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milikNegara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/melawan hokumMenurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekuranganasset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum,lalai, ataupun karena force
129 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
pembanding, makaharga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antarapihakpihak yang mempunyai Hubungan Istimewa harussama dengan atau berada dalam rentang harga ataulaba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yangtidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadipembanding;Kemudian di dalam PER 22 Bagian Pendahuluandijelaskan mengenai prinsip kewajaran dan kelazimanusaha sebagaimana berikut:Bahwa transaksi antara pihakpihak yang independenadalah transaksi yang mencerminkan kekuatan pasar(market force
80 — 34
prinsipmempertimbangkan dipresi tersebut;Dari sisi metode penunjukkan langsung tidak ada masalah tetapiseyogyanya tidak tahun tunggal;Halaman 317 dari 480 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2015/PN.KPGDari sisi hukum kontrak dikenal pemutusan kontrak tetapi pemutusankontrak tidak bisa dilakukan jika penyedia barang tidak bersalah,hanya bisa dilkukan jika penyedia one prestasi;Progress 50% kalo misalnya ada belanja materiil sejumlah itumungkin artinya materiil yang ada dilapangan telah dibeli penyediabarang sebesar itu;Jika force
1.SURYANI ALAWIYAH, SH.
2.NANANG PRIHANTO., SH.
3.IKE ROSMAWATI., S.H.
Terdakwa:
ASNIARTI DEWI Binti AMINUDIN SIDIK
87 — 88
merk H&M;
- 1 (satu) buah Kursi merk Aerocool warna silver kombinasi hitam dan coklat;
- 1 (satu) buah Oven merk Kirin;
- 1 (buah) WATER FOUNTAIN (TEMPAT KUCING) - BARDI
- 1 (satu) pasang sepatu Air Jordan 1 High OG CO JP DC 1788 100 warna White/Metalic Silver;
- 1 (satu) pasang sepatu WMNS Air Jordan 1 MID warna White/ University Red;
- 1 (satu) pasang sepatu Air Jordan 1 MID warna Black/Hyper Royal-White;
- 1 (satu) pasang sepatu Nike Air Force
356 — 180
164 ayat (3), yang dimana Reorganisasididasarkan bagi para Tergugat yang berstatus dibebas dari kewajibanbekerja (Furlough) tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan PHKterhadap para Tergugat;Bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur: Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
1.YANA YUSUF, SH
2.ARDHI HARYOPUTRANTO, SH., MH
Terdakwa:
Drs. H. MAMAT RACHMAT, M.M.Pd BIN TARNYA SUPRIADI Alm
156 — 112
oleh negara.Dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, dapat dihindarkanterjadinya kerugian Negara, penggunaan dana pemerintah dapatdipertanggungjawabkan sesual ketentuan, sehinggaakuntabilitas tindakan para pengelola keuangan Negara dapatdiwujudkan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik(Good Government Governance).Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugianNegara adalah berkurangnya asset/Kekayaan Negara karenaSsuatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupunkarena force
130 — 18
melakukan koordinasi dengan pihak Bagian Perencanaan Kementerian Kesehatan diJakarta, dan mendapat penjelasan bahwa pengadaan alkes boleh dilakukan secara bersamaandengan pengadaan fisik Rumah Sakit asal ada kepastian dari Konsultan bahwa rumah sakittersebut akan selesai tepat waktu, dan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran;Bahwa alasan pembangunan fisik sumah sakit tidak selesai sesuai jadwal tahun 2011dikarenakan kontraknya diputus oleh Kuasa Pengguna anggaran yaitu saksi sendiri denganalasan force
saksi TOFIKON juga tidakpernah menandatangani daftar harga yang dibuat oleh skasi BAHARUDDIN;Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan terdakwa, ternyata terdakwa tidakmenyerahkan HPS, spesifikasi teknis, dan rancangan kontrak kepada pokja ULP pada saatlelang akan dilakukan;Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa, pada saat mendekatiwaktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan alkes akan selesai pada tanggal 02 Desember2011, gedung RSUD Kabupaten Gorontalo Utara belum jadi karena force
1091 — 910
Sebab yangberhak dan berwenang untuk menentukan nilai kekuatanpembuktian (bewijskracht, probatory force/conclusiveforce) dari kedua alat bukti yang ditemukan itu, sepenuhnyamenjadi kewenangan Hakim dalam proses persidanganPengadilan.12.Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP Alat BuktiYang Sah Untuk Membuktikan Kesalahan Terdakwa Telah DiaturSecara Limitatif Dan Enumeratif, Yang Terdiri Dari :a. Keterangan Saksi,b. Keterangan Ahii,c. Surat,d. Petunjuk,e. Keterangan Terdakwa.1.