Rp 2,984 ,580,000 14%16 Badan Penanam Modal Rp 2,441 ,226,250 21%17 Dinas BPT Rp 1,960,412,800 8%18 Dinas Pariwisata Rp 5,785,052,000 12%19 Dispora Rp 3,560,134,000 1%20 Satpol PP Rp 3,449,970,000 8%21 Badan Kesbangpol Rp 4,269 ,260,000 13%22 Balitbang Rp 5,213,789,600 8%23 Inspektorat Rp 3,896,100,000 16%24 Badan Penghubung Rp 3,142,560,000 15%25 Dispenda Rp 12,125,550,000 7%26 BKD ProvRiau Rp 4,935,826,790 10%27 KOPPRI Rp 1,914,331,000 22%28 Badan Ketahanan Pangan Rp 2,901,690,000 17%29 Badan BPPMD

BuktiT.15 : Foto Copy Sesiai Asli Suratdari Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah(BPPMD) Prov. Kalimantan Timur No.503/163/RekomIUPB/BPPMDPTSP/X/2015 PerihalRekomendasi Kesesuaian dengan PerencanaanPembangunan Perkebunan Untuk IUPB An. PT.Tritunggal Sentra Buana yang ditujukan KepadaBupati Kutai Kartanegaratanggal 13 Oktober 20156.

BuktiT.1l5 : Foto Copy Sesiai Asli Suratdari Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah(BPPMD) Prov. Kalimantan Timur No.503/163/RekomIUPB/BPPMDPTSP/X/2015 PerihalRekomendasi Kesesuaian dengan PerencanaanPembangunan Perkebunan Untuk IUPB An. PT.Tritunggal Sentra Buana yang ditujukan KepadaBupati Kutai Kartanegaratanggal 13 Oktober 20156.

Kepala Badan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 tentang Revisi Atas Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/1744/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 kw ktn 2012 1744 OP tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Kepada PT.

Kepala Badan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 tentang Revisi Atas Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/1744/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 kw ktn 2012 1744 OP tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Kepada PT.

Brian Anjat Sentosa ;Foto kopi dari foto kopi Surat dari Badan Perijinan DanPenanaman Modal Daerah (BPPMD) ProvinsiKalimantan Timur Nomor : 503/2612/BPPMDPTSP/X/2016 tertanggal 18 Oktober 2016 Perihal :Penjelasan Perizinan PT.

SAKSI A DE CHARGE MOCH NAWOTO:e Bahwa saksi dalam keadaaan sehat jasmani dan rohani dan bersediamemberikan keterangan;e Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluargadengan terdakwa;Bahwa saksi perangkat desa selaku kepala dusun Nglumber;Bahwa mengenai pembangunan pasar desa Nglumber sudah dilakukan yang dariawalnya adalah Musyawarah desa yang dihadiri oleh BPPMD, Kasi PMD, Pak Camat,yang sekaligus sosialisasi dan dibentuk TIMLAK dan UPK, yang waktu itudisampaikan desa Nglumber

Sawit Golden Prima yang dijilid sampulplastik bening, pada halaman pertama terdapat Surat Nomor013/SGP/VIII/2010 Perinal Permohonan Kadastral tanggal Samarinda24 Agustus 2010 yang ditandatangani HERY SUSANTO GUN selakuDirektur Utama PT Sawit Golden Prima;1 (satu) lembar dokumen fotocopy warna Surat dari Kepala BadanPerijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi KalimantanTimur Nomor 503/2903/BPPMDPTSP/2015, Perihal Permohonan IPKdi Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Sawit Golden Prima tanggalSamarinda

diatur dalam Kesepakatan Pengunaan Jalan HaulingBersama yang disetuji pada tanggal 5 Agustus 2010 (vide Bukti T.I.5) (Kesepakatan Penggunaan Jalan Bersama).Jalan Koridor menjadi milik atau dikuasai oleh Tergugat II dankarenanya dapat dikerjasamakan dengan Tergugat berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 503/K.431/2006tanggal 30 Oktober 2016 yang diubah berdasarkan KeputusanGubernur Kalimantan Timur No. 503/K.612/2012 dan KeputusanKepala BAdan Perijinan Dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD

SAWIT GOLDEN PRIMA yangdijilid sampul plastik bening, pada halaman pertama terdapatSurat Nomor 013/SGP/VIII/2010 Perihal PermohonanKadastral tanggal Samarinda 24 Agustus 2010 yangditandatangani HERY SUSANTO GUN selaku Direktur UtamaPT Sawit Golden Prima;1 (Satu) lembar dokumen fotocopy warna Surat dari KepalaBadan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD)Provinsi Kalimantan Timur Nomor 503/2903/BPPMDHalaman 27 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI86.87.88.89.90.91.92.93.94.PTSP/2015, Perihal

SAWIT GOLDEN PRIMA. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy warna Surat dari Kepala BadanPerijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) ProvinsiKalimantan Timur, Nomor : 503/2903/BPPMDPTSP/2015, Perihal :Permohonan IPK di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Sawit GoldenPrima, tertanggal Samarinda 15 Desember 2015 yang ditujukankepada Ketua Koperasi Agro Rawa Indah Kupang Baru Bersatu. 86. 2 (dua) bundel Daftar registrasi SuratSurat Masuk Bagian Pertanahan Hal . 35 Putusan No.24/PidSusTPK/2018/PT.DKI.

Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD)Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 503/2903/BPPMDPTSP/2015, Perihal : Permohonan IPK di Areal PerkebunanKelapa Sawit PT Sawit Golden Prima, tertanggal Samarinda 15Desember 2015 yang ditujukan kepada Ketua Koperasi AgroRawa Indah Kupang Baru Bersatu. 86.2 (dua) bundel Daftar registrasi SuratSurat Masuk BagianPertanahan Tahun 2009.

SAWIT GOLDEN PRIMA. 85.1 (Satu) lembar dokumen fotocopy warna Surat dari KepalaBadan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD)Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 503/2903/BPPMDPTSP/2015, Perihal : Permohonan IPK di Areal PerkebunanKelapa Sawit PT Sawit Golden Prima, tertanggal Samarinda15 Desember 2015 yang ditujukan kepada Ketua KoperasiAgro Rawa Indah Kupang Baru Bersatu. 86.2 (dua) bundel Daftar registrasi SuratSurat Masuk BagianPertanahan Tahun 2009. 87.1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan

SAWIT GOLDEN PRIMA. 85.1 (satu) lembar dokumen fotocopy warna Surat dari Kepala BadanPerijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) ProvinsiKalimantan Timur, Nomor : 503/2903/BPPMDPTSP/2015, Perihal :Permohonan IPK di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Sawit GoldenPrima, tertanggal Samarinda 15 Desember 2015 yang ditujukankepada Ketua Koperasi Agro Rawa Indah Kupang Baru Bersatu. 86.2 (dua) bundel Daftar registrasi SuratSurat Masuk Bagian PertanahanTahun 2009. 87.1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan

SAWITGOLDEN PRIMA. 85.1 (satu) lembar dokumen fotocopy warna Surat dari KepalaBadan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD)Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 503/2903/BPPMDPTSP/2015, Perihal : Permohonan IPK di Areal PerkebunanKelapa Sawit PT Sawit Golden Prima, tertanggal Samarinda 15Desember 2015 yang ditujukan kepada Ketua Koperasi AgroRawa Indah Kupang Baru Bersatu. 86.2 (dua) bundel Daftar registrasi SuratSurat Masuk BagianPertanahan Tahun 2009. 87.1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan

SAWIT GOLDEN PRIMA. 85.1 (satu) lembar dokumen fotocopy warna Surat dari KepalaBadan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD)Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 503/2903/BPPMDPTSP/2015, Perihal : Permohonan IPK di Areal PerkebunanKelapa Sawit PT Sawit Golden Prima, tertanggal Samarinda15 Desember 2015 yang ditujukan kepada Ketua KoperasiAgro Rawa Indah Kupang Baru Bersatu. 86.2 (dua) bundel Daftar registrasi SuratSurat Masuk BagianPertanahan Tahun 2009. 87.1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan

SAWIT GOLDEN PRIMA yang dijilidsampul plastik bening, pada halaman pertama terdapat SuratNomor 013/SGP/VIII/2010 Perihal Permohonan Kadastral tanggalSamarinda 24 Agustus 2010 yang ditandatangani HERY SUSANTOGUN selaku Direktur Utama PT Sawit Golden Prima;1 (satu) lembar dokumen fotocopy warna Surat dari Kepala BadanPerijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) ProvinsiKalimantan Timur Nomor 503/2903/BPPMDPTSP/2015, PerihalPermohonan IPK di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT SawitGolden Prima tanggal

ribu rupiah).Berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor175/094/1490/03AP/XI/2013 tanggal Nopember 2013 telahdiperintahkan saksi DIDIK HARIYANTO RIFAI A.Md Bin ABDULRIFAI, dan saksi EKO SURYAWINATA Bin BAMBANG R. untukmelaksanakan perjalanan dinas dalam daerah staf Sekretariatmendampingi anggota pansus raperda perubahan kedua atasperda atas perda nomor 15 tahun 2008 tentang STOK Inspektoratdan Lembaga Teknis Daerah dalam rangka kegiatan konsultasi keBadan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD

094/1490/03AP/XI/2013 tanggal Nopember 2013 telahdiperintahkan saksi DIDIK HARIYANTO RIFAI A.Md Bin ABDULRIFAI, dan saksi EKO SURYAWINATA Bin BAMBANG R. untukHalaman 252 dari 929 Putusan Nomor 51/Pid.SusTPK/2016/PN Smr37.melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah staf Sekretariatmendampingi anggota pansus raperda perubahan kedua atasperda atas perda nomor 15 tahun 2008 tentang STOK Inspektoratdan Lembaga Teknis Daerah dalam rangka kegiatan konsultasi keBadan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD

Halaman 154 dari382 halaman Putusan No. 18/Pid.SusTPK/2018/PN.JKT.PST. 85.1 (satu) lembar dokumen fotocopy warna Surat dari Kepala BadanPerijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) ProvinsiKalimantan Timur, Nomor : 503/2903/BPPMDPTSP/2015, Perihal :Permohonan IPK di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT SawitGolden Prima, tertanggal Samarinda 15 Desember 2015 yangditujukan kepada Ketua Koperasi Agro Rawa Indah Kupang BaruBersatu. 86.2 (dua) bundel Daftar registrasi SuratSurat Masuk BagianPertanahan Tahun

SAWIT GOLDENPRIMA.1 (satu) lembar dokumen fotocopy warna Surat dari Kepala BadanPerijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) ProvinsiKalimantan Timur, Nomor : 503/2903/BPPMDPTSP/2015, Perihal :Permohonan IPK di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT SawitGolden Prima, tertanggal Samarinda 15 Desember 2015 yangditujukan kepada Ketua Koperasi Agro Rawa Indah Kupang BaruBersatu. 2 (dua) bundel Daftar registrasi SuratSurat Masuk BagianPertanahan Tahun 2009.Halaman 287 dari382 halaman Putusan No. 18/Pid.SusTPK

., M.Si. selaku Kepala BPPMD Kabupaten Musi Banyuasin yangditujukan kepada Bupati Musi Banyuasin Cq.

yang ditetapkanHalaman 34 dari 189 Putusan Nomor 02 /Pid.SusTPK/2021/PN Amb.oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang bertugas memeriksadan menerima hasil pekerjaan> Bahwa tahun 2015 dan 2016 terdakwa Ill Hengky Rumawatine, terdakwa Matheos Erbablay, dan terdakwa Il Hengky Aliputy (yang penuntutannyadalam berkas terpisah) pernah menerima dan menggunakan dana perjalanandinas dengan menggunakan DD dan ADD dalam rangka koordinasi pengurusanperbaikanperbaikan laporan APBDesa/Negeri ke kantor BPPMD

.> Bahwa tahun 2015 dan 2016 terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III (yangpenuntutannya dalam berkas terpisah)pernah menerima danmenggunakan dana perjalanan dinas dengan menggunakan DD dan ADDdalam rangka koordinasi pengurusan perbaikanperbaikan laporanAPBDesa/Negeri ke kantor BPPMD Kab.Malteng dan melakukan belanjabarang serta keperluan lainnya, akan tetapi mereka terdakwa ini tidakmembuat laporan penggunaan dana perjalanan yang disertai dengan buktitiket,oukti nginap, bukti lumsum, bukti transportasi

1(satu) bundle Berita Acara Penyelesaian LPJ Desa Kotalama Tahap II Tahun Anggaran 2016 (Asli);

Barang bukti No : 1 sampai dengan Barang Bukti No : 35 Dikembalikan kepada kantor BPKAD Kabupaten Maluku Barat Daya, kantor BPPMD Kab. Maluku Barat Daya, kantor Desa Kotalama Kec.PP Terselatan atau kepada Saksi atau dimana barang bukti tersebut disita;

36.

SHB tersebut telah Terdakwa ajukan kepada pihak Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Kalimantan Timur pertanggal 30 Agustus 2016;- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II RIZAL FAHDANI Bin DJAIN USMAN memberikan perintah kepada PT. SCH untuk melakukan kegiatan Land Clearing pada lahan perijinan tambang CV. SHB tersebut antara lain : Mereklamasi lubang galian eks tambang CV. SHB yang ditinggalkan oleh kontraktor lama CV.

SHB tersebut telah Terdakwa II RIZAL FAHDANI bin DJAIN USMAN ajukan kepada pihak Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 23 Agustus 2016;- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II RIZAL FAHDANI bin DJAIN USMAN memberikan perintah kepada PT. SCH untuk melakukan kegiatan Land Clearing pada lahan perijinan tambang CV. SHB tersebut antara lain : Mereklamasi lubang galian eks tambang CV. SHB yang ditinggalkan oleh kontraktor lama CV.

SHB tersebut telah Terdakwa II RIZAL FAHDANI bin DJAIN USMAN ajukan kepada pihak Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 23 Agustus 2016;Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II RIZAL FAHDANI bin DJAIN USMAN memberikan perintah kepada PT. SCH untuk melakukan kegiatan Land Clearing pada lahan perijinan tambang CV. SHB tersebut antara lain : Mereklamasi lubang galian eks tambang CV.