Ditemukan 1670 data
1.Efi Janita
2.David Surya Dharma
Tergugat:
2.PT Masabaru Guna Persada
3.BONEVASIUS NOBER DARMUN
145 — 114
Bahwa akibat perbuata yang dilakukan oleh para Tergugat sehinggamenimbulan kerugian bagi para PengggugatKerugian Materiila. Biaya jasa Advokat & Konsultan Hukum & Operasional sebesar50.000.000 ( lima puluh juta rupiah).b.
66 — 5
Bahwa dengan dibentuknya KSO/JO antara Tergugat Ill A dan TergugatIll B yang ditunjuk sebagai investor oleh Tergugat II maka Tergugat Ill Adan Tergugat III B bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadapsegala perbuatan hukum yang dilakukan masingmasing pihak yangterkait dengan pembangunan dan penempatan Pasar Rejowinangun;Akibat Perbuata Melawan Hukum : 25.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah jelas terbukti bahwaTergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill telah melakukan perbuatanmelawan
1.Saur Naibaho
2.SERIA NAIBAHO
3.Gindo Nadapdap, SH, MH,. Dkk untuk dan atas nama Saur Naibaho dan Seria Naibaho
Tergugat:
1.SOTAR NAIBAHO
2.SUGAR HENDRY NAIBAHO
3.Bupati Kabupaten Samosir
4.CAMAT KECAMATAN PANGURURAN
5.KEPALA DESA PARSAORAN I
6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMOSIR
7.Sotar Naibaho (Tergugat I)
8.Sugar Hendry Naibaho (Tergugat II)
9.Bupati Kabupaten Samosir (Tergugat III)
10.Camat Kecamatan Pangururan (Tergugat IV)
11.Kepala Desa Parsaoran I (Tergugat V)
12.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir (Tergugat VI)
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
84 — 19
telah menerima surat kuasa dari para ahli warisnyalainnya sebagaimana tertuang dalam Surat Kuuasa Khusus tanggal19 April 2017 yang pada intinya menyatakan Para Penggugatbertindak untuk dan atas nama para ahli waris lainnya untukmenerima ganti rugi tanah dari pemerintah akibat pelebaran alur tanoponggol Tergugat II dan ahli waris lainnya membuat Surat Kuasatanggal 19 April 2017 yang tidak benar dan pernyataan tanpa adanyabukti adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan dapatdikategorikan sebagai perbuata
RAHMAT HIDAYAT, SH
Terdakwa:
1.EKO BUDIANTO Bin WARIDIN
2.SUHENDRI Alias HENDRI Bin NAALI
201 — 97
Palsunya surat initerletak pada asal atau sipembuat surat, perbuata ini disebutpemalsuan secara materiil. Bahwa dilihat dari jenis pemalsuan surat tersebut di atas maka terhadapsuatu pemalsuan tidak harus dibutuhnkan pembading antara palsu danyang asli karena pemalsuan surat sendiri ada dua jenis yaitu pemalsuanintelektual maupun pemalsuan materiil.
102 — 34
ILHAM.Bahwa perbuata yang kedua kali Anak MUHAMMAD ILHAM Pel. ILHAMlakukan pada hari dan tanggal tidak ingat lagi dalam bulan Juni tahun 2015sekira pukul siang hari adalah dengan Anak Korban SILMI NUR AFIPA Pel.SILMI dan Anak Korban YUNI VATIKA Pgl. YUNI yang dilakukan oleh AnakMUHAMMAD ILHAM Pgl. ILHAM yaitu :Bahwaperbuatan cabul tersebut terjadi pertama kali di sebelah kandang sapi,yng mana pada saat itu Anak Korban SILMI NUR AFIFA Pgl. SILMI sedangbermain dirumah Anak Korban YUNI VATIKA Pgl.
1.Saur Naibaho
2.SERIA NAIBAHO
3.Gindo Nadapdap, SH, MH,. Dkk untuk dan atas nama Saur Naibaho dan Seria Naibaho
Tergugat:
1.SOTAR NAIBAHO
2.SUGAR HENDRY NAIBAHO
3.Bupati Kabupaten Samosir
4.CAMAT KECAMATAN PANGURURAN
5.KEPALA DESA PARSAORAN I
6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMOSIR
7.Sotar Naibaho (Tergugat I)
8.Sugar Hendry Naibaho (Tergugat II)
9.Bupati Kabupaten Samosir (Tergugat III)
10.Camat Kecamatan Pangururan (Tergugat IV)
11.Kepala Desa Parsaoran I (Tergugat V)
12.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir (Tergugat VI)
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
55 — 26
telah menerima surat kuasa dari para ahli warisnyalainnya sebagaimana tertuang dalam Surat Kuuasa Khusus tanggal19 April 2017 yang pada intinya menyatakan Para Penggugatbertindak untuk dan atas nama para ahli waris lainnya untukmenerima ganti rugi tanah dari pemerintah akibat pelebaran alur tanoponggol Tergugat II dan ahli waris lainnya membuat Surat Kuasatanggal 19 April 2017 yang tidak benar dan pernyataan tanpa adanyabukti adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan dapatdikategorikan sebagai perbuata
144 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jadi tetap saja secarahukum perbuatan pemalsuan serta dokumen yangdipalsukan tersebut merupakan tindak pidana, sehingga tidakdapat dijadikan sebagai dasar perbuatan hukum apabiladijadikan dasar dalam perbuata hukum, maka perbuatanhukum tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhiketentuan syarat sahnya sutau perjanjian (perbuatan hukum)sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab UndangUndangHukum Perdata;2) Meskipun Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatantanggal 12 Agustus 1991 Nomor 05/Pid/B/
89 — 26
Didalam peridangan para terdakwasudah pasti mengetahui sejak awal bahwa perbuata yang dilakukannyaadalah salah namun karena merasa ingin memenuhi target penjualanyang dibebankan kepadanya sebagai sales perusahaan maka terdakwamengambil pilihan untuk melakukan perbuatan yang ia tahu bahwaperbuatan tersebut salah, masih ada jalan keluar yang bisa diambil olehterdakwa, terdakwa masih bisa berfikir secara jernih bahwa apa yangakan dilakukannya tersebut adalah salah dan masih ada jalan lain,misalkan melakukan
97 — 38
Tedisebesar Rp. 30.000.000,dan berdasarkan keterangan saksi Tedi dipersidanganuang sebesar Rp. 30.000.000,telah dikembalikan kepada Terdakwa dandigunakan Terdakwa untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,sehingga perbuata Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagaidengan tujuan menguntungkan diri sendiri tatau orang lain;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke2dengan tujuanmenguntungan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi dalam perbuatanTerdakwa ,Ad. 3.
92 — 22
LLM selakuKurator padahal Terdakwa sudah membuat Surat Pernyataan tertanggal 30Mei 2013 yang pada pokoknya menyatakan akan menjaga lahan tersebut,tidak akan memperjual belikan lahan ataupun menginformasikan akan dijual; Bahwa akibat perbuata terdakwa saksi TOMMY selaku KURATORmengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyarrupiah);Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 372 jo pasal 64 ayat 1 jo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP;Menimbang, bahwa
68 — 18
Keuangan dan Pembangunan Perwakilan ProvinsiGorontalo (BPKP) nomor SR08/PW.31/5/2014 tanggal 22 Desember 2014 ataspelaksanaan penggunaan dana program bantuan sosial program revitalisasipasar tradisional pada pembangunan pasar Tradisional MolintogupoKecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango tahun anggaran 2013;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara; telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada perbuata
288 — 236
Utama PT Taruma Brastamalasebagai penyertaan modal PT Taruma Brastamala untuk membangun rumahsakit, namun Tergugat dan Tergugat Il secara melawan hukummembatalkan pelepasan dan penyerahan hak atas tanah tersebut danmenjual tanah tersebut kepada Tergugat Ill, dan selanjutnya Tergugat Illmenghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat NV, maka oleh karenanyaPenggugat menuntut agar tanah sengketa milik Penggugat diserahkan dandikembalikan kepada Penggugat, dan menyatakan perbuatan para Tergugatadalah perbuata
67 — 37
Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) PPNo. 40 Tahun 1996 Jo Pasal 13 PMDN No. 5 Tahun 1973 a quo. 3.2 Bahwa perbuata Tergugat dalam mengeluarkan/menerbitkan Sertipikat ObjekSengketa terbukti diterbitkan bertentangan dengan asas kecermatan dankurang hatihati; Bahwa asas kecermatan berkaitan dengan prosedur yang harus dipenuhi olehsetiap pembuatan ketetapan atau pengambilan keputusan, oleh karena itu asasini mensyaratkan agar badan pemerintah sebelum mengambil keputusanmeneliti semua fakta yang relevan dengan
76 — 59
MelawanHukum mengambil hasil sewa rumah toko milik Penggugat REKONPENSIsesuai Laporan Polisi Nomor : STPL/54/I/2013/SPKT/RIAU;Bahwa dengan adanya gugatn dari para TERGUGAT REKONPENSI /Para PENGGUGAT KONPENSImaka telah ternyata TERGUGAT KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI mengalami tekanan jiwa yangsangat dalam, hal ini disebabkan persepsi masyarakat umum yangberubah terhadap diri TERGUGAT KONPENSI / PENGGUGATREKONPENSI setelah adanya gugatan dari para TERGUGATREKONPENSI / Para PENGGUGAT KOPENSI adalah perbuata
53 — 28
memberikaniin kepada kelima anak lakilaki yaitu : T.2 s/d T.6 untuk mendirikan bangunrumah dan bangunan lainnya serta tinggal di atas sebagian tanah sengketapoin A dan B, dan telah menjual tanah sengketa poin B seluas + 100 M2 (+1 are) kepada T.16 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;Menyatakan hukum perbuatan A.HURIAH alias HM NUR yang telah telahmemberikan ijin kepada kedua orang anaknya yaitu T.8 dan T.9 untukmembangun rumah dan tinggal di atas sebagian tanah sengketa poin Badalah juga merupakan perbuata
95 — 18
Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuata;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagaiberikut:Ad.1.
180 — 89
.> Pasal 132 yang menyatakan bahwa: setiap pengeluaran belanjaatas beban APBD harus didukung bukti yang lengkap dan sah.Bahwa perbuata Sdr. Drs.
109 — 53
menikah keluar maka Jelas tidak berhakatas warisan/harta peninggalan dari almarhum orang tuanya; Selain hal tersebut diatasMenimbang, bahwa kebiasaan orang tua kepada anaknya khususnya orangBali Beragama Hindu di Lombok yakni istilahnya adalah Jiwe Dana/bekal yang diberikankepadaanak perempuan, akan tetapi kebiasaantersebut terbatas padabendabenda/hartabergerak, yakni berupa Emas, atau Uang ; sehingga denganmempertimbangkan uraianuraian diatas maka beralasan hukum perbuatan paratergugat sebagai Perbuata
950 — 2146
Tetapi kalau kita bicara soal kondisi pelaku, mengenai penghapuspidana, tetapi mengenai pertanggungjawaban pidana hanya bisadinyatakan melalui persidangan;Bahwa unsur kehendak merupakan unsur yang abstrak, sulit kitamenentukan kapan kehendak itu muncul, diskusi itu bukan dalam ranahhukum pidana, tetapi itu dalam konteks psikologi, apa saja yangmendorong seseorang melakukan perbuata pidana, dalam kasus perkarakita bicara soal teoriteori dari ahli kriminolog, kita tidak pernah tahu kapankehendak itu
523 — 112
telahdiubah dan ditambah dengan UU No.9 Tahun 2004 ;Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 136 HIR,terhadap eksepsi yang berkenaan dengan Kompetensi Pengadilan untukmemeriksa dan mengadili suatu perkara, baik berkenaan dengan kompetensiabsolut maupun kompetensi relatif, Majelis Hakim terlebin dahulu harusmenjatuhkan Putusan berkenaan dengan masalah kewenangan termaksud ;Menimbang, bahwa mencermati isi dan maksud gugatan Penggugatternyata gugatan Penggugat yang diberi judul Gugatan tentang Perbuata