Ditemukan 5693 data
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : ISKANDAR ZULKARNAEN, SH
72 — 49
PUT.No.03/TIPIKOR/2013/PTR.pelaksanaan pekerjaan barang/jasa dapat diberikan oleh PenggunaBarang/Jasa dengan pertimbangan yang layak dan wajar yaitupekerjaan tambahan, perubahan desain dan force majeur ;Bahwa sampai dengan batas waktu addendum Il tersebutpekerjaan proyek Pengembangan/Peremajaan Kebun Karet RakyatPropinsi Riau di Kabupaten Indragiri Hulu ternyata juga belumselesai namun tetap direkayasa/dibuat selesai oleh Raja Zahedidan ZULMAN ZAST, SH hingga mencapai sekitar 60% sehinggatersisa
165 — 156
UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisinan HubunganIndustrial;Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini para Penggugat tidakmemperoleh hakhaknya akibat dari Tergugat menutup perusahaannyasebagaimana yang dimanatkan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang No. 13Th 2013 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) Th berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force
320 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pratama1(satu) lembar tindsan Invoice No: NPGF09446, tanggal 16 Oktober2009 dana sebesar Rp13.387.500 ke PT.Sanma Pratama untukpembayaran Batrey sebanyak 51 buah1(satu) lembar copy Bilyet Giro Bank Bumi arta No: BE 051360,tanggal 26 Agustus 2009, dengan nilai Rp27.350.000 ke PT.SantiniLestari Graha Aksimeka untuk Pembayaran Batrey sebanyak 51buah1(satu) lembar Kwitansi asli dari PT.Satini Lestari Graha Aksimekadana sebesar Rp27.350.000, tanggal 26 Agustus 20091(satu) lembar Harga penawaran Accu G Force
No. 149 PK/Pid.Sus/2014tanggal 26 Agustus 2009, dengan nilai Ro27.350.000 ke PT.SantiniLestari Graha Aksimeka untuk Pembayaran Batrey sebanyak 51buah1(satu) lembar Kwitansi asli dari PT.Satini Lestari Graha Aksimekadana sebesar Rp27.350.000, tanggal 26 Agustus 20091(satu) lembar Harga penawaran Accu G Force dariPT.Santinilestari Graha Aksimeka Nomor: 186/SGASK/VI/20091(satu) lembar copy Bilyet Giro Bank Bumi arta No: BE 051358,tanggal 25 Agustus 2009, dengan nilai Rp111.945.000 kePT.Sanma Pratama
38 — 9
Berisi landasan hokum pelaksanaan, lingkup pekerjaan,lokasi kegiatan, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, penyerahan hasilpekerjaan, sumber dan jumlah dana, cara pembayaran dan pencairandana bantuan sosial, keadaan memaksa atau force majeur, sanksi,persellisihan, dll terkait pemanfaatan dana bantuan sosial kegiatanPengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di LahanRawa Pasang Surut / Lebak di Kabupaten Tanah Laut;Halaman 130 dari 254 Putusan Nomor 12/PidSusTPK/2015/PN Bjm.
AHMAD BAGIR, S.H.
Terdakwa:
ELIAS PATIRAN
104 — 48
Bahwa berdasarkan pengertian tersebut, ahli berpendapat bahwakerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negaraatau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi denganprestasi bagi negara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawanhukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yangada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuanmanusia (force majore); Bahwa Penyimpangan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yangberlaku
178 — 50
.> Bahwa Pengertian Kerugian Keuangan Negara menurut PedomanPenugasan Bidang Investigasi BPKP adalah Kerugian KeuanganNegara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnyakewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara,yang disebabkan oleh suatu' tindakan melawan hukun,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang adapada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuanmanusia (force majeure);> Bahwa dalam konteks
90 — 46
PER1314/K/D6/2012 tanggal 16Oktober 2012, pada halaman 4 angka 17, yang menyatakanbahwa kerugian keuangan Negara adalah berkurangnyakekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpadiimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan olehsuatu. tindakan melawan hukum, penyalahgunaanwewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luarkemampuan manusia (force majeure)Kerugian keuangan negara juga
121 — 59
Dari sekian banyakpasal misalnya ditemukan suatu pasal yang mengatur perihal keadaanundarurat atau force mayeur . Dalam pasal ini dikatakan bahwa dalam248keadaan darurat, prosedur pelelangan atau tender dapat dikecualikan dengansyarat harus mempeoleh izin dari pejabat yang berkompeten.
131 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
pembanding, makaharga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antarapihakpihak yang mempunyai Hubungan Istimewa harussama dengan atau berada dalam rentang harga ataulaba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yangtidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadipembanding;Kemudian di dalam PER 22 Bagian Pendahuluandijelaskan mengenai prinsip kewajaran dan kelazimanusaha sebagaimana berikut:Bahwa transaksi antara pihakpihak yang independenadalah transaksi yang mencerminkan kekuatan pasar(market force
132 — 28
Terlebin Terdakwamengetahui bahwa di RSUD Kabupaten Sleman tempat dimana Terdakwa bertugas mengetahui akan keberadaan Panitia tersebut ;Meimbang, bahwa adalah bukan menjadi suatu alasan secara logikahukum, surat pesanan yang dibuat oleh Terdakwa dalam kapasitas kondisikeadaan darurat (force majeur) ataupun CITO.
182 — 48
Ketentuan Kepprestersebut boleh disimpangi apabila ada force majeurs yaitu keadaandarurat, misalnya banjir.
IRFAN KURNIA SALEH
Termohon:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
311 — 270
2017/PN.Jkt.Sel6.13.6.14.6.15.6.16.pengadaan Alutista Strategis Matra Udara yang dibebankanpada anggaran 532111 yang disalurkan kepada unitorganisasi Mabes TNI AU TA 2016; (Bukti P20)Bahwa pagu anggaran pengadaan Helikopter angkuttersebut sepanjang pengetahuan PEMOHON berasal darikomunikasi antara TNI AU dengan Leonardo Helicopter,sebagaimana dinyatakan dalam proposal yang disampaikanoleh Leonardo HelicopterOur ref: LHD/LP/2a/2016, tanggal30 Mei 2016, Subject: Proposal Number150408BIndonesian Air Force
148 — 43
hukum baiksengaja maupun lalai;Bahwa Pengertian Kerugian Keuangan Negara menurut Pedoman PenugasanBidang Investigasi BPKP adalah Kerugian Keuangan Negara adalahberkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpadiimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang adapada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force
majeure);Bahwa dalam konteks pasal 2 dan 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, kerugian Keuangan Negara yang dimaksud adalah yang disebabkanperbuatan melawan hukum (pasal 2), tindakan menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan ataukedudukannya (pasal 3);Pengertian Keuangan Negara menurut Penjelasan UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 jo.
91 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena keadaan memaksa (overmacht/force majeur),Bahwa berdasarkan pendapat hukum Prof. Subekti, S.H., dalam bukunyayang berjudul PokokPokok Hukum Perdata, Penerbit: PT Intermasa,Jakarta, 2003, halaman 123 yang menyatakan sebagai berikut:Vide halaman 123:Buku Ill mengatur perihal hubunganhubungan hukum antara orang denganorang (hakhak perseorangan), meskipun mungkin yang menjadi objekjuga suatu benda.
211 — 123
Bahkan sampai sekarang ini masihterus di Asuransikan, ini membuktikan bahwa kalau untuk objeksebagian tanah bagian depan berikut bangunan Ruko yang dibangundi atasnya adalah ada saham / ada Hak milik tergugat I, karena jelasdari Bukti T 8 ini Tergugat memelihara serta melindungi HakMiliknya dengan cara mengasuransikannya ke Asuransi Jasindo agarterlindungi apabila terjadi Force Majure berupa bencana Kebakaran,yang mana jelas dari sini selama atau sebelum Alm. H.
1.PT.UNIVERSAL SUPPORT
2.PT. PELABUHAN UNIVERSAL SUMATERA
Tergugat:
2.PT. BUMI BARA MAKMUR MANDIRI
3.PT. KURNIA ALAM INVESTAMA
Turut Tergugat:
3.PT. SAWIT DESA MAKMUR
4.PT. BATU HITAM SUKSES
5.PT. BATU HITAM JAYA
6.PT. ALAM SEMESTA SUKSES BATU BARA
327 — 82
MH. dan Jeffry Wiradinata, SE, M.Si, Ak, BKP dimana buktibuktisurat, keterangan saksisaksi dan para ahli tidak ada yang menerangkanataupun memberikan alasan karena undangundang ataupun suatu keadaanmemaksa / force majeur yang dapat diterima, yang timbul diluar kKemampuanPara Tergugat dan Para Turut Tergugat sehingga tidak dapat menepatiperjanjiannya.Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terpenuhinya prestasi olehPara Tergugat kepada Para Penggugat adalah disebabkan kesalahan ParaTergugat sendiri
153 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 376/B/PK/PJK/20151.1.2.1Kemudian di dalam PER 22 Bagian Pendahuluan dijelaskan mengenalprinsip kKewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana berikut:Bahwa transaksi antara pihakpihak yang independen adalahtarnsaksi yang mencerminkan kekuatan pasar (market force) danmencerminkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (armslength principle).
BENONY .A. KOMBADO, S.H., M.H.
Terdakwa:
FRANS ENOS NICO MOSMAFA, S.P.
151 — 78
pasti jumlahnya sebagai akibatperbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lala;Bahwa berdasarkan pengertian tersebut, Ahli berpendapat bahwakerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negaraatau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi denganprestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atausarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan,kelalaian seseorang atau disebabkan oleh keadaan di luarkemampuan manusia (force
113 — 25
beranjak padapenjelasan dimaksud, maka dengan tidak adanya anggaran yang tersedia,seharunya tidak pernah dilakukan kontrak, sehingga dengan demikian tidakakan pemah terjadi adanya kesepakatan untuk melakukan pembangunan.Dengan demikian terhadap fisik konstruksi yang telah dibangun tersebut, tidaklayak dilakukan pembayaran oleh NegaraMenurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekuranganasset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum,lalai, ataupun karena force
lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor;kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara;atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negaraberkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milikNegara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/melawan hokumMenurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekuranganasset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum,lalai, ataupun karena force
147 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
melihat pekerjaan yang tidak ada di dalamkontrak di Desa Empiang pada Proyek Peningkatan Jaringanlrigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau tahun 2010tidak dibayar;Benar ada pekerjaan kelebihan jalan dalam ProyekPeningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks KabupatenSanggau tahun 2010 yang tidak dibayarkan;Bahwa saksi ada melihat kondisi banjir pada saat ProyekPeningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks KabupatenSanggau tahun 2010 (bukti foto diperlihatkan);Bahwa benar kondisi banjir adalah force