Ditemukan 10620 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1999 1959 1119 1619 1319 1979 1989 1991 1969
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-10-2013 — Putus : 22-09-2014 — Upload : 16-04-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 50/Pdt.G/2013/PN Bna
Tanggal 22 September 2014 — ZARKASYI melawan 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ.MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ.GUBERNUR PROVINSI ACEH, CQ.KEPALA KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH (BPBA) 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.KEPALAKANTOR BADAN PENANGGULANAGN BENCANA ACEH(BPBA) CQ. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN BADAN PENAGGULANAGN BENCANA ACEH (BPBA) 3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 4.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ.MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ.GUBERNUR PROVINSI ACEH CQ. ABDUL HARIS, MT 5.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA DIJAKARTA CQ. KEPALA KANTOR BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA DIJAKARTA CQ. KEPALA KANTOR BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PENANGGULANGAN PERWAKILAN PROVINSI ACEH.SELAKU TIM AUDIT PENYELESAIAN SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
76 — 17
  • PutusanMahkamah Agung RI No.66 K/SipTahun 1953 dan No. 838 K/Sip/1970;Menimbang, bahwa atas penjelasan tersebut di atas, Majelis Hakim menilaiPara Tergugat Konvensi adalah bagian dari pemerintah/penguasa;Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum secara umum diatur dalamPasal 1365 KUHPdt, yang menyebutkan setiap perbuatan yang melawan hukum yangmembawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnyamenerbitkan kerugian mengganti kerugian itu;83Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan Hoge Raad 1919
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 27-11-2019 — Putus : 15-01-2020 — Upload : 15-01-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 572/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 15 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat : AMIRUDDIN HARAHAP Diwakili Oleh : JULFAN ISKANDAR, S.H.
Terbanding/Tergugat : S.H.WESLY PANGARIBUAN
Terbanding/Intervensi I : Posma Napitupulu
44 — 58
  • Adanya kesalahan Schuld ;Bahwa selain itu menurut Putusan Pengadilan Negeri Belanda atau HogeRaad sebelum Tahun 1919 (i.c. kasus Cholen),yang dimaksud denganPerbuatan Melawan Hukum (onrechtmatig)adalah : Termasuk setiapPerbuatan ataupun Tidak Berbuat yang telah melanggar Hak Subjektif OrangLain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, ataupunbertentangan dengan tata susila, ataupun bertentangan dengan nilaikepatutan, ketelitian, dan sikap hati hati.
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Penipuan
Register : 05-12-2012 — Putus : 21-03-2013 — Upload : 13-02-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 273-K/PM.II-09/AD/XII/2012
Tanggal 21 Maret 2013 — Nasib Sihombing, Serda / 31970749860576 dan Karmen Sitanggang, Serka / 3920005270170
205 — 108
  • yangdirugikan.Yang dimaksud Secara melawan hukum disini adalah suatuperbuatan atau tindakan dimana tindakan atau perbuatan tersebutmelanggar hak atau kepentingan orang lain sehingga merugikanorang lain, karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum sama jugapengertian dengan sengaja dan tidak ada penjelasan ataupenafsiran dalam KUHP karena itu pengertian dengan sengaja( dolus ) di peroleh dari pendapat pakar hukum pidana danyurisprudensi Menurut Arrest HR 31 Desember 1919
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 06-11-2019 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg
Tanggal 26 Oktober 2020 — Penggugat:
1.Dugar Candra Siahaan
2.Evendi Siahaan
3.Dugar Candra Siahaan Ahli Waris dari Ompu Batu Tahan Siahaan
4.Evendi Siahaan Ahli Waris Ompu Pagar Saendam Siahaan
Tergugat:
1.Linda Heriaty Siahaan
2.Betty Rospita Siahaan
3.Dolores T. Br Siahaan
4.Adriana Tonggo Siahaan
5.Frangky Oloan Siahaan
6.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir
7.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara
62 — 56
  • melanggar dan bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta Asas Asas UmumPemerintahan Yang Baik adalah telah bertentangan dengan ketentuan hukumyang berlaku, dan asas kepatutan dalam masyarakat, melanggar hak subjektifPara Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah terperkara dan bertentangandengan kewajiban hukumnya dan karenanya merupakan suatu perbuatanmelawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat Sesuai Pasal1365 KUHPerdata jo arrest HR tanggal 31 Januari 1919
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 14-08-2017 — Putus : 03-05-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 409/Pdt.G/2017/PN Jkt Utr
Tanggal 3 Mei 2018 — Penggugat:
MUHAMMAD ALI AKBAR
Tergugat:
1.Tuan ALOY RAHMAT
2.Tuan DILIP RUPO CHUGANI
3.Tuan DEEPAK RUPO CHUGANI
4.PT. BANK CIMB NIAGA Tbk
5.PT. BALAI LELANG HARMONI
6.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA UTARA
143 — 76
  • Adanya hubungan antara perbuatan dengan kerugian.Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdatatidak menentukan secara tegas, apakah yang dimaksud dengan perbuatanmelanggar hukum, maka kita harus melihat dalam praktek peradilan/Yurisprudensi maupun pendapat para sarjana hukum.Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi berdasarkan putusan dalamperkara Linder Boun Cotton di Negeri Belanda, Hoge Raad 31 Januari 1919,maka pengertian melawan hukum (Onrecht matigedaad) telah ditentukan
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Umum Penggelapan
Register : 04-06-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 26-K/PMT-II/AD/VI/2018
Tanggal 27 September 2018 — ARRY SUNDORO, S. Sos, Letkol Inf
138 — 33
  • Yang di maksud dengan melawan hukum menurutasas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364BW mengenai pengertian Tindakan yang tidak sesuaidengan hukum berintikan :a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengankewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurutUU.c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengankepatutan masyarakat.
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 02-01-2015 — Putus : 17-03-2015 — Upload : 30-03-2015
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 01-K/PM.III-12/AD/I/2015
Tanggal 17 Maret 2015 — - SURYO Kopka NRP 557212
50 — 21
  • Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum, menurutYurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalahsebagai berikut : Melanggar undangundang; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undangundang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku menurut undangundang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalammasyarakat.Sub unsur tanpa hak dan sub unsur *melawan hukum merupakanalternatif, sehingga cukup dipilih salah satu saja yang sesuai
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-11-2015 — Putus : 20-06-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 582/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 20 Juni 2016 — LIAUW TJHAI DJUN >< Menteri Keuangan Republik indonesia Cq. Direktur Pada Direktorat Jenderal Pajak eq. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat Cq. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat,Cs
171 — 73
  • dan Tergugat 11 di atassecara hukum dapat dikuatifikasikan sebagai suatu Perouatan Melawan Hukum(Onrechtsmatigedaad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan : "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawakerugian, kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnyamenerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut Halaman 11 dar 85 Halaman Perkara Nomor 582/Pat.G/2015/PN.JKTPST25.Bahwa selain itu berdasarkan Yunprudensi tetap Putusan Hoge Raad tanggal 31Januari 1919
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 22-03-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 173/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat:
JENNY
Tergugat:
1.Bapak Ir. Joko Widodo
2.Bapak Sofyan Djalil sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia
3.Bapak Jenderal TNI Purnawirawan DR. H. Wiranto S.H.
4.Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Widjojo
5.Bapak Yasonna Hamonangan Laoly
6.Bapak Amzulian Rivai
7.Bapak Ahmad Taufan Damanik
8.Ibu Sri Mulyani Indrawati
163 — 59
  • PERBUATAN TERSEBUT MELAWAN HUKUMSejak tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti yangseluas luasnya, yakni meliputi :a. Perbuatan yang melanggar Undangundang yang berlaku;b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden);e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalambermasyarakatHal. 38dari73 Putusan No.173/Pdt.G/2018/PN. Jkt.
Pengadilan PN TERNATE Perdata
Register : 23-09-2020 — Putus : 01-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Tte
Tanggal 1 Maret 2021 — Penggugat:
1.Haidir Ola, SH
2.Ansar Djae
3.Ilham Taher
4.Ridwan Awal
5.Basir I Jamal
6.Taufik Dj Fabanyo
7.Junita Nyong
8.Ainun Ishak
9.Jalil Ternate
10.Oya Mursaha
11.Surjin Lasani
12.Tarawia Muhammad
13.Anton B Jamal
14.Kene Ahmad
15.Narti Moni
16.Amir Djen
17.Nursina Ismail
18.Bonso Mala
19.Jaleha Jafar
20.Marwan Bode
21.Wiwik Susanti
22.Jabir Saleh
23.Halima Habibu
24.Jaber Aba Haji
25.Faujia Ismail
26.Mansur Bone
27.Masita Sibu
28.Fandi Ismail
29.Maryam Muhammad
30.Armina Ola
31.Isma Rajak
32.Hamadar Miraji
33.Jaber Abu Talib
34.Edi Ternate
35.Manawia Habibu
36.Nurlaila Hi Jafar
37.Anwar Noho
38.Dahlan Husen
39.Baina Alim
40.Ali Tidore
41.Hindun Alim
42.Kene Hasim
43.Basri J Safi
44.Amru Hamis, SE
45.Tamrin Hi Tobona
46.Ainun Muhammad
47.Cao Ahe
48.Ariyanto Hidayat
49.Raiha Saha<
Tergugat:
1.Kasman Kasim
2.Gafar Ali
3.Kepala Badan Pertanahan Kota Ternate
198 — 84
  • Harus ada kerugian;7.4 Harus ada kausal antara perbuatan dan kerugian;Bahwa unsur Pasal 1365 KUHPerdata yakni perbuatan tersebutmelawan hukum berdasarkan putusan Mahkamah Agung Belandadalam kasus Arrest Cohen lindembaum (H.R. 31 januari 1919) yangkemudian sudah diperluas pengertian melawan hukum yang tidak hanyalagi terbatas pada undangundang tetapi juga hukum tidak tertulis jugayakni melanggar hak subjektif orang lain dalam hal ini yakni haksubjektif Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi;Bahwa
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 04-12-2017 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 1007/Pdt.G/2017/PN Dps
Tanggal 7 Nopember 2018 — Penggugat:
A A Ngurah Gede Agung
Tergugat:
1.I Made Wiartana
2.Santoso Wijaya
3.Alexander Tanzil
4.Aping Johanes Chorman
5.PT Tiara Alam Abadi
6.Richard Yerry Puryatma, SH,Mkn Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT
Turut Tergugat:
Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR Kabupaten Badung
208 — 83
  • ,Tinjaua Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Bandung, 1892, hal 14 danDarwan Prinst, SH, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 103104), serta berpedoman padapengertian perbuatan melawan hukum berdasarkan kaidah yuridis baiksebelumnya maupun sesudah Arrest 1919, maka tindakan Tergugat I, Tergugatll, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang telah dengansengaja tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, melakukan serangkaianpenerbitan
Pengadilan PN SUNGAI LIAT Perdata Tanah
Register : 24-04-2014 — Putus : 11-03-2015 — Upload : 22-03-2016
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 29/PDT.G/2014/PN.SGT
Tanggal 11 Maret 2015 — Sutina Lawan Yusuf Afandi Alias Bong Khui, Dkk
99 — 13
  • tetapi juga bertentangandengan kesusilaan (goede zeden) dan kepantasan dalam pergaulan di dalammasyarakat (maatschappelijke betamelijkheid), sedangkan perbuatan yangmelawan hukum (onrechtmatige daad) juga memuat kealpaan yang melawanhukum dan merugikan orang atau orangorang lain, dapat dituntut pembayarankerugian;Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum selain diartikan sebagaiperbuatan yang melawan Undangundang menurut Jurisprudensi tetap diIndonesia ( Vide : Lindenbaum Cohen Hoge Raad 31 Januari 1919
Pengadilan PA BULUKUMBA Perdata Agama Perceraian
Register : 24-11-2014 — Putus : 23-12-2014 — Upload : 07-01-2015
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 687/Pdt.G/2014/PA.Blk
Tanggal 23 Desember 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
18 — 8
  • li0ri0s1360sImult1widctlparwrapdefaultfaautorinOlinOitapOpararsid3092787 rtlchfcs1 abaf1 ItrchfcsO bf1langOlangfe1033langnp0langfenp1033insrsid3092787charrsid12078390 TENTANG DUDUK PERKARANYApar pard ltrparqj fi7201i0ri0s1360sImult1widctlparwrapdefaultfaautorinOlinOitapOpararsid3092787 rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1langOlangfe1033langnpOlangfenp 1033insrsid3092787charrsid 12078390Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2014 yangkemudian didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 28 Agustus 2014 di bawahNomor 1919
Pengadilan PN Labuan Bajo Perdata
Register : 06-11-2018 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Lbj
Tanggal 26 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
84 — 18
  • maupun secara bersamasamaatau bersekutu adalah Perbuatan Melawan Hukum (on recht matigedaad), karena perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugattersebut sudah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1365 BW / KUHPerdata yang berbunyi : tiap perbuatan melanggar hukum yangmembawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karenasalahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut.Dan / atau Perbuatan / tindakan Para Tergugat bertentangan dengan putusanHoge Raad tanggal 31 Januari 1919
Pengadilan PN MAUMERE Perdata
Register : 25-10-2017 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 08-05-2018
Putusan PN MAUMERE Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Mme
Tanggal 22 Maret 2018 — Penggugat:
YUNEDI alias JUNAEDI MALIHING
Tergugat:
1.MUHAMAD JUNAIDI
2.ELLY
3.PEDRICO DA SILVA
4.HAJI MUSTARI LAIBO
5.Camat Alok sebagai PPATS
6.ROSALIA KUKI NURAK, S.H,MKN sebagai PPAT
7.Badan Pertanahan Nasional R.I. Cq. Badan Pertanahan Nasional Propinsi NTT Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka
111 — 213
  • Pasal 1449 KUH Perdata menyatakan : Perikatan yang dibuat denganpaksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untukmembatalkannya.Menimbang, bahwa sejak putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 dalamperkara LindenbaumCohen, konsep perbuatan melawan hukum telahberkembang.
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Militer
Register : 09-11-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 02-02-2021
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 161-K/PM.II-09/AD/XI/2020
Tanggal 13 Januari 2021 — Oditur:
YUDHO WIBOWO, S.H
Terdakwa:
Budiman
154 — 69
  • Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentangUU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertianpengertiantindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:1. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember1919 tentang pasal penertianpenertian.2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban(hukum/ si Pelaku/Petindak menurut UU.3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutanmasyarakat.
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 18-02-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 12-07-2019
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 39-K/PM.III-12/AD/II/2019
Tanggal 2 Juli 2019 — Oditur:
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
MIDIANTO
103 — 44
  • Dalam hal ini yang dimaksud denganhukum adalah hukum positip (yang berlaku).Inti dari arrest HR tanggal 31 Desember 1919 tentangpasal 1365 BW, mengenai pengertian dari tindakanyang tidak sesuai dengan hukum (onrechtmatige daad)yaitu: merusak hak subjektif seseorang menurut undangundang; melakukan sesuatu yang bertentangan dengankewajiban (hukum) pelaku menurut undangundang;melakukan sesuatu. yang bertentangan dengankesusilaan; atau melakukan sesuatu yang bertentangandengan kepatutan dalam masyarakat.Pompe
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-03-2016 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 179/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 12 April 2016 — YAYASAN PONDOK PESANTREN AL - KAMAL JAKARTA >< YODDY TRI APRIANTO
127 — 242
  • jelas dannyata bahwa TERGUGAT REKONPENSI secara bersamasama atausendirisendiri telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai denganPasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut :Tiap Perbuatan Melanggar Hukum yang membawa kerugian kepadaseorang lain, mewejibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu, mengganti kerugian tersebutOleh karenanya PARA PENGGUGAT REKONPENSI berhak untukmenuntut ganti rugi baik Materiil maupun Immateriil kepada TERGUGATREKONPENSI; Bahwa menurut Arrest 1919
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-07-2014 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 466 K/Pdt/2014
Tanggal 10 Juli 2014 — RIDUWAN, dkk vs Hj. AROFAH, dkk
69 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ketelitian dan kehatihatian, yang seharusnya diperhatikandalam pergaulan masyarakat terhadap sesama warga masyarakatataupun terhadap barang milik sesama masyarakat (yang dilanggaradalah kaidah tidak tertulis);Sejarah perkembangan PMH sejak tahun 1830 s/d 1983 menunjukkanbahwa menurut pendapat atau pandangan yang sempit, yang disebutpandangan legalistis, onrechmatig adalah melanggar undangundang.Sementara itu, pandangan lebih luas dapat dilihat dalam kasus LindenbaumGohen pada tanggal 31 Januari 1919
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-05-2012 — Putus : 14-02-2013 — Upload : 24-02-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 219/PDT.G/2012/PN.JKT.PST SELA
Tanggal 14 Februari 2013 — JACOBUS F PUTTILEIHALAT,S.Sos >< PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH,Cs
68 — 11
  • berdasar dan tidakberalasan hukum; 22" 22 none nen nne nenKarena PENGGUGAT menjadikan Perbuatan Melawan Hukum yangdilakukan Penguasa sebagai dasar gugatan, maka haruslahdiperhatikan arti penafsiran mengenai Perbuatan MelawanHal 50 dari 108 hal Putusan Sela No.219/Pdt.G/2012/PN.JKT.PSTHukum yang secara umum dapat kita lihat dasar hukumnya padaYurisprudensi dan pendapatpendapat pakar hukum sebagaiberikut: 22202022 2 nnn nnn nnn nnn noe nnn nnn ne nen nnn een anee Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919