Ditemukan 8886923 data
Urut Berdasarkan
Author : Ahmad Fikri Assegaf; Elijana Tanjah;
Grosse Akta 5127 — 4447
- Alasan memilih topik grosse akte sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah terdapatnya kesimpangsiuran terkait grosse akte. Grosse akte mempunyai judul Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti irah-irah putusan pengadilan ... [Selengkapnya]
Keputusan Ketua MA
Keputusan Ketua MA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Tahun 2020 5111 — 18003
- Tentang : Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Instruksi Presiden
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 9496 — 17577
- Tentang : Kompilasi Hukum Islam
Kata Kunci : perkawinan di luar negeri tidak dicatatkan
RAKERNAS/2012/PERDATA AGAMA/FORMIL/19 3611 — 1660
- Jika suami atau istri mengajukan gugatan perceraian atas perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri yang tidak dicatatkan di KUA dalam tenggang waktu satu tahun, terhadap gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
PERMA
PERMA Nomor 13 Tahun 2016 2915 — 18105
- Tentang : Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Perdata Materiil Pertanahan Penguasaan tanah oleh pemerintah
Kata Kunci : penguasaan tanah belum bersertifikat oleh pemerintah; kriteria bukan PMH atas penguasaan tanah oleh pemerintah
PERDATA UMUM/3/SEMA 10 2020 3058 — 969
- Penguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh pemerintah dengan iktikad baik, terus menerus, untuk kepentingan umum, tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
QANUN
QANUN Nomor 11 Tahun 2002 Tahun 2002 389 — 1595
- Tentang : Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Acara Pidana Militer Tentang Kasasi Pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Agung
Kata Kunci : Tentang Kasasi; Pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Agung; Pasal 45A; Kasasi atas dakwaan Alternatif;
PIDANA MILITER/D.4/SEMA 3 2015 1237 — 0
- b) Kasasi Atas Dakwaan Alternatif dimana Salah Satunya Di Ancam Penjara 1 Tahun atau KurangDalam hal seorang Terdakwa didakwa dakwaan alternatif, yaitu dakwaanpertama melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP, atau Kedua, melanggar Pasal 284 ayat (1)ke-1 ... [Selengkapnya]
Kata Kunci : Tuntutan Primer dan Subsider
PERDATA UMUM/5/SEMA 4 2014 1570 — 0
- Tuntutan Primer dan Subsider dapat dikabulkan secara bersama-sama, dengan ketentuan diuraikan dalam posita gugatan, dan harus lebih mencerminkan keadilan.
PERMA
PERMA Nomor 3 Tahun 2005 900 — 722
- Tentang : Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 949 — 276
- Tentang : Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 Tahun 2015 2219 — 1123
- Tentang : Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawwuth Al-Islami/ Islamic Hedging) atas Nilai Tukar
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Ekonomi Syariah Hak Tanggungan dan Fiducia Syariah Waktu Pelaksaan Eksekusi Hak Tanggungan dan Jaminan Utang Lainnya
Kata Kunci : hak tanggungan dan fiducia syariah; waktu pelaksaan eksekusi hak tanggungan dan jaminan hutang lainnya.
AGAMA/3/SEMA 4 2016 1119 — 0
- Hak tanggungan dan jaminan utang lainnya dalamakad ekonomi syariah tetap dapat dieksekusi jika terjadi wanprestasi meskipunbelum jatuh tempo pelunasan sesuai dengan yang diperjanjikan setelah diberiperingatan sesuai ketentuan yang ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Pidana Tambahan Pidana Tambahan Perampasan atas Barang yang Diperoleh Sebelum Tempus Delicti
Kata Kunci : Pidana Tambahan; Pidana Tambahan Perampasan atas Barang yang Diperoleh Sebelum Tempus Delicti; Tempus Delicti; Pidana Tambahan Perampasan;
PIDANA MILITER/F.9/SEMA 4 2014 1105 — 0
- Terdakwa selaku Kapuskopad Kodam, didakwa melakukan tindak pidanakorupsi berdasarkan UU No. 3 Tahun 1971 (perbuatan dilakukan sebelum tahun1999) karena secara melawan hukum Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu badan. ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Acara Pidana Militer Tata Cara Pengaduan Tindak Pidana Terhadap Prajurit Pengaduan Tindak Pidana dalam Operasi Militer
Kata Kunci : pengaduan prajurit; operasi militer
PIDANA MILITER/D.4/SEMA 1 2017 988 — 98
- Pengaduan bagi prajurit yang sedang menjalankan tugas operasi militerdisampaikan kepada Polisi Militer kewilayahan atau Polisi Militer Mobile.Apabila pengaduan seperti tersebut di atas tidak dapat dilakukan, makapengaduannya disampaikan kepada ... [Selengkapnya]
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 37/DSN-MUI/X/2002 Tahun 2002 267 — 125
- Tentang : Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah