Ditemukan 13551 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pasar paisal pasla palal pasau
Penelusuran terkait : Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Pasal 2 ayat (1) Korupsi pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) Ayat (2) dan ayat (3) Pasal 87 ayat (1) jo ayat (2) kuhpm Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 bebas
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 15-12-2022 — Putus : 02-05-2023 — Upload : 10-05-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks
Tanggal 2 Mei 2023 — Penuntut Umum:
SYAIFUL ANWAR, S.H.
Terdakwa:
AZWAR ANAS SINGER, S.T. Bin ANAS SINGER.
142 — 71
  • Menyatakan Terdakwa Azwar Anas Singer,S.T Bin Anas Singer, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 16-06-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk
Tanggal 16 Desember 2021 — Penuntut Umum:
DECYANA CAPRINA, SH
Terdakwa:
Pdt. ROBERTS JEREMIA NANDOTRAY, S.Th
263 — 140
  • Alias NANDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Primair
    Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, makasegala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Persidangandianggap telah termuat dalam putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umumdengan dakwaan berbentuk subsideritas sebagai berikut: Primair melanggar Pasal
    2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) danayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP; Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
    2 ayat(1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.
    Alias NANDO dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 ayat(1) KUHAP maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biayaperkara;Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
    AliasNANDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;2.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 14-12-2020 — Putus : 08-03-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb
Tanggal 8 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.GALUH BASTORO AJI,SH.,MH.
2.RONY KURNIAWAN, SH
Terdakwa:
FAUZI Bin A. RAZAK
128 — 26
  • RAZAK (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 30-10-2023 — Putus : 20-12-2023 — Upload : 22-01-2024
Putusan PN KENDARI Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi
Tanggal 20 Desember 2023 — Penuntut Umum:
RIDWAN, S.H., M.H
Terdakwa:
HOPIF NURYADIN
125 — 74

  • MENGADILI :

    1. Menyatakan TerdakwaHOPIF NURYADIN,tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-03-2020 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 28 April 2020 — Penuntut Umum:
BUDI UTAMA, SH.MH
Terdakwa:
SUSI SUSANTI.
115 — 39

  • Menyatakan Terdakwa Susi Susanti, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 25-10-2022 — Putus : 08-12-2022 — Upload : 14-06-2024
Putusan PT JAKARTA Nomor 39/PID.SUS-TPK/2022/PT DKI
Tanggal 8 Desember 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : RIZANO LOEKMAN Bin LOEKMAN DJAELAN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : GUNTUR GANI PRAKOSO,S.H.
309 — 191
  • Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 11 Agustus 2022 Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2022/PN.JKT.PST yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan uang pengganti yang bunyi amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal
    2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 25-10-2022 — Putus : 08-12-2022 — Upload : 13-12-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 39/PID.TPK/2022/PT DKI
Tanggal 8 Desember 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : RIZANO LOEKMAN Bin LOEKMAN DJAELAN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : GUNTUR GANI PRAKOSO,S.H.
242 — 27
  • Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 11 Agustus 2022 Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2022/PN.JKT.PST yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan uang pengganti yang bunyi amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal
    2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo.
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus
Register : 08-03-2019 — Putus : 22-04-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PT PALU Nomor 2/PID.TPK/2019/PT PAL
Tanggal 22 April 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : STEPHENLI KATILI
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : EFENDI NUGROHO, SH.
87 — 48
  • Pengadilan Negeri Palu Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal tanggal 13 Februari 2019 yang dimintakan banding tersebut sekedar memperbaiki amar putusan mengenai lamanya pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan amar putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa, terdakwa STEPHENLI KATILI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Pasal
    2 ayat (1) jo.
    Pasal 18 Undang undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 16-03-2022 — Putus : 19-07-2022 — Upload : 18-08-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks
Tanggal 19 Juli 2022 — Penuntut Umum:
JOHANA JOSEPHINA, SH
Terdakwa:
DEWIYANTI.
88 — 50

  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa Dewiyanti, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-03-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 19-07-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tte
Tanggal 21 Juni 2016 — SAMSI SUBUR,S.Pd.M.Si
103 — 55
  • Menyatakan TerdakwaSAMSI SUBUR,S.Pd.M.Si,Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;2. Membebaskan Terdakwa SAMSI SUBUR,S.Pd.M.Si dari Dakwaan Ke-satu Primair ;3.
    Menyatakan TerdakwaSAMSI SUBUR,S.Pd.M.Si,Tidak Terbukti SecaraSah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsiyang dilakukan secara bersamasama sebagaimana diatur dandiancama pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UUNo.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55ayat (1) ke1 KUHP ;2.
    FatekEngineering Consultant) selaku konsultan Pengawas, dan HAMIDTOMOHEDE mengakibatkan kerugian negara seluruhnya adalahsebesar Rp. 1.081.375.723,39, (satu miliar delapan puluh satu juta tigaratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah koma tigapuluh sembilan sen) ;Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubahdan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31Tahun 1999 tentang
    /PN Tte.KESATUe Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHPidana;e Subsidair: Pasal 3 Jo.
    Menyatakan TerdakwaSAMSI SUBUR,S.Pd.M.Si,Tidak Terbukti SecaraSah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsiyang dilakukan secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;2. Membebaskan Terdakwa SAMSI SUBUR,S.Pd.M.Si dari Dakwaan KesatuPrimair ;3.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-06-2013 — Putus : 16-09-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 11/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 16 September 2013 — - LALU MASUD KHOLAH, ST
50 — 18
  • Menyatakan Terdakwa LALU MASUD KHOLAH, ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimaan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo, pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair ; 2.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 29-07-2022 — Putus : 24-11-2022 — Upload : 29-12-2022
Putusan PN JAMBI Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb
Tanggal 24 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
Wawan Kurniawan, SH.
Terdakwa:
SUARTO bin SARNO. Alm
147 — 46

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa SUARTO Bin SARNO (Alm) tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.
    Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 14-09-2023 — Putus : 20-11-2023 — Upload : 30-01-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks
Tanggal 20 Nopember 2023 — Penuntut Umum:
Pebrianto Patulak, S.H.
Terdakwa:
ANDI RATNAWATI, S.E. Binti TATTA.
68 — 37
  • ., Binti Tatta, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 29-07-2022 — Putus : 24-11-2022 — Upload : 29-12-2022
Putusan PN JAMBI Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb
Tanggal 24 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
Wawan Kurniawan, SH.
Terdakwa:
Ir. TETAP SINULINGGA
216 — 82
  • TETAP SINULINGGA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 17-06-2021 — Putus : 28-09-2021 — Upload : 03-10-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 28 September 2021 — Penuntut Umum:
ARBIN NU'MAN, S.H.
Terdakwa:
MUHAMAD JUNAID
167 — 111

  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD JUNAIDterbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI.
    Perbuatan Terdakwa MUHAMAD JUNAID sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang R.I. Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan Undang undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang RI.
    turut dipertimbangkan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa faktafakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan denganpertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsidairitas, yaitu :Primair :Pasal
    2 ayat (1) jo.
    Pasal 18 U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan U.U R.1Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Subsidair :Pasal 3 jo. Pasal 18 U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan U.U R.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 01-07-2022 — Putus : 27-09-2022 — Upload : 29-09-2022
Putusan PN JAMBI Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb
Tanggal 27 September 2022 — Penuntut Umum:
Risko Livardi, S.H
Terdakwa:
EDOH Binti DARTA
146 — 66

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Edoh bin Darta, tidak pernah hadir dalam persidangan (In Absensia);
    2. Menyatakan Terdakwa Edoh Binti Darta, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 10-09-2021 — Putus : 11-01-2022 — Upload : 12-01-2022
Putusan PN JAMBI Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb
Tanggal 11 Januari 2022 — Penuntut Umum:
Reynold, SH., MH
Terdakwa:
RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE Bin RADEN SHIRDJA SOETEDJA
219 — 77

  • MENGADILI :

    1. Menyatakan Terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE Bin RADEN SHIRDJA SOETEDJA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-06-2016 — Putus : 07-11-2016 — Upload : 18-11-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tte
Tanggal 7 Nopember 2016 — 1. Hi. LUKMAN UMASANGADJI, S.E 2. Ir. ARMAN SANGADJI 3. AISAH ALKATIRI, S.E
113 — 43
  • ., M.M. tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 14-02-2022 — Putus : 27-06-2022 — Upload : 28-06-2022
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk
Tanggal 27 Juni 2022 — Penuntut Umum:
1.HISRIA DINATA SURBAKTI, SH.,MH
2.KRISTALINA, SH
3.CHABIB SOLEH, SH
Terdakwa:
MARKUAT Bin HARJO MULYONO Alm
95 — 41

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan terdakwa MARKUAT Bin HARJO MULYONO (Alm), tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-09-2022 — Putus : 14-12-2022 — Upload : 28-04-2023
Putusan PN BANDUNG Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg
Tanggal 14 Desember 2022 — Penuntut Umum:
DIMAS PRAJA SUBROTO,S.H.,M.H
Terdakwa:
ACEP Bin KOTONG SAAN Alm
318 — 34

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan TerdakwaACEP Bin KOTONG SAAN (Alm) tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara Berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia