Ditemukan 466 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tinring tinting trining thening tinding thingking thinsing thining trinsing tjinting
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 26-05-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33 P/HUM/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — Ir. KARYOTO, M.Si., DKK vs BUPATI WONOSOBO;
70 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 33 P/HUM/2015 Dinasminimal,dengan 2bidang27544067 Dinas dengan3 bidang1236845371 Selain itu, besaran OPD tidak hanya semata berdasarkan jumlahpegawai yang dibutuhkan, tetapi juga dipertimbangkan berdasarkanjenis fungsi/pekerjaan yang dilaksanakan oleh OPD atau unit kerja,yaitu:a) Fungsi kebijakan yang lebin banyak membutuhkan kompetensianalisis dan berfikir konseptual (thinking), akan berbeda denganjumlanh pegawai pada unit kerja/OPD yang melaksanakanfungsi/pekerjaan teknis (doing),
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Umum Pencurian
Register : 26-10-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 03-01-2018
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 28/Pid.B/2017/PN Kfm
Tanggal 13 Desember 2017 — - TERDAKWA : GREGONIA AKOIT Alias RENI - JPU : NGURAH BAGUS JATIKUSUMA, S.H.
118 — 71
  • Berpikirdan bertindak melompat adalah membuat tradisi baru dan keluar dari yang lama.Hakim disini tidak melakukan serial thinking, melainkan berpikir trasformatif(Santjipto Raharjo, Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang PergulatanManusia dan Hukum, Kompas, Jakarta, 2008, Hal.95), oleh karena itu putusanputusan Hakim tidak sematamata hanya tertumpu pada dakwaan tapi melompatdengan memperhatikan suatu fakta yang terbukti dari suatu persidangan;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 12-05-2020 — Putus : 11-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 65/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 11 Juni 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT.MULTI MAKMUR MITRA ALAM Diwakili Oleh : PT.MULTI MAKMUR MITRA ALAM
Terbanding/Penggugat : PT. PUCUK JAYA
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH KABUPATEN PASER C Q BUPATI PASER
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASER
Turut Terbanding/Tergugat II : RUSDIANSYAH
Turut Terbanding/Tergugat III : BUDI S
Turut Terbanding/Tergugat IV : RUSNAWATI
Turut Terbanding/Tergugat V : MASDAYAH
Turut Terbanding/Tergugat VI : MINAS
306 — 264
  • gugatan kabur (obscuur libel) berdasarkan alasanalasansebagaimana diuraikan dalam jawabannya di bagian eksepsi gugatannya maupunMemori Bandingnya, dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding denganberpedoman bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara Sesuai dengan sifathukum acara perdata Indonesia yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan, makasistem pendekatan hukum yang dipergunakan, tidaklah boleh bersifat terlalu kaku(stricht law) dan bersifat formalistik (formalistic legal thinking
Pengadilan PN KISARAN Pidana Umum Penghinaan
Putus : 28-05-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN KISARAN Nomor 605/Pid.Sus/2014/PN Kis
Tanggal 28 Mei 2015 — 1. Budiono Halim 2. Hendry Sutardyn 3. Eddy Suryadi 4. Wilian
74 — 29
  • Oleh karena itu dalamberfikir hukum (legal thinking) terhadap masalah ini representasinegara dalam pemenuhan hak pendidikan warga negaranya dapatdibuktikan dengan hadirnya Negara yang tertera dalam ijazah, dalamhirarki lembaga seperti dinas pendidikan atau Kopertis (kordinasiPerguruan tinggi Swasta) untuk pendidikan tinggi.
Restatement Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan
Author : Yunus Husain (Penulis); M. Nur Solikhin (Tim Peneliti); Rizky Argama (Tim Peneliti), dkk;
Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
6921 — 10875
  • Terdapat tiga ruang lingkup yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hal perkara tindak pidana korupsi, yakni:a. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak ... [Selengkapnya]
  • Packer menyatakan bahwa:It would be a mistake to think of the presumption of guilt as the opposite of thepresumption of innocence that we are so used to thinking of as the polestar of thecriminal process and that, as we shall see, occupies an important position in the DueProcess Model.
Pengadilan PN PARIAMAN Pidana Khusus
Register : 15-04-2021 — Putus : 02-09-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PN PARIAMAN Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Pmn
Tanggal 2 September 2021 — Penuntut Umum:
PENGKI SUMARDI,SH
Terdakwa:
1.Joseph Onyekachukwu Ozor
2.Sri Handayani
158 — 0
  • (satu) buah Passpor hijau (Federal Republic of Nigeria) an OKWUDILI ROBINSON OZOFOR;
  • 1 (satu) buah KTP Jakarta an KIRINNA YULIANAN SANGKALA;
  • 1 (satu) buah SIM A an JOSEPH ONYEKACHUKWU OZOR;
  • 1 (satu) buah SIM C an JOSEPH ONYEKACHUKWU OZOR;
  • 1 (satu) buah kartu international student identity card an JOSEPH ONYEKACHUKWU OZOR;
  • 1 (satu) buah kartu driving license malaysia an JOSEPH ONYEKACHUKWU OZOR;
  • 1 (satu) buah kartu pelajar isbauk thinking
Pengadilan PN BLORA Perdata
Register : 11-11-2020 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN BLORA Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Bla
Tanggal 17 Juni 2021 — Penggugat:
DENDY LUKMAJATI
Tergugat:
SANCOKO
Turut Tergugat:
1.TITIN
2.BPN
Intervensi:
1.DAMIN
2.SITI SYAROFAH
172 — 40
  • salah alamat, sebagaimanatelah ditanggapi oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / TergugatIntervensi jika hal tersebut kesalahan ketik, maka menurut hemat MajelisHakim kesalahan sematamata hanya salah ketik hal tersebut sangat wajaruntuk bisa ditolerir, tentunya kesalahan ini haruslah dinilai secara utun denganmemperhatikan pokok permasalahan yang dikemukakannya (positafundamentum petendi) maupun tuntutan (petitumnya), karena sesuai sistempendekatan yang jauh dari sikap formalistic legal thinking
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-08-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 22-05-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 23/Pid. Sus- Tpk/2016/PN.DPS
Tanggal 21 Desember 2016 — Ir. PARNO TRIS HADIONO, ST.
132 — 43
  • UU No. 20 Tahun 2001); bahkan dapatpula diterapkan ketentuan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur olehUU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemvberantasan Tindak PidanaPencucian uang;Menimbang, Bahwa selanjutnya terhadap bagaimana status uang titipan dariPT Adhi Karya tersebut, dalam hal ini Majelis berpegang pada prinsip peradilancepat, sederhana dan mudah dan jauh dari sikap formalistic legal thinking, makaterhadap tuntutan JPU yang menuntut agar uang titipan dari PT Adhi Karya
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 10-10-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr
Tanggal 1 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ANAK AGUNG GDE PUTRA, SH.
Terdakwa:
H. MUHIR, S.Kep.
258 — 283
  • September 2018 jam 10.29 WITA dengan durasi 00 detik;Tanggal 14 September 2018 jam 09.48 WITA dengan durasi 00 detik;Tanggal 14 September 2018 jam 09.55 WITA dengan durasi 00 detik;Gl & fhHalaman107 dari149 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN MtrMenimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalahmerupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yang juga haruslahmemerlukan extra ordinary measures (tindakan yang luar biasa) haruslahditinggalkan paham yang formalistislegal thinking
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata
Register : 06-08-2012 — Putus : 16-10-2013 — Upload : 06-03-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 91/Pdt.G/2012/PN.YK
Tanggal 16 Oktober 2013 — BUNADI WIJAYA GUNAWAN, MSC, dkk lawan 1. PT. BANK CENTURY, Tbk (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk) cabang Yogyakarta
195 — 74
  • rugiberdasarkan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) (poin 14, 15, dan poin 3, 5dan 6 Petitum), sehingga dalil gugatan PARA PENGGUGAT menjadi tidakjelas (Obscuur Libel), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkarasesuai dengan hukum acara perdata Indonesia yang bersifat sederhana,cepat dan biaya ringan, maka sistem pendekatan hukum yang dipergunakan,tidaklah boleh bersifat terlalu kaku (stricht law) dan bersifat formalistik(formalistic legal thinking
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-10-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 10-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 67/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 16 Maret 2017 — JAMALUDIN, S.Ip. Bin IBRAHIM
95 — 43
  • Akuntansi Berbasis Akrual 201219 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan utk 5012Kepentingan Umum20 Audit Pendapatan Daerah 201221 Penilaian Aset 201222 Teknik Pengumpulan dan Analisa Data 2012 Hal 150 dari 260, Putusan Nomor 67/Pid.SusTPK/20 16/PN.Bgl No Jenis Pendikan & Pelatihan Tahun23 Fraud Awareness 2012DA Pemberian Keterangan Ahli dalam Proses 9012Peradilan25 Pemeriksaan Pekerjaan Gedung dan Jalan 201226 Risk Based Audit (RBA) 2013Audit Pekerjaan Arsitektur pada BangunanAil dan Gedung 201828 Analytical Thinking
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 13-08-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
BAYU SATRIYO
Terdakwa:
LILIANA HIDAYAT
183 — 125
  • Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalahmerupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yang juga haruslahmemerlukan extra ordinary measures (tindakan yang luar biasa) haruslahditinggalkan paham yang formalistislegal thinking dan mengutamakan kebenaransubstansi dari perbuatan yang didakwakan sebagai suatu tindak pidana,dan olehkarenanya menurut Majelis Hakim adanya kekurangan formal (apabila ada) dalampenanganan perkara haruslah ditinggalkan dengan lebih mengutamakanpembuktian
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 05-07-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps
Tanggal 16 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
DWI PRIMA SATYA,SE.,SH.,MH
Terdakwa:
I NYOMAN BERES, S.,Pd
122 — 63
  • tindak pidana yang didakwakan kepadanya, agar terdakwa mudahmelakukan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya tersebut.Ternyata dalam surat dakwaan yang didakwakan kepadanya hal tersebut telahdiuraikan oleh Penuntut Umum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,maka dengan memperhatikan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biayaringan (Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)dan sistem pendekatan yang jauh dari sikap formalistic legal thinking
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-09-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 19 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
AJI RAHMADI, SH.MH
Terdakwa:
HARDIANTO, SE Alias ANTO Bin MADANG
166 — 94
  • sejumlah Rp.57.887.000,00(lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah)dan untuk penyalahgunaan angsuran kredit sejumlah Rp.27.229.350,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilanribu tiga ratus lima puluh rupiah) ; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalahmerupakan kejahatan yang luar biasa ( extra ordinary crime ) yang jugaharuslah memerlukan extra ordinary measures ( tindakan yang luarbiasa ) haruslah ditinggalkan paham yang formalistislegal thinking
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 30-06-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 137 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 30 Juni 2016 — 1. SURANTO, DKK VS PT. KARUNA
85 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, hal222) karena para Penggugat berada ditempat dengan demikian tatacara pemanggilan tersebut tidak harus melalui sgi pendekatan hukumyang sempit (strict law) dan formalistic legal thinking karena bentukbentuk panggilan tersebut dianggap bertentangan dengan hukum akantetapi berpijak dari pendekatan perubahan sosial (social change)sehingga bentukbentuk panggilan seperti dimaksud Tergugat dapatdiakomodasi dikarenakan mogok kerja dilakukan secara spontansehingga
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama Perceraian
Register : 16-12-2013 — Putus : 15-07-2014 — Upload : 09-01-2015
Putusan PA SURABAYA Nomor 5545/Pdt.G/2013/PA.Sby
Tanggal 15 Juli 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
25 — 1
  • aflafs24 ltrchfcsOf1fs24lang1053langfe1033langnp1053insrsid87 17487charrsid5782729 '94 yang tidakselayaknya diucapkan oleh seorang suami kepada isterinya, rtlchfcs1 aflafs24 ltrchfcsO if1fs24lang1053langfe 1033langnp1053insrsid87 17487charrsidS 782729possessive rtlchfcs1 af1afs24 ItrchfcsO f1fs24lang1053langfe1033langnp1053insrsid87 17487charrsid5 782729 , selalu rtlchfcs1 af1afs24 ltrchfcsO if1fs24lang1053langfe1033langnp1053insrsid87 17487charrsid5782729 negatif thinking rtlchfcs1 af1afs24 ltrchfcsO
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-10-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 10-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 68/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 16 Maret 2017 — TRIE DESKA RUSMAN Bin SYARIFUDDIN TAYA
84 — 56
  • Keuangan Pemerintah 011Daerah (LKPD) bagi Ketua Tim17 Teknik Sampling Audit 201118 Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual 2012Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan utk19 2012Kepentingan Umum20 Audit Pendapatan Daerah 201221 Penilaian Aset 201222 Teknik Pengumpulan dan Analisa Data 201223 Fraud Awareness 20124 Pemberian Keterangan Ahli dalam Proses 5012Peradilan25 Pemeriksaan Pekerjaan Gedung dan Jalan 201226 Risk Based Audit (RBA) 20137 Audit Pekerjaan Arsitektur pada Bangunan dan 5013Gedung28 Analytical Thinking
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-09-2016 — Putus : 30-01-2017 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 73 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg.
Tanggal 30 Januari 2017 — ARIS RUSLAN bin JUNAIDI
162 — 272
  • Saksi sama sekali tidak mempunyai pikiran buruk(negative thinking) kepada sdr.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 07-09-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 10-02-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 175/PDT.SUS- PHI/2015/PN. BDG
Tanggal 25 Nopember 2015 — SURANTO; ERIZAL; P. SUDARNO; IBNU ROKHMAN; LESMANA; L A W A N; PT. K A R U N A;
160 — 53
  • dengan demikian cukup beralasandan memenuhi unsur kepatutan dan keabsahan sebuah surat panggilan yaitu dibuatsecara tertulis (in writing) dan disampaikan secara langsung ( in person ) kepada paraPenggugat sebagaimana digariskan dalam Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 1 Rv ( M.Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, hal 222 ) karena para Penggugat beradaditempat dengan demikian tata cara pemanggilan tersebut tidak harus melalui segipendekatan hukum yang sempit ( strict law ) dan formalistic legal thinking
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 02-10-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr
Tanggal 23 Desember 2019 — Penuntut Umum:
BAYU SATRIYO
Terdakwa:
KURNIADIE
347 — 190
  • Terdakwa menerima uang potongan Perjalanan Dinas dari PegawaiKantor Imigrasi Kelas TPI Mataram yang besarnya antara 40 %sampai dengan 50 % dari uang perjalanan dinas yang diterima olehPegawai Kantor Imigrasi yang melakukan kegiatan dinas ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalahmerupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yang juga haruslahmemerlukan extra ordinary measures (tindakan yang luar biasa) haruslahditinggalkan paham yang formalistislegal thinking dan mengutamakankebenaran