Ditemukan 1056826 data
Urut Berdasarkan
Register : 17-12-2015 — Putus : 17-02-2016 — Upload : 29-02-2016
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 1349/Pid.Sus/2015/PN.JKT.TIM. Tanggal 17 Februari 2016 — MALIK NURYADIN
51 — 8
51 — 8
dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum atau majelis hakim dapat memilih salah satu yang dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan cenderung terbukti dakwaan yang dipilihnya tersebut;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, cenderung dakwaan kedua yang terbukti;Menimbang, bahwa dakwaan kedua, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasam 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35/2009, yang unsur-unsurnya
Unsur setiap orang ;bahwa yang dimaksud setiap orang perorangan atau manusia atau subyek hukum;- bahwa Penunutut Umum menghadapkan MALIK NURYADIN dengan identitas tersebut diatas sebagai terdakwa dalam perkara aquo; bahwa ternyata MALIK NURYADIN adalah manusia, oleh karena itu maka unsur ini telah terpenuhi;Ad 2.
Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan bagi diri sendiri Narkotika golongan I berbentuk tanaman;- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa : keterangan para saksi, petunjuk, dan juga pengakuan terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 01.30. Wib, bertempat di Raya Cililitan Besar (depan Kantor Jasa Marga) Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
Dari uraian tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dakwaan alternatif ke dua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternatif kedua;Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan alternatif ke dua telah terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis
Unsur Sanne orang ; oe= 2 bahwa yang dimaksud setiap orang perorangan atau manusia atau dubyeks 2 xehukum: bahwa Penunutut Umum menghadapkan MALIK NURYADIN oeidentitas tersebut diatas sebagai terdakwa dalam perkara aquo; "oop abahwa ternyata MALIK NURYADIN adalahr manusia, oleh karena itu maka ee :Pe unsur ini telah terpenuhi,~ Hal.10.Put.No.1349/Pid.Sus/2015/PNJktTim.x Ad 2.
Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan bagi dirtsendiri Narkotika golongan I berbentuk tanaman;A ane Bahwa berdasarkan faktafakta dipersidangan berupa e keterangan para Za : saksi, petunjuk, dan. juga pengakuan terdakwa ditangkap pada hari Rabu : 2= tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 01.30.
Ganja mengandung THO: (Tetrahydrocananbinol) dan terdaftar dalam Golongan Nomor urut 8 dan ce :See Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2o 2009. tentang Narkotika.Sisa barang bukti :: e Barang bukti setelah/diperiksa sisanya berupa :c : " = ud (satu) linting kertas warna. putin berisikan Ganja dengan berat netto,0, 1546 gram. ae meg ae itne Dari u uraian tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi,Hal.12.Put. No. 1349/Pid Sus/2015/N.
Jkt.Tim. a8 ss~ Menimbang, bahwa. oleh karena semua unsur dan: Pasal dakwaan : aalternatif. ke dua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti metakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternatif te =ekedua;Menimbang; bahwa: karena dakwaan disusun secara alternatif dan: "dakwaan alternatif. ke. dua telah terbukti ifake dakwaan selain dan seeds gee oetidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak faademuken : Apehal. hal yang dapat
Register : 21-01-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN TENGGARONG Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Trg Tanggal 8 Juli 2021 — RIZKI MAULANA BIN SYATTUNG
34 — 10
34 — 10
Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti dan terpenuhi2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya Kejahatan Terhadap Harta Benda, bahwa dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil.
Menimbang, bahwa kata mengambil dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dan objek dari yang diambil haruslah barang milik orang lain. Menurut Memori van Antwoord (MvA), opzet (sengaja) itu adalah tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan sesuatu kejahatan tertentu.
Unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu (Adam Chazawi). Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil dan kedua melawan hukum materiil.
Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dari ketentuan dalam pasal dakwaan penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
memberatkan dan hal-hal yang meringankan; Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum, ataupun alasan yang menghapus kesalahan Anak yang berhadapan dengan hukum, maka Anak yang berhadapan dengan hukum harus mempertanggung jawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur
Anak juga tidak dalam keadaan adanya faktormenghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht)baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupunrelatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48KUHP, oleh karena itu Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannyadidepan hukum.Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti dan terpenuhiMengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum, yangdilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunyaKejahatan Terhadap Harta Benda, bahwa dari adanya unsur perbuatan yangdilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindakpidana formil.
Mengambil adalah suatu tingkah laku, yang dilakukan dengangerakangerakan otot yang disengaja yang kemudian diarahkan pada suatubenda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawadan memindahkannya ketempat lain atau kKedalam kekuasaannya.Menimbang, bahwa kata mengambil dalam unsur ini adalahperbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dan objek dari yang diambilharuslah barang milik orang lain.
Profesor Van Remmelenberpendapat bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman diatas pada akhirnyajuga berkisar pada pengertian Willens en wetens tersebut sebenarnya telahdipergunakan orang terlebin dahulu dalam Memorie van Toelichting itu telahmengartikan opzettelik pelegen van een misdriff atau kesengajaanmelakukan suatu kejahatan atau melakukan tindakan yang terlarang secaradikehendaki (Lamintang hal. 281 2011).Unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsurmelawan hukum subjektif.
Fajar Anaktinggalkan di daerah Samarinda Seberang, sesampainya Anak dikotabangun Anak menuju rumah kakak saksi, hingga sampai hari Jumat tanggal04 Juni 2021 sekira jam 04.30 wita anak diamankan dan ditangkap olehPihak kepolisian.Bahwa Anak tidak ada meminta ijin atau memberitahukan sebelumnyakepada pemilik motor scoppy tersebut pada saat Anak membawa lari ataumencurinya.Bahwa selain 1 (satu) Unit motor Scoppy tersebut tidak ada barangbaranglain yang Anak ambil atau Anak curi.Dengan demikian unsur
Register : 25-01-2024 — Putus : 07-02-2024 — Upload : 07-02-2024
Putusan PT SEMARANG Nomor 3/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG Tanggal 7 Februari 2024 — Pembanding/Penuntut Umum : ALFI NUR FATA, S.H., M.H.
Terbanding/Terdakwa : EKO BUDI PURWANTO, S.Pd. bin TRIYARNO
76 — 0
Terbanding/Terdakwa : EKO BUDI PURWANTO, S.Pd. bin TRIYARNO
76 — 0
MENGADILI:
- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg tanggal 04 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pertimbangan pembuktian unsur dalam dakwaan alternatif pertama primair dan subsidair pidana tambahan yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
1.
Register : 12-04-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN TEGAL Nomor 39/Pid.B/2018/PN Tgl Tanggal 6 Juni 2018 — Penuntut Umum:
Depati Herlambang, S.H.
Terdakwa:
1.ARIEF FERDIANTO Bin MUALIM
2.SAEFUL ARIFIN Als. IPIN Bin SUWARSO
3.FIRDAUS ANDIKA Bin FADHOLI
112 — 16
Depati Herlambang, S.H.
Terdakwa:
1.ARIEF FERDIANTO Bin MUALIM
2.SAEFUL ARIFIN Als. IPIN Bin SUWARSO
3.FIRDAUS ANDIKA Bin FADHOLI
112 — 16
Ipin Bin Suwarso;
- Fotokopi Sertifikat Persatuan Wartawan Mingguan Indonsia, yang diberikan kepada Firdaus Andika sebagai Peserta Unsur: Media Cetak & Online Warta Hukum, yang dikeluarkan di Surabaya, tanggal 16 Desember 2017;
- Surat Kabar Umum Warta Hukum Edisi : 51/Januari 2018.
Dikembalikan kepada para Terdakwa
- Uang pecahan seratusan ribu sebesar Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
Ipin Bin Suwarso; Surat Kabar Umum Warta Hukum Edisi : 51/Januari 2018; Fotokopi Sertifikat Persatuan Wartawan Mingguan Indonsia, yangdiberikan kepada Firdaus Andika sebagai Peserta Unsur: Media CetakHalaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.tgl.& Online Warta Hukum, yang dikeluarkan di Surabaya, tanggal 16Desember 2017;Transfer Atm Dari Rek.: 586701008685538 ke REK.:087701007889535, nama : Mustofa, Jumlah : Rp. 300.000;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan
Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa unsur barang siapa selalu diidentikan sebagaisubjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukantindak pidana dan dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa unsur barang siapa selalu dipertimbangkanterlebih dahulu hal ini dilakukan untuk menghindari adanya error in personadalam suatu tindak pidana ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik SaksiSaksimaupun para terdakwa telah membenarkan segala identitas Terdakwa 1 AriefFerdianto
(Sepuluh juta rupiah),keterangan mana dibantah oleh para Terdakwa yang menyatakan kalausaksi Umar sendiri yang meminta untuk berdamai;Menimbang, bahwa tidak menjadi soal siapa yang meminta damaiterlebih dahulu, karena hal tersebut bukanlah salah satu unsur dalam suratdakwaan yang harus dibuktikan. Fakta persidangan yang menjadi faktahukum adalah adanya penawaran pemasangan iklan dimedia Fakta HukumIndonesia dengan nilai sebesar sebesar Rp. 10.000.000.
Ipin Bin Suwarso;Surat Kabar Umum Warta Hukum Edisi : 51/Januari 2018;Fotokopi Sertifikat Persatuan Wartawan Mingguan Indonsia, yangdiberikan kepada Firdaus Andika sebagai Peserta Unsur: Media Cetak &Online Warta Hukum, yang dikeluarkan di Surabaya, tanggal 16Desember 2017, adalah merupakan identitas dari para Terdakwa yangberprofesi sebagai wartawan, Barang bukti yang demikian haruslahdikembalikan kepada para Terdakwa;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :Foto bersama dengan latar belakang Majalah
Ipin Bin Suwarso; Fotokopi Sertifikat Persatuan Wartawan Mingguan Indonsia, yangdiberikan kepada Firdaus Andika sebagai Peserta Unsur: Media Cetak& Online Warta Hukum, yang dikeluarkan di Surabaya, tanggal 16Desember 2017; Surat Kabar Umum Warta Hukum Edisi : 51/Januari 2018.Dikembalikan kepada para Terdakwa Uang pecahan seratusan ribu sebesar Rp. 1.600.000. (satu jutaenam ratus ribu rupiah).Dikembalikan kepada saksi Umarudin bin Tajuri6.
Register : 25-05-2015 — Putus : 29-06-2015 — Upload : 29-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 17/PID.TPK/2015/PT BNA Tanggal 29 Juni 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Mawardi, SH
Terbanding/Terdakwa : KARIMAN
72 — 160
Terbanding/Terdakwa : KARIMAN
72 — 160
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 11 Mei 2015 mengajukan alasan-alasan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal pembuktian unsur
Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak sependapat denganPenuntut Umum dalam hal pembuktian unsur melawan hukum dariperbuatan Terdakwa;2. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak sependapat denganPenuntut Umum dalam hal menjatuhkan pidana uang pengganti kerugianNegara;3. Putusan Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Acehtersebut tidak mempunyai daya tangkal terhadap pelaku tindak pidanaKorupsi yang dilakukan Terdakwa;4.
Register : 26-04-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 78/G/2019/PTUN.JKT Tanggal 17 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
171 — 86
171 — 86
- Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
- Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
Pembentukan Tim Pemeriksa ini seyogyanya terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;
Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hukuman disiplin kepada Penggugat yang diterbitkan oleh Menteri Kesehatan RI ternyata merupakan komulasi dari pelanggaran-pelanggaran disiplin kerja oleh Penggugat termasuk tindak lanjut dari Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan tanggal 17 September 2013 tentang
Bahwa jika dibaca dandicermati ketentuan tersebut salah satu unsurnya menyebutkan tentangkewenangan, sesuai dengan ketentuan Undangundang Nomor 30Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengankewenangan adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambilkeputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahanBahwa jika dicermati, ketententuan tersebut mengandung unsur hakyang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
dimaksudoleh objek sengketa;Menimbang, bahwa yang menjadi fokus penilaian pengadilanterkaitprosedur terbitnya objek sengketa adalah menyangkut tata cara penjatuhanhukuman disiplin yang diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010;Menimbang, bahwa PP Nomor 53 Tahun 2010 mengatur:Pasal 25:(1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapatdibentuk Tim Pemeriksa.(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasanlangsung, unsur
pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lainyang ditunjuk.(3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk olehPejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.Pasal 29:Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24dan Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukumandisiplin.(1) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yangbersangkutan.Menimbang,
Pembentukan Tim Pemeriksa ini seyogyanya terdiridari atasan langsung, unsur pengawasan dan unsur kepegawaian atau pejabatlain yang ditunjuk;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hukuman disiplin kepadaPenggugat yang diterbitkan oleh Menteri Kesehatan RI ternyata merupakanhal. 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 78/G/2019/PTUN.Jktkomulasi dari pelanggaranpelanggaran disiplin kerja oleh Penggugat termasuktindak lanjut dari Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal PengendalianPenyakit dan Penyehatan Lingkungan
Register : 13-05-2020 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN TENGGARONG Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Trg Tanggal 9 Juni 2020 — ABDILLAH Alias ADAK Bin BADRI
88 — 3
88 — 3
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sependapat dengan dakwaan Penuntut Umum yakni memilih Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya
Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Ad. 1. Barang siapa Menimbang, bahwa didalam KUHPidana pengertian barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang.
keterangan terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan Persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf, pembenar ataupun penghapus pidana;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur
Dinkes Prov Samarinda nomor : 455/0005/Narkoba/I/2020 tanggal 06 Januari 2020 adaah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif metamfetamina;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi
serta keterangan terdakwa sendiridan dibenarkan oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatanorang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan didepan Persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani makasebagai subyek hukum dalam kasus ini Terdakwa dapat dimintaipertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan pada diri Terdakwa tidakterdapat adanya alasan pemaaf, pembenar ataupun penghapus pidana;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur
20120 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI padatanggal 07 Januari 2020 pada kesimpulannya barang bukti nomor : 0024/2020/NNFberupa 1 pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,011Gram adalah benar Kristal metamfetamina;Menimbang, bahwa benrdasarkan Surat keterangan dari UPTD Lab.Dinkes Prov Samarinda nomor : 455/0005/Narkoba/I/2020 tanggal 06 Januari 2020adaah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif metamfetamina;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur
Penyalahguna NarkotikaGolongan bagi diri sendiri telah terbukti secara sah dan menyakinkan menuruthukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1)huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi, makaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan AlternatifKedua;Menimbang, bahwa dalam perkara ini a quo Terdakwa
Register : 17-11-2020 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN TENGGARONG Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN Trg Tanggal 2 Maret 2021 — SUNARDI Als NARDI Bin LANGANGKA
27 — 7
27 — 7
Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 1. Setiap Orang 2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : Ad.1.
Unsur Setiap orang ;Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud disini adalah menunjuk siapa saja yang menjadi subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, dalam hal ini telah diajukan sebagai terdakwa di depan persidangan adalah terdakwa SUNARDI Als.
kotor) sebanyak 5,36 gram dan tanpa pembungkus (berat bersih) sebanyak 4,76 gram;- Bahwa Narkotika Golongan I Jenis shabu seberat 4, 76 (empat koma tujuh enam) Gram Netto mengandung metamfetamina (positif) sesuai hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Samarinda Laporan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.110.110.07.20.0166 Tanggal 14-Juli-2020, bahwa terdakwa dalam melakukan hal tersebut tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur
Terdakwa menyangkal kedua saksi dari Petugas Kepolisian Polda Kaltim, namun pada akhirnya Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi atas perbuatan yang ia lakukan terkait dengan Narkotika;Menimbang, bahwa pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur
Unsur Setiap orang ;Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud disini adalah menunjuksiapa saja yang menjadi subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupunbadan usaha, dalam hal ini telah diajukan sebagai terdakwa di depan persidanganadalah terdakwa SUNARDI Als.
bungkusnya (berat kotor)sebanyak 5,36 gram dan tanpa pembungkus (berat bersih) sebanyak 4,76 gram;Bahwa Narkotika Golongan Jenis shabu seberat 4, 76 (empat koma tujuhenam) Gram Netto mengandung metamfetamina (positif) sesuai hasilPemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Samarinda LaporanPengujian Nomor: RPP.01.01.110.110.07.20.0166 Tanggal 14Juli2020, bahwaterdakwa dalam melakukan hal tersebut tidak ada memiliki surat izin dari pejabatyang berwenang ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur
awalnya Terdakwa menyangkal kedua saksi dari PetugasKepolisian Polda Kaltim, namun pada akhirnya Terdakwa telah menyesaliperbuatannya dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulanginyalagi atas perbuatan yang ia lakukan terkait dengan Narkotika;Menimbang, bahwa pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukanalasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan,maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur
Register : 14-04-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN TENGGARONG Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Trg Tanggal 14 Juni 2021 — IDUL SAPUTRA Alias EDO Bin ABURAERA
74 — 10
74 — 10
bagian besi tua dan bergagang dan bersarung terbuat dari kayu berwarna coklat tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya
Tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Ad. 1.
Dengan demikian unsur ini terpenuhi;Ad. 2.
fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa dalam menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan bagian besi yang berkarat bergagang dan bersarung terbuat dari kayu berwarna kuning dengan panjang sekitar 39 cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan bagian besi tua dan bergagang dan bersarung terbuat dari kayu berwarna coklat tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim menilai unsur
kedua yaitu Tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 2 ayat (1) UU Drt RI No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah
Dengan demikian unsur ini terpenuhi;Ad. 2.
faktafakta yang terungkap dalampersidangan, bahwa Terdakwa dalam menguasai 1 (satu) bilah senjata tajamjenis pisau badik dengan bagian besi yang berkarat bergagang dan bersarungterbuat dari kayu berwarna kuning dengan panjang sekitar 39 cm dan 1 (satu)bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan bagian besi tua dan bergagang danbersarung terobuat dari kayu berwarna coklat tersebut tidak memiliki ijin daripihak yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian diatas, Majelis Hakimmenilai unsur
kedua yaitu "Tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat,menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencobaHalaman 11 dari 14 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Trgmenyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya ataumempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia senjata pemukul, senjatapenikam, atau senjata penusuk telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 2 ayat (1) UUDrt RI No. 12 Tahun
Register : 22-11-2017 — Putus : 10-01-2018 — Upload : 07-07-2022
Putusan PN BLITAR Nomor 453/Pid.Sus/2017/PN Blt Tanggal 10 Januari 2018 — Penuntut Umum:
Samsul Hadi, S.H.
Terdakwa:
AJEN TRI SUGIARTONO Als SEBOL Bin TONO Alm
27 — 9
Samsul Hadi, S.H.
Terdakwa:
AJEN TRI SUGIARTONO Als SEBOL Bin TONO Alm
27 — 9
Sehubungan dengan hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dan relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dakwaan pertama : Pasal 197 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur dan uraiannya sebagai berikut :
1. Unsur setiap orang
Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.
Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.
2.
Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar
Menimbang bahwa kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kehendak atau niat yang timbul dalam diri pelaku dan pelaku menyadari / mengetahui akibat perbuatannya; sedangkan yang dimaksud sediaan farmasi menurut pasal 1 angka 4 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.
Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut umum tersebut.
Register : 05-06-2024 — Putus : 13-06-2024 — Upload : 13-06-2024
Putusan PT SURABAYA Nomor 12/PID.SUS-Anak/2024/PT SBY Tanggal 13 Juni 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Dr. Martin Eko Priyanto, S.H.,M.H.
Terbanding/Pembanding/Anak Berhadapan dengan Hukum I : MOCH. MACHMUDIN ZUHRI bin FATKUR ROHMAN Diwakili Oleh : M. HAIDARUL ISLAMI MUZAKI als HAIDAR bin MAHRUSIN
Terbanding/Pembanding/Anak Berhadapan dengan Hukum II : M. HAIDARUL ISLAMI MUZAKI als HAIDAR bin MAHRUSIN Diwakili Oleh : M. HAIDARUL ISLAMI MUZAKI als HAIDAR bin MAHRUSIN
42 — 25
Terbanding/Pembanding/Anak Berhadapan dengan Hukum I : MOCH. MACHMUDIN ZUHRI bin FATKUR ROHMAN Diwakili Oleh : M. HAIDARUL ISLAMI MUZAKI als HAIDAR bin MAHRUSIN
Terbanding/Pembanding/Anak Berhadapan dengan Hukum II : M. HAIDARUL ISLAMI MUZAKI als HAIDAR bin MAHRUSIN Diwakili Oleh : M. HAIDARUL ISLAMI MUZAKI als HAIDAR bin MAHRUSIN
42 — 25
Menerima permintaan banding dari Anak I, Anak II dan Penuntut Umum tersebut ;
Mengubah putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blt tanggal 29 April 2024, yang dimintakan banding, mengenai pertimbangan unsur, kwalifikasi, penjatuhan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda dan pembebanan biaya perkara, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:1. Menyatakan Anak I MOCH. MACHMUDIN ZUHRI Bin FATKUR ROHMAN dan Anak II M.
Register : 17-07-2014 — Putus : 09-10-2014 — Upload : 16-07-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 46/PID.TPK/2014/PT SBY Tanggal 9 Oktober 2014 — Pembanding/Terdakwa : dr. H. NANANG SUGIANTO, MMRS.
Pembanding/Jaksa Penuntut : GUSTI PUTU KARMAWAN, SH.
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : GUSTI PUTU KARMAWAN, SH.
79 — 44
Pembanding/Jaksa Penuntut : GUSTI PUTU KARMAWAN, SH.
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : GUSTI PUTU KARMAWAN, SH.
79 — 44
Tipikor Sby, tanggal 03 Maret 2014 yang dimintakan banding dengan perbaikan sekedar mengenai pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan primer dan lamanya pidana yang dijatuhkan, dan uang pengganti sehingga amar selengkapnya di bawah ini; -------------------------------------------------------
- Menyatakan Terdakwa, dr. H.
Yang melakukan, turut melakukan atau = menyuruhmelakukan; Unsur setiap orangMenimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang padaPasal 1 ayat (3) UndangUndang RI. Nomor 31 Tahun 1999disebutkan bahwa setiap orang, adalah orang perseoranganatau termasuk korporasi, dan yang dimaksud korporasi adalahkumpulan orang dan atau kekayaan terorganisasi baikHalaman 46 dari 49 hal.Putusan Perk.No. 46/Pid.Sus./Tpk./2014/PT.
Sby.Menimbang, bahwa sebagaimana telah dinyatakan sebagaifakta hukum, bahwa Terdakwa dr.Nanang Sugianto,MMRS,adalah subjek hukum orang yang dapat dipandang mampudimintakan pertanggungjawaban hukum dan tidak adakekeliruan tentang orang (Error in persona) yang diajukan olehPenuntut Umum di persidangan karena sesuai dengan maksuddari isi surat dakwaan, dengan demikian unsur setiap orangtelah terpenuhi menurut hukum;Unsur secara melawan hukumMenimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Jo.Penjelasan
Dengan demikian unsur melawanhukum tidak terbukti, dan kepada Terdakwa harus dibebaskandari dakwaan primair jMenimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidakterbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akanmempertimbangan dakwaan subsider Pasal 3 jo Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yangunsurunsurnya sebagai berikut: 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau Suatu korporasi; 3.
Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut sertamelakukan perbuatan; Unsur setiap orangMenimbang, bahwa unsur setiap orang telah diuraikandalam dakwaan primer, maka secara mutatis mutandis unsursetiap orang tersebut berlaku pula bagi dakwaan subsider,Halaman 62 dari 49 hal.Putusan Perk.No. 46/Pid.Sus./Tpk./2014/PT.
Sby.sehingga unsur ini tidak perlu lagi dipertimbangkan MajelisHakim Tingkat Banding, karena unsur ini sudah terpenuhimenurut hukum; Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur selanjutnya daridakwaan subsidair ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama telahbenar mempertimbangkannya, sehingga diambil pula sebagaipertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutusperkara ini ;Menimbang, bahwa perihal penjatuhan pidana tambahanberupa pembayaran uang pengganti, Pasal 18 ayat (1) sub bUndangUndang Nomor 31 Tahun
Register : 12-07-2023 — Putus : 04-09-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Unr Tanggal 4 September 2023 — Penuntut Umum:
Yuvanda Hardyan Saputra, S.H.
Terdakwa:
SANTOSO Bin (Alm) BUDIONO
54 — 30
Yuvanda Hardyan Saputra, S.H.
Terdakwa:
SANTOSO Bin (Alm) BUDIONO
54 — 30
46 (empat puluh enam) buah petasan selongsong yang telah disisihkan dengan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor SPPBB/47.a/III/2023/Reskrim tanggal 31 Maret 2023 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 31 Maret 2023 berupa bahan peledak untuk membuat petasan sebanyak 46 (empat puluh enam) petasan menjadi 1 (satu) selongsong untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris yang mana setelah dilakukan uji kriminalistik mengandung campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KCIO3) unsur
kilogram) bubuk mercon. yang telah disisihkan dengan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor SPPBB/48.a/III/2023/Reskrim tanggal 31 Maret 2023 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 31 Maret 2023 berupa bahan peledak untuk membuat petasan sebanyak 4,1 (empat koma satu) kilogram menjadi 12,56 (dua belas koma lima puluh enam) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris yang mana setelah dilakukan uji kriminalistik mengandung campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KCIO3) unsur
Register : 04-03-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN TENGGARONG Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Trg Tanggal 10 Mei 2021 — TERDAKWA
181 — 46
181 — 46
telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya
Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Setiap Orang adalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) baik berupa individu (naturelijk persoon) atau badan hukum (Rechtspersoon) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya
membenarkan identitasnya tersebut sesuai dengan surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan penuntut umum dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Ahmat Riadri Alias Arif Bin Ridwansyah adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu unsur
Setiap Orang ini telah terpenuhi;Ad. 2 Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;Menimbang, bahwa Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain adalah unsur yang berbentuk alternatif, maka bila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur terpenuhi secara keseluruhan;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ke-16 UU RI No. 35 tahun 2014
Kutai Barat tanggal 01 Desember 2011;Menimbang, bahwa Terdakwa telah memaksa Anak Korban ANNISA HERDIANI ALIAS ICA BINTI EFENDI melakukan persetubuhan dengannya , sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Kesatu penuntut umum telah terpenuhi seluruhnya dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana
Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak UntukMelakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Setiap Orangadalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) baik berupaindividu (naturelijk persoon) atau badan hukum (Rechtspersoon) yang dapatdiminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.
membenarkan identitasnyatersebut sesuai dengan surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in personadalam surat dakwaan penuntut umum dan suratsurat lain dalam berkas perkaradan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapatmempertanggungjawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan45 KUHP), maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Ahmat RiadriAlias Arif Bin Ridwansyah adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidanayang didakwakan tersebut, oleh karena itu unsur
Setiap Orang ini telahterpenuhi;Ad. 2 Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan MemaksaAnak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau DenganOrang Lain;Menimbang, bahwa Melakukan Kekerasan Atau Ancaman KekerasanMemaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lainadalah unsur yang berbentuk alternatif, maka bila salah satu sub unsurterpenuhi, maka unsur terpenuhi secara keseluruhan;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ke16 UU RI No. 35tahun 2014 tentang Perubahan atas
Kutai Barattanggal 01 Desember 2011;Menimbang, bahwa Terdakwa telah memaksa Anak Korban ANNISAHERDIANI ALIAS ICA BINTI EFENDI melakukan persetubuhan dengannya ,sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti dalamunsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena unsurunsur hukum dalam dakwaanKesatu penuntut umum telah terpenuhi seluruhnya dan Majelis Hakimmemperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindakpidana sebagaimana
Register : 15-10-2015 — Putus : 18-11-2015 — Upload : 29-02-2016
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 1091/Pid.B/2015/PN.JKT.TIM Tanggal 18 Nopember 2015 —
32 — 2
32 — 2
sepeda motor Satria FUdengan Nopol B - 3430 TSS, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dalam bentukrangka;Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Cipayung Jakarta Timuruntuk pengusutan lebih lanjut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, pengakuan Terdakwadihubungkan pula dengan bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah dijadikansuatu fakta hukum dalam mempertimbangkan surat dakwaan ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan,maka unsur
- unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telahterbukti;Menimbang, bahwa tidak terdapatnya alasan pembenar serta alasan pemaaf,maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhihukuman ;Menimbang, bahwa setatus barang bukti, Majelis Hakim
.~ Suatu fakta hukum dalam mempertimbangkan surat dakwaan ;a ~ Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang. terimgkap dipersidangan, = maka unsur unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut A enunn: telah= terbukti ; .
Register : 29-04-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN TENGGARONG Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Trg Tanggal 13 Juli 2021 — NASARUDDIN Alias NASE Bin AMBO SULO
32 — 3
32 — 3
Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Ad.1.
Dengan demikian unsur ini terpenuhi;Ad.2.
Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis yang berlaku;Menimbang, bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran
kedua dakwaan ini terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair; Menimbang, oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan
Dengan demikian unsur ini terpenuhi;Ad.2.
Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawanhukum adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanyamelanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis yangberlaku;Menimbang, bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkanuntuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual
beli,menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan bersifat alternatif, makaapabila salah satu sub unsur ini terobukti maka unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah sepertiyang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal daritanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapatmenyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,mengurangi
bekerja pada pekerjaan yang dimungkin untukmenggunakan Narkotika Golongan sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2)UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan dapat digunakan untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untukreagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkanpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat danMakanan,Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian diatas, maka unsur
keduadakwaan ini terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;Menimbang, oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka MajelisHakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telahdikenakan penangkapan dan penahanan
Register : 25-02-2021 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN TENGGARONG Nomor 113/Pid.B/2021/PN Trg Tanggal 13 April 2021 — SUHARTO Alias HARTO Bin RAHMAT
71 — 12
71 — 12
Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :1.
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.Ad.2.
terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus semua perbuatan dibuktikan, apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur-unsur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo.
perbuatannya yang telah melakukandidakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundundangan yang berlaku.Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdyang hadir dalam keadan sehat jasmani dan rohani mengaku bernSUHARTO ALIAS HARTO BIN RAHMAT yang telah membenarkan iderselengkapnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasaketerangan saksiSaksi, petunjuk dan keterangan terdakwa dialah petindak pidana dalam perkara ini.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur
Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dmenimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebeasan hutang,yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan mauntuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah isinya benar dan tidak di palsu, jika pemakaian tersebut menimbtkerugian;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya CLterpenuhinya unsur ini tidak harus semua perbuatan dibuktikan, apabila ssatu perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.Menimbang
ROSIANS(DPO) ke Handphone Saksi FAJAR HASPUTRA untuk selanjutnya di sendiri oleh Saksi FAJAR HASPUTRA.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakimmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di.Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakw.kepadanya;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya Lterpenuhinya unsur ini tidak harus semua perbuatan dibuktikan, apabila ssatu perbuatan telah teroenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.Menimbang, bahwa berdasarkan
ROSYANSRUSLI dan HASAH tersebut adalah akan digunakan sebagai dokupersyaratan untuk melamar pekerjaan.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membuat surat palsumemalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatanpembebeasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada seshal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai ;tersebut seolah olah isinya benar dan tidak di palsu, jika pemakaian tersymenimbulkan kerugian. telah terpenuhi dan terbukti secara sah merhukum.Ad
ROSIYANSYAH, RUSLI dan HAMSAH.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mereka yang melaktyang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka urunsur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 AyeKUHP Jo.
Register : 15-12-2015 — Putus : 25-02-2016 — Upload : 07-03-2016
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 1339/Pid.Sus/2015/PN.JKT.TIM. Tanggal 25 Februari 2016 — MUHAMMAD MAHATIR ALI KASIM BIN KASIM MACHMUD ALIAS ALI
36 — 14
36 — 14
Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang paling tepat untuk dikenakan kepada Terdakwa, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :1. barangsiapa :2. secara tanpa hak dan melawan hukum :3. dalam permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman :Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dalam
TimA.d. 1 Unsur barangsiapa :Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani serta memiliki kesadaran dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur barangsiapa telah terpenuhi oleh diri Terdakwa yang telah diperiksa identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;A.d. 2 Unsur tanpa hak dan melawan hukum :Bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan telah terungkap adanya
fakta bahwa Terdakwa Telah melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak berdasarkan ijin dari pihak yang berwenang, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;A.d. 3 Unsur permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan
Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pasal dakwaan Pertama yaitu 114 ayat (1) Jo.
Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah Terdakwa telah melakukan tindak pidana DALAM PERMUFAKATAN JAHAT MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Jo.
TimA.d. 1 Unsur barangsiapa :A.d. 2Ad.3Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Terdakwa dalam keadaan sehat jasmanirohani serta memiliki kesadaran dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur barangsiapa telah terpenuhi olehdiri Terdakwa yang telah diperiksa identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;Unsur tanpa hak dan melawan hukum : Bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan telah terungkap adanya fakta bahwa TerdakwaTelah
Sebelum menyerahkan Narkotika jenis shabushabu kepadapemesan yaitu saudara AMEL (belum tertangkap), Narkotika jenis shabushabu Terdakwamencongkel / ambil sedikit untuk dikonsumsi bersama saksi Asdar Alias Aco untuk dititipkansementara, sedangkan Terdakwa langsung ke PGC untuk menemui pemesan Narkotika jenisshabushabu, namun tidak lama kemudian Terdakwa di PGC ditangkap oleh pihak berwajib ;Dengan demikian unsur ini terbukti secara hukum pada diri Terdakwa ;Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman
Pasal 132Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, makaTerdakwa terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah Terdakwa telah melakukantindak pidana DALAM PERMUFAKATAN JAHAT MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUALMEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAUMENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN BUKAN TANAMAN ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Jo.
Register : 06-08-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN TENGGARONG Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Trg Tanggal 3 Nopember 2020 — MUSHARYANTO Bin SUKI
191 — 44
191 — 44
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 1. Pemegang IUP, IPR atau IUPK;2.
Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan Palsu; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam dakwaan Kedua penuntut Umum sebagaiamana dibawah ini;Ad. 1.
Dengan demikian maka terhadap anasir unsur pasal tersebut telah terpenuhi; Ad.2.
hukum ini dapat bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma sebagai penghubung, dengan demikian maka dengan sifat yang alternatif, maka dengan terpenuhinya salah satu kriteria dari unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula; Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dipersidangan yang dikuatkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;Menimbang, bahwa batubara yang ditampung di Jetty CV.
hukum Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan Palsu, telah terpenuhi pula ; Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan
Unsur Pemegang IUP, IPR atau IUPK;Menimbang, bahwa yang dimaksud Pemegang IUP, IPR atau IUPK,merujuk pada orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yangartinya sama dengan barang siapa, yang dapat dipertanggungjawabkan atasperbuatan yang dilakukan, dimana rumusan subjek hukum menyangkut orangdalam pengertian naturliike person, in casu terdakwa Musharyanto Bin Suki adalahselaku Kepala Tekhnik Tambang PT. Belayan International Coal (PT.
Dengan demikian makaterhadap anasir unsur pasal tersebut telah terpenuhi;Ad.2.
Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan dengan sengaja menyampaikan = laporanHalaman 24 dari 38 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Trg.sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengantidak benar atau menyampaikan keterangan Palsu;Menimbang, bahwa mereka yang melakukan adalah petindakpetindak(dader), yang menyuruh melakukan adalah petindak (doen plegen), yang
Memorie vanToelichting (MvT) tidak menegaskan kriteria turut serta dalam pelaksanaanperbuatan pidana agar seseorang dapat dikenakan pasal penyertaan;Menimbang, bahwa maka selanjutnya dari kriteria unsur penyertaankemudian dikaitkan dengan unsur tindak pidana pertambangan, sehingga yangdimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangkapengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikanumum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan danpemurnian
hukum ini dapat bersifat alternatif, halini terlihat dari tanda koma sebagai penghubung, dengan demikian maka dengansifat yang alternatif, maka dengan terpenuhinya salah satu kriteria dari unsur hukumini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;Menimbang, bahwa berdasarkan alatalat bukti dipersidangan yang dikuatkandengan barang bukti, diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut;Menimbang, bahwa batubara yang ditampung di Jetty CV.
Register : 20-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 23-07-2021
Putusan PN TENGGARONG Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Trg Tanggal 3 Maret 2021 — BASOFI KURNIAWAN Alias SOFI Bin H. MAHFUD
22 — 3
22 — 3
Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual. menjual. membeli. menerima. menjadi perantara dalam jual beli. menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Ad.1.
Dengan demikian unsur ini terpenuhi;Ad.2.
Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis yang berlaku;Menimbang, bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran
jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur
Dengan demikian unsur ini terpenuhi;Ad.2.
Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dmenjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualmenukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melehukum* adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hi;melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis 'berlaku;Menimbang, bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hemenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perardalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
Narkotika Golongan beialternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini terbukti maka unsur ini terpenuhi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seyang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Republik Indortanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dmenyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbtketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagainterlampir dalam UndangUndang
Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan dapat digunakan tukepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi danreagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendappersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas ObatMakanan;Menimbang, berdasarkan faktafakta yang terungkap dpersidangan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihakberwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian diatas, Majelis Hmenilai bahwa unsur
kedua dakwaan primer Tanpa hak atau melawan htmenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi peradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan terpenulMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayeUndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, rTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakimelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti