1. Beranda
  2. Peraturan & Perundang-undangan
  3. 2014

Peraturan & Perundang-Undangan
Tahun 2014

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 Tahun 2014
1959 — 809
  • Tentang : Keperantaraan (Wasathah) dalam Bisnis Properti
Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 94/DSN-MUI/IV/2014 Tahun 2014
816 — 835
  • Tentang : Repo Surat Berharga Syariah (SBS) berdasarkan Prinsip Syariah
Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 95/DSN-MUI/VII/2014 Tahun 2014
568 — 421
  • Tentang : Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah
Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 Tahun 2014
2475 — 1624
  • Tentang : Pembiayaan yang Disertai Rahn (At-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn)
Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 Tahun 2014
2590 — 882
  • Tentang : Pembiayaan Sindikasi (Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma')
Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil
PERMA
PERMA Nomor 1 Tahun 2014
476 — 1401
  • Tentang : Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil
PERMA
PERMA Nomor 3 Tahun 2014
312 — 1277
  • Tentang : PENUNJUKAN HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil
PERMA
PERMA Nomor 4 Tahun 2014
767 — 361
  • Tentang : Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil
PERMA
PERMA Nomor 2 Tahun 2014
424 — 188
  • Tentang : Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Pemberi Hibah
Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil
PERMA
PERMA Nomor 5 Tahun 2014
722 — 1052
  • Tentang : Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi
Peraturan & Perundang-undangan SEMA Hukum Formil
SEMA
SEMA Nomor 6 Tahun 2014
315 — 152
  • Tentang : Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan
Peraturan & Perundang-undangan SEMA Rumusan Kamar
SEMA
SEMA Nomor 5 Tahun 2014
1283 — 5451
  • Tentang : Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
Peraturan & Perundang-undangan SEMA Rumusan Kamar
SEMA
SEMA Nomor 4 Tahun 2014
2789 — 3852
  • Tentang : Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
Peraturan & Perundang-undangan Surat Panitera Administrasi Perkara
Surat Panitera MA
Surat Panitera MA Nomor 821/PAN/OT.01.03/VI/2014 Tahun 2014
609 — 2704
  • Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengiriman Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali
Peraturan & Perundang-undangan SEMA Administrasi Perkara
SEMA
SEMA Nomor 2 Tahun 2014
1012 — 1001
  • Tentang : Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan
Peraturan & Perundang-undangan SEMA Administrasi Perkara
SEMA
SEMA Nomor 1 Tahun 2014
658 — 309
  • Tentang : Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Berkas Kasasi dan Peninjauan Kembali
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XII/2014 Tahun 2014
1565 — 1004
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 Tahun 2014
2507 — 1867
  • Tentang : Pengujuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tahun 2014
4819 — 3178
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Peraturan & Perundang-undangan SEMA Upaya Hukum Permohonan Peninjauan Kembali
SEMA
SEMA Nomor 7 Tahun 2014
4059 — 4894
  • Tentang : Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana