1. Beranda
  2. Peraturan & Perundang-undangan
  3. 2014

Peraturan & Perundang-Undangan
Tahun 2014

Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 Tahun 2014
2566 — 995
  • Tentang : Keperantaraan (Wasathah) dalam Bisnis Properti
Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 94/DSN-MUI/IV/2014 Tahun 2014
1001 — 897
  • Tentang : Repo Surat Berharga Syariah (SBS) berdasarkan Prinsip Syariah
Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 95/DSN-MUI/VII/2014 Tahun 2014
727 — 470
  • Tentang : Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah
Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 Tahun 2014
3697 — 2415
  • Tentang : Pembiayaan yang Disertai Rahn (At-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn)
Peraturan & Perundang-undangan Fatwa DSN Produk Ekonomi Syariah
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 Tahun 2014
3312 — 1190
  • Tentang : Pembiayaan Sindikasi (Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma')
Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil
PERMA
PERMA Nomor 1 Tahun 2014
686 — 1461
  • Tentang : Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil
PERMA
PERMA Nomor 3 Tahun 2014
408 — 1339
  • Tentang : PENUNJUKAN HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil
PERMA
PERMA Nomor 4 Tahun 2014
941 — 470
  • Tentang : Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil
PERMA
PERMA Nomor 2 Tahun 2014
542 — 243
  • Tentang : Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Pemberi Hibah
Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil
PERMA
PERMA Nomor 5 Tahun 2014
889 — 1550
  • Tentang : Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi
Peraturan & Perundang-undangan SEMA Hukum Formil
SEMA
SEMA Nomor 6 Tahun 2014
399 — 196
  • Tentang : Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan
Peraturan & Perundang-undangan SEMA Rumusan Kamar
SEMA
SEMA Nomor 5 Tahun 2014
1646 — 7451
  • Tentang : Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
Peraturan & Perundang-undangan SEMA Rumusan Kamar
SEMA
SEMA Nomor 4 Tahun 2014
3884 — 5530
  • Tentang : Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
Peraturan & Perundang-undangan Surat Panitera Administrasi Perkara
Surat Panitera MA
Surat Panitera MA Nomor 821/PAN/OT.01.03/VI/2014 Tahun 2014
721 — 3038
  • Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengiriman Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali
Peraturan & Perundang-undangan SEMA Administrasi Perkara
SEMA
SEMA Nomor 2 Tahun 2014
1787 — 1460
  • Tentang : Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan
Peraturan & Perundang-undangan SEMA Administrasi Perkara
SEMA
SEMA Nomor 1 Tahun 2014
798 — 361
  • Tentang : Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Berkas Kasasi dan Peninjauan Kembali
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XII/2014 Tahun 2014
1940 — 1362
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 Tahun 2014
3375 — 2862
  • Tentang : Pengujuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tahun 2014
6362 — 6169
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Peraturan & Perundang-undangan SEMA Upaya Hukum Permohonan Peninjauan Kembali
SEMA
SEMA Nomor 7 Tahun 2014
5120 — 6000
  • Tentang : Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana