Ditemukan 8886912 data
Urut Berdasarkan
PERMA
PERMA Nomor 1 Tahun 2020 3242 — 1807
- Tentang : Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 1169 — 248
- Tentang : Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual
PERMA
PERMA Nomor 13 Tahun 2016 2915 — 18099
- Tentang : Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi
Instruksi Presiden
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 9493 — 17562
- Tentang : Kompilasi Hukum Islam
Kata Kunci : Pemeriksaan perkara dewasa yang ternyata anak
PIDANA UMUM/A.10/SEMA 1 2017 1525 — 0
- Dalam hal perkara pidana diajukan oleh PenuntutUmum dengan terdakwa Dewasa, kemudian dalam pemeriksaan dipersidangan ditemukanfakta bahwa Terdakwa tersebut masih Anak, maka terhadap hal tersebut HakimPengadilan Negeri memutus perkara dengan ... [Selengkapnya]
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tahun 2009 509 — 381
- Tentang : Kepelabuhan
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2020 972 — 697
- Tentang : Surat Kuasa Khusus dalam Penanganan Gugatan Perdata dan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Presiden
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tahun 2003 1264 — 282
- Tentang : Sistem Pendidikan Nasional
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Perdata Khusus Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tahun 2008 838 — 288
- Tentang : Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 1105 — 363
- Tentang : Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Peninjauan Kembali Penyerahan Alasan (Memori) Peninjauan Cembali
Kata Kunci : Memori PK; Peninjauan Kembali; PK; Alasan PK
AGAMA/5/SEMA 3 2015 1770 — 0
- Alasan/risalahpeninjauan kembali harus diserahkan pada tanggal yang sama dengan pendaftaranpermohonan peninjauan kembali di pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuanpasal 71 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. ... [Selengkapnya]
SEMA
SEMA Nomor 6 Tahun 2005 684 — 374
- Tentang : Penjelasan tentang Ketentuan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Putusan Penuntutan Penuntut Umum Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Penuntutan Penuntut Umum Dinyatakan Tidak Dapat DIterima dengan Alasan Kedaluarsa atau ne bis in idem
Kata Kunci : penuntutan tidak dapat diterima, kedaluwarsa, ne bis in idem
PIDANA/2/SEMA 2 2019 1442 — 0
- Dalam hal perkara pidana telah kedaluwarsa atau terdapat keadaan ne bis in idem, maka putusan Hakim berbunyi "penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima"
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Perselisihan Hubungan Industrial Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Perselisihan antara Anak Buah Kapal dan Pengusaha Kapal
Kata Kunci : PHI, ABK, Pelayaran, Kewenangan
PERDATA/2.b.2 /SEMA 5 2021 1724 — 0
- Pengadilan hubungan industrial berwenang memeriksa dan memutus perselisihan antara anak buah kapal dan pengusaha kapal sebagaimana ketentuan Pasal 337 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 98/DSN-MUI/XII/2015 Tahun 2015 1600 — 3149
- Tentang : Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah