Ditemukan 10629 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1999 1319 1119 1199 1019 1979 1989 1991 1969 1959
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-07-2014 — Upload : 24-09-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 203/PDT.G/2012/PN.Jkt.Tim
Tanggal 29 Juli 2014 — 1. Hj. ROHMAN Binti NASUHA Cs lawan 1. OEMROTIN alias DEMI RUDY SYARIEF 2. PEMDA DKI JAKARTA Cq YAYASAN PULOMAS 3. YAYASAN PENDIDIKAN WIRASWASTA INDONESIA 4. YAYASAN JAYA BAYA 5. PEMERINTAH RI Cq MENTERI NEGARA AGRARIA Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BPN DKI JAKARTA Cq KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA TIMUR
88 — 23
  • NADJI BIN BAIR yangHalaman7 Putusan No. 203/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Timsekarang menjadi hak PARA PENGGUGAT tanpa memberikan ganti rugiyang layak, perbuatan tersebut telah memenuhi kriteria perouatan melawanhukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata Juncto ArrestHoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen vs Lindenbaum sertaberdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh R.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 08-11-2019 — Putus : 11-02-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 563/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 11 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat : Tuan HENRY HIDJAJA ,CS
Terbanding/Tergugat I : PT. JASA DAN KEPARIWISATAAN JABAR
Terbanding/Tergugat II : PT. BANDUNG ASRI MANDIRI PRIMA
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
166 — 76
  • yang sama sekalitidak terikat dengan BEBANBEBAN sehingga PARAPEMBANDING telah dibiarkan MEMBELI Objek yang denganadanyaBEBANBEBAN tersebut terkaitadanya PerjanjianKerjasama Nomor 33/PKS/XI 1985 tertanggal 7 November1985, yang seharusnya apabiladilihatdariKonstruksiHukumnyaadalahmerupakan OBJEK SEWA adalahmerupakan suatu) Perbuatan Melawan Hukum yang telahmenimbulkan kerugian bagi diri PARA PEMBANDING,sebagaimana yang dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata, dimanadalam putusan Hoge Raad pada 31 Januari 1919
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 23-04-2020 — Putus : 27-10-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 215/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 27 Oktober 2021 — Penggugat:
1.TONY SURJANA
2.JOHNY SURJANA
Tergugat:
1.GOZALI bin ASMAT
2.TASLIMAH binti ASMAT
3.SAYUTI bin ASMAT
4.TUHAMAH
5.MUHAMMAD CHOLIL bin ABDUL HALIM
6.MUHAMMAD AHYAT bin ABDUL HALIM
7.KARLIN bin ABDUL HALIM
8.SUGIARTO TJIPTOHARTONO
9.PT. CIPTA HASIL SUGIARTO
10.GINAWATI, SE
11.Drs. EKITA LUKMANSUY
12.MOHAMMAD SOLEH
13.TOMMY LATIEF
14.ADI DHARMA, SH
166 — 135
  • Adanya hubungan kuasalitas atau sebab akibat antara kerugian pihaktergugata dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan olehTergugat.Bahwa pengertian Bertentangan dengan Hukum sebagaimana dianutdalam Yurisprudensi Hoge Raad sejak tahun 1919 (Arrest Lindenbaum VSCohen, tanggal 30 Januari 1919) dan yang sudah menjadi Yurisprudensitetap serta menjadi pola Doktrin Ilmu Hukum di Indonesia, dimanaPerbuatan yaiatu:a. Bertanggung jawab kewajiban hukumnya sipelaku sendiri menurutundangundangb.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 17-02-2011 — Putus : 20-06-2013 — Upload : 11-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 99/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 20 Juni 2013 —
129 — 84
  • dan teoripenyebab kirakira (proximate cause), sehingga menjadi telah terbuktiadanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara kesalahan dan PerbuatanMelanggar Hukum yang dilakukan Para Tergugat yang telah menyebabkantimbulnya kerugian bagi Penggugat ;Bahwa lebih lanjut pada halaman 6 9, Ahli Hukum Bisnis dan Perdata, DRMUNIR FUADY SH MH LLM, dalam buku Perbuatan Melawan Hukum,Pendekatan Kontemporer, penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung 2005, antaralain menegaskan sebagai berikut :Sejak tahun 1919
    benda Meterai yang diduga bertentangandan melanggar UU Perbankan serta atas sikap berdiam diri, sikap pasifberbuat untuk tidak berbuat serta pembiaran yang dilakukan Tergugat VIII XVI atas perbuatan Tergugat I VII yang diduga melanggar UU Perbankanadalah bertentangan dengan kehatihatian dan ketelitian atau keharusandalam pergaulan masyarakat yang baik (zorgvuldigheid) karena tindakanPara Tergugat telah merugikan Penggugat baik materiil maupun immateriil ;Bahwa sebagaimana Putusan Arrest Hoge Raad 1919
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata Tanah
Register : 27-01-2014 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PN BANJARBARU Nomor 9 / Pdt.G / 2014 / PN Bjb
Tanggal 8 Oktober 2014 — LIM HERIYANTO GUNAWAN LIMBRI melawan SARJIMAN dkk
74 — 32
  • yang menimbulkan kerugian pada Penggugat sebagaimana yang didalilkanPenggugat;2 22222 n nnn nnn nena nnnMenimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan melanggarhukum sebagaimana didalilkan Penggugat, diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yangberbunyi: tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepadaorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menggantikerugian ; == 2222 nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn eneMenimbang, bahwa sejak tahun 1919
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 27-08-2020 — Putus : 22-04-2021 — Upload : 23-04-2021
Putusan PN BATAM Nomor 233/Pdt.G/2020/PN Btm
Tanggal 22 April 2021 — Penggugat:
1.TOMY SUPRIONO
2.YUNIZAR
3.ROBERT ANTONY SIREGAR
4.EDI SUCIPTO
5.JAMIN
6.HUDIONO ANDRIWEDA
7.MUHAMMAD RAPI
8.DONI HENDRA
9.KOTIB
10.DENI ELFIA
11.MURZI JENITA
12.TOGI SIMBOLON
Tergugat:
12.PT. PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM
13.WALIKOTA BATAM
14.BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
206 — 100
  • (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);Bahwa dengan memperhatikan halhal tersebut di atas maka Tergugat Iltidak terdapat perbuatan melanggar hukum (vide putusan Hoge RaadHalaman 31 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2020/PN Btmtanggal 31 Januari 1919 dalam perkara lidenbaumcohen) sesuai denganyang diuraikan oleh Penggugat;Sehingga dengan demikian Tergugat II tidak bertentangan dengankewajiban hukumnya (tidak melakukan perbuatan melawan hukum).3.
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata
Register : 19-10-2020 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 06-04-2021
Putusan PN BANJARBARU Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb
Tanggal 6 April 2021 — Penggugat:
1.Efi Janita
2.David Surya Dharma
Tergugat:
2.PT Masabaru Guna Persada
3.BONEVASIUS NOBER DARMUN
143 — 113
  • Perbuatan tersebut harus melawan hukum;Menimbang, bahwa sejak dijatuhkannya putusan dalam perkaraLindenbaum Cohen pada tanggal 31 Januari 1919, terdapat 4 (empat) kriteriaperbuatan melawan hukum, yaitu:1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;2. Melanggar hak subyektif orang lain;3. Melanggar kaidah tata susila;4.
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Perdata
Register : 31-12-2018 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 51/Pdt.G/LH/2018/PN Klk
Tanggal 8 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
427 — 227
  • NORMA HUKUM TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM24.25.26.27.Bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur di dalam Pasal 1365KUHPerdata yang dijelaskan sebagai berikut: Tiap perbuatanmelanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut.Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkaraLindenbaum versus Cohen, konsep Perbuatan Melawan Hukum telahberkembang dan mengalami perluasan dan sejak itu terdapat 4(empat) kriteria
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Militer Subordinasi
Register : 15-03-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 29-04-2019
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 19-K/PMT-II/AD/III/2019
Tanggal 11 April 2019 — Budi Mawardi Syam Letkol Inf
1055 — 576
  • Sehinggapenyertaan menyalahgunakan kekuasaan = danmenganggapkan pada dirinya ada kekuasaan disinimengandung pengertian kesengajaan.Bahwa yang dimaksud melawan hukum menurutArrest HR tanggal 31 Desember 1919 adalah suatutindakan yang tidak sesuai dengan hukum misalnyamelanggar hak ~ subyektif Seseorang menurutundangundang ataupun melakukan suatu tindakantercela (tidak patut dalam masyarakat).
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-07-2015 — Putus : 26-02-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 148/Pdt.G/2015/PN Pbr
Tanggal 26 Februari 2016 — Drs. H. Muhammad Nasir S. SH, MHI VS 1.Farida Roma Hutapea 2.Ir. Umar Fathani, MSI 3.Muhammad Edy 4.Hj Nuraini Chandra Suri 5.Mukhlis, SH 6.6. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru 7.Elfit Simanjuntak, SH 8.Tito Utoyo, SH
103 — 39
  • Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan:Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugiankepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkankerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugiantersebut.Dengan mengaitkan Pasal 1365 KUHPerdata dengan Putusan PerkaraLindenbaumCohen (Arrest 1919), dapat dilihat banwa segala tindakan dariTERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI dapat dikatakanmempunyai sifat melawan hukum, yang atas segala perbuatan melawanhukum tersebut telah
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 02-06-2014 — Putus : 01-07-2015 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 319/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel
Tanggal 1 Juli 2015 — 1. NY. TUTY RIDWAN TJANDRA, 2. NG CRISTINE NUSA, 3. TARUNODJOJO, 4. WIRJATIN NUSA, 5. TARUNO HARTO, Lawan 1. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. KEJAKSAAN AGUNG cq. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA TINDAK PIDANA KHUSUS, 2. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL cq. KEMENTERIAN KEUANGAN, 3. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. KEJAKSAAN AGUNG cq. KOORDINATOR SATUAN TUGAS KHUSUS PENYELESAIAN BARANG RAMPASAN DAN BARANG SITAAN EKSEKUSI, 4. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN KEUANGAN, cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 5. DAVID NUSA WIJAYA, 6. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KANTOR WILAYAH PROPINSI DKI JAKARTA cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,
131 — 45
  • Cohen Arrest (1919) terhadap kriteria barumengenai Perbuatan Melawan Hukum yaitu : suatu perbuatanyang walaupun tidak bertentangan dengan hukum apabilaternyata bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulanmasyarakat;b. Harus ada kerugian yang diderita, kerugian yang disebabkanoleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian maiteriilmaupun kerugian nonmateriil yang nyatanyata diderita dankeuntungan yang seharusnya dapat diperoleh.
Pengadilan PN SAUMLAKI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-06-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 17-04-2017
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 32/Pdt.G/2016/PN sml
Tanggal 16 Februari 2017 — - WILZON LAYAN (Penggugat) melawan - AYUB SABONO FIDLELA (Tergugat) - APOLOS TUTUL FIDLELA (Tergugat) - WEMPI FIDLELA (Tergugat)
112 — 30
  • Perbuatan tersebut harus melawan hukum;Menimbang, bahwa sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara LindenbaumCohen pada tanggal 31 Januari 1919, terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melawanhukum, yaitu:1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;2. Melanggar hak subyektif orang lain;3. Melanggar kaidah tatasusila;Halaman 72 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml4.
Pengadilan PA GIRI MENANG Perdata Agama
Register : 11-09-2020 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 01-02-2021
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.GM
Tanggal 25 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
137 — 96
  • perbuatan melawan hukummaka haruslah dipenuhi adanya unsurunsur yaitu adanya perbuatan yang bersifatbertentangan dengan hukum, adanya kerugian yang timbul, suatu kesalahan dankelalaian dan adanya hubungan kausal/ sebab akibat antara perbuatan dengankerugian;Menimbang, bahwa selain harus memenuhi unsurunsur perbuatanmelawan hukum seseorang baru dapat dikatakan bertentangan dengan hukumsebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hoge Raad sejak tahun 1999(Arrest Lindenbaum Vs Cohen, tanggal 31 Januari 1919
Pengadilan PT AMBON Perdata
Register : 30-03-2015 — Putus : 19-06-2015 — Upload : 27-05-2019
Putusan PT AMBON Nomor 11/PDT/2015/PT AMB
Tanggal 19 Juni 2015 — Pembanding/Tergugat : NEGERI SAWAI SEBGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI, CQ. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI. Diwakili Oleh : M. AMIN TANGKE
Terbanding/Penggugat : NEGERI WAHAI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. KEPALA PEMERINTAH NEGERI WAHAI, CQ. PENJABAT KEPALA PENERINTAH NEGERI WAHAI. Diwakili Oleh : HAMZA MAUDY MAUSSA, SH
Turut Terbanding/Tergugat : PT. (PERSERO) MINA SERAM LESTARI
Turut Terbanding/Tergugat : PT. (PERSERO) WAHANA LESTARI INVESTAMA.
236 — 1059
  • , dimana obyeksengketa a quo merupakan tanah adat peninggalan dari datukdatuk/leluhurSOA MARAWALIHITU, SOA LAULAMA LAMAKARI dan SOA ROLATUROUPESSY sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Negeri Wahai yangdikuasai secara turun temurun dan tidak terputus oleh Penggugat sebelumTurut Tergugat melakukan pembukaan lahan di atas obyek sengketa a quopada tahun 1994, juga berdasarkan pada perspektif kewilayahan (territorial)sebagaimana dikukuhkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dalam DutchSketch Map dated 1919
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 30-07-2018 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 410/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 Agustus 2019 — Penggugat:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Tergugat:
M. SYARIF UMAR bin UMAR MUCHSIN
Turut Tergugat:
Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Pajak
113 — 98
  • Bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919 dalamperkara Cohoen v. Lindenbaum, yang diperkuat dan dipertegas olehpendapat ahli hukum antara lain R.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 16-03-2020 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 394/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 9 Juni 2020 — Penuntut Umum:
MIRNA EKA MARISKA
Terdakwa:
ABDUL KADIR Bin CALE
87 — 143
  • ., Hukum Pidana Khusus (KUHPbuku II), Alumni Bandung, 1979, him. 37).Menurut Munir Fuady menyatakan:Bahwa perbuatan yang dilakukan haruslah melawan hukum, sejaktahun 1919, unsur meiawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluasluasnya, yakni meliputi halhal sebagai berikut:a.Perbuatan yang melanggar undanguMang yang berlaku.b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.c.
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-07-2018 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Klk
Tanggal 8 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
138 — 100
  • bisamenyerahkan Tanah secara sukarela.BAHWA DAPAT DILIHAT DENGAN JELAS BAHWA TINDAKAN PARATERGUGAT DI ATAS PATUT DIDUGA MERUPAKAN SUATU KONSPIRASIATAU PERMUFAKATAN YANG PENUH DENGAN ITIKAD BURUK ANTARAPARA TERGUGAT UNTUK MENGUASAI TANAH YANG DIMILIKI OLEHPENGGUGAT SECARA MELAWAN HUKUM.Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatanmelawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata.Bahwa setelah putusan Hoge Raad der Nederlanden tanggal 31 Januari 1919
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 22-03-2021 — Putus : 15-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 70/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 15 Juni 2021 — Pembanding/Penggugat I : TUAN. DR. YAHYA IBRAHIM
Terbanding/Tergugat I : PT. ASURANSI DJIWASRAJA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Terbanding/Tergugat III : J.N. SIREGAR, SH
Turut Terbanding/Penggugat II : NY. DRA. MED. LILIA IBRAHIM
Turut Terbanding/Penggugat III : NY. NATALIA IBRAHIM
73 — 51
  • Bahwa dalam perkembangan selanjutnya Mahkamah AgungRepublik Indonesia mensitir tentang Kriteria Perbuatan melanggarhukum berdasarkan Yurisprudensi tetap Hoge Raad NegeriBelanda Tahun 1919, terdapat 4 kriteria Perbuatan Melawan Hukumyaitu :1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku ;2. Melanggar Hak Subyektif orang lain ;3. Melanggar kaidah tata susila ;4.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 23-09-2016 — Putus : 16-05-2017 — Upload : 11-11-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 445/Pdt.G/2016/PN .JKT.UTR
Tanggal 16 Mei 2017 — Penggugat:
IRFAN
Tergugat:
1.HAJI NAWAKIT
2.AMIR HAMZAH
3.MARDIANSYAH
4.DARMAWANSYAH
5.HARDIANSYAH
6.KAPSAH
7.SITI DARWISYAH
8.KEPALA KELURAHAN CILINCING
9.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
129 — 56
  • Bahwa menurut Hoge Raat tahun 1919, Perbuatan MelawanHukum diartikan, sebagai berikut : Bertentangan dengan kewajiban hukum yang berlaku; Melanggar subyektif orang lain; Melanggar kaedah tata susila; Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan sikap hatihatiyang harus dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama wargamasyarakat atau terhadap harta benda orang lain;Halaman 27 dari 86 Putusan Nomor: 445/PDT.G/2016./PNJKT.UTR.11.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 28-01-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN AMBON Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb
Tanggal 1 Agustus 2018 — Nama lengkap : Ali Daud Rumakur Tempat Lahir : Tinarin ; Umur atau Tgl. Lahir : 60 Tahun/2 Desember 1957 Jenis kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat Tinggal : Negeri Administratif Tinaru Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur ; A g a m a : Islam ; Pekerjaan : Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Tinaru ;
139 — 82
  • (Satochid Kartanegara, ibid); Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum lebih berkembang lagisejak adanya Lindenbaum Cohen Arrest tanggal 31 Januari 1919 tentangpengertian onrechtmatigdaad adalah perbuatan yang mempekosa hakhakOrang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangandengan tata kesopanan dan bertentangan dengan kepatutan yang harusdiindahkan dalam pergaulan masyarakat Matschappelijke betamelijkeheid.