Ditemukan 10620 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1999 1959 1119 1199 1319 1979 1989 1991 1969
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 11-02-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Asep Saeful Bachri, SH., MH
Terdakwa:
AGUS SETIAWAN Alias KENJI
414 — 78
  • Masa Jembar nomor 1919/BBT-ADM/2017
  • asli tanda bukti kunjungan tanggal 02 Oktober 2017 an. CV. Masa Jembar
  • Asli Surat Peringatan I nomor 2295A/BBT-KRD/2017 tanggal 24 November 2017 yang ditujukan kepada CV. Masa Jembar
  • Asli Surat Peringatan II nomor 2733A/BBT-KRD/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang ditujukan kepada CV.
    Masa Jembarnomor 1919/BBTADM/2017asli tanda bukti kunjungan tanggal 02 Oktober 2017 an. CV. MasaJembarAsli Surat Peringatan nomor 2295A/BBTKRD/2017 tanggal 24November 2017 yang ditujukan kepada CV. Masa JembarAsli Surat Peringatan Il nomor 2733A/BBTKRD/2017 tanggal 27Desember 2017 yang ditujukan kepada CV. Masa JembarAsli Surat Peringatan III nomor 0430C/BBTKRD/2018 tanggal 24Februari 2018 yang ditujukan kepada CV. Masa Jembarasli tanda bukti kunjungan tanggal 28 Desember 2017 an. CV.
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-10-2013 — Putus : 10-09-2014 — Upload : 29-04-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 48/Pdt.G/2013/PN Bna
Tanggal 10 September 2014 — BACKHTIAR SYARBINI MELAWAN 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ.MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ.GUBERNUR PROVINSI ACEH, CQ.KEPALA KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH (BPBA) 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.KEPALAKANTOR BADAN PENANGGULANAGN BENCANA ACEH(BPBA) CQ. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN BADAN PENAGGULANAGN BENCANA ACEH (BPBA) 3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIACQ. GUBERNUR PROVINSI ACEH CQ. ABDUL HARIS MT, 4.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ.MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ.GUBERNUR PROVINSI ACEH CQ. ABDUL HARIS, MT 5.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA DIJAKARTA CQ. KEPALA KANTOR BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA DIJAKARTA CQ. KEPALA KANTOR BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PENANGGULANGAN PERWAKILAN PROVINSI ACEH.SELAKU TIM AUDIT PENYELESAIAN SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
82 — 17
  • PutusanMahkamah Agung RI No.66 K/SipTahun 1953 dan No. 838 K/Sip/1970;Menimbang, bahwa atas penjelasan tersebut di atas, Majelis Hakim menilaiPara Tergugat Konvensi adalah bagian dari pemerintah/penguasa;Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum secara umum diatur dalamPasal 1365 KUHPdt, yang menyebutkan setiap perbuatan yang melawan hukum yangmembawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnyamenerbitkan kerugian mengganti kerugian itu;Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan Hoge Raad 1919
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 05-05-2014 — Putus : 29-12-2014 — Upload : 12-05-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 252/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 29 Desember 2014 — RAMAWATY, Lawan 1. TRIHARTI SOEKARNO, 2. JUDY RAHARJO (AHLI WARIS dari SITI SOEPKANDIJAH), 3. SAPARTIAH SOERJANTO (AHLI WARIS dari IR. SOERJANTO), 4. BUDI IRMAWAN SOERJANTO (AHLI WARIS dari IR. SOERJANTO), 5. IRNA GAYANTI (AHLI WARIS dari IR. SOERJANTO), 6. MIRA RAYANTI (AHLI WARIS dari IR. SOERJANTO), 7. BANDORO RADEN AYU MAHYASTOETI NOTONAGORO, SH. 8. KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN,
78 — 49
  • melakukan PERBUATAN MELAWANHUKUM yaitu PARA TERGUGAT dengan melawan hukum telah menempatitanahdanbangunan yang menjadi Objek Sengketa padahal sebelumnyatelah terjadi kesepakatan antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGATuntuk menandatangani Akta Nomor: 11 tentang PENGOSONGAN RUMAHtertanggal 2 Mei 2012, Namun hingga gugatan ini diajukan PARATERGUGAT tidak juga mengosongkan dan menyerahkan tanah danbangunan yang menjadi objek Sengketa tersebut kepada PENGGUGAT.Bahwa dalam Putusan Hoge Raad Tanggal 31 Januari 1919
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Tanah
Putus : 04-06-2015 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 578/Pdt.G/2014/PN Tng
Tanggal 4 Juni 2015 — VREDDY Lawan 1. MASIM, 2. ARIFIN WIJAYA, 3. AMSORI HARDYANTO, SH, Mkn, PPAT, dan 4. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANGERANG
133 — 35
  • KUHPerdata yang menegaskan halhalsebagai berikut:Setiap orang yang mendalilkan bahva ia mempunyai sesuatu hak,atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatuhak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkanmembuktikan adanya hak atau peristine tersebut.Bahwa seiring dengan adanya pergeseran atau perubahan nilainilai dannormanorma kehidupan masyarakat, pengertian perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad) tersebut diatas kKemudian diperluas sesuaidengan ketentuan arrest Hoge Raad 1919
Pengadilan PA PRAYA Perdata Agama
Register : 06-07-2020 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 28-04-2021
Putusan PA PRAYA Nomor 676/Pdt.G/2020/PA.Pra
Tanggal 27 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
112 — 44
  • PRAbertentangan dengan hukum, adanya kerugian yang timbul, suatu kesalahan dankelalaian dan adanya hubungan kausal/ sebab akibat antara perbuatan dengankerugian;Menimbang, bahwa selain harus memenuhi unsurunsur perbuatanmelawan hukum seseorang baru dapat dikatakan bertentangan dengan hukumsebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hoge Raad sejak tahun 1999(Arrest Lindenbaum Vs Cohen, tanggal 31 Januari 1919) dan yang sudahmenjadi pula Doktrin Ilmu Hukum di Indonesia dimana pengertian bertentangandengan
Pengadilan PN KALIANDA Perdata
Register : 04-11-2015 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 27/PDT.G/2015/PN Kla
Tanggal 15 Juni 2016 — Penggugat:
Nirmawati
Tergugat:
Tedy Wijaya (PT. Putra Bali)
77 — 7
  • Pada tahun 1919 diBelanda erjadi ergeseran mengenai kategori perbuatan. Perbuatandimaksud bukan hanya hak subjektif orang lain dan melanggar undangundang, namun perbuatan melawan hukum juga dikategorikan sebagaiperbuatan yang melanggar kepatutan dan kesusilaan. Kedua, adakesalahan (liability based on fault), kesalahan tersebut tidak ada alasanpembenar dan pemaaf.
Pengadilan PA JAKARTA UTARA Perdata Agama
Register : 08-11-2019 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PA JAKARTA UTARA Nomor 2651/Pdt.G/2019/PA.JU
Tanggal 8 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
451 — 268
  • Adanya perbuatan melawan hukum;halaman 56 dari 100 halaman, Putusan Nomor 2651/Pdt.G/2019/PA.JUBahwa seperti yang telah diketahul, sejak adanya putusanHoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Cohenv.s Lindenbaum atau yang lebin dikenal sebagai drukkersarrest, "Perbuatan Melawan Hukum" sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1365 KUHPerdata mulai ditafsirkan secara luas.Dengan adanya arrest tersebut, maka Perbuatan MelawanHukum dapat diartikan sebagai: Perbuatan yang melanggar kaidahkaidah tertulis
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata
Register : 19-10-2020 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 06-04-2021
Putusan PN BANJARBARU Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bjb
Tanggal 6 April 2021 — Penggugat:
1.Efi Janita
2.David Surya Dharma
Tergugat:
2.PT Masabaru Guna Persada
3.BONEVASIUS NOBER DARMUN
145 — 114
  • Perbuatan tersebut harus melawan hukum;Menimbang, bahwa sejak dijatuhkannya putusan dalam perkaraLindenbaum Cohen pada tanggal 31 Januari 1919, terdapat 4 (empat) kriteriaperbuatan melawan hukum, yaitu:1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;2. Melanggar hak subyektif orang lain;3. Melanggar kaidah tata susila;4.
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-07-2015 — Putus : 26-02-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 148/Pdt.G/2015/PN Pbr
Tanggal 26 Februari 2016 — Drs. H. Muhammad Nasir S. SH, MHI VS 1.Farida Roma Hutapea 2.Ir. Umar Fathani, MSI 3.Muhammad Edy 4.Hj Nuraini Chandra Suri 5.Mukhlis, SH 6.6. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru 7.Elfit Simanjuntak, SH 8.Tito Utoyo, SH
107 — 39
  • Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan:Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugiankepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkankerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugiantersebut.Dengan mengaitkan Pasal 1365 KUHPerdata dengan Putusan PerkaraLindenbaumCohen (Arrest 1919), dapat dilihat banwa segala tindakan dariTERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI dapat dikatakanmempunyai sifat melawan hukum, yang atas segala perbuatan melawanhukum tersebut telah
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 27-08-2020 — Putus : 22-04-2021 — Upload : 23-04-2021
Putusan PN BATAM Nomor 233/Pdt.G/2020/PN Btm
Tanggal 22 April 2021 — Penggugat:
1.TOMY SUPRIONO
2.YUNIZAR
3.ROBERT ANTONY SIREGAR
4.EDI SUCIPTO
5.JAMIN
6.HUDIONO ANDRIWEDA
7.MUHAMMAD RAPI
8.DONI HENDRA
9.KOTIB
10.DENI ELFIA
11.MURZI JENITA
12.TOGI SIMBOLON
Tergugat:
12.PT. PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM
13.WALIKOTA BATAM
14.BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
217 — 106
  • (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);Bahwa dengan memperhatikan halhal tersebut di atas maka Tergugat Iltidak terdapat perbuatan melanggar hukum (vide putusan Hoge RaadHalaman 31 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.G/2020/PN Btmtanggal 31 Januari 1919 dalam perkara lidenbaumcohen) sesuai denganyang diuraikan oleh Penggugat;Sehingga dengan demikian Tergugat II tidak bertentangan dengankewajiban hukumnya (tidak melakukan perbuatan melawan hukum).3.
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Militer Subordinasi
Register : 15-03-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 29-04-2019
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 19-K/PMT-II/AD/III/2019
Tanggal 11 April 2019 — Budi Mawardi Syam Letkol Inf
1099 — 594
  • Sehinggapenyertaan menyalahgunakan kekuasaan = danmenganggapkan pada dirinya ada kekuasaan disinimengandung pengertian kesengajaan.Bahwa yang dimaksud melawan hukum menurutArrest HR tanggal 31 Desember 1919 adalah suatutindakan yang tidak sesuai dengan hukum misalnyamelanggar hak ~ subyektif Seseorang menurutundangundang ataupun melakukan suatu tindakantercela (tidak patut dalam masyarakat).
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata Tanah
Register : 27-01-2014 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PN BANJARBARU Nomor 9 / Pdt.G / 2014 / PN Bjb
Tanggal 8 Oktober 2014 — LIM HERIYANTO GUNAWAN LIMBRI melawan SARJIMAN dkk
76 — 36
  • yang menimbulkan kerugian pada Penggugat sebagaimana yang didalilkanPenggugat;2 22222 n nnn nnn nena nnnMenimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan melanggarhukum sebagaimana didalilkan Penggugat, diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yangberbunyi: tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepadaorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menggantikerugian ; == 2222 nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn eneMenimbang, bahwa sejak tahun 1919
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Perdata
Register : 31-12-2018 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 51/Pdt.G/LH/2018/PN Klk
Tanggal 8 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
442 — 227
  • NORMA HUKUM TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM24.25.26.27.Bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur di dalam Pasal 1365KUHPerdata yang dijelaskan sebagai berikut: Tiap perbuatanmelanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut.Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkaraLindenbaum versus Cohen, konsep Perbuatan Melawan Hukum telahberkembang dan mengalami perluasan dan sejak itu terdapat 4(empat) kriteria
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-04-2015 — Upload : 22-04-2015
Putusan PT BANTEN Nomor 16/PDT/2015/PT.BTN
Tanggal 6 April 2015 — NINGSIH RAHARDJA (TJOA TJOET NIO), ; MARETI MIHARDJA, ; JULIA MIHARDJA, ; YULIANA RAHARDJA, ; SUHERMAN MIHARDJA, S.H., M.H, ; WIYANTO HALIM ; REBO Bin DJISAN ; ICAN Bin KOBER, ; M A S T A N I ; MAIL Bin ADJI ; 5. Pemerintah RI Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Cq. Kantor Pertanahan Kota Tangerang ; LURAH BENDA ; CAMAT BATU CEPER
102 — 121
  • dari pihak tersebut, dalam hal ini yangdimaksud dengan kesengajaan adalah Suatu perbuatan, dimana denganperbuatan itu si Pelaku menyadari sepenuhnya akan ada akibat dariperbuatan tersebut, sedangkan definisi dari kelalaian adalah Seseorangtidak melakukan suatu perbuatan (kealpaan seseorang);Kemudian dengan dimaksud atas perbuatan itu harus ada hubungankausal yaitu berarti adanya hubungan sebab akibat antara perbuatanmelawan hukum dengan kerugian;ahwa berdasarkan rumusan Hoge Raad sebelum tahun 1919
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 27-11-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 11-01-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 640/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 11 Januari 2021 — Pembanding/Tergugat VI : Soesilo Gadroen
Terbanding/Penggugat : Tan Siauw Gie
Terbanding/Turut Tergugat I : Yayasan Kawaluyaan
Terbanding/Turut Tergugat II : Notaris Patricia Tirta Isoliani Ginting, SH
Terbanding/Turut Tergugat III : Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat I : Drs. Johanes Marinus Lunel
Turut Terbanding/Tergugat II : dr. Adjitijo A. Amidjojo, SpB
Turut Terbanding/Tergugat III : Ir. Leonardi Sumawidjita
Turut Terbanding/Tergugat IV : Jeannette Indrawahyati Laksmono, SH
Turut Terbanding/Tergugat V : dr. Judianti Kodijat
Turut Terbanding/Tergugat VII : Lanny Tumewu
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Esther Tedja
Turut Terbanding/Tergugat IX : Agus Tom Kurniawan
210 — 73
  • Arrest Hogeraad tahun 1919 dalam perkara antara LindenbaumHalaman 10 dari 89, Putusan Perdata Nomor 640/PDT/2020/PT BDG1718.vs Cohen, putusan perkara tersebut merupakan tonggak perkembanganpemahaman mengenai perbuatan melawan hukum. Suatu perbuatandikatakan melawan hukum jika memenyhi syaratsyarat : Perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat. Perbuatan bertentangan dengan hak subyektif orang lain. Perbuatan bertentangan dengan kesusilaan.
Pengadilan PN TABANAN Perdata
Register : 21-04-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PN TABANAN Nomor 105/Pdt.G/2021/PN Tab
Tanggal 16 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
114 — 53
  • Bahwa mengenai gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimanadiatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata ialah Tiap perbuatan melanggarhukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yangmenimbulkan kerugian itu. karena kesalahannya untuk menggantikankerugian tersebut;AP Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat II dalam hal ini pengertiannya bukan sematamata melanggarundangundang, akan tetapi sebagaimana Arrest Hoge Raad 1919 telahdiperluas pengertiannya termasuk pula
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 27-02-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 155 K/PID.SUS/2012
Tanggal 27 Februari 2012 — Drs. AGUS SUKIRANTO,MM ;
59 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.155 K/Pid.Sus/2012Bahwa ketentuan Pasal 1365 BW menyatakan tiap perbuatanmelanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut..Bahwa putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkaraLindebaumCohen.
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 12-10-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 10-12-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 127/PDT/2021/PT PLG
Tanggal 9 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat : Ir. ABDULLAH SALEH, MS., M.Eng. Diwakili Oleh : Kantor Hukum AFRIZAL FUTRASILA,SH.,MH
Terbanding/Tergugat I : YAYASAN TEHNIK KIMIA
Terbanding/Tergugat II : YAYASAN AL-AZHAR CAIRO INDONESIA
Terbanding/Intervensi I : Lisa Fandouza.SP
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Palembang
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan cq. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan
Terbanding/Turut Tergugat III : Notaris THAMRIN AZWARI, S.H., MKn
Terbanding/Turut Tergugat IV : Notaris/PPAT AHMAD FIRDAUS, S.H., Mkn
Terbanding/Turut Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Selatan
Terbanding/Turut Tergugat VI : Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang
128 — 358
  • puluhmeter persegi) berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak diJalan Prof.Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Kelurahan Pahlawan KecamatanKemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dan perbuatanTergugat Il yang telah memanfaatkan dan/atau menggunakan tanahobjek perkara berikut bangunan yang berdiri diatasnya gunamelaksanakan kegiatan satuan pendidikan dengan label Sekolah IslamAlAzhar Cairo Indonesia termasuk dalam kategori suatu perbuatan;Perbuatan tersebut melawan hukum;Sejak tahun 1919
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 03-12-2018 — Putus : 04-02-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 776/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 4 Februari 2019 — Pembanding/Penggugat : SRI DEWI KARTIKA SARI
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI
Terbanding/Tergugat II : BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI CABANG PEMBANTU KEBAYORAN
Terbanding/Tergugat III : LUSI LUSMIATI
Terbanding/Tergugat IV : ELVIRA EMILIA SALAM
Terbanding/Tergugat V : OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
94 — 55
  • Bahwa selain itu perbuatan Para Tergugat termasuk dalam kualifikasiPerbuatan Melawan Hukum yang berlaku dalam praktek dan menjadiyurispridensi tetap serta diadopsi dalam pengertian/ kualifikasi PerbuatanMelawan Hukum di Indonesia adalah sebagaimana putusan Hoge Raadtanggal 31 Januari 1919 (dalam perkara lidenbaum vs cohen), yaitu:1. Melanggar hak subjektif orang lain;2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;3. Bertentangan dengan kesusilaan;hal 28 Put Nomor 776/PDT/2018/PT.DKI4.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 11-08-2016 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 15-11-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 464/Pdt.G/2016/PN Jkt.Brt
Tanggal 18 Januari 2018 — Penggugat:
PT. BAHANA WIRYA RAYA
Tergugat:
PT. TJITAJAM
170 — 168
  • sejalan dengan penjelasan dari perbuatan melawan hukumPutusan Nomor 464/Pdt.G/2016/PN Jkt.Brt. halaman 20 dari 104berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, tap perbuatan melanggarhukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewayjibkanorang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut, pada perkembangan doktrin hukum = danyurisprudensi pengertian tentang perbuatan melawan hukum sudahdiperluas dalam peradilan kita sebagaimana putusan arrest HogeRaad tertanggal 31 Januari 1919