kerugian Negara dalam menghitungkerugian Negara pada kegiatan pembelian Mess Pemerintah Daerah danAsrama Mahasiswa/i di Tanjung Pinang menghitung jumlah uang yangdikeluarkan oleh kas Daerah melalui SP2D sebesar Rp.4.220.000.000,(empat milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) dikurangi dengan jumahpajak (PPh) sebesar Rp.211.000.000, (dua ratus sebelas juta rupiah)dikurangi dengan nilai pembelian Mess Pemerintah Daerah dan AsramaMahasiswa/i yang seharusnya dibayar oleh Negara sesuai denganpenghitungan apresial

sebesar Rp.2.509.460.000, (dua milyar lima ratusSembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) penerimaan danahibah yang diterima Organisasi BP Migas Kabupaten Natuna dikurangkandengan jumlah realisasi penggunaan dana hibah yang didukung denganbuktibukti pertanggungjawaban;Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembelian Mess Pemerintah Daerahdan Asrama Mahasiswa/i Tahun Aanggaran 2010 yang tidak berdasarkanpada harga pasar yang dihitung oleh ahli apresial sehingga mengakibatkankerugian keuangan Negara

saat ini belum ada.Bahwa lazimnya kalau nunggak kridit maka agunan akan dilelang ataudijual secara sukarela oleh pemilik lahan.Bahwa Bank Muamalat minta pergantian jaminan kepada Developernamun belum ada realisasinya.Bahwa jenis kriditnya adalah kridit modal kerja.Bahwa untuk adminitrasi permohonan pencairan tidak mungkin hanya 2atau 3 hari apalagi ini merupakan permohonan untuk pembangunanrumah sehingga memerlukan tahapan yang panjang, dimulai daripemeriksaan adminitrasi, pemeriksaan dari tim apresial

BTN menggunakan tim apresial untuk mengukur layak atautidaknya permohonan pinjaman dengan nilai agunan.Bahwa benar setahu saksi berdasarkan data yang ada ada perjanjianantara PT. BTN dengan PT.

sehinggaAhli melihat ini sudah timbul kerugian negara karena tidak ada pembayaran.Bahwa pembayaran yang dimaksud adalah tanah yang dialihkan (259.868M2) atau 26 hektar yang kemudian menjadi 3 bagian (3 HGB).Bahwa menurutaturan harus dibayar dulu baru dipecah menjadi HGB.Bahwa (Point 12) aturan hukumnya adalah UU No. 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, adanya kekurangan uang ataupun barang dariPemda Sarolangun, kekurangan uang ini dari pelepasan tanah tersebut.Bahwa PT Survindo perusahaan apresial

tidak pernah melakukan perumusan dengan calonpembeli, tidak ada kegiatan ;Bahwa semua dokumen berasal dari Wishnu Wardhana, saksisaksihanya menandatangani, dan tidak tahu komunikasi antara penjualdengan pembeli;Bahwa Terhadap akta jual beli saksi tidak mengetahui ;Bahwa dokumen pelepasan dan surat penawaran dikerjakan berbedahari dan tanda tangan bersama sama ;Bahwa yang melepaskan Ketua tim ( Wisnu Wardana) ;Bahwa dokumen dari Wishnu Wardhana berupa Surat Jaminan, NilaiJual Obyek Pajak (NJOP), Apresial

jualbeli bangunan, pengosongan dan pelepasan hak ;Bahwa saksi hanya sampai persetujuan, tidak pernah ke Notaris ;Bahwa Akta jual beli saksi tidak mengetahuinya ;Bahwa sebelumnya tidak dapat informasi ada akta jual beli ;Bahwa pembayaran tidak tahu, saksi bekerja lebih banyak dipengosongan ;Bahwa yang membuat tafsiran harga adalah Appresial ;Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan penawar, surat penawarandapat dari secretariat selanjutnya rapat Tim ;Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk Apresial

MAHAMERU UTAMA, jjin usaha meliputi SIUP, TDP, NPWP, mutasiRekening Koran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, Buku Nikah;Bahwa setelah dilakukan Apresial, Checking BI, menganalisa dari mutasirekeningnya dan lain lain untuk menganalisa kemampuan bayar debitur,dikemudian diproses oleh Analisa Kredit.

ADHI KARYA selaku pelaksana tidak bisa mengerjakan kegiatansesuai dengan kontrak dan prosentase pekerjaan sebesar 84,252 % .Adapun kendala yang menyebabkan adalah:1.Penyelesian masalah tanah untuk reservoar yang terletak di pura Padangdan di Blimbing Kecamatan Abang , di seraya Kecamatan Karangasemmengenai penilaian harga tanah dari tim penilai ( Tim Apresial ) baru bisamenyelesaikan perkiraan nilai harga tanah yang diganti kepada Masyarakatuntuk di Pura padang tanggal 6 Nopember 2009 dan di Blimbing

Penyelesian masalah tanah untuk reservoar yang terletak di pura Padangdan di Blimbing Kecamatan Abang , di seraya Kecamatan Karangasemmengenai penilaian harga tanah dari tim penilai ( Tim Apresial ) baru bisamenyelesaikan perkiraan nilai harga tanah yang diganti kepada Masyarakatuntuk di Puira padang tanggal 6 Nopember 2009 dan di Blimbing tanggal30 Oktober. Untuk di Seraya tertanggal 13 Nopember 2009.2.

pada poin huruf A,B,C tersebut diatas yangmerupakan daya upaya yang dilakukan TerbandingI sehinggatidak ada persetujuan dari Terbanding dan Pembanding,sehingga dengan adanya masalah hukum ini, sehinggaPembanding/Penggugat mengajukan perkara a quo yang manasalah satu Petitumnya adalah; Menyatakan Penggugat berhakuntuk menjual sendiri objek jaminan selanjutnya melakukanpembayaran hutang kepada Tergugat seketika dan sekaligustanpa syarat apapun juga; sehingga mengenai harga yang telahditentukan oleh apresial

(Tujuhratus delapan puluh juta rupiah);Menimbang bahwa meskipun demikian, prihal potensi adanya kerugianyang diderita Penggugat sebagai salah satu unsur perbuatan melawan hukum,terlihat dari fakta yang telah menjadi pengetahuan umum dalam bisnispembiayaan perbankan untuk menjaga prinsip kehatihatian bank, makaHalaman 91 dari 99 halaman Putusan Nomor 1922/Pdt.G/2020/PA.Btm.nilai apresial jaminan hutang milik nasabah yang dijaminkan, nilainya selalulebih besar daripada nilai jumlah pembiayaan yang

Naga Intan dimana Terdakwa selaku direkturnya;Bahwa segala urusan administrasi pembebasan lahan semuanya diurus olehtim Pembebasan Tanah termasuk dalam hal penentuan harga;Bahwa dalam menentukan harga Tim Pebebasan Lahan beberapa kalimengadakan rapat bersama dengan Pemohon, kemudian dalammenentukan harga Tim juga telah meminta bantuan apresial dan BPKPPropinsi Lampung (Bukti PK04), yang pada pokoknya harga yangditetapkan oleh Tim Pembebasan Tanah telah sesuai dan layak, sehinggaPemohon PK menerima

Trisa Jaya lwanata, (PKIII), beserta HasilAudit dari Tim Apresial dari Kantor Akuntan Publik Riza, Adi, Syahril &Rekan yang melakukan Audit terhadap 12 (dua belas) item pekerjaandalam Kegiatan Ruislag antara PT. Trisa Jaya lwanata denganPemerintah Kota Pangkalpinang; Bahwa Bukti ini menjelaskan dan menggambarkan seluruh DaftarInventarisasi yang diterima oleh Pemerintah Kota PangkalpinangHal. 74 dari 97 hal.

lahan RPU, namun angkanya saya tidak tahu persis yangakan ditambah untuk pengadaan lahan RPU, dan saya mengetahuiadanya penambahan tersebut pada saat rapat antara BadanAnggaran dengan TAPD Kota Balikpapan jika anggaran tersebutmenjadi Rp12.500.000.000, dan saya tidak tahu siapa yangmengusulkan mengenai penambahan anggaran tersebut;Bahwa saksi menjelaskan saat itu) Seketaris saya Pak ANDIWALINONO menyampaikan bahwa untuk anggaran yang Rp2,5Milyar tersebut sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh Apresial

Dan pada saat diruangan Ketua DPRD, Pak ANDIWALINONO menyampaikan kepada Ketua DPRD, bahwa untukanggaran yang Rp2,5 Milyar tersebut sesuai dengan kajian yangdilakukan oleh Apresial, anggaran tersebut tidak mencukupi,sehingga perlu dilakukan penambahan anggaran. Dan pada saat ituPak ABDULLAH (Ketua DPRD) mengatakan tambahkan anggaranpembebasan lahan tersebut menjadi Rp12,5 Milyar;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikanpendapat membenarkan;17. MUKLIS, SE Bin (Alm) H.

TRISA JAYA IWANATA, (PKIII), beserta Hasil Auditdari Tim Apresial dari Kantor Akuntan Publik RIZA, ADI, SYAHRIL &REKAN yang melakukan Audit terhadap 12 (dua belas) item pekerjaandalam kegiatan Ruislag antara PT.

jinawab perkara ini terbukti akandilakukan pembebasan tanah untuk kepentingan umum ( pembangunan jalanTol) maka tidak berdasar untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap petitum yang memohon agar agarmenghukum TURUT TERGUGAT IV (Kementrian / Dinas Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat Republik Indonesia) dalam Konvensi, segeramenyelesaikan PEMBAYARAN TANAH TANAH Milik Para PenggugatRekonvensi / Para Tergugat Konvensi, sesuai dengan BuktiBuktiKepemilikkan Tanah yang nilainya sesuai dengan NILAI/HARGA APRESIAL

sehingga satu resiko itu dibagibagioleh Koasuransi, tapi bisa juga resikonya itu dibagi di Reasuransi baikdalam negeri maupun diluar negeri dan apabila terjadi sesuatu, pihakpihak yang lain berkongsi disitu, maka yang mempunyai saham dalamrestribusi tersebut nantinya harus membayar sesuai dengan saham.Bahwa hasil dari perhitungan Adjuster ini, hanya sebagai pedoman sajabagi para pihak bukan keharusan mereka untuk mematuhi itu.Bahwa sepanjang pengetahuan kami pada Otoritas Jasa Keuanganditetapkan bahwa apresial

itu di definisikan sebagai penilai jadi bukanpenilai kerugian.Bahwa apresial atau penilai itu dimasukkan dibawah naungan Bankkarena menyangkut lembaga keuangan.Halaman 167Putusan No: 341/Pdt.G/2015/PN.Man.Bahwa setiap ada penilaian Asuransi itu tidak wajib mereka harusmenunjuk Adjuster untuk melakukan Loss Adjuster dan kalau penunjukanAdjuster tidak wajib tergantung Asuransinya, biasanya berdasarkanbesarnya nilai rupiah dan lainlain.Bahwa Loss Adjuster dapat meminta bantuan kepada perusahaan lainpada

Pasal 40 yangmengatur tentang larangan yang menjadi pembeli lelang, dimanaTergugat Ill karena Jabatannya sebagai Notaris, selaku pembeli lelangmerupakan pihak yang dilarang untuk menjadi pembeli lelang.Bahwa Penetapan harga dasar Lelang (Limit) jaminan/agunan Penggugatyang dilakukan Tergugat melalui Tim Penilai (Apresial) yang ditunjukadalah sebesar Rp.11.270.000.000., terhadap tanah dan bangunan HotelQueen adalah sangat tidak adil, tidak memenuhi rasa keadilan, sehinggapelaksanaan lelang tersebutjelas

RAPLAN LUMBANBATU, SE,Bahwa Ahli dimintai keterangan sebagai Ahli sehubungandengan dugaan tindak pidana korupsi pembebasan lahanpembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Terpadu (SD danSMP) di Bagian Pemerintahan Sekretariat KotaTanjungpinang.Bahwa ahli sebelumnya pernah melakukan perhitungankerugian Negara yang berhubungan dengan pembebasanlahan di daerah Sumatera Utara tanpa menggandeng daritim Apresial .Bahwa Jabatan ahli adalah sebagai Auditor Madya dantugas pokok ahli melaksanakan tugas supervisi

terpadu tidakdilakukan pemeriksaan secara keseluruhan atau tidak dari pintuke pintu.e Bahwa Ahli tidak melakukan pemerksaan data pembanding yangberada di kantor Lurah, Kantor Camat, Notaris dan Kantor BadanPertanahan Nasional.Atas Keterangan Ahli tersebut terdakwa membenarkan semua keteranganAhliAtas Keterangan Ahli tersebut Jaksa Penuntut Umum menolak keteranganyang diberikan oleh Ahli tersebut dengan alasan sebagai berikut :e Bahwa Ahli tidak berkompeten dalam memberikan keterangannya sebagaiAhli Apresial

BTN menggunakan tim apresial untuk mengukur layak atautidaknya permohonan pinjaman dengan nilai agunan.Bahwa saat terjadi perjanjian kridit antara BTN dengan PT. NUA saksitidak tahu karena belum bertugas di BTN Cabang Jambi.Bahwa benar setahu saksi berdasarkan data yang ada ada perjanjianantara PT. BTN dengan PT.

,sehingga Ahli melihat ini sudah timbul kerugian negara karena tidakada pembayaran.Bahwa pembayaran yang dimaksud adalah tanah yang dialihkan (259.868M2) atau 26 hektar yang kemudian menjadi 3 bagian (3 HGB).Bahwa menurut aturan harus dibayar dulu baru dipecah menjadiHGB.Bahwa (Point 12) aturan hukumnya adalah UU No. 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara, adanya kekurangan uang ataupunbarang dari Pemda Sarolangun, kekurangan uang ini dari pelepasantanah tersebut.Bahwa PT Survindo perusahaan apresial

tetapi tidak sempurna;Halaman 126 dari 164 dari Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Pms Bahwa menentukan nilai Hak Tanggungan dinilai oleh Apresial ataupenaksir resmi; Bahwa KJPP dalam hal menentukan nominal ekonomi dari objek dariPenaksir yang resmi menentukan nilai diawal perjanjian sudahditentukan; Bahwa lelang bisa dilakukan secara online dan dipatuhi dilakukan dialamat yang sudah ditentukan; Bahwa didalam pemberian Hak Tanggungan, nilai ekonomi suatubarang bisa naik dan bisa turun; Bahwa Hak Tanggungan

lahan RPU, namun angkanya saya tidak tahu persis yangakan ditambah untuk pengadaan lahan RPU, dan saya mengetahuiadanya penambahan tersebut pada saat rapat antara BadanAnggaran dengan TAPD Kota Balikpapan jika anggaran tersebutmenjadi Rp12.500.000.000, dan saya tidak tahu siapa yangmengusulkan mengenai penambahan anggaran tersebut;Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu Seketaris saya Pak ANDIWALINONO menyampaikan bahwa untuk anggaran yang Rp2,5Milyar tersebut sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh Apresial

Dan pada saat diruangan Ketua DPRD, Pak ANDIWALINONO menyampaikan kepada Ketua DPRD, bahwa untukanggaran yang Rp2,5 Milyar tersebut sesuai dengan kajian yangdilakukan oleh Apresial, anggaran tersebut tidak mencukupi,sehingga perlu dilakukan penambahan anggaran. Dan pada saat ituPak ABDULLAH (Ketua DPRD) mengatakan tambahkan anggaranpembebasan lahan tersebut menjadi Rp 12,5 Milyar;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikanpendapat membenarkan;MUKLIS, SE Bin (Alm) H.

Bahwa objek sengketa tidak sematamata keinginan dari Turut TergugatIV, kedudukan Turut Tergugat IV hanya sekedar juru bayar apabila adaperintah pembayaran dari Kepala Badan Pertanahan Nasional KabupatenSerang yang telah mendapat rekomendasi oleh Apresial Independen(Penaksir Harga Tanah) yang telah bersertifikat dari KementerianKeuangan, dan kewenangan delegatif dari Peraturan PerundangMenimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkaneksepsi/tangkisan yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut

duajuta dua ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) dan ChengYong Chien melalui ahli warisnya yaitu anaknya Zhuang xiyi juga telahHalaman 82 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Btmmengambil dan menerima pembagian harta kekayaan sisa hasil likuidasi PT.Sintai Industri Shipyard sebesar 43 % (empat puluh tiga persen) yaitu setaradengan Rp 7,298.508.425 (tujuh milyar dua ratus sembilan puluh delapan jutalima ratus delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah); Apresial