Percobaan atau permufakatan jahat; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.

Unsur Setiap orang:Menimbang, bahwa mengenai unsur Setiap orang ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;Menimbang bahwa berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada awal persidangan yaitu pembenaran identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dan pembenaran dari para saksi yang dihadapkan di persidangan yang

Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman: Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana dalam unsur ini terdapat 4 (empat) jenis perbuatan, sehingga apabila salah satu atau lebih perbuatan tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini; Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di atas bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 WIB. bertempat di Jalan Raya Jogja Solo tepatnya di Dk.

Unsur Percobaan atau permufakatan jahat : Menimbang, bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ; Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Permufakatan Jahat telah diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

ABDI dan Terdakwa;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 yakni Permufakatan jahat telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua telah dapat dibuktikan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara

adalah sebagai berikut :Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1.

Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan

Dengan demikian unsur ini terpenuhi;Ad.2.

Sebagai unsur sengaja berarti si pelaku menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, bahkan juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut, menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa mengerakkan tersebut.

Menurut HR tanggal 29 Maret 1949 unsur-unsur penipuan ialah: dengan maksud untuk menguntungkan diri dengan melawan hukum menguntungkan diri dengan melawan hukum berarti menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Menurut HR tanggal 27 Mei 1935 pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum, dan adalah tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi;Ad.2.

Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatanyang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, denganmaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkanorang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supayamemberi hutang maupun menghapuskan piutang;Menimbang, bahwa unsur kesalahan disini berbentuk dolus yangdirumuskan dengan istilan

Sebagai unsur sengajaHalaman 12 dari 19 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Trgberarti si pelaku menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk dirisendiri atau orang lain, bahkan juga menyadari ketidakberhakannya atas suatukeuntungan tersebut, menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalahsuatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian jugaia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa mengerakkan tersebut.Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi

mengantarkan bahan bangunan berupaseng dan kayu ulin tersebut kepada Saksi RASYID dan Saksi PESENG;Menimbang, berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban RASYIDmengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) dan Saksikorban PESENG mengalami kerugian Rp. 5.500.000, (lima juta lima ratus riburupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian diatas, maka unsurkedua dakwaan ini terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur

>

1. Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan Surat Perjanjian (SP) dengan pihak ketiga yang memuat dokumen penawaran, dokumen pengadaan, dokumen kualifikasi barang/jasa serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga ;
2. Surat Jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank ;
3. Laporan kemajuan pekerjaan (Laporan Harian, bulanan dll) ;
4. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga / rekanan serta unsur

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Andi Ridzky AS als Kiki dan terdakwa II Budi Gunawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram melanggar ketentuan unsur Pasal 114 ayat (2) Undang Undang

Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1. Unsur Barang Siapa Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa terdakwa I. MASLAN Bin HARIS, II. H.

ZAINAL ABIDIN Bin HASAN yang dalam identitas para terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan telah dibenarkan oleh para terdakwa, dan menurut pengamatan Majelis, para terdakwa tersebut dalam keadaan sehat dan tidak ditemukan adanya tanda - tanda kelainan jiwa, sehingga perbuatan para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian terpenuhilah unsur ini ;Ad.2.

Unsur bersama-sama menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303 KUHP ;Menimbang, bahwa yang dimaksud bersama-sama menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303 KUHP adalah mempergunakan kesempatan main judi tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib ; Menimbang, bahwa pada fakta -fakta persidangan sebagai berikut :- Bahwa benar para terdakwa bermain judi jenis kartu remi pada hari Rabu tanggal 13 September

satu putaran memasang uang taruhan sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;- Bahwa benar para terdakwa bermain judi jenis kartu remi tersebut hanya iseng untuk mencari kemenangan dengan cara untung-untungan;- Bahwa benar para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi ;Menimbang, bahwa dalam permainan judi tersebut sifatnya untung - untungan, dan para terdakwa melakukan permainan judi tanpa ada ijin dari yang berwajib, maka unsur

Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap para terdakwa atas inisiatif terdakwa Maslan berkumpul di rumah terdakwa Maslan di Dusun Mantok Desa Poteran Kecamatan Raas kab Sumenep pada tanggal 13 September 2017 untuk bermain kartu jenis remi dengan taruhan uang, para terdakwa secara bersama sama berikeinginan untuk bermain judi jenis remi; Dengan demikian unsure ini telah

Penggugat, maka dalam hal ini dapat dikatakan adanya kaidah hukum tentang Bezit atau pengusaan terhadap suatu benda atau keadaan memegang atau menikmati sesuatu benda yang dikuasai seseorang baik atas upaya sendiri, maupun dengan perantaraan orang lain, seolah-olah benda itu adalah miliknya sendiri, jika melihat gugatan tersebut dari kaitan wanprestasi kemudian dikaitkan dengan adanya Bezit kemudian dikaitkan pula dengan adanya jaminan maka ada beberapa unsur

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP, maka majelis hakim akan memilih dakwaan yang dianggap paling memenuhi perbuatan Terdakwa yakni dakwaan Kedua Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya

Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan dengan sesuatu perbuatan lain ataupun perbuatan tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, akan melakukan sesuatu untuk itu, baik terhadap orang itu ataupun orang lain;Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Ad.1.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi; Ad.2.

ERIA NIDA dokter pada Puskesmas Muara Muntai Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah memeriksa atas nama MUHAMMAD YULI dengan kesimpulan sebagai berikut : Luka lecet daerah telapan tangan atas tangan kanan antara ibu jari dan telunjuk serta punggung tangan atas disebabkan karena kekerasan benda tajam;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur kedua dakwaan ini terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa

Dengandemikian unsur ini terpenuhi;Ad.2.

ERIA NIDA dokter padaPuskesmas Muara Muntai Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telahmemeriksa atas nama MUHAMMAD YULI dengan kesimpulan sebagai berikut :Luka lecet daerah telapan tangan atas tangan kanan antara ibu jari dan telunjukserta punggung tangan atas disebabkan karena kekerasan benda tajam;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian diatas, maka unsurkedua dakwaan ini terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.

Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Majelis Hakim mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai Pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang

bernama Haidir Ali Bin Enggol dan ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur

Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang

Ega Riansyah dengan tindakan Terdakwa yang lalai dan tidak hati-hati tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang mendekati dengan perbuatan Terdakwa yakni Pasal 372 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:1. Barang siapa;2.

Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatannya ;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1. Unsur Barang siapa; Menimbang bahwa, yang dimaksud Barang siapa dalam hukum pidana, adalah setiap orang sebagai subyek hukum, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatannya ; Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur sengaja adalah mengerti dan menghendaki perbuatan dan akibat yang dilakukan. Berdasarkan teori hukum pidana, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu :a.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;Menimbang

Menyatakan terdakwa Joshua Satria Claproth tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Nakrotika Golongan I" dalam dakwaan Kesatu Primer sesuai dengan pasal 114 Ayat ( 2 ) Jo. Paasl 132 Ayat ( 1 ) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dalam Dakwaan tersebut .3.

disebutkan dalam Unsur ketiga dalam dakwaan Primaire .Menimbang bahwa, oleh karena unsur ketiga dakwaan Primaire pasal 114 ayat(2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomer 35 Tahun 2009Tentang Narkotika tidak dapat dibuktikan makan unsurini tidak terpenuhi .Menimbang bahwa, karena salah satu unsur dakwaan tidak terpenuhi makadakwaan Primaire tidak terouki secara sah maka unsur yang lain tidak perudipertimbangkan lagi .Menimbang bahwa, karena dakwaan Primaire tidak teroukti secara

Pasal 132 Ayat( 1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 denganfaktafakta hukum yang terjadi dipersidangan .Menimbang bahwa, terhadap unsur SETIAP ORANG * dan unsur TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM telah dipertimbangkan dalamdakwaan Primaire tersebut diatas dan terbukti maka unsur ini tidak perludipertimbangkan lagi .Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2018/PN JKT.SELMenimbang bahwa, dengan demikian maka Majelis Hakim menyatakanbahwa unsur SETIAP ORANG dan unsur TANPA HAK DAN MELAWANHUKUM** telah terbuktiMenimbang

bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur berikutnyayaitu :Ad. 3.

Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Melakukan tindakPidana Narkotika .Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanyaunsur Niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaanbukan sematamata disebabkan kehendaknya sendin ;Menimbang, bahwa pencantuman unsur unsur penyertaan/deelneming dengan mencantumkan tanda koma (,) diantaranya menjadikanHalaman 40 dari 48 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2018/PN JKT.SELunsur tersebut bersifat alternatif.

Memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman oleh karena terdiri daribeberapa sub unsur yang bersifat alternatif, maka salah satu dari sub unsur iniharus terbukti misalnya sub unsur Memiliki , atau sub unsur menyimpanatau Sub unsur menguasai dst ...tetapi apabila salah satu dari sub unsur initelah terobukti maka seluruh unsur Pasal ini dinyatakan telah terbukti dengantanpa perlu membuktikan sub unsur yang lain ;Menimbang bahwa, berdasarkan faktafakta yang terungkap

M E N G A D I L I- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ; - Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 122 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN SMG, tanggal 10 Pebruari 2016 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai rumusan pertimbangan unsur pasal yang tidak terbukti dan bunyi rumusan diktum, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa dr. Istanto, M. Kes.

Sus TPK /2016 /PT SMGMenimbang, bahwa karena Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapatdengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai unsur Setiaporang dalam dakwaan Kedua Primair, dalam hal ini Majelis Hakim TingkatBanding akan memperbaiki sekedar pertimbangan tentang unsur yang tidakterbukti yaitu sebagai berikut :Menimbang, bahwa pengertian Setiap orang dalam hal ini dapat dijumpaidalam pasal 1 butir 3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang

itu terhadap kapasitas pribadi terdakwanya ;Menimbang, bahwa unsur secara melawan hukum yang termuat dalamketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tersebutmerupakan Bestanddeel Delict atau Inti Delik yaitu sebagai unsur delik yangmenentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk di pidana.

Sementaraketentuan Pasal 3 UndangUndang aquo memuat unsur menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atauHalaman 61 Putusan No. 11 / Pid. Sus TPK / 2016 /PT SMGkedudukan, yang juga merupakan Bestanddee!

Delict atau Inti Delik yang jugasebagai unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk dipidana ;Menimbang, bahwa dengan dibedakannya penerapan unsur SecaraMelawan Hukum sebagai Bestanddee/ Delict atau Inti Delik dari ketentuanPasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 tahun 1999, dan unsurmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan sebagai Bestanddeel Delict atau Inti Delikdalam ketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999,

tindak pidana yang kedua dalam dakwaan KeduaPrimair ini yaitu unsur Secara melawan Hukum sebagaimana termuat dalamketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 jo UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Kedua Primairtidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaanKedua Primair telah tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka tidak adarelevansinya untuk mempertimbangkan

berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadibagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman menurut:-Primair pasal 114 ayat 1 UU R.I No.35 Tahun 2009 ;-Subsidair pasal 112 ayat 1 UUR.T No.35 Tahun 2009 ;Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dihukum karena bersalah telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan orangtersebut harus memenuhi semua unsur-unsur

dari tindak pidana yang didakwakankepadanya secara sah dan meyakinkan dapat dibuktikan dimuka persidangan ;Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakankepadanya itu terurai dalam surat dakwaan yang disusun secara subsideritas,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan primair yaituPasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor :35 Tahun 2009,yang unsur-unsurnya sebagai berikut:1 .Setiap Orang;2.

Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalambentuk bukan tanaman;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dihubungkandengan semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan :pasal 114 ayat 1 UU No.35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat olehkarena salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada dakwaanpasal 114 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tidak terpenuhi

oleh perbuatanTerdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;Menimbang, bahwa selanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkandakwaan Subsidair pasal 112 ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnyasebagai berikut:1.

Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan,maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaanSubsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka terdakwa harusdinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakandalam dakwaan Subsidair tersebut dan harus dijatuhi pidana setimpal dengankesalahannya;Menimbang,

bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Manna tersebut ternyata sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan yang sudah tepat dan benar tersebut keseluruhannya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, karena dari fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan tingkat pertama, baik dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta pemeriksaan barang bukti dikaitkan dengan unsur-unsur

Pasal 310 ayat (2) KUHP, maka keseluruhan unsur-unsur pasal tersebut telah terpenuhi oleh rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana terurai dalam fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan Peradilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban dari fakta persidangan di peradilan tingkat pertama terbukti sehat rokhani dan jasmani, maka kepada Terdakwa harus dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, serta terbukti

tersebut maka dalam hal ini dapat dikatakan adanya kaidah hukum tentang Bezit atau pengusaan terhadap suatu benda atau keadaan memegang atau menikmati sesuatu benda yang dikuasai seseorang baik atas upaya sendiri, maupun dengan perantaraan orang lain, seolah-olah benda itu adalah miliknya sendiri, jika melihat gugatan tersebut dari kaitan wanprestasi kemudian dikaitkan dengan adanya Bezit kemudian dikaitkan pula dengan adanya jaminan maka ada beberapa unsur

>

1. Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan Surat Perjanjian (SP) dengan pihak ketiga yang memuat dokumen penawaran, dokumen pengadaan, dokumen kualifikasi barang/jasa serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga ;
2. Surat Jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank ;
3. Laporan kemajuan pekerjaan (Laporan Harian, bulanan dll) ;
4. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga / rekanan serta unsur

Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Sait Nihuta (blanko, stempel dan tanda tangan kepala desa Sait Nihuta);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige Overheidsdaad) membatasi bahwa Pejabat Pemerintahan adalah unsur

oleh Tergugat danselanjutnya permohonan Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat dalamkapasitasnya sebagai Kepala Desa Sait Nihuta (blanko, stempel dan tandatangan kepala desa Sait Nihuta);Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 dan angka 5 Peraturan MahkamahAgung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian SengketaTindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan MelanggarHukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatigeOverheidsdaad) membatasi bahwa Pejabat Pemerintahan adalah unsur

Membebankan kepada Terdakwa unsur membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal tersebut membuktikanbahwa surat tuntutan JPU kabur, tidak jelas dan tidak membuktikan unsur dalamPasal 55 ayat (1) ke (1) sebagaimana yang didakwakan oleh JPU;Berdasarkan hal tersebut di atas maka Penasehat Hukum terdakwa memohondengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara iniberkenan memutuskan :1.

Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur iniadalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atasperbuatannya;Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwaARDIANSYAH, ST. alias HERDI bin ASEP SAEPULLOH yang identitasnya telahdisebutkan dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa;Menimbang, bahwa terdakwa selama menghadiri persidangan perkara initernyata dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan

Ayi Ramdani, Majelis Hakim berpendapat bahwakeberadaan uang itu di tangan terdakwa bukan karena kejahatan;Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dikategorikansebagai perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barangyang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalamtangannya bukan karena kejahatan dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;Ad.3.

Ayi Ramdani telah bersamasama melakukan perbuatan dengansengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali termasukkepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatandan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaannya Penasihat Hukum menyatakanbahwa terdakwa menurut fakta hukum dan analisa yuridis terhadap Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana maka seluruh unsur dakwaan Pasal 372KUH Pidana jo Pasal 55

Yang melakukan,menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menurut MajelisHakim hal tersebut adalah merupakan kesalahan pengetikan (critical error) dan haltersebut tidak dapat dijadikan dasar atau alasan untuk meniadakan unsur ini sertamenjadikan unsur ini tidak terbukti karena Majelis Hakim dalam pembuktian unsur initelah menguraikan dan mempertimbangkan dalam pembuktian unsur ini, sehinggapembelaan Penasihat Hukum terdakwa ini haruslah dikesampingkan;Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor

Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram ;Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Ad.1.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi;Ad.2.

Unsur ini juga bersifat alternatif sehingga sudah cukup salah satunya saja yang dibuktikan;Menimbang, bahwa Unsur Tanpa hak atau melawan hukum permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta persidangan berdasarkan alat bukti keterangan saksi BAMBANG HERMANTO, Saksi KRISTINUS NAINGGOLAN, saksi SUSANTO bin SAMPIRNO, saksi RONI PASARANI, dan saksi HERIANSYAH, Surat, keterangan terdakwa sendiri yang pada

Surabaya nomor : 12148/NNF/2019 tanggal 19 Desember 2019 terhadap barang bukti nomor : 21970/2019/NNF pada kesimpulannya bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif

Kedua ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur kedua dakwaan ini terpenuhi;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pledoi secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim menilai berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas sudah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan

Dengan demikian unsur ini terpenuhi;Ad.2.

Unsur ini juga bersifatalternatif sehingga sudah cukup salah satunya saja yang dibuktikan;Menimbang, bahwa Unsur Tanpa hak atau melawan hukum permufakatan jahatmemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan BukanHalaman 13 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN TrgTanaman telah terpenuhi berdasarkan faktafakta persidangan berdasarkan alat buktiketerangan saksi BAMBANG HERMANTO, Saksi KRISTINUS NAINGGOLAN, saksiSUSANTO bin SAMPIRNO, saksi RONI PASARANI, dan saksi HERIANSYAH,

Surabaya nomor :12148/NNF/2019 tanggal 19 Desember 2019 terhadap barang bukti nomor :21970/2019/NNF pada kesimpulannya bahwa barang bukti tersebut adalah benarkristal metamfetamina terdaftar dalam golongan nomor urut Lampiran UURI NomorHalaman 14 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Trg35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) telahterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian diatas, maka unsur keduadakwaan ini terpenuhi;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penasihat Hukum Terdakwamengajukan pledoi secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhihukuman yang seringanringannya, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakimmenilai berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas sudah turutdipertimbangkan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan

TIRTA SURYA TEX ANGGUN tanggal26 November 2015.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Berita acara tanggal 8 Desember2015 mengenai yang dihadiri oleh unsur Dinas Lingkungan HidupProv. Jawa Barat, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi danperwakilan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN.6 (enam) Lembar Fotocopy Legalisir Kep Kepla BPLHD Prov. JawaBarat Nomor : 800/602BPLHD/2016 tanggal 28 Januari 2016 tentangPenerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis Kepada PT.

Jawa Barat.2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Serifikat Hasil Pengujian danLaporan Hasil Pengujian Nomor Sertifikat : 022090.16.04882 dari Lab.Pengendalian Kualitas Lingkungan PDAM Tirtawening.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Berita acara tanggal 2 November2016 mengenai rapat pertemuan yang dihadiri oleh unsur DinasLingkungan Hidup Prov. Jawa Barat, Dinas Lingkungan Hidup Kab.Bekasi dan perwakilan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN.7 (tujuh) Lembar Fotocopy Legalisir Kep Kepla BPLHD Prov.

Jawa Barat.2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Serifikat Hasil Pengujian danLaporan Hasil Pengujian Nomor Sertifikat : 00748.17.01696 dari Lab.Pengendalian Kualitas Lingkungan PDAM Tirtawening.1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Berita acara tanggal 27 Maret 2017mengenai rapat pertemuan yang dihadiri oleh unsur Dinas LingkunganHidup Prov. Jawa Barat, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi danperwakilan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN.2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Kepala Dinas Lingkunganhidup Prov.