Ditemukan 8731 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : modu modal moses moruk modok modis mondus madus modul morus
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-11-2014 — Putus : 12-03-2015 — Upload : 24-03-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps
Tanggal 12 Maret 2015 — GDE PUTU WIGRAHA,S.SoS.
46 — 27
  • delict) dari pasal tersebut adalah"adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dengandemikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukumharus dijadikan sebagai cara atau sarana (modus operandi) untuk mencapaitujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut;Menimbang, bahwa dengan adanya rumusan Melawan Hukumsebagai bagian Inti Delik (Delictsbestanddelen) dalam Pasal 2 ayat (1) UUNo. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001,menyebabkan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 07-01-2019 — Putus : 24-05-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 24 Mei 2019 — Penuntut Umum:
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
ICHWAN SUNARDI, ST
426 — 218
  • Dengan demikian menjadi sangat jelas bahwakonstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atausarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan, yaitu memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut ;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan, terdakwa menerbitkan Surat Penjukan PenyediaBarang/Jasa (SPPBJ) nomor: 01/PPKFSKDRASOETA.A/SPPBJ/IX/2016dan ditindak lanjuti dengan penandatanganan kontrak Nomor: 02/SPFSK.DRASOETA.A/IX/2016 tanggal 21
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-03-2015 — Putus : 30-07-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN MANADO Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd
Tanggal 30 Juli 2015 — - Terdakwa NORSSCA MAARSCHELL RAUNALD WUISANG alias ONAL
118 — 34
  • Secara melawan hukum:;Menimbang, bahwa tentang unsur melawan hukum, dalam PenjelasanUmum pada Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasantindak pidana korupsi, disebutkan bahwa agar dapat menjangkau berbagaimacam modus operansi penyimpangan keuangan negara atau perekonomiannegara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalamundangundang ini dirumuskan sedemikian sehingga meliputi perouatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi secaramelawan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 14-09-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 29 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN
124 — 61
  • Hal mana jelas dinyatakandalam penjelasan umum undangundang tersebut, yang dikutip sebagaiberikut : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangankeuangan negara atau perekonomian negara yang semakim canggih dan rumit,Halaman 144 dari 186 Putusan Nomor : 33/ Pid.SusTPK/2021/PN.Bglmaka tindak pidana yang diatur dalam undangundang ini dirumuskansedemikian rupa sehingga meliputi perouatan memperkayakan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 12-02-2015 — Putus : 26-03-2015 — Upload : 04-07-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 8/PID.TPK/2015/PT BJM
Tanggal 26 Maret 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Dimas Purnama P, SH
Terbanding/Terdakwa : Ir. RUSMAN RIYADI Bin NASRUN
68 — 27
  • Perbuatan Masingmasing Merupakan Kejahatan Yang AdaHubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai SuatuPerbuatan Berlanjut.halaman 174 dari 180 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS TPK/2015/PT.BJMMenimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, telahmempertimbangkan setiap unsur dakwaan tersebut di atas, dan ketikamempertimbangkan unsur perbuatan Terdakwa secara melawan hukum,berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim TingkatPertama berpendapat bahwa faktafakta tersebut adalah modus
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 13-04-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Mnd
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
SRI SURYANTI MALOTU, SH.MH
Terdakwa:
ALFONS STANI RUMENGAN alias APONG
240 — 74
  • Bahwa pada sekitar tahun 2016, modus yang digunakan sudah beralihpada penggunaan polis palsu dan Saksi pun sudah terlanjur ikut bersamadengan perbuatan yang dilakukan FRENLY SUMAKUL. Bahwa pada sekitar bulan Januari 2016, Saksi sudah meminta FRENLYSUMAKUL untuk segera menghentikan semua perbuatan tersebut namunbulan Mei 2016 FRENLY SUMAKUL meninggal (bunuh diri) denganmenyisahkan utang atas uang yang dikelolanya dari orang lain sekitar Rp. 30Milyar saat itu.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-01-2016 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 3/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 25 April 2016 — Pidana Korupsi - IMAM ARIYANTA
113 — 42
  • bertahap sebagai harta kekayaan hasiltindak pidana korupsi dalam buku tabungan dengan rekening , atmidentitas nama pihak lain kemudian di tarik pelaku TPPU dimana bukutabungan dan atm sejak awal di pegang pelaku TPPU maka ada upayapelaku untuk mengaburkan asal usul uang, adanya maksud dan tujuanpelakuuntukmenyamarkan atau menyembunyikanasalusulproceeds of crime.Bahwa menggunakan sebagian proceeds of crime untuk memperlancardugaan kegiatan pidananya dengan memberikan uang kepada pihakpihaktertentu , modus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 19-10-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1049 K/Pdt.Sus-KPPU/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) VS 1. PT MELISTA KARYA,, DKK
195 — 496 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dikatakan demikian karena kesimpulan TermohonKeberatan pada pokoknya hanya rekaan tentang modus operandiyang dilakukan oleh pelaku usaha akan tetapi Termohon Keberatantidak dapat secara nyata dan jelas membuktikan adanya motifkeuntungan ekonomi diantara Pemohon Keberatan/Terlapor Vdengan pelaku usaha lainnya; Selanjutnya perihal BAP keterangan sebagai alat bukti sepantasnyaTermohon Keberatan harus mencermati secara bijak dan arif sertamencari persesuaian atau kaitannya dengan alat bukti lainnya agardapat
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-11-2011 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 51/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 24 Nopember 2011 — H. AGUS RIYANTO S.Sos, MM Bin MAKDORI (TERDAKWA)
166 — 48
  • 2007 tersebut diatas sebagian digunakan untukmembayar uang pinjiaman ke BPD Jateng Cabang Slawi sebesarRp1.012.350.000, dan sisanya dilunasi dengan uanguang dari sisa pinjaman dansisa anggaran Bagian ke Agrariaan Tahun 2007;Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun pinjaman daerah telahdilunasi, tidak berarti kerugian negara tidak ada, dalam hal ini majelis berpendapatkerugian negara ada justru dari adanya penggelembungan SPJ pengadaan tanahpada tahun 2007, pinjaman daerah hanyalah sebagai suatu modus
Pengadilan PN BATAM Pidana Khusus
Register : 27-07-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 06-01-2019
Putusan PN BATAM Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm
Tanggal 4 Desember 2018 — Penuntut Umum:
SUSANTO MARTUA, SH
Terdakwa:
LIANTI Alias YANTI
99 — 171
  • Isnu Yuwana Darmawan, S.H..LLm : Bahwa jabatan dan tugas ahli melakukan analisis hukum danmemberikan pendapat hukum berkenaan dengan pencucian uang danmemberikan keterangan dibidang pencucian; Bahwa pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan atauturunan dari tindak pidana asal; Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa seorang pegawai Bank DanaMakmur dengan modus menempatkan dana hasil tindak pidanadeposito fiktif di Ssuatu rekening penampungan dan setelah dana hasilmasuk di rekening penampungan selanjutnya
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-02-2016 — Upload : 25-02-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 90/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 5 Februari 2016 — H. MUHAIMIN ; KEJAKSAAN NEGERI PASURUAN
216 — 86
  • Halmana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum undangundang tersebut, yang dikutipberbunyi sebagai berikut : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangankeuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindakpidana yang diatur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputiperbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secaramelawan hukum dalam pengertian formil dan materiil.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 08-08-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 28 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
MUSLIMIN, SH
Terdakwa:
KUNARDI, S.Sos
112 — 37
  • Olen penjelasan umum UndangUndang No. 31 Tahun1999 disebutkan agar UndangUndang No. 31 Tahun 1999 dapat menjangkauberbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara dan perekonomiannegara yang semakin canggih dan rumit;Menimbang bahwa dalam ajaran sifat melawan hukum materiil dalamfungsinya yang positif, yaitu.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 31-05-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 5 September 2018 — Penuntut Umum:
ELIKSANDER SIAGIA, SH
Terdakwa:
DIDIT SUPRIANTO PUTRA Bin SAMDIN
68 — 51
  • Didalam penjelasan umum Undangundang Nomor 31 tahun 1999, disebutkan agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangannegara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, makatindak pidanan yang diatur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikianrupa, sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertianformail atau materil.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 13-01-2016 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 14-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST.
Tanggal 2 Mei 2016 — SONY SULAIMAN
726 — 476
  • Rek 1191903299 atas nama FRIZALe Bahwa Ahli berpendapat bahwa modus pencucian uang yang digunakanoleh tersangka SIDARTA CATURPUTRA CANDI NEGARA bersamasama dengan tersangka SONY SULAIMAN melalui:1)Penggunaan rekening atas nama orang lain untuk melakukantransaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal darihasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidakterlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingantersangka (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat),sehingga
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-03-2017 — Putus : 31-07-2017 — Upload : 28-08-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor PEKKI MEROLIS, ST Bin KORLAN
Tanggal 31 Juli 2017 — PEKKI MEROLIS, ST Bin KORLAN
65 — 23
  • kantor BPKP PerwakilanProvinsi Sumatera Selatan, atas dugaan terjadinya pelanggaran hukum;Bahwa dokumendokumen yang diteliti oleh ahli dalam melakukan auditperhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini antara lainadalah Dokumen DPA, SPP, SPM, bukti SPJ, berikut kwitansinya danBAP pihak terkait disamping itu ahli bersama Tim juga melakukanklarifikasi, Investigasi dan pernyataan beberapa pihak terkait yaituKepala BPBD Kab.Lahat, Pelaksana lapangan, Bendahara dan PPTKkegiatan ;Bahwa ada 3 modus
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-02-2012 — Putus : 26-04-2012 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 09/Pid. Sus/TPK/2012/PN. Bdg
Tanggal 26 April 2012 — WANDI SUPRIYADI BIN (Alm) DIDI SUKARDI
54 — 12
  • Tentang : Unsur Secara Melawan HukumMenimbang, bahwa menurut UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001136Tentang tindak pidana korupsi yang dimaksud dengan pengertian Secara melawanhukum (wederrechtelijke) adalah dalam pengertian formil maupun materil, hal mana jelasdinyatakan dalam penjelasan umum UndangUndang tersebut, yang dapat dikutipberbunyi sebagai berikut : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan keuangan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 31-05-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 12-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 5 September 2018 — Penuntut Umum:
ELIKSANDER SIAGIA, SH
Terdakwa:
SAPIRIN alias UJANG TUKUL bin SU.IR
82 — 44
  • Didalam penjelasan umum Undangundang Nomor 31 tahun 1999, disebutkan agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangannegara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, makatindak pidana yang diatur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikianrupa, sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertianformail atau materil.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 13-08-2021 — Putus : 08-12-2021 — Upload : 23-01-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 8 Desember 2021 — Penuntut Umum:
TOGI HAMONANGAN SIRAIT, S.H.
Terdakwa:
Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si.
151 — 113
  • yang tidak tertulis yang manaperbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilanatau perbuatan tersebut bertentangan dengan normanorma kesopanan yanglazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup masyarakatuntuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;Menimbang, bahwa senada dengan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsipada Bab disebutkan agar dapat menjangkau berbagai modus
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 05-08-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps
Tanggal 30 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
I WAYAN YUDA SATRIA, S.H.
Terdakwa:
I Ketut Kurnia Artawan alias Celongoh
113 — 53
  • Tentang unsur Secara Melawan Hukum :Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1)UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang"menjadi inti delik (bestanddeel delict) dari pasal tersebut adalah "adanya perbuatanmelawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dengan demikian menjadi sangatjelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atausarana (modus operand!)
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 08-08-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 28 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
MUSLIMIN, SH
Terdakwa:
SUNARSO
110 — 33
  • Oleh penjelasan umum UndangUndang No. 31 Tahun1999 disebutkan agar UndangUndang No. 31 Tahun 1999 dapat menjangkauberbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara dan perekonomiannegara yang semakin canggih dan rumit;Menimbang bahwa dalam ajaran sifat melawan hukum materiil dalamfungsinya yang positif, yaitu. suatu. perbuatan, meskipun oleh peraturanperundangundangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurutpenilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan