Ditemukan 8886910 data
Urut Berdasarkan
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tahun 2012 612 — 292
- Tentang : Sistem Peradilan Pidana Anak
Kata Kunci : Tidak mempunyai kepentingan hukum, lewat waktu, tidak dapat diterima
TATA USAHA NEGARA/2.A/SEMA 2 2019 1156 — 0
- Dalam hal penggugat tidak mempunyai kepentingan atau gugatanlewat waktu, maka amar putusan adalah gugatan tidak diterima (niet onvankelijkeverklaard)
SEMA
SEMA Nomor 2 Tahun 2016 811 — 584
- Tentang : Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Mewakili BUMN/BUMD
Kata Kunci : Kewenangan Jaksa Pengacara Negara
PERDATA UMUM/3/SEMA 4 2014 2980 — 0
- Berdasarkan Pasal 38 Perpres No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI Jaksa Pengacara Negara berwenang menjadi kuasa hukum BUMN/BUMDCATATANKesepakatan Kamar Perdata Tahun 2014 merevisi SEMA 7 Tahun 2012 Sub Perdata Umum I.g ... [Selengkapnya]
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 46/DSN-MUI/II/2005 Tahun 2005 479 — 287
- Tentang : Potongan Tagihan Murabahah (khasm fi al-murabahah)
Kata Kunci : Pembelian kendaraan tanpa surat; unsur yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga; unsur kesengajaan;
3/Yur/Pid/2018 7710 — 0
- Apabilaseseorang membeli kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraanyang sah, orang tersebut seharusnya patut menduga kendaraan tersebut berasaldari kejahatan.
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 Tahun 2006 1121 — 568
- Tentang : Akad Mudharabah Musytarakah
Kata Kunci : isbat nikah; nikah siri; perkawinan siri
AGAMA/13/SEMA 7 2012 1948 — 0
- Padaprinsipnya nikah siri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang.Ketentuan hukum penetapan isbat nikah sama dengan kekuatan hukum akta nikah(Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam).
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tahun 2008 442 — 160
- Tentang : PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 903 — 431
- Tentang : Perubahan Dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 Tahun 2012 2206 — 1555
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Kata Kunci : Kewenangan Mahkamah Agung; Kewenangan; Uji Materiil; Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Uji Materiil;
TATA USAHA NEGARA/A.1/SEMA 3 2018 996 — 0
- Mahkamah Agung berwenang melakukan hakujimateriil, meskipunundang-undangyangmenjadidasarpengujianhakujimateriildi Mahkamah Agung masih diujioleh Mahkamah Konstitusi, sepanjang bab, materi muatanpasal atau ayat yang sedangdiuji di ... [Selengkapnya]
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 Tahun 2009 1711 — 584
- Tentang : Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)
Fatwa Mahkamah Agung
Fatwa Mahkamah Agung Nomor 77/KMA/HK.01/VII/2018 Tahun 2018 4110 — 2355
- Tentang : Permohonan Fatwa Penandatanganan Surat Kuasa Khusus Presiden dalam Perkara Penanganan Gugatan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Perhitungan berkekuatan hukum tetapnya putusan
Kata Kunci : BHT, hari kerja
AGAMA/5.c/SEMA 5 2021 1273 — 0
- Untuk menghitung putusan telah Berkekuatan HukumTetap (BHT) dipergunakan hari kalender, bukan hari kerja.
Author : Rahmat S.S. Soemadipradja;
Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure) 8991 — 27334
- adanya negosiasi di antara para pihak dalam perjanjian
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 Tahun 2006 3582 — 1924
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001