Ditemukan 8886911 data
Urut Berdasarkan
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Pertanggungjawaban Pidana Pertanggungjawaban Pidana terhadap Militer Atasan atas Perbuatan Bawahannya
Kata Kunci : Pertanggungjawaban Militer Atasan, Pemecatan, Militer Bawahan
MILITER/2 /SEMA 5 2021 1578 — 0
- a.Militer atasan yang tidak berupaya untuk menghentikan/tidak melakukan tindakan apapun sesuai dengan kewenangan yang ada padanya atas kejahatan yang disaksikannya, atau patut diduga akan dilakukan militer bawahannya, dipertanggungjawabkan atas ... [Selengkapnya]
PERMA
PERMA Nomor 4 Tahun 2019 742 — 455
- Tentang : Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
PERMA
PERMA Nomor 1 Tahun 2010 566 — 945
- Tentang : Struktur Organisasi Kepaniteraan dan Susunan Majelis Hakim Serta Keterbukaan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tahun 1974 988 — 183
- Tentang : Pokok-pokok Kepegawaian
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tahun 2008 262 — 143
- Tentang : Surat Berharga Syariah Negara
PERMA
PERMA Nomor 4 Tahun 2014 953 — 473
- Tentang : Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
SEMA
SEMA Nomor 02 Tahun 2018 586 — 311
- Tentang : PEMBERLAKUAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2016 TERHADAP SEMUA JENIS SURAT KETERANGAN
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Acara Pidana Militer Tentang Pemeriksaan Perkara Pemeriksaan Perkara Desersi in absensia di Pengadilan Militer
Kata Kunci : Pemeriksaaan Perkara Desersi In Absensia di Pengadilan Militer; Perkara Desersi In Absensia; Desersi; In Absensia;
PIDANA MILITER/B.5/SEMA 1 2017 1338 — 0
- 1. Pemeriksaan Perkara Desersi In Absensia di Pengadilan MiliterPersidangan perkara desersi in absentia perlu ditentukan batas waktupaling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kaliberturut-turut secara sah dan patut, setelah ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Kewarisan Pembagian Harta Warisan Pembagian Harta Warisan dalam Bentuk Harta Produktif
Kata Kunci : pembagian harta warisan; harta produktif; hukum faraidh; azas ijbari
AGAMA/19/SEMA 7 2012 1764 — 0
- Bolehkah pembagian harta warisan menyimpangi ketentuanhukum faraidh? Harta warisan semula yang ditinggalkan oleh pewaris adalah hanyasebuah pabrik (harta produktif), harta tersebut tidak dibagi dan setelah berkembangharta waris tersebut menjadi ... [Selengkapnya]
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tahun 2000 754 — 991
- Tentang : Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Kata Kunci : pencatatan perkawinan
PERDATA UMUM/2.g/SEMA 3 2015 1097 — 0
- Dalam hal terjadi perkawinan yang dilakukan di luar negeri yang tidak dicatatkan di kantor pencatat perkawinan di Indonesia, maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.
Keputusan Ketua MA
Keputusan Ketua MA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tahun 2019 2011 — 1064
- Tentang : Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Putusan Amar Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali yang Tidak Memenuhi Syarat Formil
Kata Kunci : Syarat Formil
PERDATA UMUM/1.d/SEMA 3 2015 2435 — 0
- Untuk perkara kasasi, terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat formil maka isi amar putusan adalah PERMOHONAN KASASI TIDAK DAPAT DITERIMA. Untuk perkara Peninjauan kembali: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON PK TIDAK DAPAT ... [Selengkapnya]
Kata Kunci : izin cerai TNI POLRI
AGAMA/1.c/SEMA 10 2020 8863 — 3206
- Permohonan/gugatan perceraian dari anggota TNI/Polri maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, apabila belum mendapatkan surat tersebut, maka hakim menunda persidangan selama 6 ... [Selengkapnya]
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 103-DSN-MUI/X/2016 Tahun 2016 1243 — 1011
- Tentang : Novasi Subjektif berdsarkan Prinsip Syariah
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Perceraian Hak Pengasuhan (Hadhanah) Amar Penetapan Hak Asuh Anak (Hadhanah)
Kata Kunci : hak pengasuhan; kewenangan penetapan hak hadhanah; pengasuh; pengasuhan anak; pencabutan hak hadhanah
AGAMA/4/SEMA 1 2017 2965 — 0
- Dalam amar penetapan hak Asuh anak (hadhanah)harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalampertimbangan hukum, majelis hakim harus pula ... [Selengkapnya]