Ditemukan 8886910 data
Urut Berdasarkan
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 2499 — 1086
- Tentang : Kepaniteraan Mahakmah Agung
Kata Kunci : iktikad buruk; cek kosong
5/Yur/Pid/2018 8829 — 0
- Membayar sesuatu dengan cek/bilyet giro yangtidak ada/tidak cukup dananya untuk membayar, dapat dikualifisir sebagaipenipuan
Register : 18-01-2011 — Putus : 09-03-2011 — Upload : 12-03-2011
Putusan Nomor 10/Pdt.G/2011/PTA.IBIS Tanggal 9 Maret 2011 — JUJUK VS JOKO
16 — 0
16 — 0
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 303 — 132
- Tentang : Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
SEMA
SEMA Nomor 2 Tahun 2018 454 — 174
- Tentang : Pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 terhadap semua Jenis Surat Keterangan
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 613 — 245
- Tentang : Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
PERMA
PERMA Nomor 1 Tahun 2019 1508 — 1148
- Tentang : Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
SEMA
SEMA Nomor 01 Tahun 2019 467 — 221
- Tentang : PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAR TERHADAP SURAT KETERANGAN Dl LUAR PERKARA
SEMA
SEMA Nomor 1 Tahun 2000 658 — 1466
- Tentang : PEMIDANAAN AGAR SETIMPAL DENGAN BERAT DAN SIFAT KEJAHATANNYA
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 1579 — 628
- Tentang : Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 2724 — 977
- Tentang : Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 95/DSN-MUI/VII/2014 Tahun 2014 738 — 473
- Tentang : Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah
Undang-Undang Darurat Republik Indonesia
Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 539 — 1245
- Tentang : UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG MENGUBAH "ORDONNANTIETIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DAHULU NOMOR 8 TAHUN 1948
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Kejahatan Kesusilaan Penerapan hukum terhadap prajurit TNI pelaku homoseksual/lesbian
Kata Kunci : homo seksual, lesbian
MILITER/1/SEMA 10 2020 3927 — 570
- Pelanggaran terhadap Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 juncto Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang isinya mengatur larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan ... [Selengkapnya]
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XII/2014 Tahun 2014 1954 — 1374
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
Kata Kunci : kedewasaan
PERDATA UMUM/11/SEMA 7 2012 3232 — 0
- Dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin.
Kata Kunci : Kasasi
PERDATA UMUM/A.1/SEMA 4 2014 1257 — 0
- a) Permohonan Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi terkait Kewenangan Mengadili (Absolut/Relatif)Dalam hal tergugat mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara yang diajukan dan ... [Selengkapnya]