Ditemukan 8886910 data
Urut Berdasarkan
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Pembuktian Kedudukan Orang Terdekat dan Keluarga yang dimaksud Pasal 22 (2) PP No. 9 Tahun 1975 dalam Pembuktian Perkara Perceraian
Kata Kunci : Perceraian
PERDATA UMUM/16.3/SEMA 7 2012 1238 — 0
- a) Berkenaan dengan gugatan perceraian dengan alasan cek cok terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi (Pasal 19 F PP No. 9 Tahun 1975), Hakim wajib mendengar keterangan orang terdekat dan keluarga kedua belah pihak (Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 ... [Selengkapnya]
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 64/DSN-MUI/XII/2007 Tahun 2007 1334 — 2422
- Tentang : Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah Ju'alah (SBI Ju'alah)
Kata Kunci : Objek Gugatan; Permohonan;
TATA USAHA NEGARA/C.3/SEMA 4 2016 6549 — 0
- a) Pascaberlakunya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, objekgugatan di Peradilan Tata Usaha Negara meliputi :1) Penetapantertulis dan/atau tindakan faktual.2) Dikeluarkanoleh ... [Selengkapnya]
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor HIR Tahun 1926 3605 — 28060
- Tentang : REGLEMEN INDONESIA YANG DIPERBARUI (Het Herziene Indonesisch Reglement.)
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tahun 2009 1647 — 0
- Tentang : Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Register : 01-06-2011 — Putus : 10-06-2011 — Upload : 12-03-2011
Putusan Nomor 2 B.TUN/PTTUN/2011 Tanggal 10 Juni 2011 — ANDI VS RAHMAT
11 — 0
11 — 0
Kata Kunci : tidak mempunyai ahli waris, Baznas, kepentingan sosial
AGAMA/2.B/SEMA 1 2022 900 — 0
- Bagi pewaris yang tidak mempunyai ahli waris, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) atau Baitul Mal yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai pengelola harta warisan untuk kepentingan ... [Selengkapnya]
SEMA
SEMA Nomor 3 Tahun 1963 703 — 1026
- Tentang : Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek tidak Sebagai Undang-Undang
SEMA
SEMA Nomor 2 Tahun 2000 405 — 224
- Tentang : PERUBAHAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG BIAYA ADMINISTRASI
SEMA
SEMA Nomor 1 Tahun 2001 559 — 425
- Tentang : PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN SERENTAK DENGAN PERMOHONAN GRASI
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 90/DSN-MUI/XII/2013 Tahun 2013 2132 — 565
- Tentang : Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga Keuangan Syriah (LKS)
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tahun 2018 981 — 414
- Tentang : Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Keputusan Ketua MA
Keputusan Ketua MA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tahun 2022 3705 — 517
- Tentang : STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 100/DSN-MUI/XII/2015 Tahun 2015 842 — 290
- Tentang : Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Kasasi Permohonan Kasasi Melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kata Kunci : Jalur permohonan kasasi
PIDANA UMUM/A.4/SEMA 4 2016 925 — 0
- Meskipun Kepala Lembaga Pemasyarakatan bukanPejabat yang berwenang menerima permintaan kasasi tetapi permintaan kasasi dapatdiajukan oleh Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan selama masih dalamtenggang waktu pengajuan kasasi (sejak ... [Selengkapnya]
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 69/DSN-MUI/III/2008 Tahun 2008 585 — 286
- Tentang : Surat Berharga Syari'ah Negara
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 125/DSN-MUI/XI/2018 Tahun 2018 1347 — 482
- Tentang : Kontrak Investasi Kolektif - Efek Beragun Aset (KIK EBA) Berdasarkan Prinsip Syariah