Ditemukan 8886910 data
Urut Berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Tahun 2013 3355 — 2059
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Author : Ahmad Fikri Assegaf; Elijana Tanjah;
Grosse Akta 5123 — 4447
- Alasan memilih topik grosse akte sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah terdapatnya kesimpangsiuran terkait grosse akte. Grosse akte mempunyai judul Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti irah-irah putusan pengadilan ... [Selengkapnya]
Author : Rahmad Setiawan; J. Satrio;
Cessie 7633 — 13660
- Beberapa segi lembaga hukum cessie perlu mendapat perhatian, yaitu1. pengertian tentang cessie perlu diseragamkan agar dalam pelaksanaannya bisa menghasilkan keputusan yang baik;2. bahwa penyerahan benda-benda tak bertubuh yang bukan berupa ... [Selengkapnya]
PERMA
PERMA Nomor 1 Tahun 2020 3241 — 1807
- Tentang : Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 41/DSN-MUI/III/2004 Tahun 2004 1450 — 363
- Tentang : Obligasi Syariah Ijarah
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 5471 — 4324
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata (KUHAP)
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Persaingan Usaha Upaya Hukum Peninjauan Kembali Putusan Pidana Sebagai Alasan Permohonan PK
Kata Kunci : Peninjauan Kembali, PK
PERDATA UMUM/14/SEMA 7 2012 2385 — 0
- a) Pengajuan Memori PKBerdasarkan Pasal 71 UU Mahkamah Agung, memori PK harus diajukan bersama-sama dengan pengajuan permohonan PK. Pengajuan memori PK yang tidak bersamaan dengan pengajuan permohonan PK, maka permohonan PK tersebut haruslah ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Perlawanan Eksekusi Upaya Hukum atas Eksekusi Pengosongan yang Belum dan Telah Selesai Dilaksanakan
Kata Kunci : Eksekusi Pengosongan yang Belum dan Telah Selesai Dilaksanakan
PERDATA UMUM/A,7/SEMA 4 2014 4471 — 0
- Dalam hal proses eksekusi pengosongan belum selesai, upaya hukum yang diajukan oleh pihak terlelang adalah perlawanan. Sedangkan dalam hal proses pengosongan sudah selesai upaya hukumnya adalah dengan mengajukan gugatan.
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 3571 — 275
- Tentang : Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010 Tahun 2010 610 — 670
- Tentang : SBSN Ijarah Asset to be Leased
Instruksi Presiden
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 9492 — 17561
- Tentang : Kompilasi Hukum Islam
PERMA
PERMA Nomor 13 Tahun 2016 2915 — 18096
- Tentang : Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Mediasi Pelanggaran Atas Ketentuan Mediasi
Kata Kunci : Mediasi;Ketentuan mediasi;pelanggaran atas ketentuan mediasi
AGAMA/C.8/SEMA 4 2016 831 — 0
- Dalamhal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yangmengatur mengenai Mediasi dapat dimintakan ke pengadilan tingat pertama denganputusan sela dan hasilnya dikirim kembali ke pengadilan tingkat banding(Peraturan ... [Selengkapnya]
Kata Kunci : PK atas perkara tipiring
PIDANA UMUM/4/SEMA 4 2014 1091 — 0
- Perkara Tipiring tidakdiperbolehkan mengajukan PK sesuai ketentuan Pasal 205 ayat (3) KUHAP.
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tahun 2000 1241 — 251
- Tentang : Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil TUN Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tahun 2000 1181 — 218
- Tentang : Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 18/DSN-MUI/IX/2000 Tahun 2010 303 — 136
- Tentang : Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan Syariah
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 2797 — 340
- Tentang : Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
PERMA
PERMA Nomor 3 Tahun 2019 1813 — 714
- Tentang : Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha