Ditemukan 3888 data
578 — 502
Berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti secara sah dan takterbantahkan, Gugatan Para Penggugat harus di tolak;Berdasarkan faktafakta hukum dan buktibukti yang telah diuraikan di atas,cukup berasalan hukum Tergugat ll mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakimyang memberikan putusan : Menolak seluruh Gugatan Para Penggugat; Menghukum Para Penggugat guna membayar semua biaya yang timbuldalam perkara a quo;atauApabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat Il mohon putusanseadiladilnya (Ex
107 — 44
Prabu Mutu Mulia telah mengajukan permohonanintervensi untuk ikut serta sebagai pihak dalam perkara a quo, permohonanmana dikabulkan oleh Majelis Hakim ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dalileksepsi tentang gugatan Penggugat Prematur dan Salah Alamat SertaKurang Pihak, menurut hemat Majelis Hakim tidak berasalan hukum danharus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang Nebis In Idem dangugatan Premature dan salah alamat serta kurang pihak dinyatakan tidakberalasan
98 — 20
2005dan berdasarkan Surat Gubernur No.5.2.1/7047/Ek tanggal 24Agustus 2005 ditentukan bahwa SK Menteri Kehutanan Nomor382 /Menhut I1/2004 tanggal 18 Oktober 2004, barudiberlakukan pada tanggal 24 Agustus 2005 untuk permohonanIPK yang baru, sedangkan untuk permohonan IPK yang telahmendapat persetujuan prinsip dari Gubernur diselesaikanmenurut ketentuan yang berlaku sebelumnya (in casu KeputusanGubernur No.21 Tahun 2004) ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapatdisimpulkan bahwa adalah berasalan
100 — 49
OAHalias AMAQ SERUNIN telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2020 di DusunGubuk Baru, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah danmajelis Hakim menilai dengan telah dibuktikan secara hukum kematian pewaris OAHalias AMAQ SERUNIN terjadi pada tanggal 20 Maret 2020 dan telah ditetapkanmasingmasing ahli waris dari Amaq Serunin maka sejak kematian pewaris AmaqSerunin baru terbukalah budel waris yang jatuh kedalam kekuasaan hak milik para ahliwarisnya, sehingga telah jelas dan berasalan
1.DEWI MAYA SARI
2.AFRIADI
3.ENA ZAHARI
4.NADYA ANGGRENI JUFNAIDI
5.SYAHRIAL. S
6.IRNADI
7.ERIZAL SAPUTRA
8.GUSNEDI
9.MUHAMMAD HATTA
Tergugat:
PT. IGASAR
97 — 22
Bagi karyawan yang telah menjalankan cuti besar, maka secara otomatishaknya untuk cuti besar menjadi gugur, oleh karenanya dalil Penggugat padahalaman 11 pada angka 12 butir 3 item ke2 tersebut tidak berasalan hukum,oleh karenanya tidak ada dasar hukum bagi Tergugat untuk membayarkanuang ganti rugi cuti besar sebesar Rp. 59.425.205 (lima puluh sembilan jutaempat ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima rupiah kepada ParaPenggugat, karena hak cuti besar pada tahun berjalan sebelumnya telahdiambil
TAN SETIADI DERMAWAN
Tergugat:
1.Ny. LIE TENG HOA
2.TAN PIA TENG
3.TAN PENG KIE
Turut Tergugat:
1.Nn. TAN KIM NIO
2.LIE TUAN KIP selaku ahli waris Ny. TAN SIU KIM
3.LIE TUAN KIP
138 — 44
yangdilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku, sehingga oleh karena PENGGUGAT mempermasalahkan produkhukum dari Badan Pertanahan Nasioanal yaitu atas terbitnya SHM 1435,maka sesuai dengan tertiob hukum acara maka seharusnya PENGGUGATdalam perkara aquo juga menarik pihak Badan Pertanahan Nasional yangmenerbitkan SHM 1435 sebagai TERGUGAT;Halaman 35 dari 115 Putusan Nomor 715/Padt.G/2019/PN Jkt.BrtBahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT kurang Pihak atau tidak lengkap,maka berasalan
1.FRANS RENFAAN
2.KORNELES RENFAAN
3.NIKODEMUS RENFAAN
4.SAMUEL RENFAAN
5.DANIEL RENFAAN
6.ALI RENFAAN
7.AHMAD RENFAAN,S.Sos
Tergugat:
1.NY.ROSDIANA RENWARIN
2.ISMAIL ABUUR
3.NURDIYANSYAH RENWARIN
4.EMILUIS OHOILULIN
5.NY.SITI BADMAS
6.DOMINIKUS TOKER
7.IMANUEL YAMLAAY
8.YUNUS ABUUR
9.Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Maluku cq.Wali Kota Tual
10.NURDIANSYAH RENWARIN
11.DOMINGGUS TOKER
12.PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR MALUKU Cq. WALIKORA TUAL
Intervensi:
ABDUL HALIQ RENNGUR
270 — 118
ini dapat dikabulkanapabila seluruh petitum Para Penggugat dikabulkan seluruhnya, namun untuksementara petitum angka satu dikesampingkan terlebih dahulu dan akandipertimbangkan kemudian;Menimbang, bahwa dalam petitum angka dua pada pokoknya menyatakanpara Penggugat adalah ahli waris sah dari Balmaswain almarhum;Menimbang, bahwa para Penggugat telah berhasil membuktikan bahwapara Penggugat merupakan ahli waris Balmaswain sebagaimana pertimbangandi atas, dengan demikian petitum angka dua Penggugat berasalan
Terbanding/Tergugat I : dr. Maruhum Siahaan, MPH,
Terbanding/Tergugat II : Sdr. Nambak Tarigan
Terbanding/Turut Tergugat I : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kota Medan
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan
94 — 26
Turut Tergugat I, karena faktanya dalam persidangan a quo,Penggugat / Pembanding tidak dapat membuktikan adanya pinjammeminjam tersebut, baik secara tertulis maupun secara lisan,sedangkan Bukti Tambahan yang diajukan Pembanding dalamMemori Banding a quo, tidak dapat dijadikan bukti adanya pinjammeminjam tersebut, ditinjau dari Tanggal Pembuatan Surat, PihakPihak dalam surat, serta maksud surat tersebut karena itu tidak adaalasan hukum untuk mempertimbangkan bukti tambahan a quo,sehingga sangat berasalan
Terbanding/Tergugat I : Dame Pandiangan, SH
Terbanding/Tergugat II : Istri dan anak anak atau Ahli waris dari Almarhum Abdul Pardosi yakni Liseria Br Pasaribu.dkk
Terbanding/Tergugat IV : Liseria Br Pasaribu
Terbanding/Tergugat V : Mangara Pardosi
Terbanding/Tergugat VI : Dameria Pardosi
Terbanding/Tergugat VII : Roma Pardosi
Terbanding/Tergugat VIII : Murni Pardosi
Terbanding/Tergugat IX : Tulus Pardosi
Terbanding/Tergugat X : III. Lurah Kelurahan BP Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar
55 — 41
Ill pada tanggal 22 Maret 2021;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;Halaman 128 dari 131 Putusan Nomor 132/Pdt/2021/PT MDNMenimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh KuasaHukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggangwaktu dan menurut tata cara serta memenuhi syaratsyarat yang ditentukanUndangUndang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secaraformal dapat diterima;Menimbang, bahwa keberatankeberatan Pembanding sebagaimanadalam memori banding tanggal 24 Maret 2021 tidak berasalan
204 — 23
Kutai Kartanegara.Sehingga dengan keadaan yang demikian maka kehadiran pihak yang mewakili tidakbertentang dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dalil Penggugat dalamrepliknya tersebut. oleh karenanya terhadap dalil tersebut haruslah dikesampingkan;Menimbang, bahwa dari seluruh rangkai pertimbangan diatas utamanya menyangkutEksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill tersebut ternyatatidak berasalan hukum, maka terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak
174 — 125
menuntut agar ditetapkan secara hukum Amaq Rawi dan Inaq RAWI telahmeninggal dunia, majelis Hakim menilai dengan telah dibuktikan secara hukumkematian pewaris Amaq Rawi terjadi pada tahun 1988 dan kematian pewaris Inaq Rawiterjadi pada tahun 1990 dan Amaq Rawi dan Inaq Rawi meninggalkan 2 orang anaksebagai ahli waris pengganti dan 7 orang anak sebagai ahli waris langsung selanjutnyaharta bersama peninggalan Amaq Rawi dan Inaq Rawi akan dibagikan kepada ahliwarisnya, maka kiranya telah jelas dan berasalan
DINO KRIESMIARDI, SH.
Terdakwa:
ANAK AGUNG RAKA KINASIH, SE
190 — 71
SITIENDAH selalu berasalan yang macammacam. Karena tetap tidak dikirim pakWASTO memerintahkan Terdakwa untuk konsultasi dengan bagian hukum sadr.TABRANI dimana akhirnya kami melakukan Somasi kepada Sdri. SIT ENDAHhingga somasi Ke3 dan hingga somasi terakhir tidak ada tanggapan maka sapiyang ada di Kandang PD RPH yang sebelumnya di kelola oleh Sdri.
105 — 53
,notaris di Mataram dan telah dirubah dengan Akte No. 16, tanggal 25Januari 2013 yang dibuat dinadapan Mochammad Aziz, S.H.Sehingga permohonan sita yang diajukan oleh PENGGUGATterhadap tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.35 seluas81.696 M2 terletak di Desa Pemenang Kecamatan Tanjung, KabupatenLombok Barat.tidak berasalan dan tidak berdasarkan hukum, olehkarenanya sudah sepatutnya permohonan sita jaminan tersebutditolak dan dikesampingkan;Berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, dengan
107 — 45
perkara a quo agar berkenan untuk menghukum TERGUGATREKONPENSI untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000(sepuluh juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini,dihitung sejak putusan dan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetapsampai dilaksanakannya isi putusan ini.14 Bahwa dikarenakan GUGATAN REKONPENSI ini diajukan berdasarkan dalildalildan buktibukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum olehPENGGUGAT REKONPENSI, maka sangatlah berasalan
103 — 11
Dalam Eksepsi Menyatakan eksepsi Tergugat I, I, II dan IV berasalan hukum danmengabulkan eksepsi tersebut untuk seluruhnya;B. Dalam Pokok Perkara (Konvensi) Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO);C. Dalam Rekonvensi Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya; Menyatakan/menetapkan 5 (lima) orang isteri almarhum H.
Drs. Arya Imam Sanusi
Tergugat:
1.PT. MALIOBORO ENSU SEJAHTERA
2.NIKEN YUNINGSIH alias EEN
3.SENSUS SEO
4.IR. Hidayat
5.M Yasin
Turut Tergugat:
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL YOGYAKARTA
3.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN
4.BANK MNC INTERNASIONAL, Tbk
5.KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN SLEMAN
342 — 86
bahwa secara mutatis mutandis mengambilalihpertimbangan petitum keempat yang menyatakan para Tergugat telahwanprestasi terhadap Penggugat maka berdasarkan pasal 1239 KUHPerdatayang berbunyi tiaptiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuatsesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkanpenyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi danbunga;Menimbang, bahwa oleh dalam petitum keenam gugatan Penggugatdikabulkan dengan demikian petitum ketujunh juga berasalan
PEMILU NAIBAHO
Tergugat:
1.HELPINA br. SIMBOLON alias Op. Ramses Naibaho
2.ARDEN NAIBAHO
3.AGUS NAIBAHO
4.EDISON NAIBAHO
5.JANTI NAIBAHO alias. Ama RAMSES NAIBAHO
6.HOTDON NAIBAHO alias. Ama DARA NAIBAHO
7.TOHAP NAIBAHO alias. Ama AMEL NAIBAHO
8.NIOLANDO NAIBAHO
9.RENGSI br. SAGALA
10.ALPON NAIBAHO
11.LEO ELDAT NAIBAHO
12.MANGUMBANG NAIBAHO
147 — 58
Kedua, apa yang mereka gugat adalah hak warisan, danmengenai hak menggugat harta warisan menurut hukum adat, tidak mengenalbatas jangka waktu serta tidak mengenal daluarsa;Menimbang, bahwa oleh karena yang disengketakan para pihak dalamperkara ini ialah hak atas harta warisan yang didasarkan atas hukum adat,maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat a quo tidaklah daluwarsaoleh karenanya eksepsi ini tidaklah berasalan hukum dan harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat
782 — 1043
Pembelaannya telah menguraikan bahwapada pokoknya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan dantuntutan Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa maupun PenasihatHukum Terdakwa sepanjang mengenai unsur unsur yang didakwakansebagaimana telah diuraikan di atas telah terpenuhi, maka untuk tidakmengulangi uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat pembelaanPenasihat Hukum Terdakwa tidaklah berasalan
Jadiaman Simbolon, S.H.
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah
Intervensi:
Nuning Lestari
358 — 370
No.20/Pdt.Eks /1988 /PN.Smg, maka alasan Penggugat perkara Nomor 27/Pdt.G /1989 /PN.Semarang diputus pada tanggal 25 Januari 1990 tidak mempunyairelevansi dengan SHM No. 1362/Jabungan dikarenakan ditemukannya putusanPeninjauan Kembali 315 PK/Pdt/1988 sebagaimana termuat dalam replikhalaman 6 angka A.12 tersebut tidak berasalan hukum dan haruslah ditolak; Menimbang, bahwa dengan tidak adanya informasi data pertanahanmengenai Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 27/ Pdt.G/ 1989/PN.Smgjo.
389 — 328
Bahwa dari dalildalil yang disampaikan PENGGUGAT, syaratsyarat sehubungan dengan permohonan sita jaminan atas bendabergerak dan benda tidak bergerak yakni adanya kekhawatiran ataupersangkaan yang nyata dan berasalan secara objektif bahnwa ParaTERGUGAT akan menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannyaselama proses pemeriksaan perkara yang dapat menimbulkan kerugianHal 121 dari 157 Hal Putusan No. 277/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Selterhadap PENGGUGAT sebagaimana ditetapkan dalam berbagaiketentuan di atas