Ditemukan 114685 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : judiâ judiã judi fauzi fadli fakta fahmi fajri juden judea judes judek jurex fanti farti facto faoti fakti
Penelusuran terkait : Tidak sependapat judex facti Narkotika kabul batal judex facti Judex facti salah menerapkan hukum Perbankan Pencatatan palsu Suap Suap pasif Suap aktif Judex juris Psikotropika Narkotika Judex facti tidak salah menerapkan hukum Judex facti melakukan kekeliruan nyata atau kekhilafan hakim Perbedaan barang bukti putusan judex facti dan tuntutan jpu Putusan judex juris dan judex facti telah terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata Narkotika (adanya kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata dari judex facti Dapat dibenarkan dan judex facti salah dalam menerapkan hukum)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 15-10-2020 — Upload : 15-03-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1264 K/Pdt.Sus-PHI/2020
Tanggal 15 Oktober 2020 — PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. KANTOR CABANG LIMBOTO VS YOHANIS LAHAY
111 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II putus sejak putusan Judex Facti dibacakan; 3. Menghukum Tergugat I membayar uang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (PPIP-DPLK BRI) kepada Penggugat sesuai ketentuan yang berlaku: 4. Menghukum Tergugat II membayar uang kompensasi PHK kepada Penggugat sebesar Rp52.818.600,00 (lima puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah); 5.
    Kasasi danTurut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masingmasing tanggal 9 Januari 2020 dan 10 Januari 2020 yang pada pokoknyamenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 Desember 2019dan kontra memori kasasi tanggal 9 Januari 2020 dan 10 Januari 2020dinubungkan dengan pertimbangan Judex
    Facti, dalam hal ini PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo tidak salahmenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengakui bekerja pada Tergugat/Pemohon Kasasi sebagai Supir operasional atau Supir tugas keluarkantor (TKK) dan Supir yang melayani pimpinan, dan menurut Judex Factimerupakan pekerjaan yang tidak dapat dialindayakan karena bukantermasuk usaha penyediaan makan bagi pekerja/buruh (Catering), usahatenaga pengamanan (Security
    Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat IIputus sejak putusan Judex Facti dibacakan;3. Menghukum Tergugat membayar uang Dana Pensiun LembagaKeuangan (PPIPDPLK BRI) kepada Penggugat sesuai ketentuanyang berlaku:Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1264 K/Pdt. SusPHI/20204. Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi PHK kepadaPenggugat sebesar Rp52.818.600,00 (lima puluh dua juta delapanratus delapan belas ribu enam ratus rupiah);5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 10-06-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 664 K/Pdt.Sus-PHI/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk VS SLAMET PRAMONO
183 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sejak putusan verzet diucapkan Judex Facti;5. Menghukum Pelawan semula Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang penghargaan masa kerja (UPMK) dan uang penggantian hak (UPH), yang seluruhnya sebesar Rp15.300.288,00 (lima belas juta tiga ratus ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);6. Menolak perlawanan Pelawan (semula Tergugat) untuk selain dan selebihnya;7.
    SusPHI/2020pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Judex Facti denganbenar, Termohon Kasasi mengakui terbukti telah melakukan pelanggaranyaitu melakukan tindakan penyelewengan transaksi pembayaran memberdengan merubah transaksi pembayaran non tunai kartu kredit menjadi tunalyang tidak sesuai dengan mekanisme petunjuk pelaksanaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 30-11-2018 — Upload : 13-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1072 K/Pdt.Sus-PHI/2018
Tanggal 30 Nopember 2018 — PT BINTAN LAGOON RESORT VS FADILAN SAID, DK
51 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., tanggal 10 Januari 2018 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;2) Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan Judex Facti diucapkan;3) Menghukum Tergugat membayar upah selama proses pemutusan hubungan kerja, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak serta sisa cuti yang
    SusPHI/2018tanggal 5 Februari 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal iniPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang,ternyata Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugatdilakukan oleh Tergugat dengan alasan karena Para Penggugat terbuktitelah melakukan pelanggaran hukum dan atas pelanggaran tersebutTergugat
    ,tanggal 10 Januari 2018 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;2) Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat denganTergugat terhitung sejak putusan Judex Facti diucapkan;3) Menghukum Tergugat membayar upah selama proses pemutusanhubungan kerja, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja danuang pengganti hak serta sisa cuti yang belum diambil dan belumgugur
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 16-03-2022 — Upload : 26-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 193 K/Pdt.Sus-PHI/2022
Tanggal 16 Maret 2022 — 1. MUCHLISIN, DKK VS PIMPINAN PT MAJU SETIA NUSASENTOSA
54 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan Judex Facti diucapkan;4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:a. Muchlisin Rp13.104.000,00 (tiga belas juta seratus empat ribu rupiah);b. Syahrir Akhmad Rp13.104.000,00 (tiga belas juta seratus empat ribu rupiah);c. Abd Rahman Nawir Rp7.254.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 13-06-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 497 K/Pdt.Sus-PHI/2019
Tanggal 13 Juni 2019 — PT G4S CASH SERVICE VS SIGIT NUGROHO
87 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan Judex Facti diucapkan;4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat sebesar 2 kali ketentuan Pasal156 ayat (2), satu kali ketentuan Pasal156 (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal156 (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut :- Uang Pesangon 2 x 5 x Rp2.300.000,00 : Rp 23.000.000,00- Uang Peng.
    tertulis akan berubah menjadiPerjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);Bahwa dalam perkara aquo pemutusan hubungan kerja terhadapPenggugat oleh Tergugat terbukti bukan atas dasar kesalahan ataupelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat, melainkan karenaTergugat tidak menghendaki lagi untuk melanjuti hubungan kerja denganPenggugat;Bahwa oleh karena adanya perubahan status dari PKWT menjadiPKWTT maka Penggugat tidak berhak memperoleh upah proses selamaPHK, oleh karena itu dalam amar putusan Judex
    Facti yang ke3 harusdiperbaiki menjadi nihil:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonHalaman 5 dari 7 hal.
    Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat sejak putusan Judex Facti diucapkan;4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hakhak Penggugatsebesar 2 kali ketentuan Pasal156 ayat (2), satu kali ketentuanPasal156 (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal156 (4)Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandengan perincian sebagai berikut : Uang Pesangon 2 x 5 x Rp2.300.000,00 : Rp 23.000.000,00Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 497 K/Padt.SusPHI/2019 Uang Peng.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Wanprestasi
Putus : 25-06-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1539 K/PDT/2020
Tanggal 25 Juni 2020 — 1. TAN HAU TECK alias THOMAS TAN, DK VS SARDIMIN SUNGKARTO
206 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ALEXANDER RUSTANDY, tersebut; Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 54/PDT/2018/PT PLK, tanggal 24 Oktober 2018, yang menguatkan Putusan judex facti/Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 133/Pdt.G/2017/PN Plk, tanggal 10 April 2018 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam Eksepsi: - Menolak seluruh eksepsi Tergugat I dan Tergugat II; Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.
    Penggugat untukmembayar biaya yang timbul dalam perkara ini:Atau,Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono) menurut hukum;Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telahmengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Maret 2019 yang padapokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 18Februari 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 25 Maret 2019,dinubungkan dengan pertimbangan judex
    facti dalam hal ini PengadilanTinggi Palangka Raya, Mahkamah Agung berpendapat judex facti tidak salahmenerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa terhadap alasanalasan dari Para Pemohon Kasasi tidakdapat dibenarkan oleh karena putusan judex facti Pengadilan TinggiPalangka Raya yang menguatkan putusan judex facti Pengadilan NegeriPangka Raya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum ataumelanggar hukum yang berlaku, lagi pula alasan mana merupakanpengulangan dalil dan mengenai
    facti Para Tergugat dihnukum untuk mengembalikandown payment atau membayar utangnya sebesar Rp1.313.282.580,00 (satumiliar tiga ratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratusdelapan puluh rupiah) ditambah bunga;Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan judex facti/PengadilanTinggi Palangka Raya Nomor 54/PDT/2018/PT PLK, tanggal 24 Oktober2018, yang menguatkan Putusan judex facti/ Pengadilan Negeri PalangkaRaya Nomor
    133/Pdt.G/2017/PN Plk, tanggal 10 April 2018, harusdiperbaiki sepanjang mengenai jumlah bunga dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa bunga yang diperhitungkan oleh judex facti harus diperbaikimengingat bunga tidak diperjanjikan maka adalah adil dan patut bunga yangharus dipedomani menurut Staatsblad 1848 Nomor 22, yaitu 6 % (enampersen) per tahun atau 0,5 % (nol koma lima persen) per bulan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan judex facti/Pengadilan Tinggi Palangka
    ALEXANDER RUSTANDY, tersebut; Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor54/PDT/2018/PT PLK, tanggal 24 Oktober 2018, yang menguatkanPutusan judex facti/Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor133/Pdt.G/2017/PN Plk, tanggal 10 April 2018 sehingga amarselengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II:Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 29-09-2021 — Upload : 24-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1119 K/Pdt.Sus-PHI/2021
Tanggal 29 September 2021 — 1. SOFYAN NASHAURI LUBIS, dk VS PT. INDRA ANGKOLA
85 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan judex facti diucapkan;4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak hak Para Penggugat, atas nama Sofyan Nashauri Lubis sebesar Rp40.765.333,00 (empat puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) atas nama Iwan Habonaran Lubis sebesar Rp37.059.394,00 (tiga puluh tujuh juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 30-03-2023 — Upload : 11-05-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 368 K/Pdt.Sus-PHI/2023
Tanggal 30 Maret 2023 — PT KOREA TOMORROW & GLOBAL VS Drs. NIKMATUL AKBAR, S.E
76 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn, tanggal 12 September 2022 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Provisi:- Menolak provisi Penggugat;Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2) Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak putusan perkara a quo diucapkan oleh Judex Facti;3) Menghukum
Pengadilan PTA SEMARANG Perdata Agama Harta Bersama
Register : 25-03-2013 — Putus : 26-06-2013 — Upload : 29-07-2013
Putusan PTA SEMARANG Nomor 81/Pdt.G/2013/PTA.Smg.
Tanggal 26 Juni 2013 — PEMBANDING/TERBANDING, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta (Redaktur Koran Harian Radar Semarang Jawa Pos Group), bertempat tinggal di Kota Semarang, semula Tergugat / Penggugat Rekonvensi, sekarang Pembanding / Terbanding;--------------------------------------------------------------------- m e l a w a n : TERBANDING/PEMBANDING, umur 45 tahun (lahir 06 Agustus 1967), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Pebruari 2013 diwakili oleh kuasa hukumnya: Sri Puspitaningrum, SH., M.Hum., Advokat pada Kantor Pengacara dan Penasehat Hukum “SRI PUSPITANINGRUM, SH., M.Hum & REKAN” yang berkantor di Jalan Pedurungan Tengah VB No. 9 Semarang, dan memilih domisili hukum di Kantor Kuasa Hukumnya tersebut, semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi, sekarang Terbanding/ Pembanding;------------------------------------
354 — 256
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Umum
Register : 06-12-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 21-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 351/PID.SUS/2017/PT BDG
Tanggal 11 Januari 2018 — Pembanding/Terdakwa II : SURNANTO Bin Alm. TAMING Diwakili Oleh : SURNANTO Bin Alm. TAMING
Terbanding/Penyidik Atas Kuasa PU : FEBBY TIWA, SH
60 — 17
  • gemotiveerd) secara lengkap (volledig) terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik/Penuntut Umum, sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang kurang cukup dipertimbangkan haruslah dibatalkan (van rechtswege nietig);
  • Majelis Hakim tingkat pertama tidak cukup mempertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) secara lengkap (villedig);
  • Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata, karena pertimbangan Judex
    Facti tingkat pertama sehubungan dengan keterangan saksi-saksi, tampak seragam (sama) dengan keterangan saksi-saksi yang terdapat dalam risalah BAP (Berita Acara Pemeriksaan Penyidik/Penuntut Umum, Kepolisian Daerah Jabar, padahal keterangan saksi yang memiliki kualitas pembuktian adalah keterangannya yang disampaikan saat persidangan;
  • Majelis Hakim tingkat pertama tidak cukup mempertimbangkan secara lengkap terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa sebagaimana keterangan
  • Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata karena Judex Facti tingkat pertama hanya mempertimbangkan berdasarkan berita acara pemeriksaan saksi yang dibacakan dipersidangan, yang diragukan kebenarannya karena tidak mempunyai kesesuaian dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.
  • Bahwa Para Terdakwa sangat keberatan dan tidak sependapat dengan Judex Facti tingkat pertama, yang dalam amar putusannya angka (1) menyebutkan Menyatakan Terdakwa AKEM Binti H. TARWAN dan Terdakwa SURNANTO Bin Alm.
    TAMING terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memakai Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya yang Syah bahwa amar putusannya Judex Facti tingkat pertama tersebut tidak benar dan mengada-ada bahkan bila dibandingkan dengan pertimbangan hakim pada halaman (4) yang menyatakan Para Terdakwa tidak mengetahui adanya Akta Jual beli Nomor : 1110/1999 dan Nomor : 1111/1999 tertanggal 04 Agustus 1999, atas nama H. IMAM MULYANI Cs.
    Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata,karena pertimbangan Judex Facti tingkat pertama sehubungan denganketerangan saksisaksi, tampak seragam (Sama) dengan keterangansaksisaksi yang terdapat dalam risalah BAP (Berita Acara PemeriksaanPenyidik/Penuntut Umum, Kepolisian Daerah Jabar, padahal keterangansaksi yang memiliki Kualitas pembuktian adalah keterangannya yangdisampaikan saat persidangan;.
    Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan kekeliruan yang nyatakarena Judex Facti tingkat pertama hanya mempertimbangkanberdasarkan berita acara pemeriksaan saksi yang dibacakandipersidangan, yang diragukan kebenarannya karena tidak mempunyaikesesuaian dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.6.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 11-07-2016 — Putus : 08-08-2016 — Upload : 14-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 211/PID.SUS/2016/PT MKS
Tanggal 8 Agustus 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : BONAR SATRIO WICAKSONO, SH
Terbanding/Terdakwa : Arwansyah Alias Wawan Bin Syamsul Alam
28 — 10
    • Menerima permohonan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai tersebut ;
    • Membatalkan putusan judex facti Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 23/Pid.Sus/2016/PN.Snj tanggal 15 Juni 2016 yang dimohonkan banding ;

    M E N G A D I L I S E N D I R I

    • Menyatakan terdakwa Arwansyah Syam alias Arwan bin Syamsul Alam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki narkotika golongan I bukan tanaman
    Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).Menimbang, bahwa setelah judex facti Pengadilan Negeri Sinjaimempertimbangkan segala fakta yang terungkap dalam sidang, judexfacti Pengadilan Negeri Sinjai menyatakan :1. Menyatakan terdakwa ARWANSYAH SYAM BIN SYAMSULALAM tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika golongan bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua ;2.
    facti dapat dibenarkan, karena azas minimum pemidanaandalam pasal 112 (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikatersebut bersifat imperatif dan menutup adanya penafsiran lain ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, judex factiPengadilan Tinggi Makassar menilai bahwa judex facti Pengadilan NegeriHal. 10 dari 16 hal, Put.No.211/PID.SUS/2016/PT.MksSinjai telah salah dalam menerapkan hukum oleh karena itu putusanjudex pacti Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 23/PID.Sus/2016/PN.SNJtanggal 15
    Juni 2016 harus dibatalkan dan yudex facti Pengadilan TinggiMakassar mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangansebagaimana terurai di bawah ini :Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangandengan dakwaan yang disusun secara alternatif Dakwaan kesatu melanggar pasal 114 (1) UURI Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika ; ATAU Dakwaan kedua melanggar pasal 112 (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa judex facti Pengadilan Tinggi menilai sudahbenar judex facti
    Pengadilan Negeri Sinjai memilih dakwaan atau keduauntuk dibuktikan, karena dakwaan ini didukung dengan fakta hukumyang terungkap dalamMenimbang, bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Makassar jugasependapat dengan judex facti Pengadilan Negeri Sinjai bahwaterdakwa terbukti ibersalah melakukan tindak pidana yang didakwakandalam dakwaan atau kedua tersebut.
    Namun dalam kasus ini menerobos pasal 112 (1) UURINomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh judex facti, dinilai belumsaatnya dan kontra produktif dengan semangat pemberantasan narkoba ;Menimbang, bahwa pasal 112 (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika sudah jelas dan tidak perlu penafsiran bahkan diskressiseorang hakim.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 31-08-2020 — Upload : 12-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2378 K/PID.SUS/2020
Tanggal 31 Agustus 2020 — RUSLAN, S.Kom. alias CULLANG bin H. SATTAR
69 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PARE-PARE tersebut; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 26/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS tanggal 30 Oktober 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 107/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks tanggal 18 Juni 2019 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti yang belum dimuat dalam amar putusan judex
    facti menjadi: Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit rumah kayu bertingkat dua (II) ukuran 10 m2 X 10 m2 serta tanahnya ukuran 10 m2 X 10 m2 dengan Nomor Sertifikat 309/1971 dengan Hak Milik Nomor 349, yang terletak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 16-03-2022 — Upload : 07-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 171 K/Pdt.Sus-PHI/2022
Tanggal 16 Maret 2022 — KOPERASI SERBA USAHA (KSU) BONA MANDIRI JAYA, BH 163/PAD/BH/INDAGKOP/KOP/III/2006 selaku Kantor Pusat VS ROLIXON AMBARITA
69 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan Judex Facti diucapkan;4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa pesangon dengan rincian sebagai berikut:- Uang pesangon:Upah Rp3.850,000,00 x 9 x 1 = Rp34.650.000,00;- Uang penghargaan masa kerja:Upah Rp3.850.000,00 x 4 = Rp15.400.000,00;- Uang penggantian hak = Rp 0,00 +J u m l a h = Rp50.050.000,00(lima puluh juta lima puluh ribu rupiah);5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 18-10-2022 — Upload : 13-12-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1366 K/Pdt.Sus-PHI/2022
Tanggal 18 Oktober 2022 — PT HUA HONG ELECTRICAL INDONESIA VS 1. NURUL KHUSNIYAH, DKK
106 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan diucapkan oleh Judex Facti;3. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan Tunjangan Hari Raya tahun 2021 sebesar Rp5.261.584,00 (lima juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) dengan rincian:- Penggugat I (Sdri. Nurul Khusniyah) sebesar Rp2.630.792,00 (dua juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);- Penggugat II (Sdri.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 06-02-2017 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 6 Februari 2017 — 1. PT TASPEN (Persero) PUSAT di Jakarta cq PT TASPEN (Persero) CABANG AMBON, diwakili oleh Iqbal Latanro, Direktur Utama PT TASPEN (Persero), dk. VS PETRUS JONAS SAHETAPY
80 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak putusan Judex Facti diucapkan; 4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II karena berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sejak 1 September 2015; 5.
    Namun suratanjuran tersebut hanya menyebutkan kewajibankewajibanTergugat Il kepada Penggugat, tanpa menyebutkan kewajibankewajiban Tergugat kepada Penggugat;Bahwa di satu sisi Judex Facti dalam pertimbangannya telahmenyatakan bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat tidakmemiliki kewajiban kepada Termohon Kasasi semula Penggugat,namun di sisi lain Judex Facti berpendapat bahwa berdasarkanrasa keadilan Pemohon Kasasi semula Tergugat mempunyaiperselisihan hubungan kerja dengan Termohon Kasasi semulaPenggugat
    Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku:1.Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang berpendapat bahwahubungan kerja antara Termohon Kasasi semula Penggugat denganPemohon Kasasi semula Tergugat terjadi sejak tanggal 17 Januari1997 sangatlah tidak berdasar, dengan alasan sebagai berikut:a.
    penggabungan, ataupeleburan perusahaan, ataupun tidak bersedia menerimapekerja/buruh di perusahaannya, sehingga Judex Facti salah dalammenerapkan Pasal 163 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap perkara a quo.
    Facti tidak cermat dalam mempertimbangkanbukti tersebut, oleh karenanya sudah sepatutnya pertimbangan JudexFactie untuk ditolak.
    Tentang Judex Facti mengabaikan fakta fakta hukum dalam perkara a quo;Bahwa Majelis Hakim Judex Facti dalam perkara a quo mengabaikan faktafakta hukum yang terungkap dalam persidangan diantaranya:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 11-04-2022 — Upload : 19-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 307 K/Pdt.Sus-PHI/2022
Tanggal 11 April 2022 — AAN AMINAH, DKK VS CV. SANDANG SARI
127 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan diucapkan oleh judex facti;5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja kepada Para Penggugat (sdr.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 02-01-2024 — Putus : 06-02-2024 — Upload : 06-02-2024
Putusan PT SURABAYA Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY
Tanggal 6 Februari 2024 — Pembanding/Terdakwa : SAIFUL ILAH
Terbanding/Penuntut Umum : ARIF SUHERMANTO
53 — 26
  • selama 2 (dua) tahun;
  • Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Saiful Ilah berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun setelah terdakwa Saiful Ilah selesai menjalani pidana pokoknya;
  • Menetapkan barang bukti :
  • Nomor 1 sampai dengan nomor 1238 : sebagaimana amar putusan judex
    facti Pengadilan Tingkar Pertama;
  • Nomor 1239 berupa : 1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan yang melekat di atasnya yang beralamat di JI.
    Sidoarjo, Jawa Timur, dengan alas hak Buku Tanah Hak Milik atau salinannya (Sertipikat Hak Milik) No. 264 seluas 566 m2, Gambar Situasi nomor 93/1988 tanggal 7-1-1988 dan Akta Jual Beli nomor 22/2019 tanggal 25/02/2019 atas nama Achmad Amir Aslichin diangkat sitanya dan dikembalikan darimana barang tersebut disita;
  • Nomor 1240 sampai dengan nomor 1261 : sebagaimana amar putusan judex facti Pengadilan Tingkat Pertama;

8.

Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 25-05-2015 — Putus : 29-06-2015 — Upload : 29-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 17/PID.TPK/2015/PT BNA
Tanggal 29 Juni 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Mawardi, SH
Terbanding/Terdakwa : KARIMAN
66 — 158
  • Umum dalam memori bandingnya tertanggal 11 Mei 2015 mengajukan alasan-alasan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, yang pada pokoknya sebagai berikut :

    1. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal pembuktian unsur melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;
    2. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal menjatuhkan pidana uang pengganti kerugian Negara;
    3. Putusan Judex
    Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh tersebut tidak mempunyai daya tangkal terhadap pelaku tindak pidana Korupsi yang dilakukan Terdakwa;
  • Putusan Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat khususnya terhadap pelaku tindak pidana Korupsi;

    • Oleh karena itu, Penuntut Umum meminta agar putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sesuai dengan apa yang dimintakan dalam surat tuntutan

    Putusan Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Acehtersebut tidak mempunyai daya tangkal terhadap pelaku tindak pidanaKorupsi yang dilakukan Terdakwa;4.
    Putusan Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Acehtersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat khususnya terhadap pelaku tindak pidana Korupsi;Oleh karena itu, Penuntut Umum meminta agar putusan PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh sesuai dengan apa yang dimintakan dalam surattuntutan pidananya ;Menimbang, bahwa dari memori banding yang diajukan oleh JaksaPenuntut Umum ternyata tidak ditemukan adanya halhal baru yang dapatmelemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-05-2019 — Upload : 06-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1088 K/PID.SUS/2019
Tanggal 9 Mei 2019 — MUHAMMAD AWALUNSYAH PASSAU, B.A
49 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menetapkan barang bukti Nomor 9 (sembilan), Nomor 11 (sebelas) dan Nomor 13 (tiga belas), selengkapnya sebagaimana dalam putusan Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL tanggal 4 Juni 2018, dirampas untuk Negara;- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 22-08-2011 — Upload : 17-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 566 K/Pid/2011
Tanggal 22 Agustus 2011 —
14 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa, oleh karena putusan judex facti Pengadilan Tinggi Jawa Timurmenguatkan putusan judex facti Pengadilan Negeri Surabaya, maka dalamhal in) Pemohon Kasasi akan menganalisa putusan judex facti PengadilanNegeri Surabaya, karena judex facti Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalamkeselurunhan pertimbangan hukum pada putusannya telah mengadopsiputusan judex facti Pengadilan Negeri Surabaya ;3.
    Pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri Surabaya demikian ini juga tidak sesuai dengan sistem penegakan hukum yang berlaku diIndonesia di samping menunjukkan sikap Judex facti Pengadilan NegeriSurabaya yang sewenangwenang dalam memeriksa dan memutus perkarapidana ini. Apabila judex facti Pengadilan Negeri Surabaya berpandangandemikian, bagaimanakah untuk memastikan suratsurat yang dicuri olehpencuri merupakan obyek penadahan ?
    Dengan demikian,keterangan saksisaksi yang dipergunakan oleh judex facti PengadilanHal. 8 dari 14 hal. Put.
    dan judexfacti Pengadilan Tinggi Jawa Timur ;Karenanya, berdasarkan hal tersebut di atas, judex facti Pengadilan NegeriSurabaya maupun judex facti Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah salahmelakukan penerapan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 183 jo Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yakni judex facti PengadilanHal. 9 dari 14 hal.
    Bahwa judex facti tidak salah menerapkan hukum karena judex facti telahmempertimbangkan unsurunsur yang menjadi dakwaan Jaksa PenuntutUmum ;4.