Ditemukan 98691 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kompentensi absolute absolom konperensi kompensi abdolul absalun als.lut about
Penelusuran terkait : Sengketa tanah Akte ppat Kewenangan Kompetensi absolut;kewenangan mengadili;kewenagan mengadili kompetensi absolut Administrasi perkara atas perkara yang diperintahkan diperiksa kembali;kewenangan mengadili;kompetensi absolut Hukum acara; kompetensi absolut; kewenangan pengadilan; pengadilan tipikor; pengadilan tata usaha negara Cerai talak Eksepsi isteri Kompetensi relatif Kompetensi Fiktif positif Uu cipta kerja Korupsi Kompetensi mengadili Pengadilan tipikor Adelin lis Pencabutan izin usaha Likuidasi bank Kewenangan absolut Tanpa hak memberikan ijazah Sertifikat Gelar akademik Profesi Dan / atau vokasi
Pengadilan PN KUDUS Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-01-2013 — Putus : 05-06-2013 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN KUDUS Nomor 2/Pdt.G/2013/PN.KDS
Tanggal 5 Juni 2013 — - SUHARTO, melawan - 1. KRISLISTIANTO, TERGUGAT I; - 2. ASROFI, TERGUGAT II; - 3. HJ. MUNZAYANAH, TURUT TERGUGAT I; - 4. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk., TURUT TERGUGAT II; - 5. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SEMARANG, TURUT TERGUGAT III;
2169 — 1740
  • DALAM EKSEPSIGUGATAN PENGGUGAT YANG MEMPERMASALAHKAN HIBAH MERUPAKANKEWENANGAN PENGADILAN AGAMA (KOMPETENSI ABSOLUT)1.Bahwa setelah Turut Tergugat II baca dengan cermat dan teliti, inti gugatanPenggugat adalah keberatan dengan proses peralihan hak atas SHM No. 273/Panjang secara hibah dari almarhum SUMARLAN SUGITO BIN MOCH IKSANkepada ASROFI BIN SUMARLAN SUGITO berdasarkan Akta Hibah No. 48/81tanggal 121281 yang dibuat di hadapan PPAT JULIUS DJOKO RAHARDJOBA, Camat Bae Kudus;Bahwa sesuai Putusan
Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Kompetensi Absolut PTUN
Kata Kunci : Kompetensi Absolut PTUN
TATA USAHA NEGARA/C.1/SEMA 4 2016
2888 — 0
  • Pasca berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,kompentensi Peradilan Tata Usaha Negara:a)   Berwenangmengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.b)  Berwenangmengadili perbuatan melanggar hukum oleh ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Putusan Terkait Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut Sifat Putusan Mahkamah Agung yang Menyatakan Memerintahkan Pengadilan Agama Memeriksa Kembali Perkara
Kata Kunci : Kompetensi Absolut;kewenangan mengadili;kewenagan mengadili kompetensi absolut
AGAMA/1.1/SEMA 7 2012
2175 — 0
  • Dalamhal putusan Pengadilan Agama menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat karenabukan termasuk kewenangan Pengadilan Agama, tingkat banding menguatkan putusantersebut, Majelis Kasasi membatalkan, mengadili sendiri: Menyatakan PengadilanAgama ... [Selengkapnya]
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-06-2004 — Upload : 22-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58K/TUN/2004
Tanggal 11 Juni 2004 — Sendi Bingei Purba Siboro; Kepala Kantor Pertanahan Depok; Hendri Prastowo
377 — 274 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Putusan Terkait Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut Administrasi Perkara atas Perkara yang Diperintahkan Diperiksa Kembali
Kata Kunci : administrasi perkara atas perkara yang diperintahkan diperiksa kembali;kewenangan mengadili;kompetensi absolut
AGAMA/1.2-3/SEMA 7 2012
1004 — 0
  • a)     Pengadilan Agama meneruskan memeriksa perkaralama sesuai bunyi putusan Mahkmah Agung tersebut. Pola bindalminnya dengan caramembuat jurnal/lembaran baru seperti pemeriksaan verzet/jurnal keuangan tidakditutup dan sisa ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Kewenangan Pengadilan Kewenangan Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Tata Usaha Negara
Kata Kunci : Hukum acara; Kompetensi absolut; Kewenangan pengadilan; Pengadilan Tipikor; Pengadilan Tata Usaha Negara
PIDANA UMUM/A.2/SEMA 3 2015
1101 — 0
  •  Kewenangan Pengadilan Tipikordan Pengadilan Tata Usaha NegaraDi dalam Pasal 21Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PengadilanTata Usaha Negara berwenang memeriksa dan memutuskan ada atau tidak ada ... [Selengkapnya]
Pengadilan PN Teluk Kuantan Perdata
Register : 09-03-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 2/Pdt.G/LH/2020/PN Tlk
Tanggal 10 Desember 2020 — Penggugat:
1.YAYASAN MENATA NUSA RAYA
2.YAYASAN MANATA NUSA RAYA (MENARA)
Tergugat:
1.PT. MANUNGGAL INTI ARTAMAS
2.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
3.PT. Riau Andalan Pulp and Pupper
4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
5.KEMENTRIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
6.PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER
7.KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
924 — 908
    1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat II;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri secara kompetensi absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;
    3. Menyatakan eksepsi Para Tergugat selain perihal kompetensi absolut, tidak dapat diterima;
    4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Van Kelijk Verklaard);
    5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah
    ., Hakim pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, sebagaiMediator;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 September2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatanPenggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh penggugat;Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat II telah mengajukaneksepsi yang pada pokoknya adalah mengenai kewenangan mengadili(kompetensi absolut);Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut tersebutPenggugat
    absolut) sebagai berikut:1.
    Absolut kecuali atas dalil sebagaimana diakuikebenarannya berikut ini:1.
    Bahwa didasarkan pada uraian tersebut mohon kepada Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak eksepsiTergugat II ini dan atau setidaktidaknya menyatakan tidak dapat diterima;Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/LH/2020/PN TIkMenimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II mengenaikewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 162 RBgMajelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;Menimbang, setelah membaca eksepsi
    Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat II;2. Menyatakan Pengadilan Negeri secara kompetensi absolut tidakberwenang untuk mengadili perkara a quo;3. Menyatakan eksepsi Para Tergugat selain perihal kompetensi absolut,tidak dapat diterima;4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diteri ma (Niet On Van KelijkVerklaard);Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/LH/2020/PN TIk5.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 02-11-2022 — Putus : 29-05-2023 — Upload : 29-05-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 1194/Pdt.G/2022/PN Sby
Tanggal 29 Mei 2023 — Penggugat:
1.BAMBANG KADARYONO
2.PURBATIN
3.RENI INDRASWARI
4.ANIK PUJI RAHAYU
5.YULIA SISWI MULYANI
6.IMAM SUTRISNO HIDAYAT
7.DARMADIE
8.YUWANA MURSYIDUL ANAM
9.YANI SISWIYATI
10.JANI HENDRAJATI
Tergugat:
10.BADAN PERTANAHAN SURABAYA 2
11.PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
Turut Tergugat:
RSUD
310 — 66

  • MENGADILI

    1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya secara Kompetensi Absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo;
    3. Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, selain kompetensi absolut tidak dapat diterima;
    4. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Van Kelijk Verklaard);

    Menghukum Para

Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 17-10-2019 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 04-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 1038/Pdt.G/2019/PN Sby
Tanggal 3 September 2020 — Penggugat:
ARTA PRAJOGO
Tergugat:
1.SATPOL PP SURABAYA
2.DINAS PERDAGANGAN SURABAYA
3.HANDOKO
Turut Tergugat:
1.SUZANNA NILAWATI CHANDRA TANTONO
2.SUJAYANTO,SH.,MM
959 — 702

  • M E N G A D I L I

    1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I dan Tergugat II;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya secara Kompetensi Absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;
    3. Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, selain kompetensi absolut, tidak dapat diterima
    4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Van Kelijk Verklaard);
    5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata
Register : 12-10-2022 — Putus : 09-03-2023 — Upload : 13-03-2023
Putusan PN PEKANBARU Nomor 284/Pdt.G/2022/PN Pbr
Tanggal 9 Maret 2023 — Penggugat:
CV. RIZKY DANESHA PUTRI
Tergugat:
1.PEMERINTAH PROVINSI RIAU, Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN (PUPRPKPP), Cq. BIDANG BINA MARGA, Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN MERANGKAP KUASA PENGGUNA ANGGARAN.
2.RUSDI, ST.,MT Dalam Jabatannya Selaku PPTK
3.TONI ASRI Dalam Jabatannya Selaku Pengawas Lapangan
4.DONI CHANRA
5.CV. LABORA KARYA
226 — 144

  • MENGADILI

    1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru secara Kompetensi Absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;
    3. Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, selain kompetensi absolut, tidak dapat diterima;
    4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Van Kelijk Verklaard);
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 23-03-2021 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 02-11-2022
Putusan PN DEPOK Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Dpk
Tanggal 17 Februari 2022 — Penggugat:
Abdul Rozak
Tergugat:
1.KEJAKSAAN NEGERI DEPOK
2.KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH JAWA BARAT, LAPAS KELAS 1 SUKAMISKIN
3.KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KANTOR WILAYAH DKJN, JAWA BARAT, KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR (KPKNL Bogor)
4.REKA SARI
254 — 181

  • MENGADILI

    1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I dan Tergugat II;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Depok secara Kompetensi Absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;
    3. Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, selain kompetensi absolut, tidak dapat diterima;
    4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Van Kelijk Verklaard);
    5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 09-06-2023 — Putus : 16-11-2023 — Upload : 21-11-2023
Putusan PN PADANG Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Pdg
Tanggal 16 Nopember 2023 — Penggugat:
1.Asmidar
2.Das Asnita
Tergugat:
2.Benny Faizal
3.pemerintah republik indonesia cq kepala badan pertanahan nasional pusat cq kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional propinsi sumatera barat cq kepala kantor pertanahan kota padang
270 — 358

  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat sepanjang menyangkut Kompetensi Absolut.
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang secara Kompetensi Absolut untuk mengadili perkara Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Pdg.
    3. Menyatakan Eksepsi Tergugat selain Kompetensi Absolut, tidak dapat diterima.
    4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata
Register : 20-04-2022 — Putus : 01-11-2022 — Upload : 01-11-2022
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Yyk
Tanggal 1 Nopember 2022 — Penggugat:
1.ENI SETYOWATI
2.SURANINGSIH
3.BUDI SETYAWATI
4.INDARTO
5.BUDI SETIYASA
Tergugat:
1.R. ALPONSUS HARIYANTO
2.WIDODO Bc.Hk.
Turut Tergugat:
1.Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta
2.ENDRI HANDOKO
3.ENDRI APRILIA PUTRI
4.ENDRI ERDIANTI
5.ENDRI ERDIANTO
6.ENDRI EPRILIANTO DEWO
7.RACHMAD GILANG SAPUTRO
8.ROMADHONI KUSUMA PUTRA
523 — 228
    1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Para Tertugat;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta secara Kompetensi Absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara No. 49/Pdt.g/2022/PN Yyk;
    3. Menyatakan Eksepsi Tergugat selain Kompetensi Absolut tidak dapat diterima;
    4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet On Van Kelijk Verklaard);
    5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata
Register : 06-03-2023 — Putus : 13-06-2023 — Upload : 14-06-2023
Putusan PN PEKANBARU Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Pbr
Tanggal 13 Juni 2023 — Penggugat:
HATTA ABDUL AZIZ
Tergugat:
1.Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatra III Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Pada Kementrian Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat provinsi riau
2.Camat Kecamatan Bukit Raya
3.Lurah Kelurahan Simpang Tiga
4.Hasan Husin
193 — 11

  • MENGADILI

    1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru secara Kompetensi Absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;
    3. Menyatakan Eksepsi Tergugat I, selain kompetensi absolut, tidak dapat diterima;
    4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Van Kelijk Verklaard);
    5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah
Pengadilan PN TRENGGALEK Perdata
Register : 27-06-2023 — Putus : 23-08-2023 — Upload : 12-10-2023
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Trk
Tanggal 23 Agustus 2023 — Penggugat:
1.MUJIAH
2.LADI
3.LAMUJI
4.SARIKEM
5.SUPARMI
Tergugat:
5.WAGIMAN
6.KEPALA DESA GEMBLEB KECAMATAN POGALAN KABUPATEN TRENGGALEK
7.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TRENGGALEK
164 — 0

  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Trenggalek secara Kompetensi Absolut tidak berwenang mengadili perkara a quo;
    3. Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III selain kompetensi absolut, tidak dapat diterima;
    4. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Van Kelijk Veklaard)
    5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 14-10-2022 — Putus : 02-03-2023 — Upload : 17-03-2023
Putusan PN PADANG Nomor 213/Pdt.G/2022/PN Pdg
Tanggal 2 Maret 2023 — Penggugat:
POPPY IRAWAN, SIP. MA. IR
Tergugat:
HENDRI SEPTA (WALIKOTA PADANG SELAKU KPM PERUSDA PSM)
348 — 186

  • MENGADILI :

    1. Menyatakan Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut, dapat diterima.
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang secara Kompetensi Absolut untuk mengadili perkara Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2022/PN Pdg.
    3. Menyatakan Eksepsi Tergugat selain Kompetensi Absolut, tidak dapat diterima.
    4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata
Register : 21-12-2020 — Putus : 30-07-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN PARIAMAN Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pmn
Tanggal 30 Juli 2021 — Penggugat:
1.KAINI
2.YULIASMI
3.YULIANIS
Tergugat:
3.Ermawati
4.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Cq Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman
5.Gubernur Sumatera Barat cq Bupati Padang Pariaman
6.Pemerintahan Republik Indonesia Cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq Kepala Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Barat
7.Direktur PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) Jalan Tol Padang Pekanbaru
8.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional / Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Tol Ruas Padang Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang – Sicincin- Lubuk Alung – Padang
585 — 683

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I mengenai Kompetensi Absolut tersebut;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pariaman secara kompetensi absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pmn;
    3. Membebankan biaya gugatan kepada para Penggugat sejumlah Rp.3.845.000,00 (Tiga Juta Delapan Ratus EmpatPuluh Lima Ribu Rupiah)
    semuanyasebagaimana terlampir dalam berita acara sidang, yang merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat ladamengajukan Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut yaitu Pengadilan NegeriPariaman tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan Penggugat karenamenurut Kuasa Hukum Tergugat merupakan kewenangan Pengadilan TataUsaha Negara (PTUN) Padang ;Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat tersebut menyangkut masalah Kompetensi
    Absolut, maka Majelis Hakim akanmemberikan putusan mengenai Eksepsi tentang Kompetensi Absolut inisebelum memeriksa pokok perkara ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian yang belumtermuat dalam putusan sela ini, maka semua kejadian yang tercatatdalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap termuat dalam putusansela ini dan menjadi bagian yang tak terpisankan dengan putusan sela ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah disebutkan
    atau badan hukum perdata dan Pasal 1 ayat (10) yangintisarinya Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalambidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badanatau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibatdikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaianberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi
    Absolut menurut hukumadalah patut dan adil harus dinyatakan diterima ;Menimbang, bahwa khususnya mengenai eksepsi Tergugat dan eksepsiTergugat yang lain, menurut hemat Majelis Hakim menjadi tidak relevan lagi untukdipertimbangkan, karena eksepsi tentang Kompetensi Absolut telah dikabulkan ;Menimbang, bahwa karena eksepsi kompetensi absolut Tergugat dikabulkan dimana Pengadilan Negeri Pariaman dinyatakan tidak berwenanguntuk mengadili perkara a quo, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapatditerima
    Menyatakan Pengadilan Negeri Pariaman secara kompetensi absolut tidakberwenang untuk mengadili perkara Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pmn ;3.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 17-10-2019 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 04-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 1038/Pdt.G/2019/PN Sby
Tanggal 3 September 2020 — Penggugat:
ARTA PRAJOGO
Tergugat:
1.SATPOL PP SURABAYA
2.DINAS PERDAGANGAN SURABAYA
3.HANDOKO
Turut Tergugat:
1.SUZANNA NILAWATI CHANDRA TANTONO
2.SUJAYANTO,SH.,MM
832 — 662

  • M E N G A D I L I

    1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I dan Tergugat II;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya secara Kompetensi Absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;
    3. Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, selain kompetensi absolut, tidak dapat diterima
    4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Van Kelijk Verklaard);
    5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Perdata
Register : 08-06-2023 — Putus : 06-02-2024 — Upload : 23-02-2024
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbw
Tanggal 6 Februari 2024 — Penggugat:
Kusumo Hadi
Tergugat:
1.Asad H Ahmad
2.Paris Leonidas
3.Carmen Pasadena
4.Vega Paloba
5.Dedi Haryanto Bin Faisal
Turut Tergugat:
1.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA
2.JOKO DERPO YUWONO, SH.,
3.CAMAT SUMBAWA
46 — 43

  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar secara Kompetensi Absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;
    3. Menyatakan Eksepsi Tergugat I selain kompetensi absolut, tidak dapat diterima;
    4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On van kelijk Verklaard);
    5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 15-06-2023 — Putus : 30-11-2023 — Upload : 01-02-2024
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 554/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL
Tanggal 30 Nopember 2023 — Penggugat:
HENDRIKUS ATAPAMAME., S. Sos
Tergugat:
1.GERGORIUS OKOARE
2.NOTARIS SANTI BR. KABAN., SH., M.KN,
3.KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
64 — 59

  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kompetensi absolut;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang secara kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Nomor 554/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel;
    3. Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II selain kompetensi absolut tidak dapat diterima ;
    4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
    5. Menghukum Penggugat