Ditemukan 8886910 data
Urut Berdasarkan
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 95/DSN-MUI/VII/2014 Tahun 2014 739 — 473
- Tentang : Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Kejahatan Kesusilaan Penerapan hukum terhadap prajurit TNI pelaku homoseksual/lesbian
Kata Kunci : homo seksual, lesbian
MILITER/1/SEMA 10 2020 3928 — 570
- Pelanggaran terhadap Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 juncto Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang isinya mengatur larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan ... [Selengkapnya]
SEMA
SEMA Nomor 01 Tahun 2019 468 — 221
- Tentang : PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAR TERHADAP SURAT KETERANGAN Dl LUAR PERKARA
Kata Kunci : alasan perceraian; broken marriage; KDRT; gugatan cerai
AGAMA/4/SEMA 4 2014 2348 — 0
- Gugatancerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukan rumah tangga sudah pecah (brokenmarriage) dengan indikator antara lain:<!--[if !supportLists]--> <!--[endif]-->Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.<!--[if ... [Selengkapnya]
Kata Kunci : Gugatan Rekonvensi
PERDATA UMUM/6/SEMA 7 2012 5636 — 0
- a) Tentang gugatan rekonvensi, sesuai dengan Pasal 132 a ayat (1) HIR gugatan rekonvensi dapat diajukan dalam tiap-tiap perkara tanpa harus ada hubungan objek sengketa dengan perkara konvensi, kecuali terhadap: 1. Kalau Penggugat konvensi ... [Selengkapnya]
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 Tahun 2017 5047 — 3492
- Tentang : Akad Jual Beli Murabahah
Register : 01-06-2011 — Putus : 10-06-2011 — Upload : 12-03-2011
Putusan Nomor 2 B.TUN/PTTUN/2011 Tanggal 10 Juni 2011 — ANDI VS RAHMAT
11 — 0
11 — 0
Kata Kunci : tidak mempunyai ahli waris, Baznas, kepentingan sosial
AGAMA/2.B/SEMA 1 2022 900 — 0
- Bagi pewaris yang tidak mempunyai ahli waris, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) atau Baitul Mal yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai pengelola harta warisan untuk kepentingan ... [Selengkapnya]
SEMA
SEMA Nomor 3 Tahun 1963 703 — 1026
- Tentang : Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek tidak Sebagai Undang-Undang
SEMA
SEMA Nomor 2 Tahun 2000 405 — 224
- Tentang : PERUBAHAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG BIAYA ADMINISTRASI
SEMA
SEMA Nomor 1 Tahun 2001 559 — 425
- Tentang : PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN SERENTAK DENGAN PERMOHONAN GRASI
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 513 — 369
- Tentang : Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 90/DSN-MUI/XII/2013 Tahun 2013 2132 — 565
- Tentang : Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga Keuangan Syriah (LKS)
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tahun 2018 981 — 414
- Tentang : Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Keputusan Ketua MA
Keputusan Ketua MA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tahun 2022 3705 — 517
- Tentang : STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 100/DSN-MUI/XII/2015 Tahun 2015 842 — 290
- Tentang : Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Kasasi Permohonan Kasasi Melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kata Kunci : Jalur permohonan kasasi
PIDANA UMUM/A.4/SEMA 4 2016 925 — 0
- Meskipun Kepala Lembaga Pemasyarakatan bukanPejabat yang berwenang menerima permintaan kasasi tetapi permintaan kasasi dapatdiajukan oleh Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan selama masih dalamtenggang waktu pengajuan kasasi (sejak ... [Selengkapnya]