Ditemukan 8886910 data
Urut Berdasarkan
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 606 — 614
- Tentang : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kata Kunci : Qanun aceh; hukum acara jinayat; putusan bebas; upaya hukum
AGAMA/3.B/SEMA 3 2018 1181 — 0
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28Maret 2013 yang menyatakan: "frasa 'kecuali terhadap putusanbebas' pada Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Kejahatan Perkawinan Perkawinan Siri Sebelum Menjadi Prajurit
Kata Kunci : Kejahatan Perkawinan; Perkawinan Siri Sebelum Menjadi Prajurit; Perkawinan Siri;
PIDANA MILITER/D.3.b/SEMA 3 2015 1887 — 0
- 2. Perkawinan Siri Sebelum Menjadi PrajuritBahwa apabila seseorang sebelum masuk menjadi prajurit/anggota TNImelakukan perkawinan pertamanya secara kawin siri, perkawinan tersebut tidakdianggap memenuhi syarat formil dalam hukum administrasi ... [Selengkapnya]
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 120/DSN-MUI/II/2018 Tahun 2018 2998 — 1040
- Tentang : Sekuritisasi berbentuk Efek Beragun Aset berdasarkan Prinsip Syariah
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tahun 2014 1490 — 359
- Tentang : Administrasi Pemerintahan
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Perselisihan Hubungan Industrial Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Hubungan Antara PHI dan Kepailitan
Kata Kunci : perusahaan pailit, PHI, PHK
PDT.SUS/II/SEMA 7 2012 2006 — 0
- Dalamhal Perusahaan sudah dinyatakan pailit, maka Pengadilan Hubungan Industrialtidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan Pasal 29 UU No. 37 Tahun2004 terhadap perkara PHI tersebut harus ... [Selengkapnya]
PERMA
PERMA Nomor 7 Tahun 2018 466 — 1889
- Tentang : Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Pertanggungjawaban Pidana Pertanggungjawaban Pidana terhadap Militer Atasan atas Perbuatan Bawahannya
Kata Kunci : Pertanggungjawaban Militer Atasan, Pemecatan, Militer Bawahan
MILITER/2 /SEMA 5 2021 1578 — 0
- a.Militer atasan yang tidak berupaya untuk menghentikan/tidak melakukan tindakan apapun sesuai dengan kewenangan yang ada padanya atas kejahatan yang disaksikannya, atau patut diduga akan dilakukan militer bawahannya, dipertanggungjawabkan atas ... [Selengkapnya]
PERMA
PERMA Nomor 4 Tahun 2019 742 — 455
- Tentang : Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
PERMA
PERMA Nomor 1 Tahun 2010 566 — 945
- Tentang : Struktur Organisasi Kepaniteraan dan Susunan Majelis Hakim Serta Keterbukaan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tahun 1974 988 — 183
- Tentang : Pokok-pokok Kepegawaian
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tahun 2008 262 — 143
- Tentang : Surat Berharga Syariah Negara
Keputusan Ketua MA
Keputusan Ketua MA Nomor 13/KMA/SK/I/2022 Tahun 2022 2652 — 0
- Tentang : Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Perdata Niaga pada Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia
PERMA
PERMA Nomor 4 Tahun 2014 953 — 473
- Tentang : Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
SEMA
SEMA Nomor 02 Tahun 2018 586 — 311
- Tentang : PEMBERLAKUAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2016 TERHADAP SEMUA JENIS SURAT KETERANGAN
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Acara Pidana Militer Tentang Pemeriksaan Perkara Pemeriksaan Perkara Desersi in absensia di Pengadilan Militer
Kata Kunci : Pemeriksaaan Perkara Desersi In Absensia di Pengadilan Militer; Perkara Desersi In Absensia; Desersi; In Absensia;
PIDANA MILITER/B.5/SEMA 1 2017 1338 — 0
- 1. Pemeriksaan Perkara Desersi In Absensia di Pengadilan MiliterPersidangan perkara desersi in absentia perlu ditentukan batas waktupaling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kaliberturut-turut secara sah dan patut, setelah ... [Selengkapnya]