Ditemukan 332511 data
DEISI TATIPANG
19 — 1
- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- Menyatakan pada tanggal 10 Januari 2017 di Kota Manado telah meninggal dunia seorang Laki-laki Bernama Almarhum Gasry Hamise;
- Menetapkan pemohon sebagai orang yang berhak mengurus Penerbitan Akta Kematian Atas nama Almarhum Gasry Hamise di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mengeluarkan Akta Kematian;
- Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado, atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirim
Salinan Penetapan Permohonan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mengeluarkan Akta Kematian dari Almarhumah Gasry Hamise;
- Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
15 — 2
Menyatakan perkara Perdata Nomor : 191/Pdt.P/2013/PN-Lsm. dicabut ;- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk mengeluarkan perkara Nomor : 191/Pdt.P/2013/PN-Lsm. dari Register Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan menyatakan tidak berlaku lagi ;
RAKHMI IZHARTI, SH
Terdakwa:
KAMALUDDIN Bin DJUHRI
195 — 35
MENGADILI :
- Menyatakan Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa KAMALUDDIN Bin DJUHRI dari tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;
Ratih Febriyana Dewi
Terdakwa:
SLAMET PRIHATIN ALIAS JUNET BIN MUSLIKHUL CHOIRI
64 — 25
tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- Paspor Republik Indonesia, nomor AT 805327, atas nama DARYANI, tanggal pengeluaran 19 Desember 2016, tanggal habis berlaku 19 Desember 2021, No.Reg 1A29LC7509-QRS, kantor yang mengeluarkan
Semarang;
- Paspor Republik Indonesia, nomor B7579499, atas nama DITA YUSIRURLIA, tanggal pengeluaran 14 Juli 2017, tanggal habis berlaku 14 Juli 2022, No.Reg 1A11LF9050ARPT, kantor yang mengeluarkan Pemalang;
- Paspor Republik Indonesia, nomor B7301941, atas nama AWALIYAH, tanggal pengeluaran 03 Agustus 2017, tanggal habis berlaku 03 Agustus 2022, No.Reg 1A11LG8475ARPN, kantor yang mengeluarkan Pati;
- Paspor Republik Indonesia, nomor B8589852, atas nama APRILIA DAMAYANTI
, pengeluaran 18 Desember 2017, tanggal habis berlaku 18 Desember 2022, No.Reg 1A11LE7807ARPP, kantor yang mengeluarkan Wonosobo;
- Paspor Republik Indonesia, nomor C54488097, atas nama YUNI WULAN DARI, tanggal pengeluaran 12 November 2019, tanggal habis berlaku 12 November 2024, No.Reg 1A11LE5841ATNX, kantor yang mengeluarkan Wonosobo;
- Paspor Republik Indonesia, nomor E0105559, atas nama DARYANI, pengeluaran 01 Agustus 2022, tanggal habis berlaku 01 Agustus 2027, No.Reg 1A13LE8098AWRS
, kantor yang mengeluarkan Wonosobo;
- Paspor Republik Indonesia, nomor E3219719, atas nama SULISTYO NINGRUM, pengeluaran 28 April 2023, tanggal habis berlaku 28 April 2033, No.Reg 1A11LE2790AXPV, kantor yang mengeluarkan Wonosobo;
- Paspor Republik Indonesia, nomor C4177282, atas nama SANTI, pengeluaran 25 Juli 2019, tanggal habis berlaku 25 Juli 2024, No.Reg 1A11LE5878-TPW, kantor yang mengeluarkan Wonosobo.
NAUFAL AMMANULLAH, SH.
Terdakwa:
KHOLIFATUL HASANAH alias OLIF binti MUKIMIN
76 — 48
tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- Paspor Republik Indonesia, nomor AT 805327, atas nama DARYANI, tanggal pengeluaran 19 Desember 2016, tanggal habis berlaku 19 Desember 2021, No.Reg 1A29LC7509-QRS, kantor yang mengeluarkan
Semarang;
- Paspor Republik Indonesia, nomor B7579499, atas nama DITA YUSIRURLIA, tanggal pengeluaran 14 Juli 2017, tanggal habis berlaku 14 Juli 2022, No.Reg 1A11LF9050ARPT, kantor yang mengeluarkan Pemalang;
- Paspor Republik Indonesia, nomor B7301941, atas nama AWALIYAH, tanggal pengeluaran 03 Agustus 2017, tanggal habis berlaku 03 Agustus 2022, No.Reg 1A11LG8475ARPN, kantor yang mengeluarkan Pati;
- Paspor Republik Indonesia, nomor B8589852, atas nama APRILIA DAMAYANTI
, pengeluaran 18 Desember 2017, tanggal habis berlaku 18 Desember 2022, No.Reg 1A11LE7807ARPP, kantor yang mengeluarkan Wonosobo;
- Paspor Republik Indonesia, nomor C54488097, atas nama YUNI WULAN DARI, tanggal pengeluaran 12 November 2019, tanggal habis berlaku 12 November 2024, No.Reg 1A11LE5841ATNX, kantor yang mengeluarkan Wonosobo;
- Paspor Republik Indonesia, nomor E0105559, atas nama DARYANI, pengeluaran 01 Agustus 2022, tanggal habis berlaku 01 Agustus 2027, No.Reg 1A13LE8098AWRS
, kantor yang mengeluarkan Wonosobo;
- Paspor Republik Indonesia, nomor E3219719, atas nama SULISTYO NINGRUM, pengeluaran 28 April 2023, tanggal habis berlaku 28 April 2033, No.Reg 1A11LE2790AXPV, kantor yang mengeluarkan Wonosobo;
- Paspor Republik Indonesia, nomor C4177282, atas nama SANTI, pengeluaran 25 Juli 2019, tanggal habis berlaku 25 Juli 2024, No.Reg 1A11LE5878-TPW, kantor yang mengeluarkan Wonosobo.
53 — 24
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya2 Menyatakan tindakan Tergugat (Bupati Wajo) mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dalam perkara ini, Yaitu : dst......
ini agar membatalkan Keputusan No. 821.2.0901.tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari JabatanStruktural Lingkup Pemenintah Kabupaten Wajo; Bahwa berdasarkan alasanalasan yang dikemukakan Penggugattersebut diatas maka Penggugat memohon kehadapan BapakKetua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar,berkenan memeriksa dan memutuskan, menjatuhkan putusanyang amar putusannya sebagai berikut :Mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya 5Menyatakan tindakan Tergugat ( Bupati Wajo ) mengeluarkan
yang baik, sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor: 13 Tahun 2002, tanggal 17 Juni 2002 KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 TentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural SebagaimanaTelah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, padaangka Ill, huruf D, butir 4c yang mengatur tentang usul pemberhentian darijabatan struktural ; 220 2222 2022205Bahwa berdasarkan pada ketentuan diatas, maka Tergugat (BupatiWajo) mengeluarkan
19 — 2
Menyatakan perkara Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2016/PN-Lsm. dicabut ;- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk mengeluarkan perkara Nomor 34/Pdt.P/2015/PN-Lsm. dari Register Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan menyatakan tidak berlaku lagi ;
diubah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentangMahkamah Agung (lembaran Negara Nomor 4359 Tahun 2004), Undangundang RepublikIndonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (lembaran Negara Nomor 4379 Tahun 2004) serta Pasal 272RV tentang pencabutan perkara ;MENETAPKAN : Menyatakan perkara Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2016/PNLsm. dicabut ; Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk mengeluarkan
26 — 7
Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Dairi untuk mencatat pelaporan kelahiran anak Pemohon tersebut diatas, dalam buku yang disediakan khusus untuk itu yang sedang berjalan dan mengeluarkan Akta Kelahiran anak pemohon
berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang berpendapat bahwa permohonanpemohon pada petitum no. 2 adalah cukup beralasan dan dibenarkanundangundang oleh karenanya dapat dikabulkan j Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada petitum No.3 yangbermohon agar memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil danKependudukan Kabupaten Dairi untuk mencatat pelaporan kelahiran anakPemohon tersebut diatas, dalam buku yang disediakan khusus untuk ituyang sedang berjalan dan mengeluarkan
2008,910mengenai Pencatatan Pelaporan Kelahiran yang melampaui batas 1(satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuanpencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pasal 52, setelahmendapatkan Penetapan Pengadilan, hal ini telah sejalan dengan Pasal55 ayat (1) UndangUndang No 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, yang menyebutkan asal usul seorang anak hanyadapat dibuktikan dengan Akte Kelahiran yang autentik, dan ayat(2) berbunyi bila Akta Kelahiran tersebut tidak ada, makaPengadilan dapat mengeluarkan
Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil danKependudukan Kabupaten Dairi untuk mencatatpelaporan kelahiran anak Pemohon tersebut diatas,dalam buku yang disediakan khusus untuk itu yangsedang berjalan dan mengeluarkan Akta Kelahiran anakpemohon ; 4.
65 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Barangsiapa menyiarkansuatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkanHal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 861 K/Pid.Sus/2020keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwaberita atau pemberitahuan itu adalah bohong
Muhammad Mirhan, SH
Terdakwa:
Drs. HAIRANI Bin MASKUR Alm
133 — 23
Mengadili :
- Menyatakan Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa Drs. HAIRANI Bin MASKUR (Alm) dari tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;
71 — 23
Memerintahkan mengeluarkan Terdakwa JASMI Pgl JAS dari dalam Rumah Tahanan Negara ;3. Menangguhkan biaya perkara ;
barangbarang milik WARNIS PgL WAR berdasarkan Surat Pengaduan inCaSsuU ;Mengingat pasal 367 ayat (2) KUHP jo Pasal 362 KUHP, pasal 72 KUHP, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana, UU No. 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun pasalpasal lain dari peraturan perundangundangan lainnya yang bersangkutan dan berlaku hingga saat ini;MENGADILI1 Menyatakan penuntutan terhadap Terdakwa JASMI Pel JAS tidak dapat diterima(Niet on Vankelijk Verklaard) ;2 Memerintahkan mengeluarkan
46 — 15
M E N G A D I L I : - Menerima Eksepsi /keberatan Penasihat Hukum terdakwa ; - Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum ; - Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan ; - Membebankan biaya perkara kepada Negara ;
21 — 3
-Menyatakan perkara Perdata Permohonan Nomor : 164/Pdt.P/2013/PN-Lsm. dicabut ;- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk mengeluarkan perkara Nomor : 164/Pdt.P/2013/PN-Lsm dari Register Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan menyatakan tidak berlaku lagi ;
22 — 8
1.2.3.4 Mengabukan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; Menetapkan dan memberi Penetapan kepada Pemohon untuk mengajukan dan mendapatkan Akte Kelahiran atas nama : NI LUH SUJANI ; Memerintahkan kantor Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk mencatat dan mengeluarkan Akte Kelahiran atas nama : NI LUH SUJANI ;Membebankan biaya perkara kepada Pemoho sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ; 4 Mengabukan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
; Menetapkan dan memberi Penetapan kepada Pemohon untuk mengajukan dan mendapatkan Akte Kelahiran atas nama : NI LUH SUJANI ; Memerintahkan kantor Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk mencatat dan mengeluarkan Akte Kelahiran atas nama : NI LUH SUJANI ;Membebankan biaya perkara kepada Pemoho sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
;Mengabukan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;Menetapkan dan memberi Penetapan kepada Pemohon untuk mengajukan dan mendapatkanAkte Kelahiran atas nama: NI LUH SUJANI ;Memerintahkan kantor Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil Kabupaten Karangasem untukmencatat dan mengeluarkan Akte Kelahiran atas nama : NI LUH SUJANI ;Membebankan biaya perkara kepada Pemoho sebesar Rp. 181.000, (seratus delapan puluh saturibu rupiah) ; Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 April 2013 oldh ANAK AGUNG AYUMERTA
31 — 4
Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Dairi untuk mencatat pelaporan kelahiran anak-anak Pemohon tersebut diatas, dalam buku yang disediakan khusus untuk itu yang sedang berjalan dan mengeluarkan Akta Kelahiran anak-anak pemohon
berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang berpendapat bahwa permohonanpemohon pada petitum no. 2 adalah cukup beralasan dan dibenarkanundangundang oleh karenanya dapat dikabulkan ; Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada petitum No.3 yangbermohon agar memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil danKependudukan Kabupaten Dairi untuk mencatat pelaporan kelahiran anakPemohon tersebut diatas, dalam buku yang disediakan khusus untuk ituyang sedang berjalan dan mengeluarkan
mengenai Pencatatan Pelaporan Kelahiran yang melampaui batas 1(satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuanpencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pasal 52, setelah13mendapatkan Penetapan Pengadilan, hal ini telah sejalan dengan Pasal55 ayat (1) UndangUndang No 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, yang menyebutkan asal usul seorang anak hanyadapat dibuktikan dengan Akte Kelahiran yang autentik, dan ayat(2) berbunyi bila Akta Kelahiran tersebut tidak ada, makaPengadilan dapat mengeluarkan
Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil danKependudukan Kabupaten Dairi untuk mencatatpelaporan kelahiran anakanak Pemohon tersebutdiatas, dalam buku yang disediakan khusus untuk ituyang sedang berjalan dan mengeluarkan Akta Kelahirananakanak pemohon : 154.
62 — 5
Menyatakan perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2016/PN-Lsm. dicabut ;- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk mengeluarkan perkara Nomor 21/Pdt.G/2016/PN-Lsm dari Register Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan menyatakan tidak berlaku lagi ;
telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentangMahkamah Agung (Lembaran Negara Nomor 4359 Tahun 2004), UndangUndang Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Nomor 4379 Tahun 2004) serta Pasal 272 RVtentang Pencabutan Gugatan ;MENETAPKAN Menyatakan perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2016/PNLsm. dicabut ; Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk mengeluarkan
67 — 11
- Menyatakan perkara Perdata Nomor 188/Pdt.P/2013/PN-Lsm. dicabut ;- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk mengeluarkan perkara Perdata Permohonan 188/Pdt.P/2013/PN-Lsm dari Register Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan menyatakan tidak berlaku lagi
61 — 2
Menyatakan perkara Perdata Nomor 9/Pdt.G/2013/PN-Lsm. dicabut ;- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk mengeluarkan perkara Nomor 9/Pdt.G/2013/PN-Lsm dari Register Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan menyatakan tidak berlaku lagi ;
sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Nomor 4359 Tahun2004), UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum(Lembaran Negara Nomor 4379 Tahun 2004) serta Pasal 272 RV tentang PencabutanGugatan ;MENETAPKAN Menyatakan perkara Perdata Nomor 9/Pdt.G/2013/PNLsm. dicabut ; Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk mengeluarkan
146 — 62
- Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak Aurelio Arvan Widyanarko Alias Aril Bin Danang Widyanarko, S.E Dkk;
- Mengeluarkan Para Anak dari Penitipan di BPRS;
- Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali;
62 — 19
- Menyatakan perkara perlawanan Nomor : 20 / Pdt.Plw /2014 / PN-Lsm dicabut ;- Memerintahkan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk mengeluarkan perkara Nomor: 20 / Pdt.Plw / 2014 / PN-Lsm, dari Register Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan menyatakan tidak berlaku lagi ;