Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang membenarkanpertimbangan Pengadilan Negeri bahwa karena Terdakwa memilikikedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kedudukansebagai pimpinan BLUD Kabupaten Kupang maka unsur secaramelawan hukum pada perbuatan Terdakwa adalah tidak terpenuhi,tidak tepat apabila Terdakwa didakwa sebagai setiap orangsebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo.

Demikian pula halnya unsur melawan hukum maupun menyalahgunakan kewenangan adalah unsur mutlak setiap tindak pidana tanpamembedakan kualitasnya dan tergantung pada nilai kerugian negarayang terjadi serta penilaian Hakim terhadap perbuatan yang dilakukanTerdakwa.5.

Walauantara melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) denganpenyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 tidak memilikiperbedaan arti atau sama (in haeren), namun keduanya memilikiperbedaan yang khas Unsur melawan hukum merupakan genusnya, sedangkan unsur penyalangunaan wewenang adalahspecies nya. Sifat in haeren penyalahgunaan wewenang danmelawan hukum tidak berarti unsur melawan hukum terbukti, tetapiuntuk sebaliknya apabila unsur penyalahgunaan wewenang terbuktiHal. 123 dari 202 hal. Put.

Penghukuman atasTerdakwa hanyalah perbuatan zalim;Untuk itu akan Pemohon jelaskan unsur utama delik, karena bilamanaunsur utama delik tidak terbukti, maka unsur pasal lainnya dengan sendirimenjadi tidak terbukti:Bahwa Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP memiliki unsur :1. Unsur setiap orang;2.

Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi:3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukan;4. Unsur yang dapat merugikan kKeuangan Negara atau perekenomianNegara;5. Unsur yang dilakukan secara bersamasama;Ad.1. Tentang Unsur setiap orang;Memang Terdakwa adalah orang yang dapat dimintakanpertanggungjawaban hukum kepadanya karena merupakan subyek yang cakapbertindak secara hukum.

Akan tetapi tidak dapat dikatakan Terdakwa adalahpelaku dari tindak pindana yang didakwakan, karena untuk menentukan sampaikepada pelaku, maka seluruh unsur delik harus dibuktikan terlebin dahulu. MakaHal. 164 dari 202 hal. Put. No. 2421 K/PID.SUS/2016dengan demikian terlalu dini untuk menyebutkan, apakan unsur ini terbukti atautidak, tanpa terlebih dahulu membuktikan unsur utama delik;Ad.2.

secara melawan hukum dan unsur memperkayadiri sendiri atau orang lain atau korporasi dan unsur lainnya maka semuaunsurunsur Pasal 2 ayat (1) Dakwaan Primer telah terpenuhi sehinggapemeriksaan dakwaan selainnya tidak perlu dilanjutkan pemeriksaannya;Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akanmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan :Hal yang memberatkan :Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalampemberantasan korupsi dan merusak

Tidak mempertimbangan fakta yang terungkap dipersidangan sehinggatidak terbuktinya unsur MELAWAN HUKUM pada Dakwaan PrimairPertimbangan Judex Facti dalam putusannya halaman 92Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan olehTerdakwa dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa danmenyiapkan kelengkapan dokumen kontrak dan kontrak pekerjaan jasakonsultan untuk 5 (lima) Perusahaan Pengadaan Jasa Konsultan/Perencanaan

Desain tertanggal 29 November 2010 adalah karenaJabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor. 147/BNPB/XI/2010tanggal 24 November 2010 yaitu hak dan kekuasaan yang dipunyai olehseseorang untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 3 Undangundang Tindak Pidana Korupsi.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas Majelis berkesimpulan bahwa unsur melawan hukum tidakterbukti menurut hukum;Alasan Memori

Putusan Nomor 1904 K/PID.SUS/2016sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 tahun 2001 karena Jabatannya selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK);Bahwa Judex Facti Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertamatidak mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan sehinggapertimbangan pembuktian unsur MELAWAN HUKUM sama sekali tidakmencukupi (onvoldoende gemotiveerd), tentang perbuatan Terdakwa yangtelah melakukan tindakan yang bukan lagi termasuk dalam tugas danwewenang

Oleh karena unsur kerugian Negara yang terbukti sebesarRp347.001.600,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta seribu enam ratus rupiah)merupakan jumlah yang signifikan sebagai perouatan memperkaya orang lain;Bahwa terlepas dari memori kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 52 UndangundangNomor 14 Tahun 1985 Jo Undangundang Nomor 5 Tahun 2004 Jo.

sebelum mengerjakan pekerjaan Pengadaan Buletin DPRD, KabupatenMimika ia dan Terdakwa lainnya, juga korporasi mempunyai berapa banyakharta kekayaan, baik yang bergerak, maupun yang tidak bergerak, dansetelah Terdakwa dan Terdakwa lainnya juga korporasi melakukanpekerjaan pengadaan Buletin DPRD Kabupaten Mimika tersebut, merekamemang bertambah kekayaannya berapa banyak, baik berupa bendabergerak maupun tidak bergerak; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka menurutMajelis Hakim, unsur

;Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut yang padapokoknya menguraikan unsur ketiga dari dakwaaan primer yaitu Pasal 2 ayat(1) yuncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1)ke1 KitabUndangUndang Hukum Pidana

(KUHP) Memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi tidak terpenuhi padaperbuatan Terdakwa, terhadaphalhal tersebut kami Jaksa Penuntut Umum keberatan dengan dasarpertimbangan sebagai berikut: Bahwa unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi inimengandung 3 (tiga) elemen yang bersifat alternatif yaitu elemenmemperkaya diri sendiri, elemen memperkaya orang lain dan elemenmemperkaya suatu korporasi, artinya dengan terpenuhinya salah satu dari3 (tiga) elemen tersebut

maka unsur ini telah terpenuhi; Yang dimaksud melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi dalam bukunya R.

melawan hukum maupunmenyalahgunakan adalah unsur mutlak setiap tindak pidana tanpamembedakan kualitasnya dan tergantung pada nilai kerugian Negara yangterjadi serta penilaian hakim terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa;Bahwa pendapat Judex Facti ini adalah salah karena adanya kerugianNegara sebesar Rp677.500.746,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratusribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) adalah suatu jumlah yang signifikanuntuk memperkaya orang lain sehingga unsur memperkaya orang

M E N G A D I L I : Menyatakan Terdakwa Unsur Mahdi Bin Sabirin sesuai identitasnya tersebut di atas, Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; Menetapkan masa penangkapan

BL 5221 PAM;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa Unsur Mahdi Bin Sabirin;4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

UNSUR MAHDI BIN SABIRIN

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Unsur Mahdi Bin Sabirin berupa pidanapenjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani masatahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;3.

Pol.BL 5221 PAM;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa Unsur Mahdi BinSabirin;4.

Unsur nya sebagai berikut :e Unsur setiap orang ;e Unsur Menyalah gunakan Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman bagidiri sendiri;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan UnsurUnsur tersebut sebagai berikut:Ad.1 Setiap Orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orangpribadi ataupun badan hukum sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajibanyang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;Menimbang, bahwa unsur setiap orang perlu dipertimbangkan

Unsur Mahdi Bin Sabirin adalah orang yang dimaksudkanPenuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat di dalam suratdakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkanseorang lakilaki sebagai Terdakwa, pada saat identitasnya diperiksa di persidangan,identitasnya tersebut diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa Unsur Mahdi Bin Sabirin,sehingga dengan demikian Penuntut Umum tidak salah mengajukan orang dalamperkara ini, dengan demikian tidak terdapat adanya

Unsur Mahdi bin Sabirin;Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut karena sedang stres denganmasalah keluarga Terdakwa, Terdakwa telah berusaha membantu keluarga isteridengan meminjamkan modal sejumlah Rp300.000.000,00 dengan mengagunkanrumah, namun setelah Terdakwa berhutang isteri Terdakwa tidak lagi peduli kepadaTerdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan memenuhi dakwaan

Menyatakan Terdakwa Unsur Mahdi Bin Sabirin tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan primair;2. Membebaskan Terdakwa Unsur Mahdi Bin Sabirin olah karena itu dari dakwaan primair tersebut; 3. Menyatakan Terdakwa Unsur Mahdi Bin Sabirin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan 1 bukan tanaman bagi diri sendiri;4.

UNSUR MAHDI BIN SABIRIN

Jadi setiap orang inimelekat dalam setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhiatau terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbuktidan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian setiap orang tersebut diatas dan dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh PenuntutUmum dalam perkara ini, telah ternyata bahwa di dalam surat dakwaannyaPenuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa dipersidangan

yaitu Unsur Mahdi Bin Sabirin, yang mana Terdakwa tersebuttelah mengakui dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimanatermuat dalam berkas Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupunpetunjuk akan terjadi error in pesona sebagai subjek hukum yang didakwakandan sedang diadili dalam perkara ini, dengan demikian maka yang dimaksudsetiap orang di sini adalah Terdakwa atas nama Unsur Mahdi Bin Sabirin;ad. 2. secara tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa unsur secara tanpa hak atau melawan

demikian unsur secara tanpa hak atau melawanhukum dari pasal ini telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;ad. 3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotikagolongan bukan tanamanMenimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung sifat alternatif juga,dimana perbuatanperbuatan yang diatur dalam unsur ini adalah memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan bukantanaman ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata

Setiap penyalah;Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalahdalam unsur ini adalah sama sebagaimana yang dimaksudkan denganpengertian unsur setiap orang dalam tindak pidana narkotika yangdimaksudkan untuk menunjukkan sebagai subjek hukum (natuurlijk persoon)yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan pidananya secara hukumpidana, di mana unsur ini sudah dipertimbangkan dalam pertimbangandakwaan primair di atas dan oleh karena unsur setiap orang tersebut jugamenjadi unsur dalam dakwaan

Menyatakan Terdakwa Unsur Mahdi Bin Sabirin tersebut di atas, tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana diatur dalam dakwaan primair;2. Membebaskan Terdakwa Unsur Mahdi Bin Sabirin olah karena itu daridakwaan primair tersebut;3. Menyatakan Terdakwa Unsur Mahdi Bin Sabirin tersebut di atas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamenyalahgunakan narkotika golongan 1 bukan tanaman bagi dirisendiri;4.

Bahwa sesuai fakta hukum persidangan dihubungkan dengan perbuatanPara Terdakwa, maka menurut pendapat Majelis, perbuatan ParaTerdakwa telah memenuhi unsurunsur delik sebagai unsur secaramelawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atauperekonomian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Pertama,dengan pertimbangan sebagai berikut:1.

kewenangannya secaramenyimpang sebagai suatu perbuatan melawan hukum yangbertentangan dengan kewajiban hukum Para Terdakwa, yangseharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya bahwaperbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan hukumsebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 5, Pasal 6Perpres Nomor 54 Tahun 2010 juncto Perpres Nomor 70 Tahun2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Pasal18 ayat (3) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, maka dengan demikian unsur

Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II telah menerima uang denganrincian masingmasing untuk Terdakwa menerima uang sebesarUSD300.000 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat) yang berasaldari ANDI AGUSTINUS alias ANDI NAROGONG dan uangsebesar USD200.000 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) dariTerdakwa Il serta uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah) diterima dari YOSEP SUMARTONO, sedangkan untukTerdakwa II menerima uang sebesar

Dengan demikian, unsur merugikankKeuangan negara atau perekonomian negara telah cukupterpenuhi atau terbukti;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 UndangUndang Tindak PidanaKorupsi, Terdakwa IRMAN harus dijatuhi hukuman pidanatambahan berupa uang pengganti sebanyakbanyaknya sejumlahuang yang diperoleh dari hasil kejahatan seluruhnya yangberjumlah USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat)ditambah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dikurangkandengan uang yang telah dititipkan Terdakwa kepada

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur melawanhukum dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi serta unsur kerugian keuangan negara atau perekonomiannegara dan unsur lainnya telah dibuktikan dalam putusan Judex Facti aquo, maka dengan demikian semua unsur Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Pertama telah cukupterbukti atau terpenuhi;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan ParaTerdakwa telah memenuhi

M E N G A D I L I

• Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
• Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 15 Maret 2021 No: 296/Pid.Sus/2020/PN.Jth. yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai redaksi kwalifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UNSUR MAHDI Bin SABIRIN telah terbukti

Pembanding/Terdakwa : UNSUR MAHDI BIN SABIRIN
Terbanding/Penuntut Umum : MUHADIR,SH

Menyatakan terdakwa UNSUR MAHDI BIN SABIRIN terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, menjual NarkotikaGolongan dengan berat melebihi 5 (lima) gram sebagaimana yang diatur dandiancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika sebagaimana dalam Dakwaan Komulatif KESATU;2.

Menyatakan terdakwa UNSUR MAHDI BIN SABIRIN terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawanhukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan dalam bentuk bukantanaman sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 AyatHalaman 5 dari 15 hal. Pts. Perk. Pidana Nomor 144/PID/2021/PT.BNA.(1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam DakwaanKomulatif Kedua;3.

Menyatakan Terdakwa Unsur Mahdi Bin Sabirin tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa HakAtau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan dalam bentuk bukantanaman yang beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan kumulatifkesatu Penuntut Umum;2.

Menyatakan Terdakwa Unsur Mahdi Bin Sabirin tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa HakAtau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan dalam bentuk bukantanaman sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;Halaman 6 dari 15 hal. Pts. Perk. Pidana Nomor 144/PID/2021/PT.BNA.3.

Menyatakan Terdakwa UNSUR MAHDI Bin SABIRIN telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindakpidana Tanoa hak atau melawan hukum menjual NarkotikaGolongan dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima)gram dan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki: NarkotikaGolongan dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalamdakwaan Komulatif Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;2.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Unsur Mahdi Bin Sabirin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Unsur Mahdi Bin Sabirin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Penuntut Umum:
MUHADIR,SH
Terdakwa:
UNSUR MAHDI BIN SABIRIN

NegeriTuakau memberikan pekerjaan pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah danpergantian meubelair di SD Negeri Tuakau dan membayar Biaya FisikMeubelair kepada Terdakwa JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS sesuaibiaya yang tercantum dalam anggaran, selanjutnya Terdakwa JACOBCORNELIS MANAFE alias YALIS wajid menyelesaikan seluruh item pekerjaansampai selesai 100% baik Fisik maupun Meubelair; Bahwa pekerjaan tersebut seharusnya dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan yang terdiri dari, Guru, Komite Sekolah, dan Unsur

Apakah pertimbangan penjatuhan hukuman pidana kepada Terdakwamenurut undangundang didasarkan pada Modus Operandi ataudidasarkan pada dakwaan yang terbukti, yang dalam hal ini adalahDakwaan Subsidair dalam unsur korupsi yang dilakukan bersamasamaSaudara JULTALIF L. MULIK, A.Ma.Pd. ?;Hal. 35 dari 48 hal.

Bahwa unsur melawan hukum merupakan anasir konstitutif setiap delik tanpamembedakan kualitasnya dan nilai kerugian Negara, yang dalam hal iniMajelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah secara melawanhukum mengambil tindakan sendiri dalam hal pengadaan barang dan jasa diluar kewenangannya dengan maksud memperkaya dirinya sendiri atau oranglain, sebagaimana pertimbangan Judex Facti, yang bersesuaian denganPasal 2 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi;4.

Bahwa dengan demikian cukup beralasan perbuatan Terdakwa in casu telahmemenuhi unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi;5. Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebutmerupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentangsuatu kenyataan.

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Bantaeng:Bahwa terlepas dari alasan keberatan kasasi Penuntut Umum,keberatan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salahatau keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan peraturanhukum tidak sebagaimana mestinya yaitu membebaskan Terdakwa dariPasal 2 Ayat (1) Dakwaan Primair yakni unsur setiap orang tidakterpenuhi dengan berpendapat bahwa Terdakwa sebagai subyekhukum tidak tepat bila diperhadapkan dengan unsur

Putusan Nomor 295 K/Pid.Sus/2019atau kedudukan beserta kewenangan, kesempatan atau sarana yangmelekat pada jabatan atau kedudukannya lebih tepat memenuhi unsursetiap orang dalam rumusan delik Pasal 3 undangUndang Tipikordalam dakwaan subsidair (Vide, Putusan PN., hal, 53);Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut tidak dapatdibenarkan menurut hukum oleh karena unsur setiap orang bukanlahmerupakan unsur delik melainkan unsur yang harus dibuktikan sebagaiorang atau subyek hukum pelaku tindak pidana

yang tidak adahubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang dalammelakukan perbuatan melawan hukum, lagi pula unsur setiap orangjustru. bersifat umum dan berlaku kepada siapa saja termasukTerdakwa yang tidak ada hubungannya dengan jabatan ataukedudukan sepanjang ia mampu bertanggung jawab secara hukum;Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan ternyata perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsurunsur delik sebagai perbuatanmelawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang

Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan ketentuan Pasal 12huruf a UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001, khususnya unsur padahal diketahui atau patut didugabahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agarmelakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yangbertentangan dengan kewajibannya ;Putusan judex facti (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangannya padahalaman 296 menyatakan bahwa Majelis berpendapat Terdakwa telahterbukti melanggar

menetapkan anggaran tersebut ke dalam UndangUndang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan(APBNP) 2010 maupun UndangUndang tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011 ;Bahwa pendapat judex facti yang menganggap kewenanganmenetapkan anggaran tersebut bukan merupakan kewenangan tunggaldari Terdakwa, akan tetapi merupakan kewenangan Badan AnggaranDPRRI dan Pemerintah jelasjelas telah memperlihatkan adanyakekhilafan atau kekeliruan dalam pemaknaan hukum, sehingga seolaholah unsur

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karenaTerdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana dalamdakwaan subsidair, berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKupang salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidaksebagaimana mestinya karena menyimpulkan bahwa dakwaan PenuntutUmum yang terbukti adalah dakwaan subsidair, bukan dakwaan primairberdasarkan pertimbangan bahwa unsur

secara melawan hukum yangsubyek deliknya setiap orang yang bersifat umum tidak relevan apabiladiterapkan terhadap Terdakwa yang mempunyai kedudukan sebagaiKuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan merangkap sebagai AnggotaPanitia Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum danKebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya,sehingga unsur melawan hukum tidak terpenuhi pada perbuatanTerdakwa dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah danHal. 16 dari 22 hal.

subyek pelaku tindak pidanadan unsur melawan hukum, tetapi pada unsur memperkaya diri sendiri,orang lain atau korporasi dan unsur menguntungkan diri sendiri, oranglain atau korporasi serta unsur besar kecilnya kerugian negara yangditimbulkan oleh tindak pidana korupsi; Jika kerugian negara itu relatifbesar, maka masuk kualifikasi pelanggaran Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, namun jika kerugian negarayang ditimbulkan

mengakibatkan kerugiankeuangan negara sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus limapuluh dua juta rupiah), yang signifikan memperkaya diri sendiri, atauorang lain atau suatu korporasi;Bahwa fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangantersebut, bersesuaian secara yuridis dengan unsurunsur tindak pidanayang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana dubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair yangterdiri dari unsur

setiap orang, dengan sengaja memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi dan unsur merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, sehingga Terdakwa dinyatakanterbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair;Bahwa karena Terdakwa adalah subyek hukum yang mampubertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, tidak ada alasanpembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa, makaTerdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah

Sus/2018mestinya, sehingga unsur setiap orang dari dakwaan primair tidak terpenuhiatau terbukti dari perbuatan Terdakwa;Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakanTerdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, ketika sedangdalam kedudukan atau jabatan maupun sedang memiliki Kewenangantertentu oleh karenanya, pengertian unsur Setiap Orang adalah lebih tepatjika diterapbkan pada unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo.

UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001,maka menurut Majelis Hakim unsur Setiap Orang dalam Pasal 2 Ayat (1)tersebut tidak terbukti, Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair,(Putusan hal 186, 187) pertimbangan mana disetujui oleh Pengadilan Tinggidengan mengubah putusan a quo mengenai pemidanaan;Bahwa pertimbangan judex facti tersebut jelas keliru karena judex factisalah memahami konsep perbedaan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) denganPasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan

UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai unsur setiaporang dalam undangundang tindak pidana korupsi:;Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Kebijakan KamarPidana Mahkamah Agung RI yang menentukan bahwa perbedaan Pasal 2Ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terletakpada unsur subyek pelaku tindak pidana dan unsur melawan hukum, tetap!

pada unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dan unsurmemperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan unsur besar kecilnyakerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi; Jika kerugiannegara itu relatif besar, maka masuk kualifikasi pelanggaran Pasal 2 Ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, namun jika kerugian negara yangditimbulkan tindak pidana korupsi relatif kecil, maka masuk kualifikasi

telahterlaksana dan telah dipertanggungjawabkan oleh 7 (tujuh) puskesmastersebut;Bahwa fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangantersebut bersesuaian secara yuridis dengan unsurunsur tindak pidana yangterdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana dubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 yangdidakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair yang terdiri dari unsursetiap orang, dengan sengaja memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi dan unsur

hukum atau menerapkan peraturan hukum tidaksebagaimana mestinya, yaitu membebaskan Terdakwa dari Pasal 2 Ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 (UndangUndang Tipikor) padaDakwaan Primair dengan pertimbangan bahwa perbuatan yang dilakukan olehTerdakwa bukan merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawanhukum yang bersifat umum seperti yang dimaksud dalam unsur

tindak pidanayang kedua dari Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Tipikor sebagaimana yangdidakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair, melainkan merupakan perbuatanmelawan hukum yang dilakukan dalam keadaan khusus sebagaimana diaturdalam Pasal 3 UndangUndang Tipikor, dengan pertimbangan sebagai berikut : Bahwa unsur secara melawan hukum berlaku kepada siapa sajatermasuk pada diri Terdakwa sendiri sebagai subjek hukum yang mampubertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan, justru oleh karenaunsur melawan

Dengan demikian unsur merugikan keuangan negara atauperekonomian negara telah cukup terpenuhi atau terbukti.

memahami konsep perbedaan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) denganPasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai unsurunsur Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undangundang tindak pidana korupsi;Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Kebijakan Kamar PidanaMahkamah Agung RI yang menentukan bahwa perbedaan Pasal 2 Ayat(1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tidakterletak pada unsur

subyek pelaku tindak pidana dan unsur melawanhukum, tetapi pada unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain ataukorporasi dan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi,dan unsur besar kecilnya kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindakpidana korupsi; Jika kerugian negara itu relatif besar, maka masukkualifikasi pelanggaran Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31Hal. 22 dari 27 hal.

Bahwa fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan tersebutbersesuaian secara yuridis dengan unsurunsur tindak pidana yangterdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana dubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair yang terdiridari unsur setiap orang, dengan sengaja memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi dan unsur merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara, sehingga Terdakwa dinyatakan

Kekhilafan Hakim Menentukan dan Menetapkan Unsur Secara MelawanHukum.Bahwa sesuai dengan fakta fakta persidangan, maka diperoleh faktahukum sebagai berikut : Bahwa Saksi Ahli BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah ataspermintaan Penuntut Umum dalam persidangan menyatakan bahwaHal. 81 dari 113 hal. Put. No. 1093 K/Pid.Sus/2016dalam persoalan Penggunaan UP Sekretariat DPRD Tahun 2013telah dikembalikan dan tidak ada kerugian, sesuai Lembar KerjaPemeriksaan Tim Auditor Tahun 2012.

No. 1093 K/Pid.Sus/2016didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, denganpertimbangan Judex Facti bahwa unsur secara melawan hukum tidak tepatatau tidak dapat diterapbkan dalam perbuatan Terdakwa, karena perbuatanTerdakwa berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sertakewenangan Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran pada SekretariatDPRD Kota Palangka Raya,sehingga lebih tepat dan objektif serta adil apabilaperbuatan Terdakwa dilihat dari segi penyalahgunaan kewenangan (videhalaman

No. 1093 K/Pid.Sus/2016rupiah), sehingga dengan demikian pula unsur memperkaya diri sendiri atauorang lain atau korporasi telah cukup terpenuhi;7. Bahwa akibat dari perouatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telahmempunyai hubungan secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugiankeuangan Negara yang cukup signifikan jumlahnya, yaitu sebesarRp301.560.500,00.

(tiga ratus satu juta lima ratus enam puluh ribu limaratus rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dariperbuatan Terdakwa telah terpenuhi unsur secara melawan hukum dan unsurmemperkaya diri sendiri serta unsur merugikan keuangan Negara yangmerupakan unsurunsur dari Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangdidakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan

Nama : UNSUR ROSADIJenis kelamin : Laki - LakiUmur : 31 TahunPekerjaan : -Alamat : Desa Bukur Kecamatan Patianrowo, Kabupaten NganjukAgama : -Warga Negara : IndonesiaStatus : -

Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 219.000 (Dua Ratus SembilanBelas Ribu Rupiah)Hakim Tunggal : SRITUTI WULANSARI, SHPanitera Pengganti :AMBO DALE, SH.Putus Tanggal, 31 Januari 2012 ( dikabulkan )57/PDT.P/2012/PN.NGJKNama : UNSUR ROSADIJenis kelamin : Laki LakiUmur : 31 TahunPekerjaan Alamat : Desa Bukur Kecamatan Patianrowo, Kabupaten NganjukAgama :sWarga Negara : IndonesiaStatus :Tanggal Daftar : 30 Januari 2012Amar Putusan :1.

Putusan No. 1147 K/Pid.Sus/2018berdasarkan pertimbangan bahwa oleh karena perbuatan ParaTerdakwa tersebut diatas berhubungan dengan tugas dan kedudukanPara Terdakwa dan kewenangannya selaku Komisioner KPU Kab.Pakpak Bharat maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalamdakwaan primair tidak tepat diterapkan terhadap Para Terdakwa,sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan primair, oleh karena

ketentuan Pasal 2 ayat (1)dengan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 mengenaiunsurunsur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dalam undangundangtindak pidana korupsi;Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Kebijakan KamarPidana Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menentukan bahwaperbedaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tidak terletak pada unsur

subyek pelaku tindak pidanadan unsur melawan hukum, tetapi pada unsur memperkaya diri sendiri,orang lain atau korporasi dan unsur menguntungkan diri sendiri, oranglain atau korporasi serta unsur besar kecilnya kerugian negara yangditimbulkan oleh tindak pidana korupsi; Jika kerugian negara itu relatifbesar, maka masuk kualifikasi pelanggaran Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, namun jika kerugian negarayang ditimbulkan

danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: SR41/PW02/5/2016 tanggal 28 Juni 2016 yang signifikan memperkaya diriPara Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;Bahwa fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangantersebut, bersesuaian secara yuridis dengan unsurunsur tindak pidanayang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana dubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair yangterdiri dari unsur

setiap orang, dengan sengaja memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi dan unsur merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, sehingga Para Terdakwa dinyatakanterbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair;Bahwa karena Para Terdakwa adalah subyek hukum yangmampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, tidak adaalasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan ParaHal. 21 dari 25 hal.