Ditemukan 172443 data
218 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
1495 — 1099 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah. Sebagai PPK, Terdakwa seharusnya menyiapkan dan menetapkan Harga Penawaran Sendiri ... [Selengkapnya]
Bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut Terdakwa telah terbukti secarasah dan menyakinkan bersalan melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang diatur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum.Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalamMajelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidaktercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakimsetelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitumenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi
141 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
141 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Dalam hal putusan Mahkamah Agung conformTuntutan JPU sedangkan mengenai barang bukti yang tercantum dalam putusan JudexFacti berbeda dengan barang bukti dalam tuntutan JPU, putusan Kasasi harussesuai dengan barang bukti dalam putusan Judex ... [Selengkapnya]
1010 — 800 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Putusan ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan hukumnya, judex factie beralasan bahwa ... [Selengkapnya]
Mahkamah Agung Republik Indonesia,Tangerang 8 s/d 10 Maret 2012, dan oleh karenanya maka Terdakwaharus dinyatakan tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum; oleh karenaMajelis Hakim telah menyatakan tidak terbukti melakukan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, makaTerdakwa harus dibebaskan dakwaan Primair Penunut Umum tersebut;Bahwa pertimbangan judex facti tersebut jelas keliru karena judex factisalah memahami konsep perbedaan
ketentuan Pasal 2 Ayat (1) denganPasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai unsurunsur Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undangundang tindak pidana korupsi;Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Kebijakan Kamar PidanaMahkamah Agung RI yang menentukan bahwa perbedaan Pasal 2 Ayat(1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tidakterletak pada unsur subyek pelaku tindak
148 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat telah menggugatsekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidanganPengadilan Negeri Dumai pada pokoknya atas dalildalil :bahwa para Penggugat adalah guruguru wanita yang diangkat sebagaipegawai tetap oleh Tergugat berdasarkan surat keputusan (SK) untuk mendidikdan mengajar di sekolahsekolah yang berada di bawah naungan Tergugat ;bahwa selama bekerja pada Tergugat, para Penggugat telahdiperlakukan secara diskriminasi di mana Tergugat telah mengeluarkanperaturan mengenai perbedaan
hak pekerja wanita dan pria ;bahwa adapun perbedaan hak tersebut adalah para pekerja wanitadianggap sebagai pekerja lajang artinya pekerja wanita tidak mendapatkantunjangan keluarga walaupun pekerja wanita tersebut telah mempunyaikeluarga (Suami dan anak).
Isinya menekan bahwa Hak dan Kewajiban antara guruwanita dengan guru lakilaki pada dasarnya tidak ada perbedaan ; Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau di PekanbaruNomor: 568/TKKP/72 tanggal 15 Januari 2002 yang tembusannyaHal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1604 K/Pdt/2004ditujukan kepada Tergugat.
771 — 678 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dan kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka menurut ... [Selengkapnya]
1697 — 1335 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan ... [Selengkapnya]
UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001,maka menurut Majelis Hakim unsur Setiap Orang dalam Pasal 2 Ayat (1)tersebut tidak terbukti, Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair,(Putusan hal 186, 187) pertimbangan mana disetujui oleh Pengadilan Tinggidengan mengubah putusan a quo mengenai pemidanaan;Bahwa pertimbangan judex facti tersebut jelas keliru karena judex factisalah memahami konsep perbedaan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) denganPasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan
UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai unsur setiaporang dalam undangundang tindak pidana korupsi:;Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Kebijakan KamarPidana Mahkamah Agung RI yang menentukan bahwa perbedaan Pasal 2Ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terletakpada unsur subyek pelaku tindak pidana dan unsur melawan hukum, tetap!
1446 — 831 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menjatuhkan putusan bahwa perbuatan para Terdakwa ... [Selengkapnya]
Terdakwa dan kewenangannya selaku Komisioner KPU Kab.Pakpak Bharat maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalamdakwaan primair tidak tepat diterapkan terhadap Para Terdakwa,sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan primair, oleh karena itu Para Terdakwaharus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;Bahwa pertimbangan judex facti tersebut jelas keliru, karena judexfacti salah memahami konsep perbedaan
- Wasiat Wajibah dapat diberikantidak hanya kepada anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI namunjuga dapat diberikan kepadaahli waris yang tidak beragama islam.
95 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
672 — 346 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Padang yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang. Dalam putusannya, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan argumentasi bahwa inti delik ... [Selengkapnya]
Perbedaan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang yang dalam Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 pada konsep bestandeel delict (inti delik) mengandung cacatyuridis sejak lahir Karena orang yang menjadi subyek hukum Pasal 3 yangmempunyail wewenang, kedudukan, atau jabatan yang notabene digaji olehnegara yang melakukan korupsi yang merugikan keuangan justeru dipidanalebih ringan dari orang lain yang melakukan korupsi, misalnyaorang/wiraswasta yang dalam melakukan aktivitas
Karena kebijakan legislatif yagn menetapkan perbedaan Pasal 2Ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 JunctoUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 berdasarkan perbedaan inti delikmengandung cacat yuridis sejak lahirnya, maka Kamar Pidana MahkamahAgung sejak tahun 2012 menetapkan perbedaan esensial antara Pasal 2Ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 JunctoUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terletak pada inti delik tetapipada unsur memperkaya diri sendri, orang lain, atau
709 — 486 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa ... [Selengkapnya]
Putusan Nomor 1213 K/Pid.Sus/2018meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan primair, oleh karena itu Terdakwa harusdibebaskan dari dakwaan primair tersebut;Bahwa pertimbangan judex facti tersebut jelas keliru, karena judexfacti salah memahami konsep perbedaan ketentuan Pasal 2 ayat (1)dengan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 mengenaiunsurunsur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dalam undangundangtindak
5598 — 3756 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan upaya peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang. Majelis Hakim pada PN Palembang menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa ... [Selengkapnya]
466 — 251 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidak usahdijalani, Kecuall jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukanlain karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masapercobaan selama 2 (dua) tahun berakhir; Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridissebagaimana terungkap di muka sidang, terbukti fakta terjadinya tindakpidana dalam perkara a quo adalah atas kehendak dan kerjasama yangerat antara Terpidana dengan Terpidana Il, sehingga tidak adil apabilakedua Terpidana dijatuhi pidana yang berbeda, dengan perbedaan
34 — 13
Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damaiselama lebih 4 (empat) tahun, setelah itu terjadi perselisihan danpertengkaran disebabkan Termohon mempunyai sifat egois danketika ada perbedaan pendapat Termohon sering pergimeninggalkan rumah kediaman bersama;.
YUSUF SUPRIYANTO
12 — 3
MENETAPKAN :
- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah perbedaan nama Pemohon antara Yusuf Supriyanto dengan Supriyanto adalah satu orang yang sama.
- Menyatakan sah perbedaan nama pemohon antara Wiwik Wiharti dengan Wiharti adalah satu orang yang sama.
- Memberi ijin kepada Pemohon baik nama Yusuf Supriyanto ataupun Supriyanto untuk bisa digunakan disemua Instansi dan Lembaga termasuk KUA.
HALIM SUTEJO
16 — 11
- Menetapkan bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon, HALIM SUTEJO dan HALIM SUTEDJO, adalah orang yang sama.
- Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).
1.Siti Rofiqoh
2.Rendy Hardyanto
3.Alvin Bagaskara
37 — 3
- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan perbedaan nama Almarhum Gatot Suriyantono dengan Almarhum Gatot Suryantono adalah merupakan orang yang sama;
- Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);
Penetapan No. 732/Pdt.P/2020/PN.Sby6Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untukmenyesuaikan nama Almarhum Gatot Suriyantono, dikarenakan terdapatperbedaan nama Almarhum Gatot Suriyantono antara Kutipan Akta Nikahdengan Kutipan Akta Kematian;Bahwa, perbedaan nama tersebut yaitu antara Almarhum Gatot Suriyantonoberdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578KM020620200032 yangdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabayatertanggal O03 Juni 2020 dengan nama Almarhum
Permohonanpenyesuaian nama Almarhum Gatot Suriyantono adalah untuk mengurusdokumendokumen Surat Keterangan Ahli Waris kepada Kelurahan WonorejoKota Surabaya guna keperluan pencairan ASABRI ;Bahwa, untuk sahnya penyesuaian nama tersebut adalah harus adapenetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada KetuaPengadilan Negeri Surabaya, untuk menetapkan menurut hukum sebagai berikut :12Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;Menyatakan perbedaan
dalil permohonan Pemohon sebagai berikut;Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;Bahwa suami Pemoho bernama GATOT SURIYANTONO;Bahwa Pemohon dan Almarhum GATOT SURIYANTONO telah memiliki anakyang bernama RENDY HARDYANTO (Pemohon II) dan ALVIN BAGASKARA(Pemohon III);Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2020;Bahwa nama Suami Pemohon dalam Kutipan Akta Kematian tertulis GATOTSURIYANTONO;Bahwa nama Suami Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tertulis GATOTSURYANTONO;Bahwa terdapat perbedaan
dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;Bahwa suami Pemoho bernama GATOT SURIYANTONO;Bahwa Pemohon dan Almarhum GATOT SURIYANTONO telah memiliki anakyang bernama RENDY HARDYANTO (Pemohon Il) dan ALVIN BAGASKARA(Pemohon III);Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2020 ;Bahwa nama Suami Pemohon dalam Kutipan Akta Kematian tertulis GATOTSURIYANTONO;Bahwa nama Suami Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tertulis GATOTSURYANTONO;Bahwa terdapat perbedaan
Penetapan No. 732/Pdt.P/2020/PN.Sby2 Menyatakan perbedaan nama Almarhum Gatot Suriyantono dengan AlmarhumGatot Suryantono adalah merupakan orang yang sama;3 Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.116.000,(Seratus enam belas ribu rupiah);Demikian ditetapbkan pada Hari Selasa Tanggal 21 Juli 2020 oleh kami, Hj.WIDARTI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya penetapan mana padahari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengandibantuBAMBANG SUNARKO, S.H.