Ditemukan 114667 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : judiâ judiã judi fauzi fadli fakta fansi fahmi judea juden judes judek jurex fanti farti facmi facto fatci
Penelusuran terkait : Tidak sependapat judex facti Judex facti salah menerapkan hukum Perbankan Pencatatan palsu Narkotika (tidak sependapat dengan judex facti) Suap Suap pasif Suap aktif Judex juris Psikotropika Narkotika Judex facti tidak salah menerapkan hukum Judex facti melakukan kekeliruan nyata atau kekhilafan hakim Perbedaan barang bukti putusan judex facti dan tuntutan jpu Putusan judex juris dan judex facti telah terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata Narkotika (adanya kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata dari judex facti Dapat dibenarkan dan judex facti salah dalam menerapkan hukum)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 15-01-2018 — Upload : 27-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1516 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 15 Januari 2018 — PT SURYA NUSA SILAMPARI VS JONI SITUMORANG
50 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan PHK antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan Judex Facti diucapkan;4.
    Nomor 1516 K/Pdt.SusPHI/2017tanggal 15 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Fact,dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPalembang, tidak salah menerapkan hukum dengan perbaikan berdasarkanpertimbangan sebagai berikut:Bahwa sebagaimana pertimbangan Judex Facti diperoleh fakta hukumterjadi pelanggaran dalam perpanjangan dan pembaruan PKWT karena tidakmemenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (5), (6) Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 yaitu tidak ada pemberitahuan perpanjangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 31-01-2023 — Upload : 08-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 96 K/Pdt.Sus-PHI/2023
Tanggal 31 Januari 2023 — RUDI HARTONO VS 1. PT. PUTRA BORNEO SUGIARTO SAMARINDA, DK
95 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I terhitung sejak putusan dibacakan oleh Judex Facti;3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak Cuti kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp25.145.493,00 (dua puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah); 4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 10-06-2020 — Upload : 18-09-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 534 K/Pdt.Sus-PHI/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — YAYASAN DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD VS 1. LEDY, S.Si,, DKK
160 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan Judex Facti diucapkan berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;3.
    Menolak seluruh gugatan Penggugat dan II dan atau setidaktidaknyamenyatakan tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat dan II untuk membayar seluruh biaya perkara; Dan atau apabila Majelis Hakim Kasasi a quo berpendapat lain; Mohonputusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa keberatankeberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 Agustus2019 dihubungkan dengan pertimbangan Judex
    Facti, dalam hal iniPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidaksalan menerapkan hukum tetapi perlu. dilakukan perbaikan denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksudperusahaan adalah:a.
    Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat denganTergugat putus sejak putusan Judex Facti diucapkan berdasarkanketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 25-07-2024 — Upload : 04-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 717 K/Pdt.Sus-PHI/2024
Tanggal 25 Juli 2024 — IWAN NURWANDI lawan 1. PT YUASA BATTERY INDONESIA 2. PT BINA CIPTA ABADI
50 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan "putus" hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II terhitung sejak putusan perkara a quo diucapkan oleh Judex Facti;4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, tunjangan hari raya, uang penggantian hak dan hak-hak lainnya kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp61.076.785,00 (enam puluh satu juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 22-02-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 K/Pdt.Sus-PHI/2021
Tanggal 22 Februari 2021 — PIMPINAN CV. INDUSTRI TIMBANGAN CAHAYA ADIL vs TUTUR SITOMPUL,
134 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan judex facti diucapkan;4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp65.550.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; Dalam Rekonvensi: Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Biaya perkara kepada Negara;
    Bahwa judex facti benar mempertimbangkan perusahaan merugi tetapikarena tidak ada bukti laporan keuangan selama 2 (dua) tahun berturutturut oleh akuntan publik yang menguatkan kerugian perusahaan makajudex facti memutus PHK karena efisiensi bernak uang kompensasi 2 kaliuang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantianhak;2.
    Bahwa pertimbangan hukum a quo sama sekali tidak mempertimbangkansejak 1 Februari 2019 perusahaan telah resmi tutup/tidak beroperasi, danterhadap 95% pekerja lainnya dari Pemohon Kasasi diperoleh faktasebagaimana telah dipertimbangkan judex facti tercapai penyelesaiansecara musyawarah dengan kompensasi PHK 50% dari 1 kali uangpesangon, uang penghargaan masa kerja, maka dengan mendasarkankeadilan pada Pasal 100 Undang undang Nomor 2 Tahun 2004kompensais PHK adil 1 kali uang pesangon, uang penghargaan
    Nomor 30 K/Pdt.SusPHI/2021putus sejak putusan judex facti diucapkan;4. Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat secaratunai dan seketika sebesar Rp65.550.000,00 (enam puluh lima jutalima ratus lima puluh ribu rupiah);5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 13-02-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 K/Pdt.Sus-PHI/2019
Tanggal 13 Februari 2019 — PT. ECO PAPER INDONESIA VS UJANG RASIM
76 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan Judex Facti dibacakan; 3. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai dan sekaligus upah proses bulan Januari s.d.
    yangseadiladilnya (ex aequo et bono).Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telahmengajukan kontra memori kasasi tanggal 25 September 2018 yang padapokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 September 2018dan kontra memori kasasi tanggal 25 September 2018 dihubungkan denganpertimbangan Judex
    Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa keberatankeberatan kasasi dapat dibenarkan, Judex Factisalah menerapkan hukum dan memutus dengan ultra petita berdasarkanpertimbangan:1.
    Bahwa sebagaimana secara jelas dan tegas dalam petitum gugatannya,Penggugat memohon kepada Judex Facti agar memutus dengan amarTergugat membayar uang kompensasi seluruhnya sebesarRp65.846.000,00 sedangkan Judex Facti memutus sebesarRp84.096.000,00:2.
    Bahwa amar demikian melanggar ketentuan Pasal 178 HIR, yangmelarang hakim memutus melebihi apa yang dituntut, dengan demikianputusan Judex Facti harus dibatalkan dengan menghukumTergugat/Pemohon Kasasi membayar uang kompensasi kepadaPenggugat/Termohon Kasasi sebesar Rp65.846.000,00 (enam puluh limajuta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);Halaman 5 dari & hal. Put.
    Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat sejak putusan Judex Facti dibacakan;3. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai dan sekaligus upahproses bulan Januari s.d. April 2018, kompensasi pemutusanhubungan kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masaHalaman 6 dari 8 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 15-10-2020 — Upload : 15-03-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1264 K/Pdt.Sus-PHI/2020
Tanggal 15 Oktober 2020 — PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. KANTOR CABANG LIMBOTO VS YOHANIS LAHAY
116 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II putus sejak putusan Judex Facti dibacakan; 3. Menghukum Tergugat I membayar uang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (PPIP-DPLK BRI) kepada Penggugat sesuai ketentuan yang berlaku: 4. Menghukum Tergugat II membayar uang kompensasi PHK kepada Penggugat sebesar Rp52.818.600,00 (lima puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah); 5.
    Kasasi danTurut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masingmasing tanggal 9 Januari 2020 dan 10 Januari 2020 yang pada pokoknyamenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 Desember 2019dan kontra memori kasasi tanggal 9 Januari 2020 dan 10 Januari 2020dinubungkan dengan pertimbangan Judex
    Facti, dalam hal ini PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo tidak salahmenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengakui bekerja pada Tergugat/Pemohon Kasasi sebagai Supir operasional atau Supir tugas keluarkantor (TKK) dan Supir yang melayani pimpinan, dan menurut Judex Factimerupakan pekerjaan yang tidak dapat dialindayakan karena bukantermasuk usaha penyediaan makan bagi pekerja/buruh (Catering), usahatenaga pengamanan (Security
    Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat IIputus sejak putusan Judex Facti dibacakan;3. Menghukum Tergugat membayar uang Dana Pensiun LembagaKeuangan (PPIPDPLK BRI) kepada Penggugat sesuai ketentuanyang berlaku:Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1264 K/Pdt. SusPHI/20204. Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi PHK kepadaPenggugat sebesar Rp52.818.600,00 (lima puluh dua juta delapanratus delapan belas ribu enam ratus rupiah);5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 30-11-2018 — Upload : 13-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1072 K/Pdt.Sus-PHI/2018
Tanggal 30 Nopember 2018 — PT BINTAN LAGOON RESORT VS FADILAN SAID, DK
53 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., tanggal 10 Januari 2018 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;2) Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan Judex Facti diucapkan;3) Menghukum Tergugat membayar upah selama proses pemutusan hubungan kerja, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak serta sisa cuti yang
    SusPHI/2018tanggal 5 Februari 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal iniPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang,ternyata Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugatdilakukan oleh Tergugat dengan alasan karena Para Penggugat terbuktitelah melakukan pelanggaran hukum dan atas pelanggaran tersebutTergugat
    ,tanggal 10 Januari 2018 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;2) Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat denganTergugat terhitung sejak putusan Judex Facti diucapkan;3) Menghukum Tergugat membayar upah selama proses pemutusanhubungan kerja, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja danuang pengganti hak serta sisa cuti yang belum diambil dan belumgugur
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 16-03-2022 — Upload : 26-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 193 K/Pdt.Sus-PHI/2022
Tanggal 16 Maret 2022 — 1. MUCHLISIN, DKK VS PIMPINAN PT MAJU SETIA NUSASENTOSA
58 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan Judex Facti diucapkan;4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:a. Muchlisin Rp13.104.000,00 (tiga belas juta seratus empat ribu rupiah);b. Syahrir Akhmad Rp13.104.000,00 (tiga belas juta seratus empat ribu rupiah);c. Abd Rahman Nawir Rp7.254.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 10-06-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 664 K/Pdt.Sus-PHI/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk VS SLAMET PRAMONO
184 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sejak putusan verzet diucapkan Judex Facti;5. Menghukum Pelawan semula Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang penghargaan masa kerja (UPMK) dan uang penggantian hak (UPH), yang seluruhnya sebesar Rp15.300.288,00 (lima belas juta tiga ratus ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);6. Menolak perlawanan Pelawan (semula Tergugat) untuk selain dan selebihnya;7.
    SusPHI/2020pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Judex Facti denganbenar, Termohon Kasasi mengakui terbukti telah melakukan pelanggaranyaitu melakukan tindakan penyelewengan transaksi pembayaran memberdengan merubah transaksi pembayaran non tunai kartu kredit menjadi tunalyang tidak sesuai dengan mekanisme petunjuk pelaksanaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 25-07-2024 — Upload : 11-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 723 K/Pdt.Sus-PHI/2024
Tanggal 25 Juli 2024 — YAYA SURYADI lawan 1. PT. YUASA BATTERY INDONESIA, 2. PT. BINA CIPTA ABADI
8 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II terhitung sejak putusan perkara a quo diucapkan oleh Judex Facti;4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, Tunjangan Hari Raya (THR), uang penggantian hak dan hak-hak lainnya kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp61.076.785,00 (enam puluh satu juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 13-06-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 497 K/Pdt.Sus-PHI/2019
Tanggal 13 Juni 2019 — PT G4S CASH SERVICE VS SIGIT NUGROHO
90 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan Judex Facti diucapkan;4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat sebesar 2 kali ketentuan Pasal156 ayat (2), satu kali ketentuan Pasal156 (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal156 (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut :- Uang Pesangon 2 x 5 x Rp2.300.000,00 : Rp 23.000.000,00- Uang Peng.
    tertulis akan berubah menjadiPerjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);Bahwa dalam perkara aquo pemutusan hubungan kerja terhadapPenggugat oleh Tergugat terbukti bukan atas dasar kesalahan ataupelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat, melainkan karenaTergugat tidak menghendaki lagi untuk melanjuti hubungan kerja denganPenggugat;Bahwa oleh karena adanya perubahan status dari PKWT menjadiPKWTT maka Penggugat tidak berhak memperoleh upah proses selamaPHK, oleh karena itu dalam amar putusan Judex
    Facti yang ke3 harusdiperbaiki menjadi nihil:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonHalaman 5 dari 7 hal.
    Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat sejak putusan Judex Facti diucapkan;4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hakhak Penggugatsebesar 2 kali ketentuan Pasal156 ayat (2), satu kali ketentuanPasal156 (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal156 (4)Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandengan perincian sebagai berikut : Uang Pesangon 2 x 5 x Rp2.300.000,00 : Rp 23.000.000,00Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 497 K/Padt.SusPHI/2019 Uang Peng.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 04-08-2021 — Upload : 01-10-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 696 K/Pdt.Sus-PHI/2021
Tanggal 4 Agustus 2021 — PT MEGA CENTRAL FINANCE CABANG BANDUNG 6 VS ARIF SELAMAT TELAUMBANUA
109 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan putusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan Judex Facti ini dibacakan;4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan total sebesar Rp46.782.000,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah);5.
    perkaraATAU, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniberpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya dan bijaksana (exaequo et bono);Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telahmengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 16 Maret 2021 yang padapokoknya menolak memori kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasitanggal 25 Februari 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Maret 2021dinubungkan dengan pertimbangan Judex
    Facti dalam hal ini PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak terdapatkesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagaiberikut: Bahwa meskipun surat peringatan ketiga tanggal 21 Januari 2019 telahberakhir masa berlakunya 6 (enam) bulan kemudian sesuai ketentuanPasal 40 ayat (3) Peraturan Perusahan, Judex Facti sama sekali tidakmempertimbangkan bukti suratsurat pemutusan hubungan kerja tanggal1 April 2020 yang mana Penggugat masih belum menunjukan kinerjayang
    SusPHI/20216.Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukanoleh Tergugat ternadap Penggugat batal demi hukum;Menyatakan putusan hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat sejak putusan Judex Facti ini dibacakan;Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi kepadaPenggugat secara tunai dan sekaligus dengan total sebesarRp46.782.000,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluhdua ribu rupiah);Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses selama 6(enam) bulan kepada Penggugat secara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Wanprestasi
Putus : 25-06-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1539 K/PDT/2020
Tanggal 25 Juni 2020 — 1. TAN HAU TECK alias THOMAS TAN, DK VS SARDIMIN SUNGKARTO
210 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ALEXANDER RUSTANDY, tersebut; Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 54/PDT/2018/PT PLK, tanggal 24 Oktober 2018, yang menguatkan Putusan judex facti/Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 133/Pdt.G/2017/PN Plk, tanggal 10 April 2018 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam Eksepsi: - Menolak seluruh eksepsi Tergugat I dan Tergugat II; Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.
    Penggugat untukmembayar biaya yang timbul dalam perkara ini:Atau,Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono) menurut hukum;Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telahmengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Maret 2019 yang padapokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 18Februari 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 25 Maret 2019,dinubungkan dengan pertimbangan judex
    facti dalam hal ini PengadilanTinggi Palangka Raya, Mahkamah Agung berpendapat judex facti tidak salahmenerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa terhadap alasanalasan dari Para Pemohon Kasasi tidakdapat dibenarkan oleh karena putusan judex facti Pengadilan TinggiPalangka Raya yang menguatkan putusan judex facti Pengadilan NegeriPangka Raya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum ataumelanggar hukum yang berlaku, lagi pula alasan mana merupakanpengulangan dalil dan mengenai
    facti Para Tergugat dihnukum untuk mengembalikandown payment atau membayar utangnya sebesar Rp1.313.282.580,00 (satumiliar tiga ratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratusdelapan puluh rupiah) ditambah bunga;Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan judex facti/PengadilanTinggi Palangka Raya Nomor 54/PDT/2018/PT PLK, tanggal 24 Oktober2018, yang menguatkan Putusan judex facti/ Pengadilan Negeri PalangkaRaya Nomor
    133/Pdt.G/2017/PN Plk, tanggal 10 April 2018, harusdiperbaiki sepanjang mengenai jumlah bunga dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa bunga yang diperhitungkan oleh judex facti harus diperbaikimengingat bunga tidak diperjanjikan maka adalah adil dan patut bunga yangharus dipedomani menurut Staatsblad 1848 Nomor 22, yaitu 6 % (enampersen) per tahun atau 0,5 % (nol koma lima persen) per bulan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan judex facti/Pengadilan Tinggi Palangka
    ALEXANDER RUSTANDY, tersebut; Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor54/PDT/2018/PT PLK, tanggal 24 Oktober 2018, yang menguatkanPutusan judex facti/Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor133/Pdt.G/2017/PN Plk, tanggal 10 April 2018 sehingga amarselengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II:Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 30-03-2023 — Upload : 11-05-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 368 K/Pdt.Sus-PHI/2023
Tanggal 30 Maret 2023 — PT KOREA TOMORROW & GLOBAL VS Drs. NIKMATUL AKBAR, S.E
89 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn, tanggal 12 September 2022 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Provisi:- Menolak provisi Penggugat;Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2) Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak putusan perkara a quo diucapkan oleh Judex Facti;3) Menghukum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 29-09-2021 — Upload : 24-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1119 K/Pdt.Sus-PHI/2021
Tanggal 29 September 2021 — 1. SOFYAN NASHAURI LUBIS, dk VS PT. INDRA ANGKOLA
92 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan judex facti diucapkan;4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak hak Para Penggugat, atas nama Sofyan Nashauri Lubis sebesar Rp40.765.333,00 (empat puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) atas nama Iwan Habonaran Lubis sebesar Rp37.059.394,00 (tiga puluh tujuh juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);5.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Umum
Register : 06-12-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 21-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 351/PID.SUS/2017/PT BDG
Tanggal 11 Januari 2018 — Pembanding/Terdakwa II : SURNANTO Bin Alm. TAMING Diwakili Oleh : SURNANTO Bin Alm. TAMING
Terbanding/Penyidik Atas Kuasa PU : FEBBY TIWA, SH
64 — 21
  • gemotiveerd) secara lengkap (volledig) terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik/Penuntut Umum, sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang kurang cukup dipertimbangkan haruslah dibatalkan (van rechtswege nietig);
  • Majelis Hakim tingkat pertama tidak cukup mempertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) secara lengkap (villedig);
  • Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata, karena pertimbangan Judex
    Facti tingkat pertama sehubungan dengan keterangan saksi-saksi, tampak seragam (sama) dengan keterangan saksi-saksi yang terdapat dalam risalah BAP (Berita Acara Pemeriksaan Penyidik/Penuntut Umum, Kepolisian Daerah Jabar, padahal keterangan saksi yang memiliki kualitas pembuktian adalah keterangannya yang disampaikan saat persidangan;
  • Majelis Hakim tingkat pertama tidak cukup mempertimbangkan secara lengkap terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa sebagaimana keterangan
  • Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata karena Judex Facti tingkat pertama hanya mempertimbangkan berdasarkan berita acara pemeriksaan saksi yang dibacakan dipersidangan, yang diragukan kebenarannya karena tidak mempunyai kesesuaian dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.
  • Bahwa Para Terdakwa sangat keberatan dan tidak sependapat dengan Judex Facti tingkat pertama, yang dalam amar putusannya angka (1) menyebutkan Menyatakan Terdakwa AKEM Binti H. TARWAN dan Terdakwa SURNANTO Bin Alm.
    TAMING terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memakai Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya yang Syah bahwa amar putusannya Judex Facti tingkat pertama tersebut tidak benar dan mengada-ada bahkan bila dibandingkan dengan pertimbangan hakim pada halaman (4) yang menyatakan Para Terdakwa tidak mengetahui adanya Akta Jual beli Nomor : 1110/1999 dan Nomor : 1111/1999 tertanggal 04 Agustus 1999, atas nama H. IMAM MULYANI Cs.
    Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata,karena pertimbangan Judex Facti tingkat pertama sehubungan denganketerangan saksisaksi, tampak seragam (Sama) dengan keterangansaksisaksi yang terdapat dalam risalah BAP (Berita Acara PemeriksaanPenyidik/Penuntut Umum, Kepolisian Daerah Jabar, padahal keterangansaksi yang memiliki Kualitas pembuktian adalah keterangannya yangdisampaikan saat persidangan;.
    Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan kekeliruan yang nyatakarena Judex Facti tingkat pertama hanya mempertimbangkanberdasarkan berita acara pemeriksaan saksi yang dibacakandipersidangan, yang diragukan kebenarannya karena tidak mempunyaikesesuaian dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.6.
Pengadilan PTA SEMARANG Perdata Agama Harta Bersama
Register : 25-03-2013 — Putus : 26-06-2013 — Upload : 29-07-2013
Putusan PTA SEMARANG Nomor 81/Pdt.G/2013/PTA.Smg.
Tanggal 26 Juni 2013 — PEMBANDING/TERBANDING, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta (Redaktur Koran Harian Radar Semarang Jawa Pos Group), bertempat tinggal di Kota Semarang, semula Tergugat / Penggugat Rekonvensi, sekarang Pembanding / Terbanding;--------------------------------------------------------------------- m e l a w a n : TERBANDING/PEMBANDING, umur 45 tahun (lahir 06 Agustus 1967), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Pebruari 2013 diwakili oleh kuasa hukumnya: Sri Puspitaningrum, SH., M.Hum., Advokat pada Kantor Pengacara dan Penasehat Hukum “SRI PUSPITANINGRUM, SH., M.Hum & REKAN” yang berkantor di Jalan Pedurungan Tengah VB No. 9 Semarang, dan memilih domisili hukum di Kantor Kuasa Hukumnya tersebut, semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi, sekarang Terbanding/ Pembanding;------------------------------------
369 — 272
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 31-08-2020 — Upload : 12-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2378 K/PID.SUS/2020
Tanggal 31 Agustus 2020 — RUSLAN, S.Kom. alias CULLANG bin H. SATTAR
75 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PARE-PARE tersebut; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 26/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS tanggal 30 Oktober 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 107/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks tanggal 18 Juni 2019 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti yang belum dimuat dalam amar putusan judex
    facti menjadi: Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit rumah kayu bertingkat dua (II) ukuran 10 m2 X 10 m2 serta tanahnya ukuran 10 m2 X 10 m2 dengan Nomor Sertifikat 309/1971 dengan Hak Milik Nomor 349, yang terletak
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 11-07-2016 — Putus : 08-08-2016 — Upload : 14-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 211/PID.SUS/2016/PT MKS
Tanggal 8 Agustus 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : BONAR SATRIO WICAKSONO, SH
Terbanding/Terdakwa : Arwansyah Alias Wawan Bin Syamsul Alam
32 — 12
    • Menerima permohonan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai tersebut ;
    • Membatalkan putusan judex facti Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 23/Pid.Sus/2016/PN.Snj tanggal 15 Juni 2016 yang dimohonkan banding ;

    M E N G A D I L I S E N D I R I

    • Menyatakan terdakwa Arwansyah Syam alias Arwan bin Syamsul Alam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki narkotika golongan I bukan tanaman
    Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).Menimbang, bahwa setelah judex facti Pengadilan Negeri Sinjaimempertimbangkan segala fakta yang terungkap dalam sidang, judexfacti Pengadilan Negeri Sinjai menyatakan :1. Menyatakan terdakwa ARWANSYAH SYAM BIN SYAMSULALAM tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika golongan bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua ;2.
    facti dapat dibenarkan, karena azas minimum pemidanaandalam pasal 112 (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikatersebut bersifat imperatif dan menutup adanya penafsiran lain ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, judex factiPengadilan Tinggi Makassar menilai bahwa judex facti Pengadilan NegeriHal. 10 dari 16 hal, Put.No.211/PID.SUS/2016/PT.MksSinjai telah salah dalam menerapkan hukum oleh karena itu putusanjudex pacti Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 23/PID.Sus/2016/PN.SNJtanggal 15
    Juni 2016 harus dibatalkan dan yudex facti Pengadilan TinggiMakassar mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangansebagaimana terurai di bawah ini :Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangandengan dakwaan yang disusun secara alternatif Dakwaan kesatu melanggar pasal 114 (1) UURI Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika ; ATAU Dakwaan kedua melanggar pasal 112 (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa judex facti Pengadilan Tinggi menilai sudahbenar judex facti
    Pengadilan Negeri Sinjai memilih dakwaan atau keduauntuk dibuktikan, karena dakwaan ini didukung dengan fakta hukumyang terungkap dalamMenimbang, bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Makassar jugasependapat dengan judex facti Pengadilan Negeri Sinjai bahwaterdakwa terbukti ibersalah melakukan tindak pidana yang didakwakandalam dakwaan atau kedua tersebut.
    Namun dalam kasus ini menerobos pasal 112 (1) UURINomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh judex facti, dinilai belumsaatnya dan kontra produktif dengan semangat pemberantasan narkoba ;Menimbang, bahwa pasal 112 (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika sudah jelas dan tidak perlu penafsiran bahkan diskressiseorang hakim.