Ditemukan 8886910 data
Urut Berdasarkan
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 Tahun 2008 809 — 276
- Tentang : Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 3008 — 1141
- Tentang : PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN
Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Amar Putusan dan Pelaksanaan Putusan Amar Putusan Kasasi Atas Materi Eksepsi
Kata Kunci : Amar Putusan Kasasi Atas Materi Eksepsi; Amar Putusan; Materi Eksepsi;
TATA USAHA NEGARA/G.9/SEMA 7 2012 1073 — 0
- Apabila MA membenarkan alasan-alasan kasasi yang substansinya juga menjadi materi eksepsi dari Tergugat atauTergugat II Intervensi, maka amar putusan MA diperinci :Dalam eksepsiMenerimaeksepsi Tergugat/Tergugat II Intervensi.Dalam Pokok ... [Selengkapnya]
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 818 — 236
- Tentang : Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Umum Gugatan - Obyek Tanah/Bangunan yang belum terdaftar
Kata Kunci : descente; gugatan tanah; bangunan yang belum tedaftar; objek sengketa
AGAMA/1.F/SEMA 3 2018 1639 — 0
- Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum terdaftaryang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapiterjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasilpemeriksaan setempat (descente), maka yang digunakan ... [Selengkapnya]
Kata Kunci : prinsip syariah, konsumen, kewenangan, peradilan agama
AGAMA/5/SEMA 3 2023 569 — 329
- Sengketa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah (Masuliyah Taqsiriyah/Dhaman Udwan) yang dilakukan oleh nasabah atau konsumen atau pelaku usaha sektor ekonomi syariah merupakan kewenangan peradilan agama
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 Tahun 2014 609 — 976
- Tentang : Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro
SEMA
SEMA Nomor 3 Tahun 2016 477 — 259
- Tentang : Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan
PERMA
PERMA Nomor 1 Tahun 1963 479 — 363
- Tentang : Pengajuan Permohonan Kasasi Melalui Pengadilan Tingkat Pertama
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Kejahatan Kesusilaan Tindak Pidana Zinah
Kata Kunci : Kejahatan Kesusilaan; Tindak Pidana Zinah;
PIDANA MILITER/D.5.a/SEMA 3 2015 1820 — 0
- Bahwa apabilaseorang prajurit yang telah beristri melakukan perzinahan dengan seorangprajurit perempuan /WANTNI dan bila kemudian istri prajurit tersebut mengadukanprajurit perempuan / WANTNI tersebut kepada pihak yang berwenang, dan ... [Selengkapnya]
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 1049 — 538
- Tentang : PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKIRIMINASI TERHADAP WANITA (CONVENTION ON THE LIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMANATION AGAINST WOMEN)
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 Tahun 2006 1526 — 1180
- Tentang : Akad Tabarru' pada Asuransi Syari'ah
SEMA
SEMA Nomor 01 Tahun 2018 1809 — 1172
- Tentang : LARANGAN PENGAJUAN PRAPERADILAN BAGI TERSANGKA YANG MELARIKAN DIRI ATAU SEDANG DALAM STATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO)
Kata Kunci : Sengketa TUN Pemilu
RAKERNAS/2012/TUN/1 4007 — 0
- Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu1.Pasal-pasal yang terkait langsung dengan kewenangan mengadili sengketa TataUsaha Negara PEMILU, yaitu Pasal 268 ayat (1), dan ayat (2); Pasal 269 ayat (1), ayat (2), ayat(3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Putusan Amar Putusan dalam Perkara Perceraian
Kata Kunci : Perkara Perceraian
PERDATA UMUM/1.c/SEMA 7 2017 2585 — 0
- Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Ekonomi Syariah Hak Tanggungan dan Fiducia Syariah Perlawanan eksekusi hak tanggungan berdasarkan akad syariah
Kata Kunci : perlawanan, eksekusi hak tanggungan
AGAMA/3/SEMA 5 2021 1111 — 0
- Apabila ada perlawanan terhadap eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan AkadSyariah, maka Ketua Pengadilan dapat menunda pelaksanaan eksekusi sampaiperlawanan tersebut diputus oleh Pengadilan Agama
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013 Tahun 2013 2099 — 1180
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)