Ditemukan 8886635 data
Urut Berdasarkan
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Acara Pidana Militer Tentang Pemeriksaan Perkara Pemeriksaan Perkara Desersi in absensia di Pengadilan Militer
Kata Kunci : Pemeriksaaan Perkara Desersi In Absensia di Pengadilan Militer; Perkara Desersi In Absensia; Desersi; In Absensia;
MILITER/4/SEMA 5 2021 1316 — 0
- Untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi in absensia dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama dalam waktu 5 ... [Selengkapnya]
PERMA
PERMA Nomor 06 Tahun 2012 664 — 2388
- Tentang : Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 13/DSN-MUI/IV/2000 Tahun 2000 1988 — 883
- Tentang : Uang Muka dalam Murabahah
Fatwa Mahkamah Agung
Fatwa Mahkamah Agung Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 Tahun 2015 5418 — 2394
- Tentang : Jawaban tentang Permohonan Fatwa Mahkamah Agung (Pengertian Mantan Narapidana)
Kata Kunci : iktikad buruk; cek kosong
5/Yur/Pid/2018 8827 — 0
- Membayar sesuatu dengan cek/bilyet giro yangtidak ada/tidak cukup dananya untuk membayar, dapat dikualifisir sebagaipenipuan
Register : 01-03-2011 — Putus : 01-04-2011 — Upload : 12-03-2011
Putusan Nomor 2/B.TUN/PTTUN/2011 Tanggal 1 April 2011 — GUBERNUR JAWA TIMUR VS PT. ANGIN RIBUT
14 — 0
14 — 0
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tahun 1967 225 — 968
- Tentang : Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 Tahun 2000 392 — 292
- Tentang : Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 97/DSN-MUI/XII/2015 Tahun 2015 649 — 362
- Tentang : Sertifikat Deposito Syariah
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 410 — 154
- Tentang : Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 Tahun 2002 428 — 228
- Tentang : Potongan Pelunasan dalam Murabahah
Kata Kunci : perkawinan di luar negeri tidak dicatatkan
RAKERNAS/2012/PERDATA AGAMA/FORMIL/19 3609 — 1660
- Jika suami atau istri mengajukan gugatan perceraian atas perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri yang tidak dicatatkan di KUA dalam tenggang waktu satu tahun, terhadap gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 2486 — 1039
- Tentang : Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Perceraian Hak Pengasuhan (Hadhanah) Kewenangan Penetapan Hak Hadhanah
Kata Kunci : ultra petita; hak hadhanah; ex officio
AGAMA/1.I/SEMA 3 2018 2265 — 0
- Ketentuan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 10disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:Penetapan hak hadhanah sepanjang tidak diajukan dalamgugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secaraex officio siapa pengasuh ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Perdata Materiil Pertanahan Penguasaan tanah oleh pemerintah
Kata Kunci : penguasaan tanah belum bersertifikat oleh pemerintah; kriteria bukan PMH atas penguasaan tanah oleh pemerintah
PERDATA UMUM/3/SEMA 10 2020 3057 — 969
- Penguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh pemerintah dengan iktikad baik, terus menerus, untuk kepentingan umum, tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Sengketa Proses Pemilu Hak Gugat Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan
Kata Kunci : Hak Gugat; Sengketa Tata Usaha Negara; Pemilihan; Hak Gugat Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan; Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
TATA USAHA NEGARA/A.3/ SEMA 3 2018 1380 — 0
- Rumusan Kamar TUN dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 poin 3 tanggal29 Desember2015 diubah sebagai berikut :Sesama PasanganCalon (Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota) yang sudah ditetapkan oleh Komisi ... [Selengkapnya]
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 2840 — 767
- Tentang : Informasi dan Transaksi Elektronik