Ditemukan 305579 data
1432 — 1265
Eksepsi Mengenai Kompetensi RelatifA.1.Gugatan Penggugat yang diajukan kePengadilan Negeri Kudus adalah salah alamat.Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugatadalah berkenaan dengan permasalahan hukum1112yang mempermasalahkan perselisihan/sengketayang terjadi antara Penggugat dengan Tergugatberkaitan dengan pelaksaan perjanjian pembiayaandengan jaminan fiducia nomor:02.300371.000.913898. yang telah di tanda tanganidan disepakati bersama oleh kedua belah pihaktertanggal 14 september 2009.Bahwa dalam
relative) yangpada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Kudus tidakberwenang mengadili perkara ini dengan alasan sebagai berikut :A Eksepsi Mengenai Kompetensi RelatifA.1.
Tentang Pengadilan Negeri Kudus Tidak BerwenangUntuk Memeriksa atau Mengadili Perkara(Kompetensi Relatif).Menimbang, bahwa oleh karena materi eksepsi dari Tergugatmenyangkut mengenai eksepsi kewenangan relatif maka sesuaidengan ketentuan Pasal 136 HIR maka Majelis Hakim sebelummemeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkaneksepsi Tergugat sepanjang mengenai kompetensi relatif tersebutsebagai berikut;Menimbang, bahwa dipersidangan untuk memperkuat dalileksepsi Tergugat, maka Tergugat
yaitu Foto copy yang telah dilegalisir dan telah dicocokkandengan aslinya Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusianomor perjanjian 02.300.371.00.091389.8 tanggal 14 September2009 karena Majelis berpendapat bahwa yang menjadi obyekperjanjian adalah surat perjanjian tersebut, sehingga Majelismenganggap penting dan perlu untuk melihat dan mengetahui isi77perjanjian tersebut sebelum menerima bukti keseluruhan dari keduabelah pihak ;Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsitentang kompetensi
Kompetensi berdasarkan Pemilihan Domisili; dilakukan olehpara pihak sewaktu membuat perjanjian awal dimana dalamperjanjian awal memuat klausul yang mengatur apabiladikemudian hari terjadi sengketa atau dituangkan dalam aktasecara tersendiri yang terpisah dari perjanjian pokokg.
2321 — 1740
DALAM EKSEPSIGUGATAN PENGGUGAT YANG MEMPERMASALAHKAN HIBAH MERUPAKANKEWENANGAN PENGADILAN AGAMA (KOMPETENSI ABSOLUT)1.Bahwa setelah Turut Tergugat II baca dengan cermat dan teliti, inti gugatanPenggugat adalah keberatan dengan proses peralihan hak atas SHM No. 273/Panjang secara hibah dari almarhum SUMARLAN SUGITO BIN MOCH IKSANkepada ASROFI BIN SUMARLAN SUGITO berdasarkan Akta Hibah No. 48/81tanggal 121281 yang dibuat di hadapan PPAT JULIUS DJOKO RAHARDJOBA, Camat Bae Kudus;Bahwa sesuai Putusan
Majelis HakimPengadilan Negeri Kudus yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara iniuntuk menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknya menyatakan gugatanPenggugat tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Turut Tergugat III telah mengajukanjawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :=0 222 nnnnnnc ec n nnn cence nnn nnnenennnees1.Bahwa Turut Tergugat HI menolak seluruh dalildalil Penggugta, kecuali terhadaphalhal yang diakui secara tegas kebenarannya; Eksepsi Kompetensi
- Pasca berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,kompentensi Peradilan Tata Usaha Negara:a) Berwenangmengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.b) Berwenangmengadili perbuatan melanggar hukum oleh ... [Selengkapnya]
97 — 57
- Dalamhal putusan Pengadilan Agama menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat karenabukan termasuk kewenangan Pengadilan Agama, tingkat banding menguatkan putusantersebut, Majelis Kasasi membatalkan, mengadili sendiri: Menyatakan PengadilanAgama ... [Selengkapnya]
- Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah secara litigasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 menjadi kompetensi absolut/kewenangan mutlak peradilan agama, sedangkan penyelesaian secara non litigasi ... [Selengkapnya]
Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah secara litigasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 menjadi kompetensi absolut/kewenangan mutlak peradilan agama, sedangkan penyelesaian secara non litigasi dilakukan sesuai akad
- Sehubungan dengan berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan (UU AP), terutama ketentuan Pasal 1 angka 18, Pasal 75, dan Pasal76 undang-undang tersebut, maka perlu dicermati hal-hal sebagai berikut :a. ... [Selengkapnya]
Ketentuan Pasal 48 dan Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai kompetensi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama tidak dapat diterapkan lagi, karena persoalan hukum tentang upaya administratif
699 — 570
telahdiperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama;Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari danmeneliti secara seksama berkas perkara mulai dari surat permohonan sampaidengan putusan serta semua suratsurat yang berkaitan dengan perkara a quo,majelis Tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakimTingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding bersamaan denganjawabannya telah mengajukan eksepsi tentang kompetensi
MUKTI ARTO didalam bukunya PraktekPerkara Perdata pada Pengadilan Agama halaman 102 diambil alih menjadipertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pasal 66 dan pasal73 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 telah mengatur secaralimitatifkewenangan Pengadilan Agama yang tidak berwenang maka Hakim secara ExOffisio harus menyatakan diri tidak berwenang untuk melindungi pihak isteri;Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum acara perdata tentangtatacara penyelesaian eksepsi kompetensi yang diatur
dalam pasal 136 HIRdijelaskan oleh M.Yahya Harahap,S.H., dalam bukunya yang berjudul HUKUMACARA PERDATA cetakan ke lima Tahun 2007, Penerbit Sinar Grafika halaman406 s/d 407 yang diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim TingkatBanding, bahwa kompetensi dan eksepsi tentang pokok perkara maka yangpertama kali harus diperiksa dan diputus adalah tentang eksepsi kompetensi,sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara.
Apabila eksepsi tersebutmenyangkut kompetensi relatif dan Majelis hakim Pengadilan Agama Paluberpendapat, bahwa eksepsi kompetensi relatifnya ditolak , maka harus diputusdalam Putusan Sela (bukan Putusan Akhir), dengan perintah kepada kedua belahpihak untuk melanjutkan perkaranya, sedangkan eksepsi lainnya dipertimbangkanbersamasama dengan pokok perkara;Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis hakim Tingkat Bandingberpendapat bahwa majelis hakim Tingkat Pertama telah keliru menerapkanhukum acara terhadap
relatiftersebut dapat dikabulkan, maka hal tersebut harus dituangkan dalam bentukputusan akhir (eind vonnis atau final judgement);Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan Majelis HakimTingkat Banding tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Palu tanggal22 Februari 2017 Nomor 616/Pdt.G/2016/PA.Pal tidak dapat dipertahankan,karenanya harus dibatalkkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimanatercantum dalam amar putusan dibawah ini ;Menimbang, bahwa karena eksepsi kompetensi relatif
404 — 292 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, permohonan fiktif positif sudah tidak lagimenjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.
103 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Kewenangan Pengadilan Tipikordan Pengadilan Tata Usaha NegaraDi dalam Pasal 21Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PengadilanTata Usaha Negara berwenang memeriksa dan memutuskan ada atau tidak ada ... [Selengkapnya]
- a) Pengadilan Agama meneruskan memeriksa perkaralama sesuai bunyi putusan Mahkmah Agung tersebut. Pola bindalminnya dengan caramembuat jurnal/lembaran baru seperti pemeriksaan verzet/jurnal keuangan tidakditutup dan sisa ... [Selengkapnya]
265 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
TOGAP MARPAUNG, PGD VS KETUA TIM UJI KOMPETENSI yang dalam hal ini adalah SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN);
TOGAP MARPAUNG, PGD, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Siliwangi Raya, BlokA.203 Chandra Baru, RT 001 RW 017 Jatirahayu, PondokMelati Bekasi, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;Pemohon Kasasi;LawanKETUA TIM UJI KOMPETENSI yang dalam hal ini adalahSEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS TENAGANUKLIR (BAPETEN), tempat kedudukan di GedungBAPETEN, Jalan Gajah Mada Nomor 8, Jakarta Pusat:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Hasil UjiKompetensi Kenaikan Jabfung Wasrad Nomor 0813/KP 02O2/SET/IV/2018, tertanggal 20 April 2018, Tidak Lulus Uji Kompetensi, atas namaDrs. Togap Marpaung, PGD. dalam perkara yang sedang berjalansampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;Pokok Perkara1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:Surat Hasil Uji Kompetensi Kenaikan Jabfung Wasrad Nomor : 0813/KP02 O2/SET/IV/2018, tertanggal 20 April 2018, Tidak Lulus UjiKompetensi, atas nama Drs. Togap Marpaung, PGD;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Hasil Uji KompetensiKenaikan Jabfung Wasrad Nomor 0813/KP 02 O2/SET/IV/2018,tertanggal 20 April 2018, Tidak Lulus Uji Kompetensi, atas nama Drs.Togap Marpaung, PGD;4.
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:Surat Hasil Uji Kompetensi Kenaikan Jabfung Wasrad Nomor 0813/KP02 O2/SET/IV/2018, tertanggal 20 April 2018, Tidak Lulus UjiKompetensi, atas nama Drs. Togap Marpaung, PGD;3. Mewajibkan Termohon Kasasi untuk mencabut Surat Hasil UjiKompetensi Kenaikan Jabfung Wasrad Nomor : 0813/KP 02O2/SET/IV/2018, tertanggal 20 April 2018, Tidak Lulus Uji Kompetensi,atas nama Drs. Togap Marpaung, PGD:4.
Togap Marpaung, PGD, (Penggugat) di sampingsubstansinya bukan hanya berisi tindakan hukum tetapi menyangkutaspekaspek lain non hukum, seperti moralitas, profesionalitas, akademis,integritas, rekam jejak (track record), dan prinsip kehatihatian, lagi pulaPejabat penerbitnya juga adalah jabatan yang dibatasi oleh tenggang waktu,in casu Tergugat (Tim Uji Kompetensi dalam rangka Inpassing dan KenaikanJenjang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Periode April 2018) berakhirmasa jabatannya pada saat selesainya
212 — 97
SERTIFIKASI KOMPETENSI MANDIRI : MANAJER UNIT SERTIFIKASI PADA UNIT SERTIFIKASI PT. PLN (PERSERO) PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (CORPORATE UNIVERSITY),
SERTIFIKAS KOMPETENSI MANDIRI, berkedudukan di Jalan Pluit RayaKav. 12 Blok A5, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal inidiwakili oleh IR. LUDY EQBAL AL MUHAMADI,Warganegara Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PTSertifikasi Kompetensi Mandiri, beralamat di Griya Asri WikaBlok C1/01 RT. 005 RW 005, Kelurahan Jatiranggon,Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi.
Bukti P 43Sertifikasi Kompetensi Mandiri, Nomor338/DAN.02.07/PPBJ/2018, tanggal 24 Mei 2018,Perihal : Jawaban Sanggahan Pelelangan PekerjaanPenyedia Jasa Sertifikasi Kompetensi BidangDistribusi. (fotokopi sesuai dengan asli, lampiransesuai fotokopi);Surat dari PT Sertifikasi Kompetensi Mandiri kepadaManajer PT. PLN (Persero) Unit Sertifikasi, Nomor :066.04/LSKSKIM/V/2018, tanggal 25 Mei 2018,Perihal : Sanggaj Banding. (fotokopi dari fotokopi);Surat Plt.
Sertifikasi Kompetensi Mandiri,tanggal 25 April 2018, Perihal : Penjelasan AspekPerpajakan PT. Sertifikasi Kompetensi Mandiri.(fotokopi dari fotokopi);Surat dari Pejabat Pelaksana Pengadaan Pusatpendidikan dan pelatinan PT PLN (Persero) kepadaTerlampir, Nomor : 249/Da.02.07/PUSDIKLAT/2018,tanggal 20 April 2018, perihal : Undangan PelelanganTerbatas Pekerjaan Pengadaan Penyedia JasaSertifikasi Kompetensi Bidang Distribusi dan DaftarHadir Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen.
Eksepsi Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta TidakBerwenang Untuk Mengadili Perkara (Kompetensi Absolut).2.
Peningkatan kompetensi pegawai PT PLN (Persero) khususnya dibidang DistribusiPasal 2 Lingkup Pekerjaana. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan di BidangDistribusi hingga penerbitan sertifikat.b. Perpanjangan sertifikat KompetensiPasal 3 Syarat Teknis1. Proses SertifikatProses Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan dilakukanmelalui tahapan sebagai berikut:a. Uji Tertulis,b. Uji Lisan / Wawancara;c.
162 — 0
Terbanding/Tergugat I : Pejabat Pelaksanaan Pengadaan PT. PLN Persero Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Terbanding/Tergugat II : Manajer PT. PLN Persero Pusat Pendidikan dan Pelatihan Unit Sertifikasi
134 — 27
Sertifikasi Kompetensi Mandiri. Diwakili oleh Ir.Ludy Eqbal Al muhamadi
Terbanding/Tergugat I : Pejabat Pelaksanaan Pengadaan PT. PLN Persero Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Terbanding/Tergugat II : Manajer PT. PLN Persero Pusat Pendidikan dan Pelatihan Unit Sertifikasi
1.Asmidar
2.Das Asnita
Tergugat:
2.Benny Faizal
3.pemerintah republik indonesia cq kepala badan pertanahan nasional pusat cq kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional propinsi sumatera barat cq kepala kantor pertanahan kota padang
366 — 478
MENGADILI:
- Mengabulkan Eksepsi Tergugat sepanjang menyangkut Kompetensi Absolut.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang secara Kompetensi Absolut untuk mengadili perkara Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Pdg.
- Menyatakan Eksepsi Tergugat selain Kompetensi Absolut, tidak dapat diterima.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
Ir. Harris Simanjuntak
Tergugat:
Sueb Lumbantobing
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara
233 — 32
MENGADILI:
- Menolak eksepsi Turut Tergugat mengenai kompetensi absolut;
- Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai kompetensi relatif;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Sibolga tidak berwenang secara kompetensi relatif mengadili perkara a quo;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp517.000,00 (Lima ratus tujuhbelas ribu rupiah);
1.BAMBANG KADARYONO
2.PURBATIN
3.RENI INDRASWARI
4.ANIK PUJI RAHAYU
5.YULIA SISWI MULYANI
6.IMAM SUTRISNO HIDAYAT
7.DARMADIE
8.YUWANA MURSYIDUL ANAM
9.YANI SISWIYATI
10.JANI HENDRAJATI
Tergugat:
10.BADAN PERTANAHAN SURABAYA 2
11.PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
Turut Tergugat:
RSUD
354 — 103
MENGADILI
- Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya secara Kompetensi Absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo;
- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, selain kompetensi absolut tidak dapat diterima;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Van Kelijk Verklaard);
Menghukum Para