Ditemukan 8886911 data

Urut Berdasarkan
 
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009
949276
  • Tentang : Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 Tahun 2015
22191123
  • Tentang : Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawwuth Al-Islami/ Islamic Hedging) atas Nilai Tukar
SEMA
SEMA Nomor 10 Tahun 2010
416257
  • Tentang : Pedoman Pemberian Bantuan Hukum
SEMA
SEMA Nomor 08 Tahun 2011
787691
  • Tentang : Perkara Yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali
SEMA
SEMA Nomor 8 Tahun 2008
728297
  • Tentang : Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
1408475
  • Tentang : Peradilan Tata Usaha Negara
PERMA
PERMA Nomor 5 Tahun 2014
8951554
  • Tentang : Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi
QANUN
QANUN Nomor 11 Tahun 2002 Tahun 2002
3891595
  • Tentang : Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam
Kata Kunci : Perlawanan Pihak
PERDATA UMUM/7.a/SEMA 7 2012
31600
  • Berdasarkan Pasal 207 HIR hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita, vide Pasal 197 HIR. 
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 Tahun 2014
26101009
  • Tentang : Keperantaraan (Wasathah) dalam Bisnis Properti
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
28791105
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor KUHPerdata Tahun 1847
600513
  • Tentang : Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Kata Kunci : Perlawanan atas Sita terhadap Boedel Waris
PERDATA UMUM/2/SEMA 4 2016
28590
  • Derden verzet atas sita terhadap boedel waris ditentukan sebagai berikut:a. Derden verzet atas sita boedel waris yang belum dibagi waris akibat perbuatan hukum pewaris tidak dapat dikabulkan. b. Derden verzet serupa akibat perbuatan hukum salah ... [Selengkapnya]
SEMA
SEMA Nomor 3 Tahun 2000
585523
  • Tentang : PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORAAD) DAN PROVISIONIL
Kata Kunci : perhitungan lama waktu, tindak pidana desersi
MILITER/2/SEMA 10 2020
35821377
  • Penghitungan lama waktu tindak pidana desersi yang menentukan lebih lama dari 30 hari, dihitung dalam jumlah hari dari ketidakhadiran prajurit tersebut secara berturut-turut di kesatuan, ketidakhadiran prajurit di kesatuan kurang dari 31 ... [Selengkapnya]
Kata Kunci : Upah; Sengketa Upah Minimum; Upah Minimum Regional; UMR;
TATA USAHA NEGARA/B.2/SEMA 1 2017
11730
  • Sengketa Tata Usaha negara menyangkut Upah Minimum Regional (UMR), perludiperhatikan hal-hal sebagai berikut :a. Objek gugatandalam bentuk surat keputusan gubernur/bupati/walikota biasanya adalah berupabeschikking/keputusan pejabat pemerintah ... [Selengkapnya]
Kata Kunci : pihak, permohonan penetapan ahli waris
AGAMA/2.b/SEMA 5 2021
28470
  • Permohonan PenetapanAhli Waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau oleh sebagian ahli warisyang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya. Apabila diketahui adaahli waris yang tidak memberikan kuasa, maka perkara harus diajukan dalam ... [Selengkapnya]
Kata Kunci : Kewenangan kepala desa, atribusi
TATA USAHA NEGARA/1.A/SEMA 2 2019
7330
  • Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikanperangkat desa berdasarkan kewenangan atribusi sebagaimana ketentuan Pasal 26ayat (2) jo. Pasal 49 dan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa
Kata Kunci : pengaduan prajurit; operasi militer
PIDANA MILITER/D.4/SEMA 1 2017
98798
  • Pengaduan bagi prajurit yang sedang menjalankan tugas operasi militerdisampaikan kepada Polisi Militer kewilayahan atau Polisi Militer Mobile.Apabila pengaduan seperti tersebut di atas tidak dapat dilakukan, makapengaduannya disampaikan kepada ... [Selengkapnya]