Ditemukan 8883148 data
Urut Berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013 Tahun 2013 2099 — 1179
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Amar Putusan dan Pelaksanaan Putusan Amar Putusan Kasasi Atas Materi Eksepsi
Kata Kunci : Amar Putusan Kasasi Atas Materi Eksepsi; Amar Putusan; Materi Eksepsi;
TATA USAHA NEGARA/G.9/SEMA 7 2012 1073 — 0
- Apabila MA membenarkan alasan-alasan kasasi yang substansinya juga menjadi materi eksepsi dari Tergugat atauTergugat II Intervensi, maka amar putusan MA diperinci :Dalam eksepsiMenerimaeksepsi Tergugat/Tergugat II Intervensi.Dalam Pokok ... [Selengkapnya]
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 818 — 236
- Tentang : Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 13/DSN-MUI/IV/2000 Tahun 2000 1986 — 883
- Tentang : Uang Muka dalam Murabahah
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 Tahun 2014 609 — 976
- Tentang : Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro
SEMA
SEMA Nomor 3 Tahun 2016 477 — 259
- Tentang : Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Pelimpahan Berkas Akibat hukum pelimpahan berkas perkara terhadap pemeriksaan praperadilan
Kata Kunci : pelimpahan berkas. praperadilan
PIDANA/3/SEMA 05 2021 1948 — 0
- Dalam perkara tindak pidana korupsi, sejak dilimpahkan/diregister perkara pokok ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, karena sejak dilimpahkannya ... [Selengkapnya]
PERMA
PERMA Nomor 1 Tahun 1963 479 — 363
- Tentang : Pengajuan Permohonan Kasasi Melalui Pengadilan Tingkat Pertama
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Ekonomi Syariah Hak Tanggungan dan Fiducia Syariah Perlawanan eksekusi hak tanggungan berdasarkan akad syariah
Kata Kunci : perlawanan, eksekusi hak tanggungan
AGAMA/3/SEMA 5 2021 1110 — 0
- Apabila ada perlawanan terhadap eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan AkadSyariah, maka Ketua Pengadilan dapat menunda pelaksanaan eksekusi sampaiperlawanan tersebut diputus oleh Pengadilan Agama
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Acara Pidana Militer Tentang Pemeriksaan Perkara Pemeriksaan Perkara Desersi in absensia di Pengadilan Militer
Kata Kunci : Pemeriksaaan Perkara Desersi In Absensia di Pengadilan Militer; Perkara Desersi In Absensia; Desersi; In Absensia;
MILITER/4/SEMA 5 2021 1315 — 0
- Untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi in absensia dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama dalam waktu 5 ... [Selengkapnya]
SEMA
SEMA Nomor 01 Tahun 2018 1807 — 1171
- Tentang : LARANGAN PENGAJUAN PRAPERADILAN BAGI TERSANGKA YANG MELARIKAN DIRI ATAU SEDANG DALAM STATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO)
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 Tahun 2006 1522 — 1178
- Tentang : Akad Tabarru' pada Asuransi Syari'ah
Kata Kunci : Upaya administratif, sengketa administrasi
TATA USAHA NEGARA/1.A/SEMA 5 2021 2890 — 0
- Upayaadministratif berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman PenyelesaianSengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yangdilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak ... [Selengkapnya]
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 Tahun 2019 3437 — 2073
- Tentang : Biaya Riil sebagai Ta'widh akibat Wanprestasi (At-Takalif Al-Fi'liyyah An-Nasyi'ah 'An-Nukul
Kata Kunci : eksekusi jaminan; akad syariah; ekonomi syariah
AGAMA/2.A/SEMA 3 2018 830 — 0
- Perlawanan terhadap eksekusi jaminan berdasarkan akad syariahmerupakan kewenangan peradilan agama sesuai dengan Pasal 49huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang PerubahanAtas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.