Ditemukan 8852022 data
Urut Berdasarkan
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 Tahun 2005 1304 — 612
- Tentang : Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
PERMA
PERMA Nomor 03 Tahun 2018 1074 — 388
- Tentang : Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 713 — 301
- Tentang : Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
SEMA
SEMA Nomor 1 Tahun 1990 4215 — 775
- Tentang : Petunjuk Pembuatan Penetapan Eks. Pasal 71 ayat (2) dan Akta Cerai Eks. Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor HIR Tahun 1926 3575 — 27747
- Tentang : REGLEMEN INDONESIA YANG DIPERBARUI (Het Herziene Indonesisch Reglement.)
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor REGLEMEN ACARA HUKUM UNTUK DAERAH LUAR JAWA DAN MADURA. (REGLEMENT TOT REGELING VAN HET RECHTSWEZEN IN DE GEWESTEN BUITEN JAVA EN MADURA. (RBg.) Tahun 1927 3147 — 1998
- Tentang : REGLEMEN ACARA HUKUM UNTUK DAERAH LUAR JAWA DAN MADURA. (REGLEMENT TOT REGELING VAN HET RECHTSWEZEN IN DE GEWESTEN BUITEN JAVA EN MADURA. (RBg.)
SEMA
SEMA Nomor 08 Tahun 2010 350 — 188
- Tentang : Penegasan Tidak BerlakunyaSurat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 08 Tahun 2008 TentangEksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tahun 2014 1480 — 353
- Tentang : Administrasi Pemerintahan
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Eksepsi dan Putusan Sela Putusan Sela atas Eksepsi Kewenangan Mengadili
Kata Kunci : Putusan Sela
PERDATA UMUM/16.1/SEMA 7 2012 2774 — 0
- Eksepsi tentang kewenangan mengadili yang tidak diputus terlebih dahulu dengan Putusan Sela maka putusan Judex Facti tersebut harus dibatalkan karena salah menerapkan huku acara (Pasal 136 HIR)
SEMA
SEMA Nomor 02 Tahun 2018 580 — 308
- Tentang : PEMBERLAKUAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2016 TERHADAP SEMUA JENIS SURAT KETERANGAN
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Kewarisan Pembagian Harta Warisan Pembagian Harta Warisan dalam Bentuk Harta Produktif
Kata Kunci : pembagian harta warisan; harta produktif; hukum faraidh; azas ijbari
AGAMA/19/SEMA 7 2012 1752 — 0
- Bolehkah pembagian harta warisan menyimpangi ketentuanhukum faraidh? Harta warisan semula yang ditinggalkan oleh pewaris adalah hanyasebuah pabrik (harta produktif), harta tersebut tidak dibagi dan setelah berkembangharta waris tersebut menjadi ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Acara Pidana Militer Tentang Pemeriksaan Perkara Pemeriksaan Perkara Desersi in absensia di Pengadilan Militer
Kata Kunci : Pemeriksaaan Perkara Desersi In Absensia di Pengadilan Militer; Perkara Desersi In Absensia; Desersi; In Absensia;
PIDANA MILITER/B.5/SEMA 1 2017 1330 — 0
- 1. Pemeriksaan Perkara Desersi In Absensia di Pengadilan MiliterPersidangan perkara desersi in absentia perlu ditentukan batas waktupaling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kaliberturut-turut secara sah dan patut, setelah ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Perceraian Hak Pengasuhan (Hadhanah) Amar Penetapan Hak Asuh Anak (Hadhanah)
Kata Kunci : hak pengasuhan; kewenangan penetapan hak hadhanah; pengasuh; pengasuhan anak; pencabutan hak hadhanah
AGAMA/4/SEMA 1 2017 2950 — 0
- Dalam amar penetapan hak Asuh anak (hadhanah)harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalampertimbangan hukum, majelis hakim harus pula ... [Selengkapnya]
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 596 — 611
- Tentang : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tahun 1974 985 — 180
- Tentang : Pokok-pokok Kepegawaian
Kata Kunci : pencatatan perkawinan
PERDATA UMUM/2.g/SEMA 3 2015 1079 — 0
- Dalam hal terjadi perkawinan yang dilakukan di luar negeri yang tidak dicatatkan di kantor pencatat perkawinan di Indonesia, maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 103-DSN-MUI/X/2016 Tahun 2016 1230 — 1008
- Tentang : Novasi Subjektif berdsarkan Prinsip Syariah
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Pertanggungjawaban Pidana Pertanggungjawaban Pidana terhadap Militer Atasan atas Perbuatan Bawahannya
Kata Kunci : Pertanggungjawaban Militer Atasan, Pemecatan, Militer Bawahan
MILITER/2 /SEMA 5 2021 1562 — 0
- a.Militer atasan yang tidak berupaya untuk menghentikan/tidak melakukan tindakan apapun sesuai dengan kewenangan yang ada padanya atas kejahatan yang disaksikannya, atau patut diduga akan dilakukan militer bawahannya, dipertanggungjawabkan atas ... [Selengkapnya]