Ditemukan 8679023 data
Urut Berdasarkan
Register : 01-03-2011 — Putus : 01-04-2011 — Upload : 12-03-2011
Putusan Nomor 2/B.TUN/PTTUN/2011 Tanggal 1 April 2011 — GUBERNUR JAWA TIMUR VS PT. ANGIN RIBUT
14 — 0
14 — 0
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 Tahun 2000 372 — 278
- Tentang : Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Perdata Materiil Pertanahan Penguasaan tanah oleh pemerintah
Kata Kunci : penguasaan tanah belum bersertifikat oleh pemerintah; kriteria bukan PMH atas penguasaan tanah oleh pemerintah
PERDATA UMUM/3/SEMA 10 2020 2833 — 969
- Penguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh pemerintah dengan iktikad baik, terus menerus, untuk kepentingan umum, tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010 Tahun 2010 554 — 651
- Tentang : SBSN Ijarah Asset to be Leased
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Perlawanan Eksekusi Upaya Hukum atas Eksekusi Pengosongan yang Belum dan Telah Selesai Dilaksanakan
Kata Kunci : Eksekusi Pengosongan yang Belum dan Telah Selesai Dilaksanakan
PERDATA UMUM/A,7/SEMA 4 2014 4200 — 0
- Dalam hal proses eksekusi pengosongan belum selesai, upaya hukum yang diajukan oleh pihak terlelang adalah perlawanan. Sedangkan dalam hal proses pengosongan sudah selesai upaya hukumnya adalah dengan mengajukan gugatan.
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 3117 — 900
- Tentang : Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Perceraian Hak Pengasuhan (Hadhanah) Kewenangan Penetapan Hak Hadhanah
Kata Kunci : ultra petita; hak hadhanah; ex officio
AGAMA/1.I/SEMA 3 2018 2166 — 0
- Ketentuan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 10disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:Penetapan hak hadhanah sepanjang tidak diajukan dalamgugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secaraex officio siapa pengasuh ... [Selengkapnya]
Kata Kunci : jarimah, uqubat hudud, ta'zir, hukuman tambahan
AGAMA/4.B/SEMA 1 2022 802 — 0
- Terdakwa yang terbukti melakukan Jarimah dengan ancaman uqubat hudud, maka uqubat tersebut tidak dapat diubah dengan hukuman ta'zir, kecuali hukuman ta'zir sebagai hukuman tambahan.
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 2708 — 746
- Tentang : Informasi dan Transaksi Elektronik
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 1106 — 232
- Tentang : Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 386 — 145
- Tentang : Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 97/DSN-MUI/XII/2015 Tahun 2015 603 — 329
- Tentang : Sertifikat Deposito Syariah
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 Tahun 2002 406 — 220
- Tentang : Potongan Pelunasan dalam Murabahah
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Perselisihan Hubungan Industrial Kadaluwarsa Kadaluarsa Menuntut Hak Pesangon
Kata Kunci : kadaluarsa, hak menuntut pesangon
PERDATA KHUSUS/B.5/SEMA 4 2014 1968 — 0
- Rumusan Pasal 96UU No. 13 Tahun 2003 yang telah di-judicial review berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-/2012 tanggal 19 September 2013 bukan menerbitkan norma baru. Olehkarenanya dalam memutus kedaluwarsa tidak mengurangi kebebasan ... [Selengkapnya]
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tahun 1967 216 — 940
- Tentang : Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Pemeriksaan di Persidangan Ketidakhadiran Terdakwa dengan Alasan Sakit Permanen
Kata Kunci : Ketidakhadiran terdakwa; pemeriksaan persidangan
PIDANA UMUM/A.7/SEMA 4 Tahun 2016 1603 — 0
- Manakala Terdakwa tidak pernah hadir di sidangPengadilan dengan alasan sakit permanen, yang diperkuat dengan surat keterangandokter, maka sikap Majelis Hakim yang mengadili dapat memerintahkan dilakukanpemeriksaan kesehatan ulang (second opinion) ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Peninjauan Kembali PK oleh Jaksa/Penuntut Umum
Kata Kunci : PK diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum
PIDANA UMUM/3/SEMA 4 2014 1658 — 0
- Jaksa tidak diperbolehkan mengajukan PK. Sebab yang mengajukan PK sudah jelas diatur dalam KUHAP (Pasal 263 ayat (1)), untuk itu tidak dapat ditafsirkan dan disimpangi serta sesuai asas KUHAP bahwa hak-hak asasi terdakwa/terpidana lebih diutamakan.
PERMA
PERMA Nomor 1 Tahun 2020 3089 — 1737
- Tentang : Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 5007 — 3115
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata (KUHAP)