Ditemukan 8886910 data
Urut Berdasarkan
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 Tahun 2014 2609 — 1009
- Tentang : Keperantaraan (Wasathah) dalam Bisnis Properti
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Pidana Tambahan Pidana Tambahan Perampasan atas Barang yang Diperoleh Sebelum Tempus Delicti
Kata Kunci : Pidana Tambahan; Pidana Tambahan Perampasan atas Barang yang Diperoleh Sebelum Tempus Delicti; Tempus Delicti; Pidana Tambahan Perampasan;
PIDANA MILITER/F.9/SEMA 4 2014 1102 — 0
- Terdakwa selaku Kapuskopad Kodam, didakwa melakukan tindak pidanakorupsi berdasarkan UU No. 3 Tahun 1971 (perbuatan dilakukan sebelum tahun1999) karena secara melawan hukum Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu badan. ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Acara Pidana Militer Tentang Kasasi Pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Agung
Kata Kunci : Tentang Kasasi; Pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Agung; Pasal 45A; Kasasi atas dakwaan Alternatif;
PIDANA MILITER/D.4/SEMA 3 2015 1236 — 0
- b) Kasasi Atas Dakwaan Alternatif dimana Salah Satunya Di Ancam Penjara 1 Tahun atau KurangDalam hal seorang Terdakwa didakwa dakwaan alternatif, yaitu dakwaanpertama melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP, atau Kedua, melanggar Pasal 284 ayat (1)ke-1 ... [Selengkapnya]
Kata Kunci : pihak, permohonan penetapan ahli waris
AGAMA/2.b/SEMA 5 2021 2845 — 0
- Permohonan PenetapanAhli Waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau oleh sebagian ahli warisyang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya. Apabila diketahui adaahli waris yang tidak memberikan kuasa, maka perkara harus diajukan dalam ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Acara Pidana Militer Tentang Pemeriksaan Perkara Perhitungan waktu desersi dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHM
Kata Kunci : perhitungan lama waktu, tindak pidana desersi
MILITER/2/SEMA 10 2020 3581 — 1377
- Penghitungan lama waktu tindak pidana desersi yang menentukan lebih lama dari 30 hari, dihitung dalam jumlah hari dari ketidakhadiran prajurit tersebut secara berturut-turut di kesatuan, ketidakhadiran prajurit di kesatuan kurang dari 31 ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Perlawanan Eksekusi Perlawanan Pihak (Partij Verzet)
Kata Kunci : Perlawanan Pihak
PERDATA UMUM/7.a/SEMA 7 2012 3159 — 0
- Berdasarkan Pasal 207 HIR hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita, vide Pasal 197 HIR.
QANUN
QANUN Nomor 11 Tahun 2002 Tahun 2002 389 — 1595
- Tentang : Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 Tahun 2016 2878 — 1105
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Pemeriksaan Tingkat Banding Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara pada pengadilan tingkat banding
Kata Kunci : Catatan sidang, berita acara sidang, tingkat banding
AGAMA/5.b/SEMA 5 2021 1316 — 0
- Pemeriksaan perkara dalam Tingkat Banding dirumuskandalam Catatan Sidang yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti dibuatberdasarkan catatan/pendapat masing-masing hakim sebagai dasar pembuatan putusan dantetap berada pada ... [Selengkapnya]
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor KUHPerdata Tahun 1847 6004 — 13
- Tentang : Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Register : 01-03-2011 — Putus : 01-04-2011 — Upload : 12-03-2011
Putusan Nomor 2/B.TUN/PTTUN/2011 Tanggal 1 April 2011 — GUBERNUR JAWA TIMUR VS PT. ANGIN RIBUT
14 — 0
14 — 0
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tahun 1967 225 — 968
- Tentang : Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 Tahun 2000 392 — 292
- Tentang : Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 97/DSN-MUI/XII/2015 Tahun 2015 649 — 362
- Tentang : Sertifikat Deposito Syariah
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 410 — 154
- Tentang : Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 Tahun 2002 428 — 228
- Tentang : Potongan Pelunasan dalam Murabahah
Kata Kunci : perkawinan di luar negeri tidak dicatatkan
RAKERNAS/2012/PERDATA AGAMA/FORMIL/19 3609 — 1660
- Jika suami atau istri mengajukan gugatan perceraian atas perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri yang tidak dicatatkan di KUA dalam tenggang waktu satu tahun, terhadap gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 2486 — 1039
- Tentang : Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi