Ditemukan 8886680 data
Urut Berdasarkan
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 Tahun 2019 3437 — 2073
- Tentang : Biaya Riil sebagai Ta'widh akibat Wanprestasi (At-Takalif Al-Fi'liyyah An-Nasyi'ah 'An-Nukul
Kata Kunci : eksekusi jaminan; akad syariah; ekonomi syariah
AGAMA/2.A/SEMA 3 2018 830 — 0
- Perlawanan terhadap eksekusi jaminan berdasarkan akad syariahmerupakan kewenangan peradilan agama sesuai dengan Pasal 49huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang PerubahanAtas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Kejahatan Kesusilaan Tindak Pidana Zinah
Kata Kunci : Kejahatan Kesusilaan; Tindak Pidana Zinah;
PIDANA MILITER/D.5.a/SEMA 3 2015 1820 — 0
- Bahwa apabilaseorang prajurit yang telah beristri melakukan perzinahan dengan seorangprajurit perempuan /WANTNI dan bila kemudian istri prajurit tersebut mengadukanprajurit perempuan / WANTNI tersebut kepada pihak yang berwenang, dan ... [Selengkapnya]
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 1049 — 538
- Tentang : PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKIRIMINASI TERHADAP WANITA (CONVENTION ON THE LIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMANATION AGAINST WOMEN)
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013 Tahun 2013 2099 — 1180
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Kata Kunci : Upaya administratif, sengketa administrasi
TATA USAHA NEGARA/1.A/SEMA 5 2021 2893 — 0
- Upayaadministratif berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman PenyelesaianSengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yangdilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Peninjauan Kembali Penyumpahan dan Berita Acara Penyumpahan
Kata Kunci : PK; Peninjauan Kembali; Penyumpahan; Berita Acara Penyumpahan; Novum
AGAMA/4/SEMA 3 2015 1657 — 0
- Dalam Perkara permohonan peninjauankembali dengan alasan telah ditemukan bukti baru (novum), maka yang disumpahadalah pihak yang mengajukan permohonan peninjauan kembali atau yang menemukannovum.
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Kewarisan Surat Gugatan Kumulasi permohonan penetapan ahli waris dengan permohonan itsbat nikah pewaris
Kata Kunci : kumulasi, penetapan ahli waris, itsbat nikah
AGAMA/2.a/SEMA 5 2021 3390 — 0
- Melengkapi RumusanKamar Agama Angka 1 Huruf d Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019,bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris (voluntair)tidak dapat digabungkan dengan permohonan itsbat nikah Pewaris, dikecualikan dalamhal pernikahan ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Putusan Amar Putusan dalam Perkara Perceraian
Kata Kunci : Perkara Perceraian
PERDATA UMUM/1.c/SEMA 7 2017 2585 — 0
- Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Ekonomi Syariah Hak Tanggungan dan Fiducia Syariah Perlawanan eksekusi hak tanggungan berdasarkan akad syariah
Kata Kunci : perlawanan, eksekusi hak tanggungan
AGAMA/3/SEMA 5 2021 1111 — 0
- Apabila ada perlawanan terhadap eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan AkadSyariah, maka Ketua Pengadilan dapat menunda pelaksanaan eksekusi sampaiperlawanan tersebut diputus oleh Pengadilan Agama
SEMA
SEMA Nomor 4 Tahun 2016 2854 — 10939
- Tentang : Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 Tahun 2006 1526 — 1180
- Tentang : Akad Tabarru' pada Asuransi Syari'ah
SEMA
SEMA Nomor 01 Tahun 2018 1809 — 1172
- Tentang : LARANGAN PENGAJUAN PRAPERADILAN BAGI TERSANGKA YANG MELARIKAN DIRI ATAU SEDANG DALAM STATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO)
Kata Kunci : Sengketa TUN Pemilu
RAKERNAS/2012/TUN/1 4007 — 0
- Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu1.Pasal-pasal yang terkait langsung dengan kewenangan mengadili sengketa TataUsaha Negara PEMILU, yaitu Pasal 268 ayat (1), dan ayat (2); Pasal 269 ayat (1), ayat (2), ayat(3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat ... [Selengkapnya]
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 2497 — 1086
- Tentang : Kepaniteraan Mahakmah Agung
Kata Kunci : Dakwaan alternatif
PIDANA UMUM/B.5/SEMA 7 2012 3007 — 0
- Hakim dapat langsungmenunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-faktapersidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya.