Ditemukan 8886910 data
Urut Berdasarkan
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 Tahun 1965 939 — 21889
- Tentang : Pencegahan Penyalagunaan dan/ atau Penodaan Agama
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 Tahun 2011 2080 — 1070
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Kewarisan Kompetensi Pengadilan (Waris) Perbedaan Agama Antara Pewaris dan Ahli Waris
Kata Kunci : waris; ahli waris; beda agama; sengketa waris
AGAMA/10/SEMA 7 2012 3243 — 0
- Agamapewaris menentukan pengadilan yang berwenang. Pewaris yang beragama Islamsengeketa kewarisannya menjadi kewenangan peradilan agama, sedangkan pewarisyang beragama selain Islam ke peradilan umum. Keterangan: Semuatuntutan dalam sengketa ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Korupsi Penentuan Kerugian Keuangan Negara Kualifikasi kerugian negara atas kerugian anak perusahaan BUMN
Kata Kunci : kerugian negara anak perusahaan BUMN; modal anak perusahaan BUMN bukan dari APBN/penyertaan modal BUMN
PIDANA/4/SEMA 10 2020 6672 — 2794
- Kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN yang modalnya bukan bersumber dari APBN/APBD atau bukan penyertaan modal dari BUMN dan tidak menerima/menggunakan fasilitas Negara, bukan termasuk kerugian keuangan Negara;
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Peninjauan Kembali Penyerahan Alasan (Memori) Peninjauan Cembali
Kata Kunci : TEST
Kejahatan/2019 8 — 0
- TESTER
Kata Kunci : hakim anak; jinayat anak; perkara jinayat;
AGAMA/6/SEMA 4 2016 712 — 0
- Hakim Mahkamah Syariah di Aceh yang belumbersertifikasi hakim anak berwenang memeriksa perkara jinayat yang pelaku ataukorbannya anak-anak sepanjang belum ada hakim yang bersertifikasi hakim anak.
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tahun 2019 373 — 151
- Tentang : Pendidikan Tinggi Keagamaan
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus Penempatan dan Perlindungan TKI
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tahun 2004 459 — 3055
- Tentang : PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tahun 2013 242 — 159
- Tentang : Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Korupsi Uang Pengganti Perhitungan penjara pengganti terpidana yang telah membayar sebagian uang pengganti
Kata Kunci : Perhitungan penjara pengganti
PIDANA KHUSUS/C.8/SEMA 7 2012 1515 — 0
- 1. Dalam hal terpidana telahmembayar sebagian uang pengganti namuntidak mampu membayar sisanya, tidak ada kriterianya dalam Pasal 18 UU Tipikor.Jadi berapa besarpun yang sudah dibayar, pidana pengganti tetap dijalankan;2. Eksekusinya dihitung ... [Selengkapnya]
Kata Kunci : Kewenangan Pengadilan Negeri
PERDATA UMUM/B.3/SEMA 4 2016 1570 — 0
- Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari Transaksi pertama yang ... [Selengkapnya]
Kata Kunci : Perkara; Perkara Yang Tidak Dapat Diajukan Kasasi;
TATA USAHA NEGARA/C.6/SEMA 4 2016 1554 — 0
- Kriteriapembatasan upaya hukum kasasi dalam Pasal 45A ayat (2) huruf c UU No. 5 Tahun2004 adalah bagi keputusan pejabat daerah yang berasal dari sumber kewenangandesentralisasi. Tetapi terhadap keputusan pejabat daerah yang bersumber dari ... [Selengkapnya]
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 1216 — 1674
- Tentang : Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Mediasi Putusan Pengadilan Tanpa Melalui Proses Mediasi
Kata Kunci : proses mediasi;mediasi
AGAMA/6/SEMA 3 2015 796 — 0
- PutusanPengadilan Agama yang tidak menempuh proses mediasi yang dimintakan bandingdinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai putusan akhir.
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tahun 2009 703 — 373
- Tentang : Narkotika
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Kejahatan Perkawinan Perkawinan Siri yang lebih dari satu kali
Kata Kunci : Kejahatan Perkawinan; Perkawinan Siri yang lebih dari satu kali; Perkawinan Siri;
PIDANA MILITER/D.3.c/SEMA 3 2015 1154 — 0
- 3. Perkawinan Siri yang lebih dari 1 KaliBahwa perbuatan seorang Prajurit yang melangsungkan perkawinan secarasiri lebih dari 1 (satu) kali (tanpa dicatat oleh pejabat yang berwenang),perkawinan-perkawinan siri yang telah dilakukannya tersebut ... [Selengkapnya]