Ditemukan 312 data
110 — 48
Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kiranya: Bapak Sekjend KPU RI untuk tidak memproses/mengembalikanPERMOHONAN PENGUSULAN; Bapak Kemenpan dan RB RI untuk memproses PNS yang terlibatkasus PERNIKAHAN SIRI TERSEBUT.Bahwa terkait isi surat dimaksud pada poin 1 tersebut pada intinyamenyatakan calon atas nama Sdr. MOH. TAUFIK LATADANO, S.Sos yangdiusulkan sebagai calon Sekretaris KPUD Kabupaten Sigi memilikihubungan emosional dengan Sdr. SARIF LATADANO dan Sdr.
Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkanhukum, karena surat yang ditulis oleh FARIED POTABUGA tersebutditujukan kepada KPU RI dan Kemenpan dan RB RI dengan tujuan agarkedua lembaga tersebut tidak memproses pencalonan saksi Moh. TaufikLatadano, S.Sos. dan saksi Suyudin, S.H. menjadi Sekretaris KPU Sigi,dengan alasan bahwa mereka ada hubungan kekeluargaan (menghindarinepotisme).
- Dalam perkara tindak pidana korupsi, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti harus diperhitungkan/dikompensasikan dengan uang/barang yang telah disita/dititipkan dan/atau yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Penyidik/JPU/Kas ... [Selengkapnya]
Sumber Daya Manusiaa.Kurangnya sumber daya manusia (SDM) di lingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada diBawahnya.Norma/Kebijakan:Sekretaris Mahkamah Agung sebagai Pejabat PembinaKepegawaian mengajukan permohonan kebutuhan formasiCalon PNS/Calon Hakim ke Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).Peningkatan kompetensi SDM di lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan di Bawahnya.Norma/ Kebijakan:Peningkatan kompetensi SDM dengan:1) Melakukan kerjasama
test calon pimpinan pengadilan.Norma/ Kebijakan:Persentase nilai hasil profile assessment pada saat fit andProper test untuk calon pimpinan pengadilan dinaikkanporsinya dari 10% menjadi paling tidak atau minimal 30%15untuk nilai kumulatifnya untuk menentukan kelulusanpeserta fit and proper test.Jabatan Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti,Jurusita, dan Jurusita Pengganti belum tercantum dalamnomenklatur jabatan fungsional Aparatur Sipil Negara.Norma / Kebijakan:Melakukan koordinasi dengan KemenPAN
RB dalam rangkapembentukan jabatan fungsional Panitera, Panitera Muda,Panitera Pengganti, Jurusita, dan Jurusita Pengganti.Usulan tunjangan jabatan fungsional Pranata Peradilanbelum ditetapkan.Norma/Kebijakan:Perlu disusun Naskah Akademik tentang perhitungantunjangan jabatan fungsional Pranata Peradilan untukdiusulkan ke KemenPAN RB.Belum terdapat regulasi yang mengatur mutasi Prajurit TNIdari dan ke Mahkamah Agung/Pengadilan Militer yangdilengkapi dengan Analisis Jabatan dan Analisis BebanKerja.Norma
74 — 45
alasanalasan yang padaintinya adalah sebagai berikut :Halaman 8Bahwa Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten DompuProvinsi Nusa Tenggara Barat yang telah diangkat dan ditetaokan Tergugatsejak tanggal 1 Agustus 2014 untuk mengisi formasi pegawai di lingkunganPemerintah Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Keputusan BupatiDompu Nomor : 814.3/129/BKD/2015 tanggal 19 September 2015;Bahwa pada awalnya yaitu bulan Maret 2012, Kementenan PendayagunaanApartur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN
SKPD) di Kabupaten Dompu untuk mendatadan mengisi formulir Tenaga Honorer Kategori Il di Kabupaten Dompu;Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka bulan April 2012 Penggugat sebagaiTenaga Honorer Kategori Il melakukan Pengisian formuli dan datadata(persyaratan) guna di Verifikasi dan di Validasi oleh Tergugat terkaitkeabsahan Penggugat selaku Tenaga Honorer Kategori Il di KabupatenDompu; yang kemudian setelah diVeriikasi dan Divalidasi oleh Tergugatmaka pada bulan januan 2013 dikirimkan Tergugat kepada KEMENPAN
RBRI guna diverifikasi dan divalidasi ohh KEMENPAN RB RI dan BKN RI;Bahwa berdasarkan data dan usulan dari Tergugat tersebut, makaKEMENPAN RB RI, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan tesUJI PUBLIK selama + 1, 5 bulan dengan mengumumkan secara terbukaPara Tenaga Honorer Kategori Il tersebut baik secara online maupun melalupapan Pengumuman terouka dikantor Pemerintah Dompu, untuk mengetahuidan mendapatkan masukar/ tanggapan serta koreksi masyarakat umumterkait kebenaran data dan kebenaran
Dimana 1.548 orang tersebut dinyatakanberhak mengikuti seleksi akademik yang akan dilaksanakan serentak secaranasional pada tanggal 3 Nopember 2013 karena telah lolos administasi(Verifikasi dan Validasi data) dan lolos uj publik;Bahwa kemudian pada tanggal 03 Nopember 2013, Penggugat mengikutiTes Akademik, Tes kemampuan Dasar, Tes Kemampuan Bidang yangdilaksanakan serentak selurun Indonesia oleh Panitia Seleksi Nasional CPNSPusat (KEMENPAN RB RI) dengan difasilitasi olen Tergugat untukpelaksanaan
Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi Kabupaten Dompumenfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan TesKemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan oleh Panselnas(Kemenpan).Halaman 30o.Bahwa Pengumuman kelulusan seleksi CPNS Ketegori Il tahun 2013pada tanggal 9 Pebruari 2014 oleh Panselnas CPNS Pusat melalui onlinesesual surat Kemenpan RB RI Nomor : B/789/M.PAN/2/2014 tanggal 9Pebruari 2014 perihal Pengumuman kelulusan peserta seleksi CPNSTahun 2013 dari tenaga Honorer Kategori
MARDONA
Tergugat:
BUPATI DOMPU
36 — 29
Bahwa pada awalnya yaitu bulan Maret 2012, KementerianPendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RBRl) memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah KabupatenDompu untuk melakukan Perekaman Data Terhadap Tenaga HonorerKategori Il di Kabupaten Dompu; yang kemudian Tergugat memerintahkankepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di KabupatenDompu untuk mendata dan mengisi formulir Tenaga Honorer Kategori II diKabupaten Dompu;a: Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka bulan
April 2012 Penggugatsebagai Tenaga Honorer Kategori Il melakukan Pengisian formulir dan datadata (persyaratan) guna di Verifikasi dan di Validasi oleh Tergugat terkaitPutusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.MTR Halaman 8keabsahan Penggugat selaku Tenaga Honorer Kategori Il di KabupatenDompu; yang kemudian setelah diVerifikasi dan Divalidasi oleh Tergugatmaka pada bulan januan 2013 dikirimkan Tergugat kepada KEMENPAN RBRI guna diverifikasi dan divalidasi oleh KEMENPAN RB RI dan BKN RI;4.
Bahwa kemudian pada tanggal 03 Nopember 2013, Penggugatmengikuti Tes Akademik, Tes kemampuan Dasar, Tes Kemampuan Bidangyang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia oleh Panitia Seleksi NasionalCPNS Pusat (KEMENPAN RB RI) dengan difasilitasi oleh Tergugat untukpelaksanaan diwilayah Kabupaten Dompu sebagaimana Surat KeputusanPutusan Nomor : 85/G/2017/PTUN.MTR Halaman 9Bupati Dompu Nomor 335 Tahun 2013, guna kelancaran melaksanakan testersebut;7.
Bahwa kemudian pada tanggal 9 Februari 2014 KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (KEMENPANRB RI) mengumumkan Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dariTenaga Honorer Kategori Il yaitu sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh)orang yang dinyatakan Lulus (Termasuk Penggugat) dari peserta seluruhnyasejumlah 1.548 (Seribu lima ratus empat puluh delapan) orang sebagaimanaSurat KEMENPAN RB RI No. B/789/M.PAN/2/2014 tanggal 9 Februari 2014;8.
Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi KabupatenDompu menfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD) danTes Kemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan oleh Panselnas(Kemenpan).9.
- Pelanggaran terhadap Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 juncto Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang isinya mengatur larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan ... [Selengkapnya]
Sumber Daya Manusiaa.Kurangnya sumber daya manusia (SDM) di lingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada diBawahnya.Norma/Kebijakan:Sekretaris Mahkamah Agung sebagai Pejabat PembinaKepegawaian mengajukan permohonan kebutuhan formasiCalon PNS/Calon Hakim ke Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).Peningkatan kompetensi SDM di lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan di Bawahnya.Norma/ Kebijakan:Peningkatan kompetensi SDM dengan:1) Melakukan kerjasama
test calon pimpinan pengadilan.Norma/ Kebijakan:Persentase nilai hasil profile assessment pada saat fit andProper test untuk calon pimpinan pengadilan dinaikkanporsinya dari 10% menjadi paling tidak atau minimal 30%15untuk nilai kumulatifnya untuk menentukan kelulusanpeserta fit and proper test.Jabatan Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti,Jurusita, dan Jurusita Pengganti belum tercantum dalamnomenklatur jabatan fungsional Aparatur Sipil Negara.Norma / Kebijakan:Melakukan koordinasi dengan KemenPAN
RB dalam rangkapembentukan jabatan fungsional Panitera, Panitera Muda,Panitera Pengganti, Jurusita, dan Jurusita Pengganti.Usulan tunjangan jabatan fungsional Pranata Peradilanbelum ditetapkan.Norma/Kebijakan:Perlu disusun Naskah Akademik tentang perhitungantunjangan jabatan fungsional Pranata Peradilan untukdiusulkan ke KemenPAN RB.Belum terdapat regulasi yang mengatur mutasi Prajurit TNIdari dan ke Mahkamah Agung/Pengadilan Militer yangdilengkapi dengan Analisis Jabatan dan Analisis BebanKerja.Norma
HAMDAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
172 — 63
Bahwa pada awalnya yaitu. bulan Maret 2012, KementerianPendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RBRI) memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompuuntuk melakukan Perekaman Data Terhadap Tenaga Honorer Kategori II diKabupaten Dompu; yang kemudian Tergugat memerintahkan kepada seluruhsatuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Dompu untuk mendatadan mengisi formulir Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Dompu;3.
Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka bulan April 2012 Penggugatsebagai Tenaga Honorer Kategori Il melakukan Pengisian formulir dan datadata (persyaratan) guna di Verifikasi dan di Validasi olen Tergugat terkaitkeabsahan Penggugat selaku Tenaga Honorer Kategori II di KabupatenPutusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR 8Dompu; yang kemudian setelah diVerifikasi dan Divalidasi oleh Tergugatmaka pada bulan januari 2013 dikirimkan Tergugat kepada KEMENPAN RBRI guna diverifikasi dan divalidasi oleh KEMENPAN RB
Bahwa kemudian pada tanggal 03 Nopember 2013, Penggugatmengikuti Tes Akademik, Tes kemampuan Dasar, Tes Kemampuan Bidangyang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia oleh Panitia Seleksi NasionalCPNS Pusat (KEMENPAN RB RI) dengan difasilitasi oleh Tergugat untukPutusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR 9pelaksanaan diwilayah Kabupaten Dompu sebagaimana Surat KeputusanBupati Dompu Nomor 335 Tahun 2013, guna kelancaran melaksanakan testersebut;7: Bahwa kemudian pada tanggal 9 Februari 2014 KementerianPendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiRI(KEMENPAN RB RI) mengumumkan Kelulusan Peserta Seleksi CPNSTahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori Il yaitu sebanyak 390 (tiga ratussembilan puluh) orang yang dinyatakan Lulus (Termasuk Penggugat) daripeserta seluruhnya sejumlah 1.548 (seribu lima ratus empat puluh delapan)orang sebagaimana Surat KEMENPAN RB RI No.
Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi KabupatenDompu menfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD) danTes Kemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan oleh Panselnas(Kemenpan).9.
MUHAMAD SARIFUDDIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
43 — 19
Bahwa pada awalnya yaitu bulan Maret 2012, KementerianPendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RBRI) memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompuuntuk melakukan Perekaman Data Terhadap Tenaga Honorer Kategori II diPutusan Nomor 38/G/2017/PTUN.MTR 8Kabupaten Dompu; yang kemudian Tergugat memerintahkan kepada seluruhsatuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Dompu untuk mendatadan mengisi formulir Tenaga Honorer Kategori Il di Kabupaten Dompu;3.
Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka bulan April 2012 Penggugatsebagai Tenaga Honorer Kategori Il melakukan Pengisian formulir dan datadata (persyaratan) guna di Verifikasi dan di Validasi oleh Tergugat terkaitkeabsahan Penggugat selaku Tenaga Honorer Kategori Il di KabupatenDompu; yang kemudian setelah diVerifikasi dan Divalidasi oleh Tergugatmaka pada bulan januari 2013 dikirimkan Tergugat kepada KEMENPAN RBRI guna diverifikasi dan divalidasi oleh KEMENPAN RB RI dan BKN RI;4.
Bahwa kemudian pada tanggal 03 Nopember 2013, Penggugatmengikuti Tes Akademik, Tes kemampuan Dasar, Tes Kemampuan Bidangyang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia oleh Panitia Seleksi NasionalCPNS Pusat (KEMENPAN RB RI) dengan difasilitasi olen Tergugat untukpelaksanaan diwilayah Kabupaten Dompu sebagaimana Surat KeputusanBupati Dompu Nomor 335 Tahun 2013, guna kelancaran melaksanakan testersebut;7.
Bahwa kemudian pada tanggal 9 Februari 2014 KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI(KEMENPAN RB RI) mengumumkan Kelulusan Peserta Seleksi CPNSTahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori Il yaitu sebanyak 390 (tiga ratussembilan puluh) orang yang dinyatakan Lulus (Termasuk Penggugat)daripeserta seluruhnya sejumlah 1.548 (Sseribu lima ratus empat puluh delapan)orang sebagaimana Surat KEMENPAN RB RI No. B/789/M.PAN/2/2014tanggal 9 Februari 2014;8.
Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi KabupatenDompu menfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD) danTes Kemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan oleh Panselnas(Kemenpan).9.
SUDIRMAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
47 — 29
Bahwa pada awalnya yaitu. bulan Maret 2012, KementerianPendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RBRI) memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompuuntuk melakukan Perekaman Data Terhadap Tenaga HonorerKategori IIdikabupaten Dompu; yang kemudian Tergugat memerintahkan kepadaseluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Dompu untukPutusan Nomor 39/G/2017/PTUN.MTR 8mendata dan mengisi formulir Tenaga Honorer Kategori Il di KabupatenDompu;3.
Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka bulan April 2012 Penggugatsebagai Tenaga Honorer Kategori II melakukan Pengisian formulir dan datadata (persyaratan) guna di Verifikasi dan di Validasi olen Tergugat terkaitkeabsahan Penggugat selaku Tenaga Honorer Kategori II di KabupatenDompu; yang kemudian setelah diVerifikasi dan Divalidasi oleh Tergugatmaka pada bulan januari 2013 dikirimkan Tergugat kepada KEMENPAN RBRI guna diverifikasi dan divalidasi oleh KEMENPAN RB RI dan BKN RI;4.
Bahwa kemudian pada tanggal 03 Nopember 2013, Penggugatmengikuti Tes Akademik, Tes kemampuan Dasar, Tes Kemampuan Bidangyang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia oleh Panitia Seleksi NasionalCPNS Pusat (KEMENPAN RB RI) dengan difasilitasi oleh Tergugat untukpelaksanaan diwilayah Kabupaten Dompu sebagaimana Surat KeputusanBupati Dompu Nomor 335 Tahun 2013, guna kelancaran melaksanakan testersebut;7.
Bahwa kemudian pada tanggal 9 Februari 2014 KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI(KEMENPAN RB RI) mengumumkan Kelulusan Peserta Seleksi CPNSTahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori Il yaitu sebanyak 390 (tiga ratussembilan puluh) orang yang dinyatakan Lulus (Termasuk Penggugat) daripeserta seluruhnya sejumlah 1.548 (seribu lima ratus empat puluh delapan)orang sebagaimana Surat KEMENPAN RB RI No. B/789/M.PAN/2/2014tanggal 9 Februari 2014;8.
Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi KabupatenDompu menfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD) danTes Kemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan oleh Panselnas(Kemenpan).9.
SYAMSUL RIJAL
Tergugat:
BUPATI DOMPU
47 — 27
Bahwa pada awalnya yaitu. bulan Maret 2012, KementerianPendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RBRI) memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompuuntuk melakukan Perekaman Data Terhadap Tenaga Honorer Kategori II diKabupaten Dompu; yang kemudian Tergugat memerintahkan kepada seluruhsatuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Dompu untuk mendatadan mengisi formulir Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Dompu;3.
Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka bulan April 2012 Penggugatsebagai Tenaga Honorer Kategori II melakukan Pengisian formulir dan datadata (persyaratan) guna di Verifikasi dan di Validasi olen Tergugat terkaitkeabsahan Penggugat selaku Tenaga Honorer Kategori II di KabupatenDompu; yang kemudian setelah diVerifikasi dan Divalidasi oleh Tergugatmaka pada bulan januari 2013 dikirimkan Tergugat kepada KEMENPAN RBRI guna diverifikasi dan divalidasi oleh KEMENPAN RB RI dan BKN RI;4.
Bahwa kemudian pada tanggal 03 Nopember 2013, Penggugatmengikuti Tes Akademik, Tes kemampuan Dasar, Tes Kemampuan Bidang10yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia oleh Panitia Seleksi NasionalCPNS Pusat (KEMENPAN RB RI) dengan difasilitasi oleh Tergugat untukpelaksanaan diwilayah Kabupaten Dompu sebagaimana Surat KeputusanBupati Dompu Nomor 335 Tahun 2013, guna kelancaran melaksanakan testersebut;7.
Bahwa kemudian pada tanggal 9 Februari 2014 KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (KEMENPANRB RI) mengumumkan Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dariTenaga Honorer Kategori II yaitu sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh)orang yang dinyatakan Lulus (Termasuk Penggugat) dari peserta seluruhnyasejumlah 1.548 (seribu lima ratus empat puluh delapan) orang sebagaimanaSurat KEMENPAN RB RI No. B/789/M.PAN/2/2014 tanggal 9 Februari 2014;8.
Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi KabupatenDompu menfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD) danTes Kemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan oleh Panselnas(Kemenpan).9.
- Dalam menjatuhkan pidana, Hakim tidak terikat pada penetapan status Terdakwa sebagai justice collaborator yang dikeluarkan oleh lembaga penegak hukum lain yang bertentangan dengan ketentuan Angka 9 SEMA Nomor 4 Tahun 2011 juncto huruf C.4 SEMA Nomor ... [Selengkapnya]
Sumber Daya Manusiaa.Kurangnya sumber daya manusia (SDM) di lingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada diBawahnya.Norma/Kebijakan:Sekretaris Mahkamah Agung sebagai Pejabat PembinaKepegawaian mengajukan permohonan kebutuhan formasiCalon PNS/Calon Hakim ke Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).Peningkatan kompetensi SDM di lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan di Bawahnya.Norma/ Kebijakan:Peningkatan kompetensi SDM dengan:1) Melakukan kerjasama
test calon pimpinan pengadilan.Norma/ Kebijakan:Persentase nilai hasil profile assessment pada saat fit andProper test untuk calon pimpinan pengadilan dinaikkanporsinya dari 10% menjadi paling tidak atau minimal 30%15untuk nilai kumulatifnya untuk menentukan kelulusanpeserta fit and proper test.Jabatan Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti,Jurusita, dan Jurusita Pengganti belum tercantum dalamnomenklatur jabatan fungsional Aparatur Sipil Negara.Norma / Kebijakan:Melakukan koordinasi dengan KemenPAN
RB dalam rangkapembentukan jabatan fungsional Panitera, Panitera Muda,Panitera Pengganti, Jurusita, dan Jurusita Pengganti.Usulan tunjangan jabatan fungsional Pranata Peradilanbelum ditetapkan.Norma/Kebijakan:Perlu disusun Naskah Akademik tentang perhitungantunjangan jabatan fungsional Pranata Peradilan untukdiusulkan ke KemenPAN RB.Belum terdapat regulasi yang mengatur mutasi Prajurit TNIdari dan ke Mahkamah Agung/Pengadilan Militer yangdilengkapi dengan Analisis Jabatan dan Analisis BebanKerja.Norma
- c. Dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau ... [Selengkapnya]
Sumber Daya Manusiaa.Kurangnya sumber daya manusia (SDM) di lingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada diBawahnya.Norma/Kebijakan:Sekretaris Mahkamah Agung sebagai Pejabat PembinaKepegawaian mengajukan permohonan kebutuhan formasiCalon PNS/Calon Hakim ke Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).Peningkatan kompetensi SDM di lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan di Bawahnya.Norma/ Kebijakan:Peningkatan kompetensi SDM dengan:1) Melakukan kerjasama
test calon pimpinan pengadilan.Norma/ Kebijakan:Persentase nilai hasil profile assessment pada saat fit andProper test untuk calon pimpinan pengadilan dinaikkanporsinya dari 10% menjadi paling tidak atau minimal 30%15untuk nilai kumulatifnya untuk menentukan kelulusanpeserta fit and proper test.Jabatan Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti,Jurusita, dan Jurusita Pengganti belum tercantum dalamnomenklatur jabatan fungsional Aparatur Sipil Negara.Norma / Kebijakan:Melakukan koordinasi dengan KemenPAN
RB dalam rangkapembentukan jabatan fungsional Panitera, Panitera Muda,Panitera Pengganti, Jurusita, dan Jurusita Pengganti.Usulan tunjangan jabatan fungsional Pranata Peradilanbelum ditetapkan.Norma/Kebijakan:Perlu disusun Naskah Akademik tentang perhitungantunjangan jabatan fungsional Pranata Peradilan untukdiusulkan ke KemenPAN RB.Belum terdapat regulasi yang mengatur mutasi Prajurit TNIdari dan ke Mahkamah Agung/Pengadilan Militer yangdilengkapi dengan Analisis Jabatan dan Analisis BebanKerja.Norma
118 — 31
Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kiranya:Bapak Sekjend KPU RI untuk tidak memproses/mengembalikanPERMOHONAN PENGUSULAN;Bapak Kemenpan dan RB RI untuk memproses PNS yang terlibatkasus PERNIKAHAN SIRI TERSEBUT;Bahwa terkait isi surat dimaksud pada poin 1 tersebut pada intinyamenyatakan calon atas nama Sdr. MOH TAUFIK LATADANO,S.Sos. yang diusulkan sebagai calon Sekretaris KPUD KabupatenSigi memiliki hubungan emosional dengan Sdr. SARIF LATADANOdan Sdr.
Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kiranya: Bapak Sekjend KPU RI untuk tidak memproses/mengembalikanPERMOHONAN PENGUSULAN; Bapak Kemenpan dan RB RI untuk memproses PNS yang terlibatkasus PERNIKAHAN SIRI TERSEBUT; Bahwa terkait isi surat dimaksud pada poin 1 tersebut pada intinyamenyatakan calon atas nama Sdr. MOH TAUFIK LATADANO,S.Sos. yang diusulkan sebagai calon Sekretaris KPUD KabupatenSigi memiliki hubungan emosional dengan Sdr. SARIF LATADANOdan Sdr.
Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kiranya: Bapak Sekjend KPU RI untuk tidak memproses/mengembalikanPERMOHONAN PENGUSULAN; Bapak Kemenpan dan RB RI untuk memproses PNS yang terlibat kasusPERNIKAHAN SIRI TERSEBUT;Keterangan saksi Moh. Latadano tersebut diperkuat oleh saksi MohammadSyarif Latadano, saksi Moh. Nuzul, SH alias Nuzul, saksi M.
52 — 7
Serta SIPP KEMENPAN RB tentangPersyaratan Pembuatan Paspor Penggantian dan Perubahan DataPaspor Terlebin Dahulu Harus Mendapat Izin Penetapan dari KantorPengadilan Negeri Tempat Pemohon Domisili;Bahwa pengajuan pemohon oleh karena terjadi kesalahan penulisan datadi paspor yang akhirnya berdampak pada hukum yang berlaku;Bahwa pemohon dengan nama dan tempat tanggal lahir yang benaradalah Setiyowati Marhaeni lahir di Pati 17 Mei 1981 (sesuai pada KTP,KK, dan ljazah) dan dengan nama Setyowati Marhaeni
- b. Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut ... [Selengkapnya]
Sumber Daya Manusiaa.Kurangnya sumber daya manusia (SDM) di lingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada diBawahnya.Norma/Kebijakan:Sekretaris Mahkamah Agung sebagai Pejabat PembinaKepegawaian mengajukan permohonan kebutuhan formasiCalon PNS/Calon Hakim ke Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).Peningkatan kompetensi SDM di lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan di Bawahnya.Norma/ Kebijakan:Peningkatan kompetensi SDM dengan:1) Melakukan kerjasama
test calon pimpinan pengadilan.Norma/ Kebijakan:Persentase nilai hasil profile assessment pada saat fit andProper test untuk calon pimpinan pengadilan dinaikkanporsinya dari 10% menjadi paling tidak atau minimal 30%15untuk nilai kumulatifnya untuk menentukan kelulusanpeserta fit and proper test.Jabatan Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti,Jurusita, dan Jurusita Pengganti belum tercantum dalamnomenklatur jabatan fungsional Aparatur Sipil Negara.Norma / Kebijakan:Melakukan koordinasi dengan KemenPAN
RB dalam rangkapembentukan jabatan fungsional Panitera, Panitera Muda,Panitera Pengganti, Jurusita, dan Jurusita Pengganti.Usulan tunjangan jabatan fungsional Pranata Peradilanbelum ditetapkan.Norma/Kebijakan:Perlu disusun Naskah Akademik tentang perhitungantunjangan jabatan fungsional Pranata Peradilan untukdiusulkan ke KemenPAN RB.Belum terdapat regulasi yang mengatur mutasi Prajurit TNIdari dan ke Mahkamah Agung/Pengadilan Militer yangdilengkapi dengan Analisis Jabatan dan Analisis BebanKerja.Norma
- Permohonan/gugatan perceraian dari anggota TNI/Polri maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, apabila belum mendapatkan surat tersebut, maka hakim menunda persidangan selama 6 ... [Selengkapnya]
Sumber Daya Manusiaa.Kurangnya sumber daya manusia (SDM) di lingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada diBawahnya.Norma/Kebijakan:Sekretaris Mahkamah Agung sebagai Pejabat PembinaKepegawaian mengajukan permohonan kebutuhan formasiCalon PNS/Calon Hakim ke Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).Peningkatan kompetensi SDM di lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan di Bawahnya.Norma/ Kebijakan:Peningkatan kompetensi SDM dengan:1) Melakukan kerjasama
test calon pimpinan pengadilan.Norma/ Kebijakan:Persentase nilai hasil profile assessment pada saat fit andProper test untuk calon pimpinan pengadilan dinaikkanporsinya dari 10% menjadi paling tidak atau minimal 30%15untuk nilai kumulatifnya untuk menentukan kelulusanpeserta fit and proper test.Jabatan Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti,Jurusita, dan Jurusita Pengganti belum tercantum dalamnomenklatur jabatan fungsional Aparatur Sipil Negara.Norma / Kebijakan:Melakukan koordinasi dengan KemenPAN
RB dalam rangkapembentukan jabatan fungsional Panitera, Panitera Muda,Panitera Pengganti, Jurusita, dan Jurusita Pengganti.Usulan tunjangan jabatan fungsional Pranata Peradilanbelum ditetapkan.Norma/Kebijakan:Perlu disusun Naskah Akademik tentang perhitungantunjangan jabatan fungsional Pranata Peradilan untukdiusulkan ke KemenPAN RB.Belum terdapat regulasi yang mengatur mutasi Prajurit TNIdari dan ke Mahkamah Agung/Pengadilan Militer yangdilengkapi dengan Analisis Jabatan dan Analisis BebanKerja.Norma
ROSMARIANI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
45 — 30
Bahwa pada awalnya yaitu bulan Maret 2012, KementerianPendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RBRI) memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompuuntuk melakukan Perekaman Data Terhadap Tenaga Honorer Kategori II diKabupaten Dompu; yang kemudian Tergugat memerintahkan kepada seluruhsatuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Dompu untuk mendatadan mengisi formulir Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Dompu;Putusan Nomor 32/G/2017/PTUN.MTR 83.
Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka bulan April 2012 Penggugatsebagai Tenaga Honorer Kategori Il melakukan Pengisian formulir dan datadata (persyaratan) guna di Verifikasi dan di Validasi oleh Tergugat terkaitkeabsahan Penggugat selaku Tenaga Honorer Kategori II di KabupatenDompu; yang kemudian setelah diVerifikasi dan Divalidasi oleh Tergugatmaka pada bulan januari 2013 dikirimkan Tergugat kepada KEMENPAN RBRI guna diverifikasi dan divalidasi oleh KEMENPAN RB RI dan BKN RI;4.
Bahwa kemudian pada tanggal 03 Nopember 2013, Penggugatmengikuti Tes Akademik, Tes kKemampuan Dasar, Tes Kemampuan Bidangyang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia oleh Panitia Seleksi NasionalCPNS Pusat (KEMENPAN RB RI) dengan difasilitasi olen Tergugat untukpelaksanaan diwilayah Kabupaten Dompu sebagaimana Surat KeputusanBupati Dompu Nomor 335 Tahun 2013, guna kelancaran melaksanakan testersebut;7.
Bahwa kemudian pada tanggal 9 Februari 2014 KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiRI(KEMENPAN RB RI) mengumumkan Kelulusan Peserta Seleksi CPNSTahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori Il yaitu sebanyak 390 (tiga ratussembilan puluh) orang yang dinyatakan Lulus (Termasuk Penggugat) daripeserta seluruhnya sejumlah 1.548 (seribu lima ratus empat puluh delapan)orang sebagaimana Surat KEMENPAN RB RI No. B/789/M.PAN/2/2014tanggal 9 Februari 2014;8.
Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi KabupatenDompu menfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD) danTes Kemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan oleh Panselnas(Kemenpan).9.
WIWIN INDRAWATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
92 — 22
Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka bulan April 2012 Penggugatsebagai Tenaga Honorer Kategori Il melakukan Pengisian formulir danPutusan Nomor 83/G/2017/PTUN.MTR Halaman 8datadata (persyaratan) guna di Verifikasi dan di Validasi oleh Tergugatterkait keabsahan Penggugat selaku Tenaga Honorer Kategori Il diKabupaten Dompu; yang kemudian setelah diVerifikasi dan Divalidasi olehTergugat maka pada bulan januari 2013 dikirimkan Tergugat kepadaKEMENPAN RB RI guna diverifikasi dan divalidasi oleh KEMENPAN
Bahwa kemudian pada tanggal 03 Nopember 2013, Penggugat mengikutiTes Akademik, Tes kemampuan Dasar, Tes Kemampuan Bidang yangPutusan Nomor 83/G/2017/PTUN.MTR Halaman 9dilaksanakan serentak seluruh Indonesia oleh Panitia Seleksi NasionalCPNS Pusat (KEMENPAN RB RI) dengan difasilitasi oleh Tergugat untukpelaksanaan diwilayan Kabupaten Dompu sebagaimana Surat KeputusanBupati Dompu Nomor 335 Tahun 2013, guna kelancaran melaksanakantes tersebut;7.
Bahwa kemudian pada tanggal 9 Februari 2014 KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI(KEMENPAN RB RI) mengumumkan Kelulusan Peserta Seleksi CPNSTahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori Il yaitu sebanyak 390 (tiga ratussembilan puluh) orang yang dinyatakan Lulus (Termasuk Penggugat) daripeserta seluruhnya sejumlan 1.548 (seribu lima ratus empat puluhdelapan) orang sebagaimana Surat KEMENPAN RB RI No.B/789/M.PAN/2/2014 tanggal 9 Februari 2014;8.
Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi KabupatenDompu menfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD)dan Tes Kemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan olehPanselnas (Kemenpan).9.
Bahwa Pengumuman kelulusan seleksi CPNS Ketegori Il tahun 2013pada tanggal 9 Pebruari 2014 oleh Panselnas CPNS Pusat melaluionline sesuai Surat Kemenpan RB RI Nomor : B/789/M.PAN/2/2014tanggal 9 Pebruari 2014 perihal Pengumuman kelulusan pesertaseleksi CPNS Tahun 2013 dari tenaga Honorer Kategori II (T9)dimana pada point 4 surat tersebut menyatakan agar masingmasinginstansi sebelum menyampaikan berkas usulan permintaan NIP keBKN, wajib memverifikasi ulang kebenaran dokumen darimasingmasing tenaga
- Sah dan patutnya pemberitahuan putusan dan pemanggilan sidang ikrar talak ke luar negeri (rogatori) cukup dibuktikan dengan tanda telah diterimanya surat tersebut oleh perwakilan Indonesia di negara tujuan yang diketahui melalui tanda terima dokumen ... [Selengkapnya]
Sumber Daya Manusiaa.Kurangnya sumber daya manusia (SDM) di lingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada diBawahnya.Norma/Kebijakan:Sekretaris Mahkamah Agung sebagai Pejabat PembinaKepegawaian mengajukan permohonan kebutuhan formasiCalon PNS/Calon Hakim ke Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).Peningkatan kompetensi SDM di lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan di Bawahnya.Norma/ Kebijakan:Peningkatan kompetensi SDM dengan:1) Melakukan kerjasama
test calon pimpinan pengadilan.Norma/ Kebijakan:Persentase nilai hasil profile assessment pada saat fit andProper test untuk calon pimpinan pengadilan dinaikkanporsinya dari 10% menjadi paling tidak atau minimal 30%15untuk nilai kumulatifnya untuk menentukan kelulusanpeserta fit and proper test.Jabatan Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti,Jurusita, dan Jurusita Pengganti belum tercantum dalamnomenklatur jabatan fungsional Aparatur Sipil Negara.Norma / Kebijakan:Melakukan koordinasi dengan KemenPAN
RB dalam rangkapembentukan jabatan fungsional Panitera, Panitera Muda,Panitera Pengganti, Jurusita, dan Jurusita Pengganti.Usulan tunjangan jabatan fungsional Pranata Peradilanbelum ditetapkan.Norma/Kebijakan:Perlu disusun Naskah Akademik tentang perhitungantunjangan jabatan fungsional Pranata Peradilan untukdiusulkan ke KemenPAN RB.Belum terdapat regulasi yang mengatur mutasi Prajurit TNIdari dan ke Mahkamah Agung/Pengadilan Militer yangdilengkapi dengan Analisis Jabatan dan Analisis BebanKerja.Norma
- Penentuan status barang bukti amunisi aktif yang bukan milik kesatuan, amunisi aktif bukan standar TNI, dimusnahkan atau dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Peralatan TNI setempat atas permohonan ... [Selengkapnya]
Sumber Daya Manusiaa.Kurangnya sumber daya manusia (SDM) di lingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada diBawahnya.Norma/Kebijakan:Sekretaris Mahkamah Agung sebagai Pejabat PembinaKepegawaian mengajukan permohonan kebutuhan formasiCalon PNS/Calon Hakim ke Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).Peningkatan kompetensi SDM di lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan di Bawahnya.Norma/ Kebijakan:Peningkatan kompetensi SDM dengan:1) Melakukan kerjasama
test calon pimpinan pengadilan.Norma/ Kebijakan:Persentase nilai hasil profile assessment pada saat fit andProper test untuk calon pimpinan pengadilan dinaikkanporsinya dari 10% menjadi paling tidak atau minimal 30%15untuk nilai kumulatifnya untuk menentukan kelulusanpeserta fit and proper test.Jabatan Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti,Jurusita, dan Jurusita Pengganti belum tercantum dalamnomenklatur jabatan fungsional Aparatur Sipil Negara.Norma / Kebijakan:Melakukan koordinasi dengan KemenPAN
RB dalam rangkapembentukan jabatan fungsional Panitera, Panitera Muda,Panitera Pengganti, Jurusita, dan Jurusita Pengganti.Usulan tunjangan jabatan fungsional Pranata Peradilanbelum ditetapkan.Norma/Kebijakan:Perlu disusun Naskah Akademik tentang perhitungantunjangan jabatan fungsional Pranata Peradilan untukdiusulkan ke KemenPAN RB.Belum terdapat regulasi yang mengatur mutasi Prajurit TNIdari dan ke Mahkamah Agung/Pengadilan Militer yangdilengkapi dengan Analisis Jabatan dan Analisis BebanKerja.Norma
- 2. Kewenangan Menilai Kekuatan Sertifikat dan Bukti Pelunasan Jual Beli Tanaha. Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas ... [Selengkapnya]
Sumber Daya Manusiaa.Kurangnya sumber daya manusia (SDM) di lingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada diBawahnya.Norma/Kebijakan:Sekretaris Mahkamah Agung sebagai Pejabat PembinaKepegawaian mengajukan permohonan kebutuhan formasiCalon PNS/Calon Hakim ke Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).Peningkatan kompetensi SDM di lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan di Bawahnya.Norma/ Kebijakan:Peningkatan kompetensi SDM dengan:1) Melakukan kerjasama
test calon pimpinan pengadilan.Norma/ Kebijakan:Persentase nilai hasil profile assessment pada saat fit andProper test untuk calon pimpinan pengadilan dinaikkanporsinya dari 10% menjadi paling tidak atau minimal 30%15untuk nilai kumulatifnya untuk menentukan kelulusanpeserta fit and proper test.Jabatan Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti,Jurusita, dan Jurusita Pengganti belum tercantum dalamnomenklatur jabatan fungsional Aparatur Sipil Negara.Norma / Kebijakan:Melakukan koordinasi dengan KemenPAN
RB dalam rangkapembentukan jabatan fungsional Panitera, Panitera Muda,Panitera Pengganti, Jurusita, dan Jurusita Pengganti.Usulan tunjangan jabatan fungsional Pranata Peradilanbelum ditetapkan.Norma/Kebijakan:Perlu disusun Naskah Akademik tentang perhitungantunjangan jabatan fungsional Pranata Peradilan untukdiusulkan ke KemenPAN RB.Belum terdapat regulasi yang mengatur mutasi Prajurit TNIdari dan ke Mahkamah Agung/Pengadilan Militer yangdilengkapi dengan Analisis Jabatan dan Analisis BebanKerja.Norma