Ditemukan 8886912 data
Urut Berdasarkan
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 Tahun 2016 3445 — 1853
- Tentang : Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syriah
Kata Kunci : Perihal Gugatan
TATA USAHA NEGARA/D.1/SEMA 3 2015 4469 — 0
- a) Tenggang Waktu Pengajuan GugatanTenggat waktu 90 (sembilan puluh hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata ... [Selengkapnya]
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Perdata Khusus Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tahun 2008 839 — 288
- Tentang : Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tahun 2003 1265 — 282
- Tentang : Sistem Pendidikan Nasional
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Korupsi Permasalahan Seputar Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor Subyek dan Perbedaan Pasal 2 dan Pasal 3
Kata Kunci : Subyek Pasal 2 dan 3 UU Tipikor; nilai kerugian keuangan negara
PIDANA KHUSUS/C.1.b/SEMA 7 2012 6504 — 0
- a) Subyek dalam Pasal 2 dan Pasal 3Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukanuntuk setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri. Jadi, baik pasal 2 maupunpasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri.b) Perbedaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU ... [Selengkapnya]
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 716 — 331
- Tentang : PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 Tahun 2015 518 — 179
- Tentang : Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhan
Kata Kunci : tidak hadir, berturut-turut, tidak dapat diterima
AGAMA/5.A/SEMA 1 2022 1136 — 0
- Pihak Pemohon/Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidakpernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Kepailitan dan PKPU Amar Putusan Tentang Amar Putusan Mengabulkan Pailit Sebagian
Kata Kunci : amar putusan kepailitan
PERDATA KHUSUS/28/SEMA 7 2012 1197 — 0
- Terhadap permohonan pailit amarputusannya hanya berisi kabul atau tolak. Sehingga tidak ada amar yang berbunyikabul sebagian.
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 606 — 614
- Tentang : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Kejahatan Perkawinan Perkawinan Siri Sebelum Menjadi Prajurit
Kata Kunci : Kejahatan Perkawinan; Perkawinan Siri Sebelum Menjadi Prajurit; Perkawinan Siri;
PIDANA MILITER/D.3.b/SEMA 3 2015 1887 — 0
- 2. Perkawinan Siri Sebelum Menjadi PrajuritBahwa apabila seseorang sebelum masuk menjadi prajurit/anggota TNImelakukan perkawinan pertamanya secara kawin siri, perkawinan tersebut tidakdianggap memenuhi syarat formil dalam hukum administrasi ... [Selengkapnya]
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 120/DSN-MUI/II/2018 Tahun 2018 2998 — 1040
- Tentang : Sekuritisasi berbentuk Efek Beragun Aset berdasarkan Prinsip Syariah
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tahun 2014 1490 — 359
- Tentang : Administrasi Pemerintahan
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Perselisihan Hubungan Industrial Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Hubungan Antara PHI dan Kepailitan
Kata Kunci : perusahaan pailit, PHI, PHK
PDT.SUS/II/SEMA 7 2012 2006 — 0
- Dalamhal Perusahaan sudah dinyatakan pailit, maka Pengadilan Hubungan Industrialtidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan Pasal 29 UU No. 37 Tahun2004 terhadap perkara PHI tersebut harus ... [Selengkapnya]
PERMA
PERMA Nomor 7 Tahun 2018 466 — 1889
- Tentang : Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak