Ditemukan 8886912 data
Urut Berdasarkan
Kata Kunci : penahanan adalah diskresi hakim, putusan hakim tidak memerintahkan penahanan tidak batal demi hukum
RAKERNAS/2012/PIDANA KHUSUS/5 5033 — 2674
- a. Tentang ketentuan pasal 197 huruf k KUHAP. tidak bersifat imperatif apabila terdakwanya sejak semula tidak ditahan maka amar putusan hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding tidak diwajibkan mencantumkan dalam amar putusan ... [Selengkapnya]
Kata Kunci : Pengaturan diversi
PIDANA UMUM/A.9/SEMA 1 2017 1881 — 0
- a.Bahwa untuk ancaman pidanadi bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, wajibdiupayakan Diversi.b.Bahwawalapun Diversi tidak berhasil harus dibuat Berita Acara bahwa Diversi tidakberhasilc.Bahwa karena ... [Selengkapnya]
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 Tahun 1965 939 — 21900
- Tentang : Pencegahan Penyalagunaan dan/ atau Penodaan Agama
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 6013 — 4766
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hak Uji Materiil Obyek Pengujian Pengujian Atas Peraturan Perundang-Undangan yang UU Dasar Pengujiannya Sedang di Uji Di MK
Kata Kunci : Obyek Pengujian; Pengujian; Pengujian Atas Peraturan Perundang-Undangan yang UU Dasar Pengujuannya Sedang di Uji Di MK;
TATA USAHA NEGARA/B.3/SEMA 4 2014 1001 — 0
- Undang-undang sebagai Dasar pengujiannya sedang di uji di MKa. Apakah tidak sebaiknya pendaftaran HUM di MA ditangguhkan dulu (non register) agar tidakterjadi tunggakan perkara;b. Apakah tidak sebaiknya diatur dalam Perma agar Pemohon HUM ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Pidana Tambahan Sanksi Disiplin
Kata Kunci : Pidana Tambahan; Sanksi Disiplin;
PIDANA MILITER/F.1/SEMA 4 2014 850 — 0
- Apakahdibenarkan dalam putusan yang menyatakan terdakwa bebas dari segala dakwaan,hakim memerintahkan agar terdakwa masih harus dijatuhkan hukuman disiplin?Apakahdibenarkan putusan majelis hakim Kasasi yang menjatuhkan "Permohonan kasasitidak ... [Selengkapnya]
Kata Kunci : Pembatalan akad, objek akad, margin/nisbah
AGAMA/2.B/SEMA 2 2019 821 — 0
- Gugatan Pembatalan Akad Ekonomi Syari'ah oleh debitur yang akadnya bertentangan dengan Hukum Islam hanya dapat dilakukan sebelum objek akad dimanfaatkan oleh debitur dan apabila akad tersebut dibatalkan, debitur dihukum mengembalikan pokok pinjaman ... [Selengkapnya]
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 83/DSN-MUI/VI/2012 Tahun 2012 913 — 279
- Tentang : Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tahun 2014 437 — 209
- Tentang : PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tahun 2013 326 — 263
- Tentang : Lembaga Keuangan Mikro
Kata Kunci : Upaya Hukum
PERDATA UMUM/1.a/SEMA 1 2017 1262 — 0
- Upaya Hukum atas Penetapan KonsinyasiPenetapan konsinyasi berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2016 tidak ada upaya hukum apapun karena bersifat administrasi
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 121/DSN-MUI/II/2018 Tahun 2018 1460 — 513
- Tentang : Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) Berdasarkan Prinsip Syariah
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Peninjauan Kembali Kehadiran Terpidana pada Sidang Pemeriksaan PK di Pengadilan Negeri Pemeriksaan PK dimana Terpidana sedang Menjalani Hukuman atau Penahanan
Kata Kunci : Kehadiran terpidana dalam tingkat PK
PIDANA UMUM/3.A/SEMA 4 2016 2272 — 0
- Permintaan peninjauan kembali diajukan olehTerpidana atau ahli warisnya ke pengadilan pengaju, kecuali jika Terpidanasedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara,permintaan peninjauan kembali dan menghadiri ... [Selengkapnya]
Kata Kunci : Pengaturan pidana di bawah minimal
PIDANA UMUM/C.5/SEMA 7 2012 1167 — 0
- Penjatuhan pidana di bawah minimal atau diatas maksimal tidak diperkenankan (ketentuan UU Tipikor tidak bolehdisimpangi). Walaupun demikian, penjatuhan pidana minimum khusus tersebut dapatdisimpangi berdasarkan Pasal 12A UU No. 20 Tahun 2001.
Kata Kunci : kesalahan pengetikan; peninjauan kembali; gugatan baru; amar salah ketik
AGAMA/3/SEMA 4 2014 2115 — 0
- Kesalahanketik pada amar putusan Peninjauan Kembali yang Sudah diterima oleh para pihak,apakah kesalahan tersebut cukup direnvoi di Mahkamah Agung atau denganmengajukan gugatan baru?Jawab:Diajukangugatan baru dengan posita mengacu kepada ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Tenggang Waktu Gugatan Tenggang waktu gugatan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah yang bersifat tidak bertindak (omission)
Kata Kunci : Tenggang waktu, Perbuatan Melanggar Hukum, tidak melakukan tindakan
TATA USAHA NEGARA/3/SEMA 5 2021 1786 — 0
- Tenggangwaktu pengajuan gugatan dalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badandan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidakmelakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewatitenggang waktu ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Tenggang Waktu Gugatan Tenggang waktu gugatan oleh pemilik hak atas tanah yang telah ditetapkan haknya dalam putusan hakim perdata
Kata Kunci : Tenggang waktu, sertipikat hak atas tanah, putusan hakim perdata
TATA USAHA NEGARA/5/SEMA 5 2021 1546 — 0
- Tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap sertipikat hak atas tanah yangsudah dipastikan pemiliknya oleh putusan Hakim Perdata yang berkekuatan hukumtetap, apabila diajukan gugatan tata usaha negara tidak lagi dibatasi olehtenggang waktu ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Dispensasi Kawin Permohonan dispensasi kawin bagi kedua calon yang masih di bawah usia kawin
Kata Kunci : dispensasi kawin, kedua calon, di bawah umur
AGAMA/1.b/SEMA 5 2021 1351 — 0
- Permohonan dispensasikawin yang kedua calonnya masih di bawah usia kawin, dapatdiajukanbersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan dan diajukan kepada pengadilandalam wilayah hukum yang meliputi domisili salah satu anak ... [Selengkapnya]