Ditemukan 1058328 data
Urut Berdasarkan
Putus : 02-03-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2405 K/PID.SUS/2016 Tanggal 2 Maret 2017 — FERRI DWI ADRIANSAH, S.E., bin CHAIDIR HAKAM;
1111 — 774 — Berkekuatan Hukum Tetap
1111 — 774 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa selaku Kepala BRI Unit Simpang IV Sipin Jambi dipidana oleh Pengadilan Negeri Jambi karena melakukan tindak pidana korupsi, yaitu menerima pembayaran pelunasan maju atas kredit, kemudian uangnya tidak disetorkan kepada ... [Selengkapnya]
Argumentasi yang dikemukakandiantaranya merujuk pada asas spesialitas, yaitu bahwa Pasal 3 merupakanlex specialis dari Pasal 2 Ayat (1) yang /ex generalis, yang berdasarkanajaran logische specialiteit, maka Pasal 3 yang harus diutamakan danmengkesampingkan Pasal 2 Ayat (1) karena unsur 'setiap orang" dalamrumusan Pasal 2 Ayat (1) tersebut adalah terlalu umum, sehingga tidakberlaku bagi pegawai BUMN;Perbedaan rumusan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 dimulai denganpertanyaan,"mengapa rumusan ketentuan
Tidak dapat dibenarkan seseorangyang melanggar UndangUndang Jasa Perbankan tetapi selain didakwamelanggar UndangUndang Jasa Perbankan, juga dijerat dengan UndangUndang Tindak Pidana Korupsi;Bahwa bilamana selama pembuktian di persidangan UndangUndang TindakPidana Korupsi ataupun UndangUndang Jasa Perbankan seluruh unsur daripasal (Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 49 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1992 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang
Misalnya, subyek personal, obyek dugaanperbuatan yang dilanggar, alatbukti yang diperoleh, maupunlingkungan dan area delicti berada dalam konteks Jasa Perbankan, makaUndangUndang Jasa Perbankan adalah yang diberlakukan, meskipunundangundang khusus lainnya seperti UndangUndang Tindak Pidana Korupsimemiliki unsur delik yang dapat mencakupnya;Berdasarkan pemahaman Asas Lex Systematische Specialiteit makaterhadap tindak pidana Jasa Perbankan tidak dapat berkembang atau berubahsebagai tindak pidana korupsi
Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasiBahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbanganMajelis Hakim Judex Facti yang menyatakan telah terbukti unsur melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyakni bertambahnya harta kekayaan, karena pertimbangan tersebut samasekali tidak berdasarkan kepada faktafakta yang terungkap dalampersidangan, pertimbangan hanya berdasarkan asumsi ataupun perkiraansaja;Dari
BANK BRI Tbk(otentitas validasi setoran diakui saksi/ahli BRI dalam persidangan) artinyaPemohon Kasasi/Terdakwa tidak ada menggunakan dana nasabah baikuntuk diri sendiri, orang lain ataupun korporasi:Berdasarkan uraikan yang kami kemukakan tersebut di atas adalah tidakterbukti unsur telah memperkaya diri sendiri orang lain atau suatu korporasiseperti yang dihendaki dalam pembuktian unsur a quo sehingga dengandemikian unsur ini haruslah tinyatakan tidak terbukti secara syah danmeyakinkan oleh perbuatan
Kata Kunci : Pembelian kendaraan tanpa surat; unsur yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga; unsur kesengajaan;
3/Yur/Pid/2018 6910 — 0
- Apabilaseseorang membeli kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraanyang sah, orang tersebut seharusnya patut menduga kendaraan tersebut berasaldari kejahatan.
>Bahwa putusan Judex Facti telahmempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benarsesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu perbuatan Terdakwa yangmenerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa surat-surat danplat nomor dari Saksi Abdul Rahman seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),kemudian menyuruh Saksi Rusdi membeli plat nomor DN 4317 YP untuk dipasang padasepeda motor yang diterima gadainya tersebut, telah memenuhi semua unsur
tindakpidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP pada Dakwaan Tunggal.
Namun demikian unsur kesengajaan dalam penadahantidak selalu otomatis dapat dianggap terbukti walaupun terdakwa membelikendaraan tanpa surat-surat.
Dalam putusan No. 1503 K/Pid/2015 (Edi Mulyanto Gondes) tanggal 29 Maret 2016, unsurkesengajaan ini dianggap tidak terbukti, karena dalam perkara tersebut sebelummelakukan pembelian dilakukan atas kendaraan yang ada di showroom pihakpenjual, serta terdakwa telah berkali-kali menanyakan surat-surat kendaraantersebut.
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Korupsi Unsur Melawan Hukum Penerapan Melawan Hukum Materil Paksa Putusan MK
Kata Kunci : Penerapan unsur melawan hukum pasca putusan MK
PIDANA KHUSUS/C.11/SEMA 7 2012 1002 — 0
- Walaupun penjelasanpasal 2 UU Tipikor telah dibatalkan oleh MK, tetapi Putusan MK tersebut tidakmengikat bagi Hakim.
Putus : 18-01-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2255 K/PID.SUS/2016 Tanggal 18 Januari 2017 — H. SUDARTO, S.E. bin SUDARMO.
208 — 690 — Berkekuatan Hukum Tetap
208 — 690 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Kupang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, karena unsur setiap tidak terpenuhi, sebab personalia Terdakwa sebagai Direktur PT Jakayo Kridanusa mempunyai kedudukan dan ... [Selengkapnya]
sebagaimanadiuraikan di atas, karena putusan Majelis Hakim Tingkat Banding telahsecara nyata tidak mencerminkan rasa keadilan serta putusan tersebutdidasarkan pertimbangan yang telah tidak menerapkan peraturan hukumatau diterapkan tidak sebagaimana mestinya hal ini terlinat dari putusanMajelis Hakim yang memutuskan Terdakwa/Pemohon Kasasi secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukansecara bersamasama dan perbarengan sebagaimana dalam dakwaanSubsidair tanpa proses pembuktian unsur
dan diancam pidanadalam dakwaan Primair, Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair ;Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri meyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanPrimair karena unsur
AYU WULANDARI selaku Pejabatpembuat komitmen (PPK) dan SUKADI, SE., sebagai yang mewakili PT.Rajawali Nusindo, perbuatan yang melawan hukum tersebut telahmengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp27.880.618.286,00(dua puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh juta enam ratus delapanbelas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) yang signifikanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,terbukti bahwa seluruh unsur
Putus : 10-05-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 516 K/PID.SUS/2017 Tanggal 10 Mei 2017 — TGK. MUNIRWAN MAHMUD bin MAHMUD
1087 — 693 — Berkekuatan Hukum Tetap
1087 — 693 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Banda Aceh menghukum Terdakwa karena selaku Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat terbukti melakukan tindak pidana berupa tidak menyalurkan kepada yang berhak ... [Selengkapnya]
Putus : 29-11-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1987 K/PID.SUS/2016 Tanggal 29 Nopember 2016 — ANDY SASTRA AHMAD S.T. bin H. AHMAD ISA
1295 — 1036 — Berkekuatan Hukum Tetap
1295 — 1036 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dalam putusannya, PN Pekanbaru membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU ... [Selengkapnya]
Unsur setiap orang:Bahwa unsur "setiap orang adalah orang perseorangan atau termasukkorporasi, di sini tidak ditentukan adanya suatu syarat tertentu, olehkarena itu sesuai dengan pengertian apa yang dimaksud dengan setiaporang dalam Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pelaku tindakpidana korupsi terdiri atas orang perorangan, dan/atau korporasi;Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehatjasmani dan rohaninya dan dapat
mengikuti serta menjawab dengan baikpertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa adalahsubjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segalatindakannya;Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang telahterpenuhi oleh Terdakwa;2.
Unsur "Ssecara melawan hukum :Bahwa unsur secara melawan hukum, yaitu perbuatan melawan hukum(wederrechtelijk).
Unsur *merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara:Bahwa merugikan adalah sama dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikankeuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginyakeuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara, Merugikanperekonomian Negara adalah sama artinya dengan perekonomianNegara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi kurang berjalan;Hal. 45 dari 53 hal. Put.
Soebrantas;Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur orang yang melakukan,menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi olehTerdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, ternyataseluruh unsur delik dalam dakwaan Primair telah terpenuhi oleh Terdakwa,maka oleh karena itu Terdakwa ANDI SASTRA AHMAD, S.T. bin H.
Putus : 29-11-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1985 K/PID.SUS/2016 Tanggal 29 Nopember 2016 — MUHAMMAD SUWANTO bin MUHAMMAD ILYAS
794 — 637 — Berkekuatan Hukum Tetap
794 — 637 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dalam putusannya, PN Pekanbaru membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU ... [Selengkapnya]
dalamdakwaan Primair barulah kita dapat menguraikan unsur selanjutnya dalamdakwaan Subsidair namun sebaliknya apabila semua unsur dakwaan Primairtelah terpenuhi maka dakwaan Subsidair tidak perlu diuraikan lagi ; Bahwa dalam putusan Nomor 70/Pid.Sus.TPK/2015/PM.PBR. tanggal 03Maret 2016 dalam pertimbangan Majelis Hakim halaman 95, 96, MajelisHakim langsung menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melanggarPasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Unsur *secara melawan hukum :Bahwa unsur "secara melawan hukum, yaitu perbuatan melawan hukum(wederrechtelijk).
Unsur *merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara :Bahwa merugikan adalah sama dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikankeuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginyakeuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara, Merugikan perekonomian Negara adalah sama artinya dengan perekonomian Negaramenjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi kurang berjalan ;Bahwa berdasarkan Audit BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor SR859.PW04
Nomor 1985 K/PID.SUS/2016Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur *merugikankeuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi atauterbukti ;5.
Unsur "orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut sertamelakukan : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan seorang dirimelainkan bersamasama dengan saksi WAN RAMLI, S.T., M.T. binWAN UMAR HADI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksiELZA AGUSTA, S.T., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)dan saksi ANDI SASTRA AHMAD, S.T., selaku Ketua Panitia PenerimaHasil Pekerjaan (PHO dan FHO) ;Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur orang yang melakukan,menyuruh melakukan
Putus : 31-07-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2702 K/PID.SUS/2016 Tanggal 31 Juli 2017 — MAWARDI, S.T
593 — 279 — Berkekuatan Hukum Tetap
593 — 279 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak. Judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa perbuatan yang dilakukan ... [Selengkapnya]
Berdasarkan hal diatas, jelas bahwa pendapat MajelisHakim Tingkat Pertama dalam putusan Judex Facti yangmenyebutkan, bahwa Pembanding/semula Terdakwaterbukti secara hukum sebagaimana unsur yangdisebutkan diatas, Pembanding/semula Terdakwa telahHal. 102 dari 114 hal. Put.
Unsur secara melawan hukum: Bahwa unsur secara melawan hukum, yaitu perobuatan melawan hukum(wederrechkelijk). Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, unsur secara melawan hukummencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalamarti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalamHal. 106 dari 114 hal. Put.
Unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi :Hal. 107 dari 114 hal. Put.
Unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara:Bahwa merugikan adalah sama dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikankeuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginyakeuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara, Merugikan perekonomian Negara adalah sama artinya dengan perekonomian Negaramenjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi kurang berjalan;Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Audit BPKP Perwakilan ProvinsiKalimantan
Mitrabuana Rekanindo; Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mereka yangmelakukan, yang menyuruh melakukan dan yang atau turut sertamelakukan perbuatan telah terpenuhi oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutterbukti bahwa seluruh unsur delik dalam dakwaan Primair telah terpenuhi olehTerdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa MAWARDI, ST., harus dinyatakantelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi secara bersamasama sebagaimana
Putus : 15-05-2017 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 515 K/PID.Sus/2017 Tanggal 15 Mei 2017 — H. M. HELWIS, S.H.;
1205 — 765 — Berkekuatan Hukum Tetap
1205 — 765 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana ditemui adanya ... [Selengkapnya]
di persidangan dalam keadaan sehat baikjasmani maupun rohani dan mampu menjawab dengan baik pertanyaanpertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa adalahsubjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segalatindakannya;Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap orang telahterpenuhi oleh Terdakwa;Hal. 47 dari 58 hal.
Unsur Secara melawan hukum:Bahwa unsur secara melawan hukum, yaitu perbuatan melawan hukum(wederrechkelijk).
Unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara :Bahwa merugikan adalah sama dengan menjadi rugi atau menjadiberkurang, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikankeuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginyakeuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara, atauperekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadikurang berjalan ;Hal. 50 dari 58 hal. Put.
Unsur "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut sertamelakukan : Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa H.M. HELWIS, SHselaku Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Padangyang juga menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) danPejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi DAVID, SE selakuKomisaris PT.
Tridaya Surya Mandiri;Berdasarkan pertimbangan fakta tersebut maka unsur "mereka yangmelakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telahterpenuhi oleh Terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik dalam dakwaanPrimair telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harusdinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana "Korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf
Putus : 24-01-2008 — Upload : 28-02-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 017PK/PDT.SUS/2007 Tanggal 24 Januari 2008 — PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia; PT. Basuki Pratama Engineering; Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dan Rahasia Dagang
415 — 338 — Berkekuatan Hukum Tetap
415 — 338 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri), karena desain yang didaftarkanTergugat tersebut sudah tidak memenuhi unsur kebaharuan baik dalam bentukdan konfigurasi sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU. No. 31Tahun 2000;Hal. 2 dari 24 hal. Put.
No. 017 K/Pdt.Sus/2007bahwa dikarenakan bentuk dan konfigurasi yang didaftarkan Tergugatbukanlah hal yang baru dan pendaftarannya juga memenuhi unsur prinsip itikadtidak baik (dishonesty purpose), Karena mendaftarkan desain industri yang telahmenjadi public domain (milik umum) bagi para produsen dan konsumen mesinboiler dan tidak memiliki nilai kebaharuan (not novel) serta tidak memenuhiunsurunsur sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 4 UU.
Bahwa, Judex Facti telah melakukan kelalaian atau kekeliruan yangnyata dengan lalai atau keliru dalam melihat adanya unsur tidak baikdari Termohon PK dalam perkara ini. Demikian pula, MahkamahAgung dalam tingkat Kasasi telah melakukan kelalaian ataukekeliruan yang nyata karena telah lalai melihat adanya kesalahanJudex Facti di dalam mempertimbangkan unsur itikad tidak baik dariTermohon PK;22.
;Dari ketentuanketentuan sebagaimana diuraikan dalam butir 32tersebut, jelas terlinat bahwa unsur pelanggaran Desain Industriadalah: "apabila ada pihak ketiga yang melaksanan suatu HakDesain Industri milik orang lain tanpa persetujuan daripemegangnya".Bahwa dengan demikian, apabila Pemohon PK didalilkanmelakukan pelanggaran Hak Desain Industri milik Termohon PK(quod non), unsur penting yang harus dilihat adalah apakahPemohon PK sebenamya melaksanakan Hak Desain Industri dariTermohon PK.
Hal ini berarti bahwa PemohonPK di dalam memproduksi mesin boiler miliknya tidak dalam rangkamelaksanakan tanpa ijin Hak Desain Industri milik Termohon PK.Dengan demikian seharusnya unsur pelanggaran desain industrisebagaimana Pasal 46 dan Pasal 51 UU Desain Industri menjaditidak terbukti.Bahwa. dengan tidak terbuktinya unsur pelanggaran Desain Industrioleh Pemohon PK, dengan demikian gugatan Rekonpensi dariTermohon PK sudah seharusnya ditolak.Seandainyapun nantinya Pemohon PK mendaftarkan desain
Kata Kunci : pembelian dengan harga yang tidk wajar; unsur kesengajaan
2/Yur/Pid/2018 9734 — 0
- Barang yangdibeli dengan harga yang tidak sesuai harga pasar patut diduga bahwa barangtersebut diperoleh dari kejahatan
Putus : 06-09-2017 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 463 K/PID.SUS/2017 Tanggal 6 September 2017 — DARMAWAN
1553 — 947 — Berkekuatan Hukum Tetap
1553 — 947 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan (PT Medan) yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan (PN Medan). PN Medan menyatakan bahwa ... [Selengkapnya]
Judex Facti salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidaksebagaimana mestinya karena menyatakan dakwaan primair tidak terbuktidari perbuatan Terdakwa karena unsur melawan hukum tidak terpenuhi/terbukti dari perobuatan Terdakwa berdasarkan pertimbangan bahwaTerdakwa sebagai Direktur CV Karya Nusantara hanya secara diamdiammembiarkan digunakannya dokumendokumen CV Karya Nusantara untukkegiatan lelang Pengadaan Alat Penangkapan Ikan Dinas Perkebunan danKelautan Kota Medan, perbuatanperbuatan selanjutnya
CVKarya Nusantara memenangkan pelelangan kegiatan, yaitu dengan caramemalsukan tanda tangan Terdakwa pada dokumendokumen yangdiperlukan sebagai syarat formal keikut sertaan dalam lelang kegiatan.Orang yang melakukan perbuatan melawan hukum secara aktif yaitudengan cara merekayasa dokumendokumen dan memalsukan tandatangan dalam perkara ini berdasarkan fakta di persidangan adalah AhmadSyahputra Sitorus kerjasama dengan Boy F Tampubolon, terhadap diriTerdakwa dalam perkara ini lebih tepat diterapbkan unsur
Berdasarkan pertimbangan tersebut argumentasiJudex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiMedan yang membedakan unsur melawan hukum dalam Pasal 2 dan PasalHal. 77 dari 86 hal. Put.
No. 463 K/PID.SUS/20173 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undangundang Nomor 20Tahun 2001 dari sudut perbuatan aktif dan perbuatan pasif telahterbantahkan sehingga dengan demikian unsur melawan hukum dalamdakwaan primair, dan unsurunsur lainnya dari dakwaan primair telahterpenuhi atau terbukti sebagaimana putusan Judex facti Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Agustus 2016,nomor : 23/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn sehingga Terdakwa dinyatakanterbukti melakukan tindak
Putus : 14-03-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 K/PID.SUS/2018 Tanggal 14 Maret 2018 — STANISLAUS OPENG alias STANIS
909 — 676 — Berkekuatan Hukum Tetap
909 — 676 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Terdakwa Stanislaus Openg alias Stanis didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 18 UU Tipikor. Pada tingkat pertama, Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor, dan dihukum selama ... [Selengkapnya]
Berdasarkanpertimbangan tersebut unsur memperkaya diri sendiri atau orang lainterbukti dari perbuatan Terdakwa selaku pengawas pelaksanaanpekerjaan kontraktor penyedia barang/jasa pengadaan konstruksiJembatan Tambatan Perahu (JTP) yang tidak melaksanakan pekerjaansesuai dengan bestek/spesifikasi pekerjaan yang diatur dalam kontrak,sehingga berakibat hasil pekerjaan yang menurut umur teknisnyabertahan untuk 5 tahun, ternyata sebelum 5 tahun telah mengalamibanyak kerusakan dan JTP tersebut tidak berfungsi
Putusan Nomor 59 K/Pid.Sus/2018sehingga berdasarkan faktafakta tersebut unsur secara melawan hukummemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangmerugikan keuangan negara, telah terpenuhi;2.
Putus : 06-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 390 K/PID.SUS/2017 Tanggal 6 September 2017 — Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang ; H. MUH. HUSAIN ZAIN bin ZAIN;
881 — 522 — Berkekuatan Hukum Tetap
881 — 522 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar membebaskan Terdakwa dari Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor karena menilai perbuatan Terdakwa bukanlah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) tersebut. Menurut Majelis ... [Selengkapnya]
Hal mana nampak pada pertimbangan hukumnya yang amat keliru dansalah dalam memberikan penilaian terhadap unsure ke2 dari Pasaltersebut yakni unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau korporasi.
Unsur dengan menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada karena jabatan atau kedudukan.Bahwa demikian pula pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkatpertama yang diambil alih (over) oleh Majelis Hakim Banding yangberkesimpulan, bahwa unsur dengan menyalagunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan,adalah terbukti ada pada diri Terdakwa, adalah merupakan pertimbanganhukum dan/atau pendapat yang amat salah dan keliru;Bahwa mengapa Terdakwa/Pemohon Kasasi
Oleh karena itu, bahwa unsur dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah selain tidakada ukurannya, juga sangat subyektif dan juga menimbulkanketidakpastian hukum, sedangkan Prof.
Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan.Bahwa, oleh karena perbuatan Terdakwa sama sekali tidakmemenuhi unsur ke2, ke3 dan ke4 dari pasalpasal yang didakwakankepada Terdakwa pada Dakwaan Kesatu Subsidiair tersebut, maka unsurpertama (ke1) dan kedua (ke5) dari pasalpasal pada Dakwaan KesatuSubsidiair tersebut yaitu unsur setiap orang dan unsur yang melakukan,yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatantidak perlu lagi Terdakwa menanggapinya
No. 390 K/PID.SUS/2017berlaku dalam praktek peradilan kita di Indonesia, bahwa bilamana salahsatu unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbuktidilanggar oleh Terdakwa, maka unsur selanjutnya dari Pasal tersebut tidakperlu lagi dibuktikan;Oleh karena itu, telah jelas dan terang bahwa perbuatan Terdakwa aquo adalah bukan merupakan kejahatan (delik) karenanya sesuai denganAzas Hukum Pidana yang menyatakan bahwa Tiada Pidana TanpaKesalahan (Geen Straf Zonder Schuld) atau (Anwijzigheid
Putus : 07-12-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2182 K/PID.SUS/2016 Tanggal 7 Desember 2016 — Ir. RAMLAN, MBA., M.M
894 — 447 — Berkekuatan Hukum Tetap
894 — 447 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Kupang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, karena unsur merugikan keuangan negara tidak terpenuhi, sebab Terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian negara dari perkara a ... [Selengkapnya]
MinaFajar Abadi, maka dengan sendirinya unsur memperkaya telah menjadihilang atas dasar pertimbangan ini, maka Majelis berpendapat unsurmemperkaya sudah tidak terpenuhi lagi dalam perbuatan Terdakwa.
Unsur Setiap Orang;2. Unsur Secara Melawan Hukum;3. Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi;4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau PerekonomianNegara;5. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut SertaMelakukan;Ad.1. Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitusetiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani danHal. 94 dari 112 hal. Put.
Ramlan, MBA., MM. yang telahmembenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan PenuntutUmum dan berkesesuaian pula dengan keterangan saksisaksi, sehinggatidak terdapat kesalahan orang dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Terdakwa mampu menjawab setiappertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, maka Terdakwadianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secarahukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum Menimbang, bahwa Terdakwa Ir.
Perpres Nomor 70 Tahun 2012 terakhir dengan Perpres Nomor 4Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga UndangUndang Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jis Pasal 18 Ayat (3)UndangUndang RI Nomor : 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara, maka dengan demikian unsur melawan hukum telah cukupterpenuhi atau terbukti;Ad.3.
Dengan demikian unsur memperkaya dirisendiri atau orang lain atau korporasi telah cukup terpenuhi atau terbukti;Ad. 4.
Putus : 20-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2788 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 20 Maret 2017 — MATIAS DABI;
430 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
430 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan melawan hukum dalam arti formal sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, tetapi ... [Selengkapnya]
Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana, dimana dalam pertimbangannya, Pengadilan TingkatPertama menjelaskan bahwa pengertian unsur Secara melawan hukumdengan unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah sama(identic) (Pertimbangan Majelis Hakim pada putusan halaman 168):Padahal sebagaimana diketahui, pengertian masingmasing keduaunsur dimaksud sangat berbeda dan oleh karenanya pembuat undangundang menempatkan pasalpasal (unsurunsur) tersebut
,M.H. dalambuku Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian halaman 28menyatakan, Makna unsur menyalahgunakan wewenang itu tidaklahsama dengan unsur melawan hukum, khususnya terhadap pemahamankajian dalam tindak pidana korupsi. Implisitas makna tersebut bahwamenyalahgunakan wewenang adalah tersirat sebagai melawan hukum(meskipun menimbulkan perdebatan yang meluas, apakah melawanHal. 104 dari 133 hal. Put. No. 2788 K/Pid.Sus/2016hukum ini diartikan secara formil atau termasuk pula meteriil).
Namundemikian, tidaklah berarti memenuhi unsur melawan hukum, berarti pulamemenuhi unsur menyalahgunakan wewenang. Kedua unsur itu jelasberbeda, baik dan sisi materiile felt maupun strafbarefeit.
No. 2788 K/Pid.Sus/2016Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001, sehingga Judex Facti berpendapat bahwa unsur melawan hukumdinyatakan tidak terpenuhi adalah tidak tepat.
Unsur menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 juga termasuk unsur melawan hukum sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001;Bahwa, kerugian keuangan Negara akibat perbuatan Terdakwa yangtidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar tersebut di atas;Bahwa, memperhatikan modus operandi yang dilakukan oleh Terdakwa,maka penerapan dakwaan Subsidair
Putus : 02-05-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 K/PID.SUS/2018 Tanggal 2 Mei 2018 — ERMI AGUSTININGSIH
693 — 506 — Berkekuatan Hukum Tetap
693 — 506 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan hukumnya, judex factie ... [Selengkapnya]
1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP, (melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama;Bahwa pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi yang membenarkan pertimbangan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri bahwa karena Terdakwamempunyai jabatan dan wewenang yang jelas dan dihubungkan denganuraian pertimbangan di atas maka unsur
No. 27 K/Pid.Sus/2018UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat diterapkankepada setiap orang baik dalam kedudukan sebagai pegawai negeri ataupenyelenggara negara/pejabat publik maupun swasta;Demikian pula halnya unsur melawan hukum adalah unsur mutlaksetiap tindak pidana tanpa membedakan kualitasnya dan tergantung padanilai kKerugian negara yang terjadi serta penilaian Hakim terhadap perbuatanyang dilakukan Terdakwa;Menimbang bahwa putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwaterbukti
Putus : 05-12-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2000 K/PID.SUS/2016 Tanggal 5 Desember 2016 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa ; Dra. CAYA FARDANI
508 — 458 — Berkekuatan Hukum Tetap
508 — 458 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perakara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram, yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan hukumnya, judex factie berpendapat bahwa ... [Selengkapnya]
Menurut ajaran wederrechtelijkheid dalam arti formal suatu perbuatan hanya dapat dipandangsebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhisemua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurutundangundang.
Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Ill, Tahun1997, him. 351);Ajaran sifat melawan hukum formil, yaitu apabila suatu perbuatan telahmemenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana,perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasanalasanpembenar, maka alasanalasan tersebut harus juga disebutkan secarategas dalam undangundang (Komariah Emong Supardjaja, Op.
No. 2000 K/PID.SUS/2016 Pengurus UPK dilarang meminjam uang di kelompok dan desayang bukan tempat berdomisili pengurus UPK tersebut; Pengurus UPK dilarang meminjam uang di kelompok yang diabukan anggota kelompok tersebut.Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuanketentuanyakni Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri PerDesaan dan SOP maka unsur Secara MelawanHukum telah terbukti sah dan meyakinkan menurut hukumSehingga sangatlah tepat apabila Terdakwa
Dengan demikian unsur secara melawan hukum telahterpenuhi;4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telahmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitubertambahnya kekayaan Terdakwa sebesar Rp726.500.000,00 (tujuhratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), maka dengandemikian unsur memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lainatau korporasi juga telah cukup terpenuhi;5.
,sehingga dengan demikian unsur merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara telah cukup terpenuhi dan terbukti;Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan hukum tersebut di atas, makaTerdakwa Dra.
Putus : 26-07-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 964 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 26 Juli 2016 — Drs. PHILIPS TANGDILINTIN, MM
109 — 632 — Berkekuatan Hukum Tetap
109 — 632 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa sebagai pemenang tender didakwa karena tidak menyelesaikan perkerjaan sebagaimana ditentukan dalam kontrak, walaupun sudah menerima pembayaran pekerjaan dengan presentase 100%. Dalam tuntutannya, Penuntut Umum menyatakan ... [Selengkapnya]
Bahwa Judex Facti telah keliru dan tidak mempertimbangkan,penyalahgunaan kewenangan, kesempatan yang dimiliki oleh Ka SatkerProyek MBR Direktif Presiden Provinsi Nusa Tenggara Timur TahunAnggaran 2012 dan PPK Proyek MBR Kabupaten Flores Timur, tersebutadalah sesuai dengan Dakwaan Subsidair karena pengejawantahan dariniat, itu dilakukan dalam pertemuan di Hotel IMA pada tanggal 12 17Desember 2012, sehingga tidak selesainya proyek tersebut adalah hanyaberhubungan dengan pembuktian unsur merugikan keuangan
Citra Djadi Nusantara maka secara Hukum Administrasi Negaratidak tunduk pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) UndangUndang PemberantasanTindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 2 UndangUndangNomor 28 tahun 1999;Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesungguhnya secarahukum dipersalahkan dan memenuhi unsur perbuatan melawan hukummelanggar dengan tidak mengindahkan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa;Bahwa kesalahan Terdakwa adalah tidak menyelesaikan perkerjaansebagaimana ditentukan dalam Kontrak
Putus : 20-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2787 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 20 Maret 2017 — YAFET YIKWA;
449 — 189 — Berkekuatan Hukum Tetap
449 — 189 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan melawan hukum dalam arti formal sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, tetapi ... [Selengkapnya]
Pasal 55 ayat (1) KUHP,sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadian Tingkat pertamadalam putusan pada halaman 85 sampai dengan halaman 87, bahwaunsur melawan hukum tidak terbukti, kKarenanya Terdakwa dibebaskandari Dakwaan Primair;Apabila dibaca dan dicermati kembali, alasan yang dijadikan dasarPengadilan Tingkat Banding tidak terpenuhinya unsur Melawan HukumPrimair Penuntut Umum ini adalah pertimbangan Menimbang bahwadengan pengertian unsur secara melawan hukum dan ketentuan Pasal 2UndangUndang
Nomor 31 Tahun 1999 dan unsur menyalahgunakankewenangan yang ada padanya kanena jabatan atau kedudukan dalamketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, adalah samaidentik, bahwa Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentukdan onrechtmatige daat, Penyalangunaan Wewenang merupakanspecies dan genusnya onrechtmatige daat;Sedangkan kedua unsur tindak pidana tersebut inhaeren (sama)hanya saja merupakan bentuk umum dan bentuk khusus dari perbuatansecara melawan hukum, maka dengan sendirinya
Walaupun samasama merupakan inti delik dan unsur Menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanmerupakan bagian dan unsur sifat secara melawan hukum, namun tidak dapatdikatakan bahwa kedua unsur tersebut mempunyai pengertian yang sama atauidentik sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dimaksud;Menurut Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, S.H.
No. 2787 K/Pid.Sus/2016Namun demikian, tidaklah berarti memenuhi unsur melawan hukum, berartipula memenuhi unsur menyalahgunakan wewenang. Kedua unsur itu jelasberbeda, balk dan sisi materile felt maupun strafbarefeit. Karena itu,penempatan kedua ketentuan ini merupakan pasalpasal yang terpisah dalamUndangUndang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia;Bahwa mengenai pemahaman pengertian kedua unsur dimaksud,Penuntut Umum sependapat dengan Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, S.H.,M.H.
,dimana masingmasing unsur tersebut mempunyal pengertian tersendiri danberbeda satu dengan yang lain;Dari uraianuraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa jelasterdapat perbedaan (tidak sama/identik) antara unsur secara melawan hukumdengan unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana yang dikemukakanoleh Majelis Hakim dalam Pertinbangannya.