Ditemukan 8886882 data
Urut Berdasarkan
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Pidana Tambahan Sanksi Pemecatan Parameter Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan
Kata Kunci : Sanksi Pemecatan; Parameter Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan; Tambahan Pemecatan;
PIDANA MILITER/D.1/SEMA 3 2015 1456 — 0
- Secara yuridislandasan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan oleh hakim adalah Pasal 26KUHPM yang menegaskan Terdakwa dipandang tidak layak dan tidak pantas lagisebagai Prajurit TNI. KUHP tidak menentukan parameter/ukuran seorang ... [Selengkapnya]
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 Tahun 2012 1904 — 7762
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Kata Kunci : Objek Gugatan; Permohonan;
TATA USAHA NEGARA/C.3/SEMA 4 2016 6547 — 0
- a) Pascaberlakunya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, objekgugatan di Peradilan Tata Usaha Negara meliputi :1) Penetapantertulis dan/atau tindakan faktual.2) Dikeluarkanoleh ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hak Uji Materiil Keberlakuan Perma No. 1 Tahun 2011 Keberlakuan Perma No. 1 Tahun 2011 terhadap Perundang-Undangan Sebelum 2011
Kata Kunci : Keberlakuan; Perma No. Tahun 2011; Keberlakuan Perma No. 1 Tahun 2011;
TATA USAHA NEGARA/G.5/SEMA 7 2012 2002 — 0
- a) Perma No. 01 Tahun 2011 tidak berlaku surut. Oleh karenanya pengajuan HUM terhadap peraturanperundang-undangan dibawah undang-undang yang diterbitkan dan pernah diajukansebelum dikeluarkannya Perma tersebut berlaku ketentuan Perma sebelumnya, ... [Selengkapnya]
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 1484 — 185
- Tentang : Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tahun 2017 2970 — 1522
- Tentang : Uang Elektronik Syariah
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor REGLEMEN ACARA HUKUM UNTUK DAERAH LUAR JAWA DAN MADURA. (REGLEMENT TOT REGELING VAN HET RECHTSWEZEN IN DE GEWESTEN BUITEN JAVA EN MADURA. (RBg.) Tahun 1927 3217 — 2008
- Tentang : REGLEMEN ACARA HUKUM UNTUK DAERAH LUAR JAWA DAN MADURA. (REGLEMENT TOT REGELING VAN HET RECHTSWEZEN IN DE GEWESTEN BUITEN JAVA EN MADURA. (RBg.)
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 64/DSN-MUI/XII/2007 Tahun 2007 1334 — 2419
- Tentang : Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah Ju'alah (SBI Ju'alah)
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Surat Kuasa Identitas Para Pihak dalam Surat Kuasa Khusus
Kata Kunci : surat kuasa
PERDATA UMUM/1.c,d/SEMA 7 2012 3504 — 0
- Di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa. Penyebutan dan kawan-kawan sebagai pengganti penyebutan para pihak, menjadikan surat kuasa tidak jelas dan tidak dapat ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Surat Kuasa Surat Kuasa yang Dibuat di Luar Negeri
Kata Kunci : Surat Kuasa yang dibuat diluar Negeri
PERDATA UMUM/1.f/SEMA 7 2012 2946 — 0
- Surat kuasa yang di buat di Luar Negeri harus dilegalisasi oleh perwakilan RI yaitu Kedutaan atau Konsulat Jenderal di tempat surat kuasa tersebut di buat. (Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006). Selanjutnya ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Surat Kuasa Surat Kuasa di tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali
Kata Kunci : keberadaan surat kuasa yang digunakan
PERDATA UMUM/1.b/SEMA 7 2012 3492 — 0
- Apabila surat kuasa menyebutkan untuk digunakan sampai dengan pemeriksaan peninjauan kembali, tetap diperlukan adanya surat kuasa khusus untuk peninjauan kembali, karena peninjauan kembali bukan peradilan tingkat selanjutnya dari tingkat pertama, ... [Selengkapnya]
SEMA
SEMA Nomor 1 Tahun 1990 4295 — 781
- Tentang : Petunjuk Pembuatan Penetapan Eks. Pasal 71 ayat (2) dan Akta Cerai Eks. Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7
Keputusan Ketua MA
Keputusan Ketua MA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tahun 2019 3663 — 13234
- Tentang : Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor HIR Tahun 1926 3605 — 28053
- Tentang : REGLEMEN INDONESIA YANG DIPERBARUI (Het Herziene Indonesisch Reglement.)
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Kewarisan Pembagian Harta Warisan Pembagian Harta Warisan dalam Bentuk Harta Produktif
Kata Kunci : pembagian harta warisan; harta produktif; hukum faraidh; azas ijbari
AGAMA/18/SEMA 7 2012 34 — 0
- Bolehkahpembagian harta warisan menyimpangi ketentuan hukum faraidh? Harta warisansemula yang ditinggalkan oleh pewaris adalah hanya sebuah pabrik (hartaproduktif), harta tersebut tidak dibagi dan setelah berkembang harta waristersebut menjadi ... [Selengkapnya]
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 109/DSN-MUI/II/2017 Tahun 2017 1386 — 583
- Tentang : Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah
PERMA
PERMA Nomor 3 Tahun 2018 462 — 253
- Tentang : Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik