Ditemukan 8516256 data
Urut Berdasarkan
Kata Kunci : Upaya praperadilan; penyitaan
PIDANA UMUM/B.5/SEMA 7 2012 1287 — 0
- Berdasarkanketentuan Pasal 45A UU No. 5 Tahun 2004 bahwa terhadap perkara-perkaraPraperadilan tidak dapat diajukan kasasi apalagi Peninjauan Kembali. Putusannyaadalah Tidak Dapat Diterima (NO F);TerhadapPraperadilan tentang Penyitaan, maka ... [Selengkapnya]
Kata Kunci : Tanpa izin pengadilan, nafkah zaujiyyah
AGAMA/1.F/SEMA 2 2019 749 — 0
- Perkawinan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beri'tikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri yang berupa nafkah zaujiyyah, harta bersama, dan waris
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Surat Dakwaan Dapat Tidaknya Dakwaan Subsidiaritas diperiksa Sebagai Dakwaan Alternatif
Kata Kunci : Dakwaan subsidiaritas diperiksa sebagai dakwaan alternatif
PIDANA UMUM/C.3/SEMA 7 2012 2380 — 0
- a) KUHAP menentukan bahwa Jaksa Penuntut Umum yangberwenang membuat surat dakwaan.b) Dakwaan subsidiaritas tidak dapat dibacasebagai dakwaan alternatif.c) Dalam dakwaan subsidiaritas harus dibuktikanprimair lebh ... [Selengkapnya]
PERMA
PERMA Nomor 1 Tahun 2019 1351 — 1087
- Tentang : Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
Kata Kunci : Jarimah, Qanun Nomor 6 Tahun 2014, mahkamah syar'iyah
AGAMA/3/SEMA 5 2021 616 — 0
- Tindak pidana (jarimah) yang didakwakan berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan kewenangan mahkmah syar'iyah
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 2163 — 977
- Tentang : Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
SEMA
SEMA Nomor 01 Tahun 2019 424 — 196
- Tentang : PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAR TERHADAP SURAT KETERANGAN Dl LUAR PERKARA
SEMA
SEMA Nomor 1 Tahun 2000 577 — 1390
- Tentang : PEMIDANAAN AGAR SETIMPAL DENGAN BERAT DAN SIFAT KEJAHATANNYA
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 257 — 104
- Tentang : Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XII/2014 Tahun 2014 1689 — 1116
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
SEMA
SEMA Nomor 3 Tahun 2015 1661 — 1582
- Tentang : Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
SEMA
SEMA Nomor 2 Tahun 2018 395 — 147
- Tentang : Pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 terhadap semua Jenis Surat Keterangan
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 95/DSN-MUI/VII/2014 Tahun 2014 624 — 441
- Tentang : Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah
Undang-Undang Darurat Republik Indonesia
Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 396 — 1036
- Tentang : UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG MENGUBAH "ORDONNANTIETIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DAHULU NOMOR 8 TAHUN 1948
Kata Kunci : Gugatan Rekonvensi
PERDATA UMUM/6/SEMA 7 2012 4863 — 0
- a) Tentang gugatan rekonvensi, sesuai dengan Pasal 132 a ayat (1) HIR gugatan rekonvensi dapat diajukan dalam tiap-tiap perkara tanpa harus ada hubungan objek sengketa dengan perkara konvensi, kecuali terhadap: 1. Kalau Penggugat konvensi ... [Selengkapnya]
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 855 — 231
- Tentang : Pengadilan Tindak Pidana Korupsi